Komunikasi Politik dan Pemerintahan

Teknologi Komunikasi dan  Transparansi Informasi Pemerintahan di Daerah

Oleh :  Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Disampaikan dalam Wisuda Sarjana STIA – YPIAMI

12 November 2016 di Krakatau  Ballroom,  Hotel Mercure Ancol

wisuda-14-12102016

Pendahuluan

Teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan  tuntuan masyarakat terhadap tercapainya kesejahteraan  dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Semua tugas dan tanggungjawab  yang berkaitan dengan kompleksitas kinerja dan kegiatan Pemerintahan di Daerah  saat ini,  tidak dapat dilepaskan dari eksistensi  teknologi komunikasi yang berkembang pesat sejalan dengan wawasan masyarakat yang semakin terbuka terhadap masalah sosial, ekonomi dan politik.

Dengan dukungan teknologi komunikasi yang mudah diaplikasikan dan  diakses oleh masyarakat,  Pemerintahan di Daerah  dan  berbagai entitas badan publik sebagai  pendukung kegiatan pemerintahan,   harus mampu memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat,  tentu saja harus berpijak kepada berbagai peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi,  adalah Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008,  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai  regulasi lainnya ynag mengatur tentang  penggunaan informasi dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi.

 

Teknologi  Komunikasi dan Kecepatan Pesan

Rogers dan Schoemaker (1983 : 14) menyebutkan kemajuan teknologi  mendorong penyampaian pesan dan pemberitaan  yang tidak terikat oleh  jarak dan waktu. Pendapat lain dari lingkup komunikasi politik, banyak disebut  bahwa, “teknologi komunikasi menyatukan kelompok  yang berbeda  pandangan  politik, sistem sosial dan kepercayaan yang   membawa  bangsa – bangsa dalam  orde bangsa global” (Croteu dan Hoynes, 2002). Menghubungkan dengan  pelaksanaan organisasi Pemerintahan di Daerah,   menarik untuk disimak adalah  pendapat  Rogers (1986 :4 – 5 ), sifat  teknologi komunikasi antara lain,  mempunyai  tingkatan interaktivitas  yang langsung bertatap muka,  menghasilkan media baru yang dapat  mengalami kesalahan   jika pesan  yang disampaikan kepada audiense dalam jumlah yang  besar,  dan   berkemampuan untuk mengirimkan  atau menerima pesan dalam waktu yang tepat  bagi individu dimanapun  individu tersebut berada. Saat ini teknologi komunikasi dimanfaatkan oleh kalangan bisnis, pemerintah  maupun di rumah tangga, dan berpotensi untuk mengubah keadaan yang secara signifikan memberikan manfaat dalam transfer informasi. (Jackson, :230)

Mencermati hal itu, melalui  teknologi komunikasi, pesan – pesan pemerintah beserta sub-ordinat kekuasaannya  dapat dilakukan dengan cepat, tetapi  harus berpijak kepada kebenaran faktual tanpa rekayasa dan reduksi konten yang merugikan hak rakyat untuk tahu.

 

Esensi Transparansi Informasi Publik

Berdasarkan   Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008,  tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa transparansi  harus dikedepankan dalam menjalankan roda pemerintahan oleh  badan publik yang bertanggung jawab terhadap  tercapainya kesejahteraan  masyarakat.  Menurut   Undang Undang Dasar 1945, pasal 28F,  disebutkan : Setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta  berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan segala  jenis  saluran yang tersedia.

Dalam penelaahan komunikasi, informasi berjalan linier secara terus menerus,  menembus berbagai macam lapisan khalayak  tanpa menghiraukan implikasinya.  Atau informasi  berjalan dengan  interaktif,   yang  mampu dengan cepat menghasilkan umpan balik untuk   membentuk persepsi yang sama terhadap masalah yang didiskusikan, penting untuk mengurangi (mereduksi) ketidakpastian terhadap suatu persoalan masyarakat yang menyangkut badan publik. (Littlejohn dan Fosh, 2007).  Dalam aplikasinya, kewajiban badan publik untuk membuka informasi publik kepada masyarakat bisa saja berjalan linier   menembus khalayak ataupun warga yang beragam secara sosial ekonomi, politik dan kultural, tanpa melihat dampaknya secara langsung. Atau sebaliknya informasi publik yang disebarkan dalam waktu singkat memperoleh umpan balik dari masyarakat.

Melalui UU KIP, badan – badan publik, pada konteks ini  Pemerintahan di Daerah  harus memahami  substansi yang terdapat  didalamnya, agar  dapat menyelaraskan dengan  upaya menciptakan masyarakat informasi yang demokratis. Dengan menerapkan mekanisme  akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau publik maupun pers, maka roda pemerintahan di daerah  diharapkan    peduli terhadap transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Berdasarkan esensi pasal 354, UU No.23/2014, Pemerintahan Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat, dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan  mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pola penyebaran informasi public kepada masyarakat sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat,  harus berpijak kepada pengelolaan pesan yang baik untuk menghindari resistensi khalayak. Menurut   Pearce dan Cronen (dalam West dan Turner, 2008 : 116),  mengelola informasi harus dengan prinsip pengorganisasian pesan yang baik, dengan, komunikasi harus ditata ulang  dan disesuaikan kembali  terhadap konteks, demi  perilaku manusia.

Keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar kinerjanya diketahui oleh masyarakat, memang   tidak bisa mengalir dengan bebas. Tetapi  memiliki batasan yang sesungguhnya memberikan hak kepada lembaga pemerintah untuk menutup informasi tertentu,   yang dinilai berkaiatan dengan kepentingan keamanan negara dan informasi lainnya yang dinilai tidak perlu dipublikasikan.

Persoalannya batasan menutup informasi itu, pada satu sisi  memberikan  hal yang  positif untuk  mendukung keterbukaan informasi. Tetapi   disisi lain, justru berpotensi sebagai  alat untuk melembagakan  ketertutupan informasi,  dengan dalih  sebagai informasi yang dikecualikan. Sesungguhnya,  organisasi pemerintahan  di daerah sebagai badan publik tidak bisa serta merta   menutup informasi  dengan dalih  rahasia. Sebab  ada   ketentuan yang jelas,   dan pertimbangan  matang terhadap  informasi yang dikecualikan untuk diumumkan kepada publik.

Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Lebih ideal jika disebarkan dengan dukungan teknologi komunikasi agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Mencakup informasi  yang berkaitan dengan badan publik, kinerja, laporan keuangan  dan  informasi lain  yang diatur oleh peraturan perundangan.  Kewajiban memberikan  dan menyampaikan informasi publik,paling singkat  6 (enam) bulan sekali.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuka informasi yang diumumkan denganserta merta. Meliputi informasi  yang  dapat mengancam hajat hidup  orang banyak dan ketertiban umum.  Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang  spontan pada saat itu juga. Informasi ini tidak boleh ditahan  dan direkayasa untuk kepentingan   politik atau pencitraan para penguasa di daerah. Sebab sifatnya yang mendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat atau pengguna informasi.

Dalam upaya menjalankan roda Pemerintahan di Daerah  yang mendorong terciptanya masyarakat informasi  yang sejahtera,  terdapat informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu  (1) daftar informasi publik  dibawah pengelolalannya (2)  Hasil keputusan dan pertimbangan badan publik (3)  Kebijakan berikut  dokumen pendukung , (4)  Rencana kerja proyek – proyek pembangunan di wilayahnya, (5) Perjanjian pemerintah daerah  sebagai badan publik dengan pihak ketiga, (6) kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun  pemerintah pusat, (7) Prosedur  kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah  , (8) Laporan pelayanan akses informasi

Disamping berbagai informasi publik yang harus dibuka kepada masyarakat, terdapat informasi yang dikecualikan, dalam arti tidak dapat dibuka untuk umum. Meliputi :  (1) Informasi  publik, jika dibuka  akan menghambat  proses penegakan hukum, (2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan  intelektual dan perlindungan  dari persaingan usaha yang tidak sehat. (3) Membahayakan pertahanan  dan keamanan negara, (4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, (5)Merugikan ketahahan ekonomi nasdional, (6) Merugikan hubungan kepentingan luar negeri, (7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, (8) Mengungkap rahasia pribadi

 

Tidak Mudah Menjalankan Transparansi Informasi

Namun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa,  eksistensi dari undang – undang yang sangat mengunggulkan terciptanya masyarakat informasi  itu,  tidak mudah dijalankan, meskipun sudah berjalan satu windu. Sebab    model pengelolaan informasi pada   institusi  pengelola informasi  yang bertanggungjawab terhadap  diseminasi informasi  kepada publik  masih terbiasa dengan hegemoni  hegemoni kerahasiaan, berjenjang  dan  birokratis. (Susanto, 2010: 112 ).  Kebiasaan  organisasi  birokrasi  pemerintahan  di daerah  memang  gemar berlindung dibalik peraturan  dan prosedur  demi kepentingan kelembagaan mereka sendiri. Ini sejalan dengan pemikiran komunikasi organisasi menurut Reddin (dalam Myers dan Myers, 1988: 187), bahwa  organisasi  menetapkan  struktur dan prosedur  kerja demi kepentingan dan tujuan organisasi itu sendiri.

Dengan demikian, permasalahan yang   yang akan terus muncul terkait dengan diberlakukannnya keterbukaan informasi adalah  kegamangan  pemerintah daerah  dalam  menjalankan transparansi informasi.  Padahal kebijakan publik harus dideseminasikan  agar  masyarakat mengetahu kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang ada di wilayahnya. Oleh sebab itu, pemerintahan daerah  yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, harus  mengurangi  tradisi  ketertutupan  dalam sistem birokrasi di daerah  demi menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera.

Perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UU No.14/2008  juga berpotensi  untuk menghindar dari kewajiban  menyampaikan informasi kepada publik. Padahal seharusnya, digunakan sebagai pedoman  untuk memilah informasi yang bersifat terbuka,  atau yang tertutup untuk diakses publik

 

Penutup

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat dan semakin mudah terjangkau oleh masyarakat pada umumnya merupakan aspek potensial yang mendukung tuntutan terhadap Pemerintahan di Daerah agar transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tercapainya masyarakat informasi yang  sejahtera tanpa perbedaan sosial, ekonomi dan politik.

Namun  ternyata, dalam koridor kebebasan  komunikasi yang saat ini dinikmati oleh masyarakat Indonesia, muncul kecenderungan  pengecualian informasi diposisikan sebagai rahasia  negara. Akibatnya keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu,  secara  substansial    juga berpengaruh terhadap kualitas   hubungan antara  Pemerintah Daerah dengan masyarakat di wilayahnya.

 

Jakarta, 12 November 2016

Daftar Pustaka

 

Croteau,David dan William Hoynes.2002. Media/Society : Industries, Images and Audiences, http://www.sagepub.co.uk, akses 27 /08/16

Jackson, Michele H.2012. “ The Meaning of Communication Technology: The Technology Context Scheme” . Communication Yearbook 19. USA & Canada  : Routledge Publisher

Littlejohn , Stephen W and Karen A.Foss.2005. Theories of  Human Communication , Eight Edition, Belmont California,  Wadsworth Publishing Company.

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988.  Managing By Communication,  New York, New Newsey,  London, Mc. Graw Hill Int.  Rogers, Everett M.1996. Communication Technology : The New Media in Society,  New York : The Free Press.

Rogers, Everett M and Floyd F. Shoemaker.1983.Communication of Innovations: A Cross Culture Approach, New York, The Free Press

Susanto, Eko Harry.2010. Komunikasi Manusia : Esensi dan Apilkasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss.1996.Human Communication, New York: Prentice Hall

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, atau Introducing Communication Theory : Analysis and Application, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.

 

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: