Negara Berkembang dan Ketergantungan Informasi

Dr. Eko Harry Susanto,M.Si

I.Pendahuluan.

Negara Dunia Ketiga  atau negara – negara Kawasan Selatan mempunyai persoalan yang pelik dalam  urusan domestik maupun urusan internasional.  Permasalahan yang muncul merupakan gambaran konkrit keadaan negara Dunia Ketiga yang belum  establish secara sosial, ekonomi dan  politik. Ketidak stabilan tersebut tampak dari timbulnya  gejolak, konflik bahkan huru – hara  yang terjadi  di dalam negeri maupun dalam hubungan bilateral dengan negara lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi , maka persoalan dalam negeri suatu negara berkembang  selalu menimbulkan penilaian atau opini masyarakat internasional  yang mempunyai kepentingan secara langsung  maupun tidak langsung.

II.Posisi Negara  Berkembang dalam Sosial Ekonomi dam Politik

Disatu sisi kedudukan negara Dunia Ketiga yang  mempunyai ketergantungan dalam sosial, ekonomi maupun politik terhadap negara  maju  tidak dapat menghindar begitu saja dalam menanggapi  opini initernasional yang merujuk pada tatanan universal seperti hak asasi manusia dan  demokratisasi yang sulit  diikuti oleh penguasa negara berkembang.

Ketidak mampuan mengatasi persoalan – persoalan dalam negeri ataupun masalah internasional  dalam kerangka universal yang disepakati mengakibatkan posisi negara berkembang tersisih dalam komunikasi politik internasional, akibat lain adalah  opini internasional selalu  memberikan  stigma bahwa negara Dunia Ketiga pada umumnya menjalankan kekuasaan secara otoriter,  tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jauh dari makna demokrasi. Representasi sikap  yang ditunjukkan  oleh negara – negara maju terhadap stigma negatif tersebut adalah  penggalangan opini internasional yang berupaya untuk menolak, mengasingkan secara ekonomis ataupun politis  atau bahkan  melakukan penyerangan secara langsung dalam suatu konflik frontal yang sebenarnya bertentangan pula dengan prinsip universal tentang hak asasi manusia.

III. Teori – Teori Ketergantungan

Dalam pandangan komunikasi, perbedaan antara negara kaya dan negara miskin atau pertentangan kawasan Utara dan kawasan Selatan  setidaknya menimbulkan dampak terhadap opini internasional yang tidak seimbang sebab informasi dalam tataran global  lebih banyak dikuasai oleh negara – negara maju. Esensi tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh MacBride ( 1980 : 177 ) bahwa  pertentangan Utara dan Selatan  dua macam akibat yaitu; pertama, ketidak seimbangan dan ketidak samaan  di dalam  sistem komunikasi internasional; disamping itu  jurang tersebut  menuntut reaksi  yang tepat  terhadap masalah itu di media sendiri; sejalan  dan mempunyai makna yang kurang lebih sama adalah  pernyataan  McQuail  m( 1987 ) bahwa negara maju khusunya Amerika Serikat merupakan  produsen informasi  yang  paling produktif untuk disebarkan ke seluruh dunia.

Bersaing untuk menciptakan keseimbangan dalam menciptakan opini, jika dikaitkan dengan konteks komunikasi politik internasional   yang berupaya  memposisikan kebenaran ada di pihak negara  kawasan Selatan juga tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan negara  maju yang menjadi sekutunya. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua negara maju selalu menjadi sekutu negara berkembang yang potensial secara ekonomis ( Chirot, 1976 : 8 ). Di pihak lain negara berkembang sangat membutuhkan dukungan  teknologi, finansial maupun dukungan administrasi  untuk menjalankan kekuasaannya seperti ditulis oleh Wallerstein (1979).

Hubungan antara Utara dan Selatan tersebut pada akhirnya mengacu pada  terjadinya ketergantungan  negara – negara berkembang atau negara miskin kepada negara kaya. Ketergantungan  menurut Blomstrom dan Hettne (Suwarsono dan So, 1991 : 105 ) mempunyai asumsi dasar sebagai  gejala  yang sangat umum berlaku di seluruh negara Dunia Ketiga dan  sebagai kondisi yang  diakibatkan warisan sejarah dalam pembagian kerja internasional yang timpang, mengalirnya surplus ekonomi dari negara Dunia Ketiga  ke negara maju serta  nilai tukar perdagangan relatif yang rendah di negara miskin. Merujuk pada pendapat tersebut  situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari proses polarisasi  regional di dalam tatanan  ekonomi dunia yang global. Dalam perspektif komunikasi seperti banyak disinggung oleh Naisbitt ( 1994 ) bahwa  globalisasi  terbentuk karena  interaksi yang berjalan  dengan dukungan teknologi komunikasi dan sistem informasi serta pengembangan transportasi  yang pesat.

IV. Ketergantungan Informasi

Ketergantungan yang didalamnya termasuk ketergantungan teknologi dan ketergantungan memperoleh informasi, padahal  mengacu pada  pendapat Naisbitt ( 1994 :  54 ) informasi adalah kekuasaan dalam paradigma global banyak dimiliki oleh negara – negara maju; sedangkan Berger ( 1978 : 47 ) menyebutkan bahwa informasi sangat berguna untuk mengurangi ketidak pastian, negara – negara maju mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memperoleh informasi yang dapat menghindarkan dari kesulitan ekonomi maupun politik.  Kita juga memaklumi  betapa  kekuasaan negara maupun korporasi bisnis yang ada di negara berkembang sangat tergantung pada informasi dari negara maju dalam berbagai hal dari  nilai kurs mata uang , harga komoditas sampai pada pergolakan politik di negara; semua informasi itu diperlukan untuk menunjang jalannya kekuasaan maupun bisnis perusahaan.

Masih mempunyai kaitan dengan ketergantungan adalah pernyataan dari  Fardiaz ( 1988 : 150 ) bahwa perkembangan teknologi telah menimbulkan  revolusi komunikasi  di berbagai penjuru dunia; bermula dari  negara – negara industri  yang telah maju dan berangsur- angsur  merambat ke negara – negara sedang berkembang di Dunia Ketiga yang berusaha masuk dalam era informasi. Dari pendapat  tersebut , jelas bahwa negara – negara Dunia Ketiga  mempunyai  ketergantungan yang besar  terhadap  informasi sedangkan informasi merupakan  dominasi dari negara – negara maju yang bergeser meninggalkan era indutrialisasi dan masuk pada   era informasi.

Topik lain yang selalu muncul dalam konteks ketergantungan adalah kemiskinan , kelaparan , kesehatan , pertambahan  penduduk  dan sejumlah problem sosial , ekonomi serta politik di negara Dunia Ketiga ,disisi lain surplus pangan, kekuatan finansial serta teknologi  menjadikan negara maju mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mendikte negara berkembang. ( Chirot,1983 : 243).

Posisi yang kuat dari negara maju membuat kemerdekaan  politik  menjadi terbatas bahkan digerogoti  karena ketergantungan ekonomi; bahkan ketergantungan  kebudayaan dan intelektual  sama pentingnya dengan masalah  ketergantungaan ekonomi dan penjajahan. Dalam kaitan ini MacBride ( 1983 ) mengemukakan  bahwa  komunikasi sering sekali merupakan  pertukaran dua pihak yang tidak sama tinggi, menguntungkan yang lebih kuat , lebih kaya dan lebih lengkap fasilitasnya. Perbedaan di dalam kekuasaan dan kekayaan  disengaja atau tidak  mempunyai akibat dan pengaruh  pada struktur dan arus  komunikasi. Disinilah  letak  ketidak samaan, perbedaan dan ketidak seimbanagn pada komunikasi internasional khusunya antar negara maju dan negara berkembang.

IV. Penutup

Pengendalaian lewat sensor yang  dominan  selalu  mempunyai penafsiran yang  subyektif dari masyarakat  atau penguasa politik. Diperparah lagi bahwa konsep – konsep  media pembangunan yang selalu digunakan negara Dunia Ketiga  terdapat unsur yang sama dengan teori media otoriter   yang antara lain berisi bahwa kekuasaan negara sama sekali tidak memberikan  kebebasan pada media  massa, dilarang melakukan kecaman yang sifatnya merusak  wewenang penguasa dan media selamanya harus tunduk kepada penguasa dalam semua pemberitaan yang tidak hanya menyangkut politik.

Merujuk pada  pengendalaian media  yang berorientasi pada  teori media otoriter maupun  teori media pembangunan maka rasanya memang  sangat sulit media msasa di negara – negara Dunia Ketiga dapat menjalankan fungsi pernya secara bebas dan dapat memberikan informasi – informasi yang berkaitan dengan realitas politik.

Eko Harry Susanto

Daftar Pustaka

DeFleur, Melvin L (1970 ), Theories of Mass Communication, Second Edition,  New York : David McKay Inc.

DeFleur, Melvin and Sandra J. Ball- Rokeach ( 1989 ) , Theories of Mass Communication, fifth edition , New York : Longman Inc.

McQuail,Denis ( 1987 ), Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London :  Sage Publication.

Menta, SR ( 1972 ),  Emerging Pattern of Rural Leadership, New Delhi : Willy Eastern

Nimmo,Dan ( 1993 ), Political Communication and Public Opinion in America,  atau Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, Cetakan kedua,  terjemahan Tjun Surjaman, Bandung :  Remaja Rosda Karya.

Ollien, Clarice N ,  George A. Donohue and Phillip J. Tichenor ( 1983 ), “Stucture, Communication and  Social Power :  Evolution of the Knowledge Gap Hypothesis”,Mass Communication Review Yearbook, eds. Ellen Wartella and  D. Charles Whitney (ed),  Volume 4, Baverly Hill, London : Sage Publications.

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags: Komunikasi Politik

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.