DEMOKRASI DAN HAM

Demokrasi, HAM dan Kebebasan Pers

I.Pendahuluan

Universalitas makna demokrasi dan hak asasi manusia mengalami proses difusi karena perkembangan teknologi komunikasi yang banyak digunakan oleh media massa. Antara demokrasi dan hak asasi manusia sering memegang peran penting dalam hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain , lebih khusus lagi antara negara maju dengan negara Dunia Ketiga dimana isu – isu tentang hak asasi manusia dan demokrasi selalu dikaitkan dengan semua bentuk kerjasama , pemberian bantuan ataupun hutang. Padahal disatu pihak negara Dunia Ketiga sangat sulit untuk melakukan demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Ideologi tentang pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang dianut negara – negara Dunia Ketiga justru seolah – olah melegalisasikan kekuasaan benih demokrasi dan tidak menghormati hak asasi manusia yang selalu diperjuangkan oleh kelompok – kelompok pro demokrasi. Tetapi tindakan kekuasaan politik yang bertentangan dengan kaidah universal tersebut pada akhirnya dapat diketahui pula oleh negara lain. Dalam keadaan yang menggambarkan ketertindasan melalui media massa ; opini dunia yang muncul adalah kritikan terhadap negara – negara yang melakukan pelanggaran demokrasi dan HAM secara universal.

III. Demokrasi Universal

Demokrasi universal dalam pemerintahan adalah kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Dipakai sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab dan berpihak kepada upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rkyat, tanpa diferensiasi dalam masalah sosial, ekonomi dan politik. Jadi, demokrasi bukan sebagai instrumen penguasa, yang mengartikan inti demokrasi untuk kepentingannya sendiri. Namun permasalahan yang selalu muncul di negara sedang berkembang, negara dunia ketiga atupun nega periferi, justru pemegang kekuasaan mengartikan demokrasi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan kepentingan pemerintah.
Esensinya, dalam bingaki negara yang sedang berkembang, pemegang kekuasaan dan elite politik yang berkuasa, adalah entitas yang cenderung menghambat kebebasan politik, ekonomi maupun sosial termasuk didalamnya kebebasan untuk memperoleh informasi. Mac Bride ( 1983 : 46 ) menyatakan bahwa kebebasan adalah syarat demokrasi yang paling berharga , biasanya diperoleh melalui perjuangan yang sulit melawan kekuatan ekonomi , politik dan penguasa dengan banyak pengorbanan , bahkan jiwa sekaligus kebebasan merupakan penjaga demokrasi yang ampuh . Adanya kebebasan mengemukakan pendapat adalah suatu indikasi kebebasan dalam setiap negara. Selanjutnya demokrasi di definisikan sebagai proses dimana individu sebagai partner yang aktif bukan hanya sebagai obyek komunikasi , keanekaragaman pesan bertambah dan perkembangan kualitas turut serta dan diwakili masyarakat didalam komunikasi selalu didorang. ( MacBride, 1983 : 252 )
Dalam perspektif komunikasi yang berkaitan dengan khalayak, Lippmann mengemukakan bahwa demokrasi berbahaya , sebab agen – agen komunikasi massa modern membentuk kelompok sosial berpengetahuan yang berakar pada realita . ( Delia, 1987 : 28 ). Munculnya demokrasi akan mengancam eksistensi penguasa yang otoriter dengan ideologi pembangunan dan stabilitas politik sehingga seperti sudah dibahas di bagian terdahulu bahwa kekuasaan politik lebih condong untuk membatasi penyebaran – penyebaran informasi yang mengancam otoritas pemerintah melalui sensor yang sangat ketat.

III. HAM Dalam Perspektif Komunikasi

Melekat dengan prinsip – prinsip demokrasi, yang sering menjadi isu – isu komunikasi politik internasional dalam hubungan bilateral adalah masalah Hak Asasi Manusia ( HAM ) . Banyak perdebatan tentang HAM pada umumnya seputar pendirian negara Dunia Ketiga bahwa HAM tidak universal tetapi integralistik sesuai dengan karakter sosial budaya setempat dan seperangkat alasan lain yang sangat simplistis . Tetapi sebenarnya alasan ini semata – mata dipakai oleh negara berkembang sebagai upaya membela diri menghadapi opini internasional yang memposisikan HAM secara universal.
Disisi lain HAM yang integralistik dipakai sebagai alat – alat propaganda kekuasaan negara untuk membuat rakyat ketakutan dan mematikan gerakan – gerakan mendukung kebebasan. Propaganda selalu berhubungan dengan indoktrinasi politik yang mampu merubah sikap – sikap fundamental seseorang atau kelompok untuk mendukung kelompok lainnya yang berkuasa. Secara konseptual penguasa di Negara Dunia Ketiga cenderung bersikap sebagai patron yang wajib diikuti segala perintahnya seperti yang dikemukakan oleh Gibb ( 1961 ) yang menyatakan bahwa ketika individu merasa istimewa dalam kekuasaan, posisi, kekuatan dan intelektual maka dia akan merasa sebagai individu yang harus didengarkan dan diikuti dengan tindakan – tindakan yang diharapkan. Dalam konteks politik tentu kita akan menunjuk bahwa karakter tersebut melekat pada para penguasa di negara – negara otoriter atau totaliter
Bagaimanapun gencarnya propaganda yang dalam pandangan negara maju adalah gerakan anti demokrasi yang dilakukan penguasa tetapi prinsip – prinsip universalitas HAM tidak berubah. Menurut Budiardjo ( 1994 : 140 ) bahwa Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia , yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak Asasi Manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang kita alami tidak lagi menjadi monopoli dunia Barat, tetapi sudah universal sifatnya. Hakikatnya dalam prinsip HAM, semua orang lahir dengan bebas dan sama haknya dalam hal hak atas kebebasan, hak milik, hak atas kemanan, hak atas perlawanan terhadap penindasan dan sebagai warga neg. berhak ikut dalam pembuatan Undang – Undang.
Sementara itu menurut Suseno ( 1987 : 121 ) Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Oleh sebab itu negara seharusnya tidak menghilangkan HAM. Sedangkan menurut UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Terdapat empat macam Hak Azasi Manusia yang biasa dipakai sebagai rujukan dalam penelaahan terhadap demokrasi, yaitu :
1. Hak – Hak Azasi Negatif atau Liberal , diperjuangkan oleh Liberalisme untuk untuk melindungi kehidupan pribadi manusia tanpa campur tangan negara dan kekuatan sosial lain. Hak hanya dirumuskan dengan kata Tidak. Misal : Kehidupan Pribadi saya tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

2. Hak Azasi Aktif atau demokratis, diperjuangakan oleh kaum Liberal dan Republikan. Dasarnya kedaultan rakyat. Rakyat berhak ikut aktif menentukan arah negara.
3. Hak Azasi Positif, Menuntut prestasi – prestasi tertentu dari negara . Ada pelayanan negara yang wajib diberikan kepada rakyat
4. Hak Azasi Sosial, kewajiban negara untuk menyejahterakan rakayt merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh. Kaum borjuis berjuang untuk kesejahteraan sendiri.
Telaahan praktis maupun akademis memang menempatkan posisi HAM adalah universal. Deklarasi Bangkok selalu menyebutkan ; hak asasi bersifat universal , berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama , kelompok etnis, kedudukan sosial dan sebagainya. Indivisibility dan interdependence, hak azas tidak boleh dibagi – bagi atau dipilah , harus dilihat dalam keseluruhannya . hak politik , hak ekonomi , sosial dan budaya tidak boleh dipisah – pisah , dan semua hak azasi berhubungan (interrelated ) dan bergantung satu sama lain ( Budiardjo, 1994 : 167 )
Berikut contoh kebebasan pers sebagai bentuk HAM dalammenyuarakan pendapat. Seputar tahun 1980 lebih dari 20 tahun setelah kasus L.B. Sullivan menuntut New York Times, Mahkamah Agung diminta lagi untuk mempertimbangkan kemungkinan fitnah terhadap figur publik. Jerry Falwel, seorang pendeta konservatif menjadi obyek sebuah iklan parodi dalam sebuah majalah yang isinya sangat seksual. Fakta tentang Falwel dalam iklan itu jelas – jelas keliru . Akibatnya Falwel menyatakan bahwa reputasinya rusak berat. Namun, Mahkamah Agung berpihak pada majalah itu, mempertahankan bahwa kebebasan pers membolehkan kebebasan bertindak yang substansial untuik kartunis dan karikatur yang dihasilkan dari figur publik. Dalam mengeluarkan keputusan mengenai kebebasan berbicara dan pers, pengadilan Amerika selama bertahun – tahun lazimnya memberikan perlindungan yang lebih besar untuk pesan – pesan politik dibandingkan jenis pengeluaran pendapat lain . Hal ini tidaklah mengherankan , mengingat demokrasi , dalamn bagiannya yang tidak kecil adalah anak dari kritik politik terhadap praktek kekuasaan Inggris di Amerika Utara di akhir abad ke-18. Bukan suatu kebetulan bahwa sebagian besar kasus yang didiskusikan sejauh ini berhubungan dengan pengeluaran pendapat politik lebih diutamakan, bentuk ekspresi apa yang kedudukannya lebih rendah dalam hirarki ? (John W. Johnson, 2003:54, atau Johnson, John W. 2003. Peran Media Bebas , HTTP://USINFO.STATE.GOV).
Dalam hubungan internasional, pelanggaran terhadap HAM oleh suatu negara dapat menciptakan opini internasional melalui media massa dari pemerintah negara lain, organisasi – organisasi sosial pendukung HAM , kelompok masyarakat bahkan individual yang memojokkan negara pelanggar HAM yang pada umumnya Negara Dunia Ketiga. Naisbitt berpendapat (1994 : 170 ); dalam beberapa kasus organisasi – organisasi hak asasi manusia akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan dalam kasus – kasus lain , realitas dasar akan menghalangi negara – negara atau sub – sub kelompok dari serangan atau usaha lain pembersihan yang dimotivasi secara etnis atau keagamaan.

V.Penutup
Ditinjau dari sudut komunikasi HAM akan bersentuhan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi yang kredibilitasnya diakui; Deklarasi hak –hak azasi manusia yang universal mengatakan setiap orang bebas berpendapat tanpa campur tangan orang lain dan kebebasan mencari , menrima dan mengumumkan informasi dan ide melalui media tanpa mengenal batas negara.
Pernyataan Umum tentang HAM Perserikatan Bangsa – Bangsa menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan , dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas – batas.

Jakarta, Mei 1999
Eko Harry Susanto, M.Si

Kepustakaan

Delia, Jesse G ( 1987 ), Communication Research : A History, dalam Charles R. Berger (ed), Handbook of Communication , California Newburry :Sage Publication.

Budiardjo, Mirriam ( 1994 ), Demokrasi di Indonesia, Jakarta : Gramedia.

Langsdorf, Lenore and Andrew R. Smith (ed ), ( 1995 ), Recovering Pragmatism’s Voice : The Classical Tradition, Rorty, and the Philosophy of Communication , New York : State University of New York Press.

MacBride, Sean ( 1980 ), Communication and Society; Today and Tomorrow : Many Voices One World, London, Kogan Page. , Aneka Suara Satu Dunia, Jakarta, PN. Balai Pustaka dan Unesco.

Suseno, Franz Magnis ( 1987), Retika Politik : Prinsip – Prinsip Kenegaraan Modern, Jakarta : PT. Gramedia.

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: