MODEL SURVEI

Kebijakan Pemerintah
Dalam Jajak Pendapat Tahun 2005
Dr. Eko Harry Susanto

SI.13-03-10


Sungguh enak membaca Jajak Pendapat Kompas tentang politik, ekonomi dan bidang lainnya sepanjang tahun 2005. Tanpa harus menelusuri beragam berita sebelumnya yang bisa mengkerutkan dahi, kita disuguhi gambaran yang ringan, mudah dicerna namun tetap memiliki bobot yang signifikan untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Ada berbagai ragam jajak pendapat yang patut digunakan sebagai referensi untuk melangkah ke depan di tahun 2006. Topik menatap Politik dengan Bimbang yang diulas panjang lebar (Kompas, 26 Desember 2006), menghasilkan sejumlah besar pertanyaan yang menggelitik pikiran. Intinya , ada asumsi bahwa responden dalam mengungkapkan Jajak Pendapat masih terkendala oleh kekuasaan negara yang sangat kuat dan bisa saja menakutkan bagi masyarakat untuk secara terbuka mengungkapkan pendapatnya.

Lihat jawaban responden tentang keyakinan terhadap perilaku elite politik yang lebih baik pada tahun 2006, dari sepuluh kota besar yang menjadi sampel Jajak pendapat, 50 % atau pada lima kota, tiga berada di Pulau Jawa dan dua terdapat di Sulawesi serta Papua mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa perilaku elite politik akan lebih baik. Bandingkan dengan pertanyaan lain yang mengemukakan “ yakin atau tidak yakinkah anda pada tahun 2006 kondisi perpolitikan di Indonesia akan lebih baik”. Jawaban yang diperoleh dari responden adalah harapan yang melambung tinggi dari sepuluh kota besar di Indonesia, tanpa perkecualian, semuanya mengungkapkan keyakinannya tentang kondisi politik tahun 2006 yang lebih baik. Bahkan responden dari Banjarmasin memiliki optimisme yang luar biasa besarnya dengan tingkat keyakinan mencapai 90,5 persen.

Subyektivisme Penilaian
Barangkali tidak ada masalah yang perlu dirisaukan dari hasil Jajak Pendapat itu, tetapi jika ditelaah lebih rinci dan dikaitkan dengan aspek historis tentang hegemoni negara terhadap rakyatnya, maka akan muncul sederetan asumsi bahkan prejudice terhadap perilaku responden yang tiada berdaya ketika harus menilai pemerintah. Betapa sulitnya untuk mengungkapkan dengan sumbang keterlibatan kekuasaan negara secara negatif. Namun demikian, di satu sisi masyarakat cenderung lebih bebas mengekspresikan pendapatnya ketika yang menjadi obyek pertanyaan adalah individu atau sekelompok orang yang ada dalam ikatan instutusi partai politik.

Secara umum dapat ditegaskan bahwa menilai elite politik adalah hak individual yang tidak terkait dengan jarak kekuasaan sehingga responden lebih bebas untuk mengekspresikannya penilaiannya, sedangkan menanggapi perpolitikan secara makro dapat dianalogikan dengan mempersepsikan kebijakan pemerintah yang memiliki fungsi mengikat terhadap rakyatnya.

Dalam perspektif metodologi penelitian, terdapat salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan penelitian yaitu ketika responden terbelenggu ataupun terperangkap dalam Hawthorne effect, dimana responden mengalami kebereaksian (reactivity), dengan tidak mau mengungkapkan atau berperilaku sewajarnya karena berbagai pertimbangan yang sangat kompleks untuk kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya.

Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Kompas tentu saja diketahui oleh responden, karena umumnya dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis berdasarkan buku telpon. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa jawaban responden yang menilai pemerintah cenderung “mencari aman” dan responden juga masih terpengaruh oleh trauma kedigdayaan penguasa masa lalu yang tidak suka penilaian negatif.

Apresiasi responden ketika menanggapi kebijakan pemerintah yang muncul dalam beberapa Jajak Pendapat Kompas, menunjukkan angka yang menggembirakan aparat atau penyelenggara negara. Bahkan carut marut industri perkayuan (Kompas, 20 Desember 2005) dengan penebangan liarnyapun ditanggapai dengan optimisme. 55 persen responden di sepuluh kota besar di Indonesia berpendapat bahwa pemerintah serius dalam menindak perusak lingkungan di daerahnya dan hanya 39 persen yang menjawab tidak serius.

Masih dalam Kompas (20 Desember 2005), soal pengungsi di Poso Sulawesi Tengah, responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pengungsi mencapai 47,6 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang merasa tidak puas hanya memperoleh 36,9 persen. Jawaban senada dari responden tampak pula dalam Jajak Pendapat tentang terorisme, dengan pertanyaan “ puas atau tidakkah anda dengan upaya pemerintah daerah anda dalam mencegah tindakan terorisme di daerah anda”, sejumlah 66,6 persen mengkekspresikan kepuasannya, sementara yang tidak puas hanya dalam kisaran 26,1 persen. (Kompas, 20 Desember 2005) . Jajak Pendapat lain dengan topik yang berbeda di Kompas, umumnya menghasilkan angka – angka yang cenderung sama ketika menilai kebijakan pemerintah dan mengeksprersikan citra institusi di luar pemerintahan.

Jika persepsi responden dalam berbagai Jajak Pendapat tersebut adalah harapan terhadap kinerja pemerintah, tentu saja harus dicermati oleh para penyelenggara negara dengan meningkatkan kinerjanya di semua wilayah. Secara khusus, suatu fenomena yang menarik, betapa responden Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam beberapa polling, menilai sangat tinggi berbagai kebijakan pemerintah, sehingga terkadang tidak sinkron dengan pertanyaan lain yang terkait dalam satu Jajak Pendapat.

Kekuatan Negara
Namun demikian, kalau ternyata jawaban yang bernada memuji kebijakan pemerintah tersebut lekat dengan unsur kekuatan negara sebagai institusi yang paling berhak melakukan “coercion” terhadap rakyatnya, maka keterandalan jawaban responden yang terkena Hawthorne effect menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda.

Oleh karena itu, rasanya akan lebih ideal jika Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh Kompas, juga mengeksplorasi aspek kualitatif yang diperoleh langsung dari lapangan, sehingga efek kebereaksian responden terhadap jarak kekuasaan dapat diperkecil. Namun apabila polling yang diselenggarakan melalui telpon sudah menetapkan responden dengan teliti, proporsional disertai dengan pendekatan ilmiah yang memadai, maka hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan ke khlayak.

Disisi lain, pewawancara yang dibekali dengan strategi komunikasi efektif dengan kemampuan mengorganisasikan pesan yang mudah dipahami oleh khalayak, sangat dimungkinkan mampu meyakinkan responden untuk menjawab dengan jujur. Prinsipnya apapun pendekatan dan strategi yang dilakukan dalam Jajak Pendapat, yang terpenting adalah memberikan pemahaman yang lebih sederhana dari sedemikian banyak informasi yang ada disekitar kita.

Jakarta, Desember 2005
Dr. Eko Harry Susanto

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: