Komunikasi Politik dan Jajak Pendapat

Posted November 22, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

KOMUNIKASI POLITIK DAN JAJAK PENDAPAT   DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Eko Harry Susanto

(Disampaikan dalam Call for Paper tentang Komunikasi Publik dan Dinamika  Masyarakat Lokal di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi universitas Lampung di Hotel The 7th  Bandar Lampung, 16 November 2017)

penari

Abstrak

Komunikasi politik yang mengeksplorasi hasil jajak pendapat tentang popularitas  figure yang bersaing  dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi primadona pemberitaan di era demokrasi dalam komunikasi.  Hasil jajak pendapat dipakai sebagai landasan membangun kredibilitas calon  kepala daerah  atau calon wakil kepala daerah yang berupaya mengungguli pesaingnya. Kalaupun  hasil jajak pendapat tidak memberikan makna positif,  kelompok – kelompok entitas pendukungnya  akan melakukan pembelaan  demi menjaga popularitas dan keterpilihan. Namun tidak dapat diabaikan,  hasil  jajak pendapat   berbagai lembaga, menunjukkan  adanya perbedaan substansial  yang berpotensi menjadi kontraproduktif. Akibatnya,  hasil jajak pendapat tertentu saja yang akan dipakai sebagai rujukan dalam komunikasi politik para kandidat yang bersaing. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menggambarkan dan menganalisis komunikasi politik yang berkaitan dengan jajak pendapat sebagai pendukung fondasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah langsung. Sedangkan metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,  dengan dukungan penelusuran teks  maupun data online yang relevan  untuk menghasilkan deskripsi terhadap kompleksitas jajak pendapat dalam pemilihan kepala dearah langsung. Temuan penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu: bagaimana komunikasi politik mampu membangun kepercayaan publik, bagaimana  jajak pendapat sebagai upaya kampanye terselubung, dan  sejauhmana  pemilihan kepala daerah langsung berjalan sesjalan dengan demokratisasi bernegara.

 

Kata Kunci : komunikasi politik, jajak pendapat,  kampanye, pemilihan kepala daerah dan demokrasi

 

 I.Pendahuluan

Memasuki era demokratisasi politik sebagai salah satu upaya  mencapai  masyarakat informasi yang sejahtera, kebebasan komunikasi menjadi keharusan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara  kontekstual, ketika pesan – pesan yang masuk dalam ranah kekuasaan disebarkan ke masyarakat,  didalamnya melekat muatan politik. Karena itu, komunikasi politik  merupakan  hal  yang esensial   bagi politisi maupun para elite di tubuh pemerintah dalam rangka  mempengaruhi masyarakat agar memberikan dukungan terhadap program – program yang telah ditetapkan.

Hampir semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasan negara,  tidak bisa lepas dari komunikasi politik yang memuat pesan – pesan kepada khalayak untuk mematuhi  kehendak  pemerintah sebagai  sumber informasi.  Dengan kata lain, pentingnya komunikasi politik  bagi sama dengan pernyataan umum, bahwa   “manusia tidak bisa tidak berkomunikasi” (Watzlawik, dalam Bower dan Bradac, 1982 : 3 ). Untuk para pemegang kekuasaan dan politisi juga tidak bisa tidak berkomunikasi politik. Sebab, komunikasi politik  sebagaimana dikemukakan  oleh  Gabriel Almond (1960): merupakan salah  satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik di suatu negara.

Tinjauan literatur dalam penelitian ini mencakup  komunikasi politik sebagai penyampaian pesan yang mengacu pada kegiatan politik (Nimmo, 2006 : 8 ),  kampanye sebagai   proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Rogers dan Storey, dalam Venus, 2004:8). Selain itu  literature  lain meliputi , jajak pendapat, pemilihan umum dan demokrasi.  Jajak pendapat    menurut Eriyanto (1999 : 13),   merupakan standarisasi penghitungan yang mapan, dan stabil hingga menjadikan polling sebagai metode penarikan sampel terpercaya dalam mengukur pendapat umum. Sedangkan pemilihan umum dalam perspektif  Huntington (2001:18) adalah  implementasi perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemegang  tampuk pemerintahan. Dalam konteks ini, substansi pemilihan umum dipakai sebagai landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

 

II.Metodologi Penelitian

 

Dalam penelitian kualitatif ini, pengamataan teks dipusatkan pada penelusuran data pustaka  cetak maupun online  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, jajak pendapat dan  persoalan yang menyangkut demokratisasi dalam bernegara.  Dengan perhatian terhadap  topik penelitian, pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

 

III.Hasil dan Pembahasan

 A.Komunikasi Politik untuk Membangun Kepercayaan Publik

             Komunikasi politik melekat di masyarakat ketika mendiskusikan kegiatan politik secara langsung, melalui media massa utama maupun media alternatif yang  semakin mudah diakses karena dukungan teknologi komunikasi. Kepercayaan publik menguat terhadap seorang calon kepala daerah didukung oleh pola komunikasi politik untuk menarik perhatian khalayak. Dalam pemberitaan tentang pilkada Bangka Belitung, menunjukkan bahwa komunikasi  politik memang diperlukan  dalam kekuasaan,  “ Gubernur Provinsi Babel, Rustam Effendi yang mencalonkan diri kembali masih ngotot untuk meminang Maulana Akil (Molen) menjadi calon wakil gubernur. Karena dirinya sangat membutuhkan seorang birokrat sebagai pendamping. Rustam juga terus melakukan komunikasi politik. Bahkan Rustam mengklaim Partai Demokrat terus didekati dan mulai merapat dengan PDIP”.

Komunikasi politik dimaksudkan untuk  membangun kepercayaan publik terhadap berbagai eleman dalam kekuasaan negara dan pemerintahan. Selain itu, dimanfaatkan juga untuk  mempengaruhi entitas politik lain dalam  kontestasi politik di daerah.

 

B. Jajak Pendapat dan Kampanye Terselubung  Dalam Pilkada

 

unilaMenurut  Siregar  (1996 : 2),  “ Jajak pendapat khalayak (public opinion polling) dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang sikap dan orientasi khalayak terhadap masalah tertentu, yang diwujudkan secara eksplisit dalam pendapatnya”.  Pengukuran pendapat khalayak biasanya dilakukan  oleh lembaga survei, media massa dan entitas politik dan pemasaran,  yang secara berkala dan terjadwal  berupaya  mendeteksi pendapat khalayak.  Sedangkan  Eriyanto (1999 : 8), berpendapat,   esensinya bahwa, penerapan prinsip penarikan sampel secara ilmiah dengan menggunakan  metode penelitian  ilmu social  mulai dilakukan dalam penghitungan pendapat umum. Penggunaan  metode  penarikan sampel yang benar dapat mewakili pendapat jutaan orang hanya melalui beberapa ribu orang. Sedangkan menurut Peraturan KPU No.23/2013, “survei atau jajak pendapat Pemilu,  adalah mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu”. Ditegaskan pula  bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak dilakukan pada masa tenang.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung, hasil polling biasanya disebarkan kepada khalayak melalui berbagai saluran informasi. Ada kecenderungan pemaparan  perkiraaan  perolehan suara kandidat kepala daerah dimanfaatkan untuk  mengkampanyekan  tingkat keterpilihan calon  pasangan kepala daerah. Kampanye  sebagai suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Mengutip pemberitaan pilkada Provinsi Banten,  hasil jajak pendapat  yang mengunggulkan salah satu kandidat, direspon berbeda oleh elite politik.  ”Persaingan menuju kursi Gubernur Banten 2017-2022 mulai memanas, pasangan petahana Rano Karno-Embay Mulya Syarif (RK-Emas) diunggulkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).  Sedangkan pasangan  Wahidin Halim – Andika Hazrumy (WH-AH) berbagi wilayah perolehan suara. Namun berita lainnya, cenderung mengunggulkan kandidat lain. ”Bakal calon Gubernur Banten Wahidin Halim dinilai akan terus naik elektabilitasnya atau tingkat keterpilihanya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017 mendatang. Sementara Rano Karno sebagai petahana, sulit untuk meningkatkan elektabilitasnya meski tingkat popularitas mencapat 95 persen.

Hasil jajak pendapat memang  mempunyai  pengaruh kuat untuk menarik perhatian  publik yang luas.  Karena itu, sangat lazim jika  terjadi penolakan dari  kelompok  pendukungnya yang merasa kandidatnya mendapatkan respon public yang kurang memadai.   Dalam pendekatan spiral kebisuan, salah satu aspek yang berhubungan dengan sikap dan perilaku  masyarakat  adalah, bahwa  “pendapat pribadi sangat tergantung  pada apa  yang dipikirkan/ diharapkan oleh orang lain, atau atas apa yang orang lain rasakan/ anggap sebagai  pendapat dari orang lain”. Jadi,  individu berupaya untuk  menghindari isolasi, dalam arti sendirian mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu yang tidak sejalan dengan pendapat publik yang mayoritas.  (Noelle-Neuman, dalam Littlejohn, 1998 : 356).

Pendekatan  spiral kebisuan, pasangan  calon  kepala daerah yang  unggul dalam jajak pendapat,  berpotensi manjadi rujukan bagi  sebagaian besar masyarakat yang memiliki  hak suara. Lebih khusus lagi  pemilih yang masih masih belum menetapkan  pilihannya. Karena itu, sangat dimaklumi jika jajak pendapat sebagai pembentukan opini  merupakan salah satu alat dalam kampanye. Namun sebagai modus kampanye terselubung biasanya muncul sebelum masa kampanye dimulai,  maupun saat masa kampanye sudah memasuki hari tenang.

 

C.Pemilihan Kepala Daerah dan  Demokratisasi Bernegara. 

Berdasarkan UU No.  Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Jelas disini, bahwa demokrasi menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pilkada.  Oleh sebab itu,  sudah selayaknya  jika  masyarakat maupun semua pihak  yang bertangungjawab terhadap terlaksanya pemilihan kepala daerah  langsung dengan damai dapat memberikan pengetahuan tentang demokrasi dalam pemilihan umum kepada masyarakat. Sebab  salah satu aspek penting dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah  yang baik,  merupakan ukuran tercapainya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak pilih rakyat  dalam pemilihan kepala derah yang  bebas dan rahasia tanpa tekanan pihak manapun  merupakan hal yang paling mendasar dalam partisipasi politik konstituen untuk menghasilkan figure pasangan kepala daerah yang dipilih secara demokratis dalam system kampanye yang beradab.

 

IV. Penutup

 

Komunikasi Politik merupakan penyaluran pesan  untuk membangun  kepercayaan masyarakat.  Dilakukan oleh para elite dan  kelompok pendukung maupun tim kampanye,  dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia.  Kepercayaan publik  bisa menguat  terhadap   pasangan  calon kepala daerah,  jika dilakukan dengan pola  komunikasi politik  yang  baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aktivitas lembaga penyelenggara  jajak dalam pemilihan kepala derah langsung,  mewarnai pemberitaan di media massa,  media alternatif dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di era kebebasan komunikasi.  Hasil polling   yang memaparkan perkiraaan  perolehan suara kandidat kepala daerah dimanfaatkan pula sebagai kampanye yang terang – terangan maupun terselubung oleh para kandidat kepala daerah dan sub- ordinat kekuatan pendukungnya.

Pemilihan Kepala Daerah   merupakan salah satu tolok ukur  dalam menjalankan pemerintahan di daerah  yang demokratis. Karena itu  pemilihan kepala daerah yang berlangsung  tanpa  konflik  sektarian dan komunalisme  dalam wujud  perbedaan etnik, kepercayaan,  maupun kelompok,   merupakan harapan masyarakat  dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

 

 Daftar  Pustaka 

 Arifin, Anwar.(2011). Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu

Bowers, John & James Bradac. (1982).”Issues in Communication Theory : A Metatheoretical Analysis”. In Communication Year Book 5, edited by  Michael Burgon, New Brunswick.NJ: Transaction

Cangara, Hafied.(2009). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln (Ed), (2009). Handbook of Qualitative Research. Second Edition, Sage publications, Inc.

Eriyanto.(1999). Metodologi Polling. Bandung : Penerbit P.T. Remaja Rosda Karya.

Gudykunst, William B and Bella Mody. (2002). Handbook of International and Intercultural Communication, Thousand Oaks CA :Sage  Publications

Harian Kompas (2016) “Tajuk Rencana : Komunikasi Elite Politik”, halaman 6,   Rabu, 2 November 2016

Huntington, Samuel P. (2001).Gelombang Demokrasi Ketiga, Jakarta : Penerbit Grafiti.

International IDEA.(2000). Penilaian Demokrasi di Indonesia : Pengembangan Kapasitas Seri 8, Forum untuk Refomasi Demokratis,  International IDEA – Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu,  Jakarta, Sweden : Ameepro Graphic Design and Printing

Koentjaraningrat, (1993). Metode – Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Penerbit Gramedia.

Krans S and David D. (1976). The Effect of  Mass Communication Political Behavior,  Pennsylvania : State University Press.

Littlejohn, Stephen W.(1998). Theories of  Human  Communication, Eight Edition, Australia : Thomson- Wadsworth

Mc.Nair, Brian.(2011). An Introduction To Political Communication, Fifth edition, London and New York :  Routledge – Taylor and Francis

Nimmo, Dan .(2006).Political Communication and Public Opinion in America,  atau Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, Cetakan kedua,  terjemahan Tjun Surjaman, Bandung :  Remaja Rosda Karya.

Noel-Neumann , Elizabeth .(1973). Return to the Concept  of  Powerfull Mass Media, Studies of Broadcasting 9.

Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun.(1993).Indonesia dan Komunikasi Politik, Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Susanto, Eko Harry. (2010). Komunikasi Manusia: Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik,  Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.

Siregar, Ashadi.(1996). Polling Pendapat Dan Masyarakat Politik, Makalah dalam  Diskusi Polling Oleh Media Massa di  Litbang Kompas, Jakarta 12 November 1996.

Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Penerbit  Gramedia Widya Sarana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Venus, Antar. (2004). Manajemen Kampanye. Bandung:  Penerbit PT. Remaja Rosdakarya

 

Dokumen Lain

 

http://bangka.tribunnews.com/2016/08/19/rustam-sebut-demokrat-merapat-ke-pdip-ia-juga-naksir-molen

http://www.jejamo.com/bung-adi-bakal-calon-kepala-daerah-mesuji-cari-dukungan-parpol.html

http://news.rakyatku.com/read/22877/2016/10/04/hasil-survei-terbaru-lsi-untuk-pilkada-dki-jakarta-2017

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/12/11411131/melihat.hasil.survei.pilkada.dki.2017.dari.tiga.lembaga?page=all

http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4999-tindak-tegas-penebar-kebencian.html

http://berita.suaramerdeka.com/pemilu-serentak-tiga-pilar-disimulasikan-mulai-2024/

http://poskotanews.com/2016/09/27/pilgub-banten-rano-emas-unggul-di-survei-wh-andhika-berbagi-wilayah/

http://www.tangerangnet.com/2016/07/elektabilitas-wahidin-halim-akan-terus.html

 

lampung

 

Komunikasi Politik dan Pemerintahan

Posted November 15, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Teknologi Komunikasi dan  Transparansi Informasi Pemerintahan di Daerah

Oleh :  Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Disampaikan dalam Wisuda Sarjana STIA – YPIAMI

12 November 2016 di Krakatau  Ballroom,  Hotel Mercure Ancol

wisuda-14-12102016

Pendahuluan

Teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan  tuntuan masyarakat terhadap tercapainya kesejahteraan  dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Semua tugas dan tanggungjawab  yang berkaitan dengan kompleksitas kinerja dan kegiatan Pemerintahan di Daerah  saat ini,  tidak dapat dilepaskan dari eksistensi  teknologi komunikasi yang berkembang pesat sejalan dengan wawasan masyarakat yang semakin terbuka terhadap masalah sosial, ekonomi dan politik.

Dengan dukungan teknologi komunikasi yang mudah diaplikasikan dan  diakses oleh masyarakat,  Pemerintahan di Daerah  dan  berbagai entitas badan publik sebagai  pendukung kegiatan pemerintahan,   harus mampu memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat,  tentu saja harus berpijak kepada berbagai peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi,  adalah Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008,  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai  regulasi lainnya ynag mengatur tentang  penggunaan informasi dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi.

 

Teknologi  Komunikasi dan Kecepatan Pesan

Rogers dan Schoemaker (1983 : 14) menyebutkan kemajuan teknologi  mendorong penyampaian pesan dan pemberitaan  yang tidak terikat oleh  jarak dan waktu. Pendapat lain dari lingkup komunikasi politik, banyak disebut  bahwa, “teknologi komunikasi menyatukan kelompok  yang berbeda  pandangan  politik, sistem sosial dan kepercayaan yang   membawa  bangsa – bangsa dalam  orde bangsa global” (Croteu dan Hoynes, 2002). Menghubungkan dengan  pelaksanaan organisasi Pemerintahan di Daerah,   menarik untuk disimak adalah  pendapat  Rogers (1986 :4 – 5 ), sifat  teknologi komunikasi antara lain,  mempunyai  tingkatan interaktivitas  yang langsung bertatap muka,  menghasilkan media baru yang dapat  mengalami kesalahan   jika pesan  yang disampaikan kepada audiense dalam jumlah yang  besar,  dan   berkemampuan untuk mengirimkan  atau menerima pesan dalam waktu yang tepat  bagi individu dimanapun  individu tersebut berada. Saat ini teknologi komunikasi dimanfaatkan oleh kalangan bisnis, pemerintah  maupun di rumah tangga, dan berpotensi untuk mengubah keadaan yang secara signifikan memberikan manfaat dalam transfer informasi. (Jackson, :230)

Mencermati hal itu, melalui  teknologi komunikasi, pesan – pesan pemerintah beserta sub-ordinat kekuasaannya  dapat dilakukan dengan cepat, tetapi  harus berpijak kepada kebenaran faktual tanpa rekayasa dan reduksi konten yang merugikan hak rakyat untuk tahu.

 

Esensi Transparansi Informasi Publik

Berdasarkan   Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008,  tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa transparansi  harus dikedepankan dalam menjalankan roda pemerintahan oleh  badan publik yang bertanggung jawab terhadap  tercapainya kesejahteraan  masyarakat.  Menurut   Undang Undang Dasar 1945, pasal 28F,  disebutkan : Setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta  berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan segala  jenis  saluran yang tersedia.

Dalam penelaahan komunikasi, informasi berjalan linier secara terus menerus,  menembus berbagai macam lapisan khalayak  tanpa menghiraukan implikasinya.  Atau informasi  berjalan dengan  interaktif,   yang  mampu dengan cepat menghasilkan umpan balik untuk   membentuk persepsi yang sama terhadap masalah yang didiskusikan, penting untuk mengurangi (mereduksi) ketidakpastian terhadap suatu persoalan masyarakat yang menyangkut badan publik. (Littlejohn dan Fosh, 2007).  Dalam aplikasinya, kewajiban badan publik untuk membuka informasi publik kepada masyarakat bisa saja berjalan linier   menembus khalayak ataupun warga yang beragam secara sosial ekonomi, politik dan kultural, tanpa melihat dampaknya secara langsung. Atau sebaliknya informasi publik yang disebarkan dalam waktu singkat memperoleh umpan balik dari masyarakat.

Melalui UU KIP, badan – badan publik, pada konteks ini  Pemerintahan di Daerah  harus memahami  substansi yang terdapat  didalamnya, agar  dapat menyelaraskan dengan  upaya menciptakan masyarakat informasi yang demokratis. Dengan menerapkan mekanisme  akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau publik maupun pers, maka roda pemerintahan di daerah  diharapkan    peduli terhadap transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Berdasarkan esensi pasal 354, UU No.23/2014, Pemerintahan Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat, dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan  mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pola penyebaran informasi public kepada masyarakat sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat,  harus berpijak kepada pengelolaan pesan yang baik untuk menghindari resistensi khalayak. Menurut   Pearce dan Cronen (dalam West dan Turner, 2008 : 116),  mengelola informasi harus dengan prinsip pengorganisasian pesan yang baik, dengan, komunikasi harus ditata ulang  dan disesuaikan kembali  terhadap konteks, demi  perilaku manusia.

Keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar kinerjanya diketahui oleh masyarakat, memang   tidak bisa mengalir dengan bebas. Tetapi  memiliki batasan yang sesungguhnya memberikan hak kepada lembaga pemerintah untuk menutup informasi tertentu,   yang dinilai berkaiatan dengan kepentingan keamanan negara dan informasi lainnya yang dinilai tidak perlu dipublikasikan.

Persoalannya batasan menutup informasi itu, pada satu sisi  memberikan  hal yang  positif untuk  mendukung keterbukaan informasi. Tetapi   disisi lain, justru berpotensi sebagai  alat untuk melembagakan  ketertutupan informasi,  dengan dalih  sebagai informasi yang dikecualikan. Sesungguhnya,  organisasi pemerintahan  di daerah sebagai badan publik tidak bisa serta merta   menutup informasi  dengan dalih  rahasia. Sebab  ada   ketentuan yang jelas,   dan pertimbangan  matang terhadap  informasi yang dikecualikan untuk diumumkan kepada publik.

Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Lebih ideal jika disebarkan dengan dukungan teknologi komunikasi agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Mencakup informasi  yang berkaitan dengan badan publik, kinerja, laporan keuangan  dan  informasi lain  yang diatur oleh peraturan perundangan.  Kewajiban memberikan  dan menyampaikan informasi publik,paling singkat  6 (enam) bulan sekali.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuka informasi yang diumumkan denganserta merta. Meliputi informasi  yang  dapat mengancam hajat hidup  orang banyak dan ketertiban umum.  Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang  spontan pada saat itu juga. Informasi ini tidak boleh ditahan  dan direkayasa untuk kepentingan   politik atau pencitraan para penguasa di daerah. Sebab sifatnya yang mendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat atau pengguna informasi.

Dalam upaya menjalankan roda Pemerintahan di Daerah  yang mendorong terciptanya masyarakat informasi  yang sejahtera,  terdapat informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu  (1) daftar informasi publik  dibawah pengelolalannya (2)  Hasil keputusan dan pertimbangan badan publik (3)  Kebijakan berikut  dokumen pendukung , (4)  Rencana kerja proyek – proyek pembangunan di wilayahnya, (5) Perjanjian pemerintah daerah  sebagai badan publik dengan pihak ketiga, (6) kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun  pemerintah pusat, (7) Prosedur  kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah  , (8) Laporan pelayanan akses informasi

Disamping berbagai informasi publik yang harus dibuka kepada masyarakat, terdapat informasi yang dikecualikan, dalam arti tidak dapat dibuka untuk umum. Meliputi :  (1) Informasi  publik, jika dibuka  akan menghambat  proses penegakan hukum, (2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan  intelektual dan perlindungan  dari persaingan usaha yang tidak sehat. (3) Membahayakan pertahanan  dan keamanan negara, (4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, (5)Merugikan ketahahan ekonomi nasdional, (6) Merugikan hubungan kepentingan luar negeri, (7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, (8) Mengungkap rahasia pribadi

 

Tidak Mudah Menjalankan Transparansi Informasi

Namun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa,  eksistensi dari undang – undang yang sangat mengunggulkan terciptanya masyarakat informasi  itu,  tidak mudah dijalankan, meskipun sudah berjalan satu windu. Sebab    model pengelolaan informasi pada   institusi  pengelola informasi  yang bertanggungjawab terhadap  diseminasi informasi  kepada publik  masih terbiasa dengan hegemoni  hegemoni kerahasiaan, berjenjang  dan  birokratis. (Susanto, 2010: 112 ).  Kebiasaan  organisasi  birokrasi  pemerintahan  di daerah  memang  gemar berlindung dibalik peraturan  dan prosedur  demi kepentingan kelembagaan mereka sendiri. Ini sejalan dengan pemikiran komunikasi organisasi menurut Reddin (dalam Myers dan Myers, 1988: 187), bahwa  organisasi  menetapkan  struktur dan prosedur  kerja demi kepentingan dan tujuan organisasi itu sendiri.

Dengan demikian, permasalahan yang   yang akan terus muncul terkait dengan diberlakukannnya keterbukaan informasi adalah  kegamangan  pemerintah daerah  dalam  menjalankan transparansi informasi.  Padahal kebijakan publik harus dideseminasikan  agar  masyarakat mengetahu kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang ada di wilayahnya. Oleh sebab itu, pemerintahan daerah  yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, harus  mengurangi  tradisi  ketertutupan  dalam sistem birokrasi di daerah  demi menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera.

Perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UU No.14/2008  juga berpotensi  untuk menghindar dari kewajiban  menyampaikan informasi kepada publik. Padahal seharusnya, digunakan sebagai pedoman  untuk memilah informasi yang bersifat terbuka,  atau yang tertutup untuk diakses publik

 

Penutup

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat dan semakin mudah terjangkau oleh masyarakat pada umumnya merupakan aspek potensial yang mendukung tuntutan terhadap Pemerintahan di Daerah agar transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tercapainya masyarakat informasi yang  sejahtera tanpa perbedaan sosial, ekonomi dan politik.

Namun  ternyata, dalam koridor kebebasan  komunikasi yang saat ini dinikmati oleh masyarakat Indonesia, muncul kecenderungan  pengecualian informasi diposisikan sebagai rahasia  negara. Akibatnya keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu,  secara  substansial    juga berpengaruh terhadap kualitas   hubungan antara  Pemerintah Daerah dengan masyarakat di wilayahnya.

 

Jakarta, 12 November 2016

Daftar Pustaka

 

Croteau,David dan William Hoynes.2002. Media/Society : Industries, Images and Audiences, http://www.sagepub.co.uk, akses 27 /08/16

Jackson, Michele H.2012. “ The Meaning of Communication Technology: The Technology Context Scheme” . Communication Yearbook 19. USA & Canada  : Routledge Publisher

Littlejohn , Stephen W and Karen A.Foss.2005. Theories of  Human Communication , Eight Edition, Belmont California,  Wadsworth Publishing Company.

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988.  Managing By Communication,  New York, New Newsey,  London, Mc. Graw Hill Int.  Rogers, Everett M.1996. Communication Technology : The New Media in Society,  New York : The Free Press.

Rogers, Everett M and Floyd F. Shoemaker.1983.Communication of Innovations: A Cross Culture Approach, New York, The Free Press

Susanto, Eko Harry.2010. Komunikasi Manusia : Esensi dan Apilkasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss.1996.Human Communication, New York: Prentice Hall

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, atau Introducing Communication Theory : Analysis and Application, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.

 

Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Posted October 10, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Politik

Birokrasi Ideal Mendorong Kebijakan   Publik Berpihak Kepada Rakyat

Oleh : Dr.Eko Harry Susanto, M.Si

Disampaikan dalam  Seminar Nasional  STIA – YPIAMI ” KEBIJAKAN PUBLIK  BERBASIS KERJA NYATA”

di Puri Ayuda Resort, Cipayung, Bogor, 8-9 Oktober 2016

 

dsc05190-jpghij

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Lewis dan Gilman (2005:22), menandaskan, pelayanan publik merupakan kepercayaan masyarakat, karena itu harus  dilakukan  dengan kejujuran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika pelayanan publik sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan  yang berpihak kepada rakyat.

Indikator Pelayanan Publik yang baik dan berpihak kepada Rakyat ada dalam Birokrasi Ideal, yang bekerja sesuai dengan kapasitas  dan bersifat tidak personal.

 

Referensi

Giddens, Anthony.1986. Capitalism And Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber, terjemahan Soeheba Kramadibrata. Jakarta : Penerbit  UI Press

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Publik Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.

Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi. USIS : Jakarta

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988.  Managing By Communication,  New York, New Newsey,  London, Mc. Graw Hill Int.  Book. Co

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

http://www.wisegeek.com/what-is-public-policy.htm#didyouknowout, akses 1 September 2016

Susanto, Eko Harry.2016. Komunikasi dan Gerakan Perubahan : Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media

Winarno,Budi.2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo

3kebijakan-publik-berbasis-kerja-nyata

 

img-20161009-wa0037

Komunikasi Politik

Posted October 3, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Komunikasi, Politik

Jaringan Komunikasi Politik  Dalam  Reformasi Birokrasi

Prosiding Konferensi Nasional The Power of Communication 2016, Topik Komunikasi. Media dan Dinamika Sosial), Pangkal Pinang, Prov.  Bangka Belitung 20-21 September 2016. Diterbitkan oleh Fikom Universitas Mercu Buana Jakarta, ASPIKOM, STISIPOL Pahlawan  dan Fisipol Univ.Bangka Belitung

aspikom

Abstrak

 Reformasi Birokrasi merupakan masalah krusial sepanjang pemerintahan  pasca reformasi di Indonesia. Birokrasi dinilai sebagai  kegiatan yang berbelit – belit dan membutuhkan waktu panjang. Upaya memperbaiki kondisi birokrasi menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan publik. Namun  berbagai regulasi tentang perbaikan birokrasi pemerintahan  tidak mudah dilakukan. Sebab jaringan komunikasi politik  cenderung  memberikan  keleluasaan  partai politik  untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. Akibatnya  birokrasi menjadi kepanjangan tangan entitas politik yang berkepentingan menguasai sumber strategis di pemerintahan. Metode  dalam penelitian ini adalah kualitatif. Fokus utama pada penelusuran data cetak maupun online,  untuk menghasilkan deskripsi pelaksanaan  reformasi birokrasi. Pembahasan terhadap temuan mencakup tiga hal yaitu,  perjalanan  birokrasi  dalam pemerintahan   pasca  Reformasi Politik  tahun 1998,  Keberadaan jaringan komunikasi  politik  dalam  birokrasi,   upaya  membangun  kepemimpinan birokrasi yang ideal,  dan  reformasi birokrasi  sebagai  rujukan  meningkatkan pelayanan publik.  Dengan  kerja keras untuk mencapai  kesejahteraan masyarakat,  reformasi birokrasi dapat berjalan  sesuai harapan. Namun jika  tetap mengedepankan relasi dalam bingkai kepentingan kelompok,  maka reformasi birokrasi hanya menjadi jargon belaka.

 

Kata Kunci; birokrasi, kepemimpinan birokrasi,  komunikasi politik,  pelayanan publik.

dsc04802-jpgabc

I.Pendahuluan

Reformasi birokrasi dalam pemerintahan pasca reformasi politik di Indonesia,  belum menghasilkan perubahan  maksimal pelayanan kepada publik. Masih  banyak  persoalan pelayanan kepada publik  yang tersendat akibat karakteristik  birokrasi   berbelit – belit dan mengedepankan struktur organisasi  berjenjang yang memakan waktu.

Birokrat sebagai unsur pelaksana  birokrasi pemerintahan yang semestinya harus   bekerja demi kesejahteraan rakyat  terbelenggu oleh  keraguan  dalam pelayanan publik. Dalam arti lain, mau berpihak kepada kepentingan publik atau kepada elite ataupun pimpinan dalam kekuasaan negara.

 

Kajian Teoritis 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  birokrasi pemerintahan,  kepemimpinan birokrasi, jaringan komunikasi  politik dan pelayanan publik. Dalam perspektif  Max Weber, birokrasi wajib  dilaksanakan dalam sistem berjenjang secara vertikal dengan pembagian kerja yang jelas

Birokratisasi  bertalian dengan  perluasan pembagian kerja di semua bidang  kehidupan sosial untuk mencapai  kesejahteraan ( Giddens, dalam Susanto, 2016). Sedangkan ciri – ciri birokrasi Weber (dalam Myers dan Myers,  2016/1982), adanya pembagian kerja, hirarki secara vertical yang jelas, ada aturan dan prosedur  yang baku,  mengedepankan aspek  profesional  dalam pelaksanaan pekerjaan,  relasi dalam organisasi adalah hubungan kerja,  bukan relasi antar pribadi.

Metode Penelitian

 Penelitian ini masuk dalam lingkup kajian ilmu komunikasi yang menggunakan metode kualitatif   untuk menghasilkan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi di institusi pemerintah.    Penelitian kualitatif meliputi  penggunaan subyek yang dikaji,  dan kumpulan  data empiris  dalam studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis interaksional, dan visual (Denzin dan Lincoln, 2009: 2)

Hasil dan Pembahasan 

1.Dinamika Reformasi  Birokrasi 

Perjalanan birokrasi pemerintahan menuju kearah keberpihakan kepada kepentingan publik,  masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Berbagai persoalan yang terkait dengan aspek ketidakhematan,  perilaku  kolutif dan  komunalisme masih mewarnai di berbagai institusi dalam tubuh kekuasaan negara.

Dalam konstelasi politisasi birokrasi yang tumbuh subur, sinyalemen menguatnya pola  pemerintahan  kleptokrasi muncul secara terselubung juga semakin kuat.  Kleptokrasi merujuk kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan (pajak)  dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. (Long & Machan,2008). Kleptokrasi  memposisikan  birokrat  pemerintah secara rutin terlibat relasi – relasi yang kurang sehat dengan kekuatan politik maupun bisnis dalam menjalankan roda organisasi.

2.Jaringan Komunikasi Politik dalam Birokrasi

Jaringan komunikasi politik merupakan kekuatan yang berkembang sejalan  dengan munculnya demokratisasi dalam  pemerintahan pasca reformasi politik.  Jika saja jaringan tersebut dalam kaitannya dengan komunikasi formal yang ada dan dikelola  organisasi,  tentu saja bermanfaat bagi pertumbuhan birokrasi

3. Model Ideal Kepemimpinan Birokasi

Apabila  model kepemimpinan  birokrasi yang kurang fleksibel   dilakukan, sulit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kinerja menjadi lamban karena terbelenggu oleh aturan yang tidak fleksibel.

Padahal dalam  dinamika masyarakat  yang sedang  berubah,  diperlukan keluwesan dalam  menjalankan roda organisasi pemerintahan. Pemimpin harus memiliki kemmapuan mengendalikan orang lain dengan cara yang baik  dan tergantung situasi. Menurut Rogers dan Svenning (dalam Susanto, 2016:11), kepemimpinan adalah suatu kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.Reformasi Birokrasi  Membangun Kesejahteraan Masyarakat

 Reformasi  merupakan  tuntutan politik untuk perubahan  sistem politik,  ekonomi dan semua aspek kehidupan bernegara. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan tuntutan pembaruan  tata kelola pemerintahan yang menjadi acuan  berbagai organisasi pemerintah.

Reformasi birokrasi juga menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah  melalui tindakan konkret dan factual dalam rangka membangun  paradigma baru pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan. Artinya secara tekstual, reformasi birokrasi merupakan niat mulai dan  semangat  untuk mengedeapnkan kepentingan rakyat.

5.Reformasi Birokrasi  Membangun Kesejahteraan Masyarakat

 Reformasi  merupakan  tuntutan politik untuk perubahan  sistem politik,  ekonomi dan semua aspek kehidupan bernegara. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan tuntutan pembaruan  tata kelola pemerintahan yang menjadi acuan  berbagai organisasi pemerintah. Semua entitas pendukung birokrasi pemerintahan dalam hal ini,  birokrat maupun aparatur  harus mengikuti arah  reformasi yang mengedepankan pelayanan kepentingan publik.

 

Kesimpulan.

  1. Pasca reformasi politik, birokrasi pemerintahan berusaha untuk memperbaiki pelayanan  kepentingan publik.
  2. Jaringan komunikasi politik  yang dikendalikan oleh elite politik diluar birokrasi pemerintahan  memiliki kekuatan signifikan
  3.  Kepemimpinan birokrasi   belum mampu  menerapkan birokrasi ideal sebagaimana model birokrasi Max Weber.
  4. Reformasi  birokrasi merupakan fondasi ideal  untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat

 

Referensi

 

Berger, Peter L. (2016). Piramida Kurban Manusia, atau Pyramids Of Sacrifice, terjemahan A. Rahman Tolleng, Jakarta : Penerbit : Buku Beta dan  LP3ES.

Daymon, Christine and Immy Holloway.(2011). Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communication, Second Edition,   New York : Routledge Taylorr & Francis  Group. P.303

Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln (Ed). (2009). Handbook of Qualitattve Research. Second Edition, Sage publiktaions, Inc.

Dixit, Avinash.(2012). Bureaucracy, Its Reform, and Development,  The Inaugural A. N. Varma lecture, organized by the India Development Foundation on 1 February 2012.

Federico Ferretti.(2008). A Historical Primer on Consumer Credit Reporting Sistems : A Lesson for EU Policy Makers?, “International Journal of Communications Law and Policy, Issue 12. Winter 2008, Yale : Luigi Russi & Mazlum Alptekin

Hennink-Kaminski, Heidi J,  Jessica Fotts Willoughby, and Dana McMahan.(2014). “Join the Conquest : Developing a Campaign to Increase Participation in Clinical  Research in North Carolina”  dalam Science Communication : Linking Theory and Practise,  Volume 36 Number 1 February 2014. Los Angeles : Sage

Hwang, Kumju. (2013). Effects of the Language Barrier on Processes and Performance of Internatiopnal Scientific Collaboration, Collaborators’ Participation, Organizational Integrity, and Interorganizational Relationships,  dalam Science Communication : Linking Theory and Practise,  Volume 35 Number 1 February 2013. Los Angeles

Kornhauser, Anne M.(2015). Debating The American State : Liberal Anxieties The New Leviathan 1930-1970, Penn Philadelphia : University of Pennsylvania  Press

Langsdorf, Lenore and Andrew R. Smith (ed). (2016). Recovering Pragmatism’s Voice : The Classical Tradition, Rorty, and the Philosopy of Communication, Albany : State University of New York Press, 1994 (Book Review Philpapers 2016)

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. (2006). The Ethics Challenge in Publik Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.

Long, Rodrick T and Tibor R.Machan. (2008). Anarchism? Minarchism : Is a Government Part of a Free Country, New York : Ashgate Publishing

Majalah Tempo, (2016). “Tinjauan Buku : Merebut Negara dari Cengkeraman Plutokrasi” dari Savirani, Amalinda dan  Olle Tonquist (ed). 2015. Reclaiming The State, Overcoming Problem of Democracy in Postonesia-Soeharto Indonesia, Yogyakarta : Penerbit : PolGov, PCD. Majalah Tempo, 5 Juni 2016

Moleong, Lexi J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .(2016).  Managing By Communication,  New York, New Newsey,  London, Mc. Graw Hill Int.  Book. Co.1982. pdf4ebook.ipq.co/Gail-E-Myers-Michele-Tolela-Myers

Naga, Dali S. (2008). ” Alternatif Model Integrasi Budaya ” makalah ”Seminar Nasional  Membangun Budaya Melalui Komunikasi Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Orgainsasi” di Universitas Tarumanagara 19 Agustus 2008

Neuman, W. Lawrence, (2006). Social Research Methods, Qualitattive and Quantitative Approaches,  Allyn and Bacon Boston.

Nimmo, Dan. (2010). Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, Terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung : PT.Rosda Karya

Nurcahyo, Ari Y.(2006).Demokrasi Dalam Kotak:Reformasi dan Perselingkuhan Warga Negara, dalam Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit (ed), Memahami Indonesia, Jakarta : Soegeng Sarjadi Sydikate.

Nuraini, Atikah.(2011).Pendekatan Berbasis Hak Dalam Pembangunan, dalam Isnu Handono (ed), Buku Panduan Pembuatan Kebijakan Publikk Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Anggota Legislatif, Jakarta : Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

Pawito.2015. Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye, Surakarta : Penerbit Jala Sutra

Robbins, Stephen P. (2008). Perilaku Organisasi, terjemahan Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: Penerbit Prenhalindo

Robbins, Stephen P. (2006). Organizational Behavior : Concepts, Contraversies, Englewoods Cliffs, New Jersey; Prentice Hall Inc.

Suroso, Jusuf.(2011). Pasang Surut Pemberantasan Korupsi,  dalam Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit (ed), Memahami Indonesia, Jakarta : Soegeng Sarjadi Sydikate.

Susanto, Eko Harry.(2016). Komunikasi dan Gerakan Perubahan : Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Thoha, Miftah.(2011).  Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : Penerbit Rajawali Press

 

Dokumen Cetak dan Online

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Republik Indonesia No.43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

http://nasional.kompas.com/read/2011/06/14/03152034/Negara.Mengarah.Kleptokrasi

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/13/1517348/Survei.Publik.Lelah.pada.Pemimpin.Tak.bersih.Tak.Melayani

dsc04872-jpgabc

 

 

 

 

 

Komunikasi Alumni UGM,UI,Unpad (2016)

Posted September 13, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Budaya, Pendidikan, Politik

 

 

ugm_3d1sam_1335img-20151121-wa005

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, Angkatan Tahun 1976

Abdul Goffar (Yogyakarta)

Achmad Radjasa (Surabaya – Jawa Timur)

Affan Sulaeman (Pandeglang – Banten)

Aidin Tentramin (Bima – Nusa Tenggara Barat )

Amir Husin ( Palembang – Sumatera Selatan)

Anis Kadarwati (Yogyakarta) (Almarhumah, 4 Februari 2014)

Ara Ruhara (Bandung – Jawa Barat)

Aris Purnomo (Yogyakarta)

Ayub Srijanto (Kediri – Jawa Timur)

Bambang Purbono (Muntilan – Magelang Jawa Tengah)

Bambang Purnomo-Ipung (Yogyakarta)

Bambang Setyono (Jombang – Jawa Timur)

Biyanto (Kendal – Jawa Tengah)  (almarhum, April 2014)

Budi Hartono (Yogyakarta)

Eddy Baroto Suryo Prabowo (Solo – Jawa Tengah )

Eko Harry Susanto (Pekalongan – Jawa Tengah)

dsc00011-jpgabc1100_0800120160330_1325191

Esti Rumianingsih (Madiun – Jawa Timur)

Kecamatan Palang Kab.Tuban. Praktikum Penelitian 1978

Ichwanto (Blitar – Jawa Timur)

Hardjanti  (Pati – Jawa Tengah)

Indah Sulistiowati (Brebes – Jawa Tengah)

Maximus Manubelu (Denpasar – Bali)

img-20160329-wa0015ugm-1978-2100_0721

Mey Sugijanto (Surabaya – Jawa Timur) (Almarhum tahun 2009)

Oberlin Silalahi (Sumatera Utara )

Rachman Hasugian (Sumatera Utara )

Rachmat S. Sagimun (Jakarta)

Rohadi Kuntjoro (Prambanan –  Yogyakarta)

Simon Sembiring Meliala (Sumatera Utara )

Sri Rahayu (Yogyakarta)

Sudwidjo Kusprijo Murdono (Yogyakarta)

Sumarni (Yogyakarta)

Teuku Hamzah (Aceh)

Tjukup Awik Dibjono (Yogyakarta)

Tri Mangarso Subagyo (Surabaya- Jawa Timur)

Yoseph Dibjo Nugroho (Yogyakarta) (Almarhum tahun 2010)

Zaenal AK (Palembang – Sumatera Selatan)

dsc09999-jpgabc1dsc09928-jpgabc1dsc02414-jpgabc1

 

 Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI Angkatan 13 Tahun 1993

Asiah Jana Saragih (UKI)

Bachruddin Ali Achmad (Unlam Banjarmasin)

Cut Meutia Sandra Dewi (Almarhumah, tahun 2010) (UMJ-Untar)

Endang Kironosasi (Kemensos- Untar)

Eko Harry Susanto (Untar)

Masayu Syarifah Haniem (LIPI- UPN)

Muharto Toha (YAI)

Riris Loisa Silitonga (Untar)

Retna Mahriani (Unsri Palembang)

Retno Kartini Djojo (Jakarta Post)

Rochmiati (IISIP)

Yusuf Suhardi (STIE Kayu Jati)

Sukardi (Almarhum tahun 2012) (UPDM-B)

Zulhasril Nasir (UI)

 

 Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Angkatan 1998

Andy Corry Wardhani (Universitas Lampung)

Eko Harry Susanto (Universitas Tarumanagara)

Johar Permana (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)

Elly Yuniati (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri)

Wawan Hernawan (Universitas Bandar Lampung)

 

communication education

Posted June 20, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Budaya, Komunikasi, Pendidikan

http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20160620/281595239822235

 

Universities build reputation through research, publication

 

The Jakarta Post 20 Jun 2016 The Jakarta Post

Jakpost

University of Indonesia (UI) lecturer Haula Rosdiana always engages students in her research projects.

Students lend a hand during the research and the writing stage of the research paper, Haula said, arguing that student involvement introduced students to research activities early and enabled a research tradition to be nurtured on campus.

“Involving students in any international research or conference is a part of regeneration in my respective study,” said Haula, who teaches tax policy.

Increasing research activities and writing in international journals has become a commitment among state and private universities so as to strengthen the image of their respective campuses among the global academic community.

It is hoped that publication of scientific papers or research in international journals will add credit and eventually lift the university’s global university rank.

Tarumanagara University deputy rector, Eko Harry Susanto, said the campus offered its lecturers foreign language classes in an effort to assist them to write research papers for international journals.

“We provide several foreign language programs for lecturers taught by native speakers, including English, French and Chinese, to ready them for global competition,” Eko said recently.

“The lessons are part of our new faculty member development program, in which we have teamed up with experts from foreign universities such as Chulalongkorn Unversity in Thailand, the University Sains Malaysia and the SIM University in Singapore.”

The commitment to increase research activities in universities corresponds to the government’s call for campuses to prepare for a more competitive era in higher education.

If a university produces scientific research and publishes writing in international journals, according to the Research, Technology and Higher Education Ministry, the university’s reputation should improve.

“It takes time for a university to gain a good reputation,” ministry director general for learning and student affairs, Intan Achmad, told The Jakarta Post recently, discussing a survey conducted by education rating institution Quacquarelli Symonds (QS) released Tuesday that placed 11 Indonesian universities among the 350 best campuses in Asia this year.

The only Indonesian universities to appear among the top 100 in Asia, UI and the ITB were ranked 67th and 86th, respectively.

Gadjah Mada University in Yogyakarta; the Airlangga University in Surabaya, West Java; the Bogor Agricultural University in Bogor; and the Padjadjaran University in Sumedang, West Java, were ranked 105th, 190th, 191th, 199th on the list, respectively. Diponegoro University in Semarang, Central Java, was listed among the 231 to 240 ranking band.

This is the first time since 2013 that private campuses made it to the QS’ list, which grades Surakarta Muhammadiyah University (UMS) in Central Java and Bina Nusantara University (BINUS) in Jakarta within the 251-300 and the 301-350 ranking band, respectively.

They are among four new Indonesian universities to enter the ranks this year, along with the East Java based Sepuluh Nopember Institute of Technology in Surabaya and Brawijaya University in Malang.

The National University of Singapore ranks highest on the list that is largely dominated by Chinese universities. Some 82 Chinese universities made it to the list, including Tsinghua University that ranks 5th, making it the best university in China.

The QS University Ranking for Asia used eleven indicators in its scoring system, with academic reputation accounting for 30 percent of the overall score, followed by 20 percent for employer reputation and 15 percent based on faculty-to-student ratio. Citations per paper and paper per faculty accounted for 10 percent, respectively, followed by staff with PhD level degrees offering 5 percent, proportion of international faculty, proportion of international studies, proportion of inbound exchange students and proportion of outbound exchange each accounting for 2.5 percent, respectively.

Komunikasi dan Gerakan Perubahan.Buku Baru April 2016.

Posted April 14, 2016 by ekoharrysusanto
Categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

Komunikasi  dan Gerakan Perubahan

Dr.Eko Harry Susanto

Penerbit: Mitra Wacana Media, 2016. ISBN 978-602-318-169-8

Gegap gempita kebebasan komunikasi  yang sejalan dengan  menguatnya keanekaragaman   sosial budaya, ekonomi dan politik di Indonesia   tidak mudah dicapai. Tetapi melalui proses panjang  melelahkan  bagi yang konsisten memperjuangkan demokratisasi dan hak bicara.  Dinamika  komunikasi berjalan seiring  dengan peristiwa   pembelengguan hak mengungkapkan pendapat, hak mencari informasi dari sumber pesan yang dipercaya  dan hak menggunakan informasi. Komunikasi pada level kelompok kecil sampai massa  berhadapan dengan kutub – kutub kekuasaan negara   yang memiliki kekuatan  membungkam.

DSC02780abcDalam buku  ini, dibahas  tentang proses  komunikasi antar kelompok  etnik berbeda di suatu kawasan yang berubah  akibat industrialisasi  pada era sebelum reformasi politik tahun 1998.  Pada satu sisi ada hubungan antar kelompok yang harmonis, tetapi pada sisi lain,  dominasi piramida kekuasaan negara sedemikian kuat mengendalikan komunikasi semua entitas sosial budaya, ekonomi dan politik.  Bahkan hegemoni mengontrol  lalu lintas pesan semakin perkasa seiring dengan dukungan  pemilik otoritas ekonomi dan politik yang menguasai sedemikian banyak  hak informasi rakyat.

Buku ini dapat  dijadikan rujukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi,  maupun mereka yang tertarik pada masalah komunikasi antar budaya  dalam bingkai sosial, ekonomi, dan politik. Didalamnya  terdapat  pembahasan tentang komunikasi politik dalam keanekaragaman etnik, kepemimpinan  dalam perspektif komunikasi  antarbudaya, upaya menjalin relasi  dalam kemajemukan, strategi membangun keeratan hubungan dalam perbedaan, dan topik lain yang berkaitan dengan kompleksitas komunikasi dalam bingkai kemajemukan.

 

http://www.mitrawacanamedia.com/index.php?route=product/product&product_id=449