Komunikasi Politik

Jaringan Komunikasi Politik  Dalam  Reformasi Birokrasi

Prosiding Konferensi Nasional The Power of Communication 2016, Topik Komunikasi. Media dan Dinamika Sosial), Pangkal Pinang, Prov.  Bangka Belitung 20-21 September 2016. Diterbitkan oleh Fikom Universitas Mercu Buana Jakarta, ASPIKOM, STISIPOL Pahlawan  dan Fisipol Univ.Bangka Belitung

aspikom

Abstrak

 Reformasi Birokrasi merupakan masalah krusial sepanjang pemerintahan  pasca reformasi di Indonesia. Birokrasi dinilai sebagai  kegiatan yang berbelit – belit dan membutuhkan waktu panjang. Upaya memperbaiki kondisi birokrasi menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan publik. Namun  berbagai regulasi tentang perbaikan birokrasi pemerintahan  tidak mudah dilakukan. Sebab jaringan komunikasi politik  cenderung  memberikan  keleluasaan  partai politik  untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. Akibatnya  birokrasi menjadi kepanjangan tangan entitas politik yang berkepentingan menguasai sumber strategis di pemerintahan. Metode  dalam penelitian ini adalah kualitatif. Fokus utama pada penelusuran data cetak maupun online,  untuk menghasilkan deskripsi pelaksanaan  reformasi birokrasi. Pembahasan terhadap temuan mencakup tiga hal yaitu,  perjalanan  birokrasi  dalam pemerintahan   pasca  Reformasi Politik  tahun 1998,  Keberadaan jaringan komunikasi  politik  dalam  birokrasi,   upaya  membangun  kepemimpinan birokrasi yang ideal,  dan  reformasi birokrasi  sebagai  rujukan  meningkatkan pelayanan publik.  Dengan  kerja keras untuk mencapai  kesejahteraan masyarakat,  reformasi birokrasi dapat berjalan  sesuai harapan. Namun jika  tetap mengedepankan relasi dalam bingkai kepentingan kelompok,  maka reformasi birokrasi hanya menjadi jargon belaka.

 

Kata Kunci; birokrasi, kepemimpinan birokrasi,  komunikasi politik,  pelayanan publik.

dsc04802-jpgabc

I.Pendahuluan

Reformasi birokrasi dalam pemerintahan pasca reformasi politik di Indonesia,  belum menghasilkan perubahan  maksimal pelayanan kepada publik. Masih  banyak  persoalan pelayanan kepada publik  yang tersendat akibat karakteristik  birokrasi   berbelit – belit dan mengedepankan struktur organisasi  berjenjang yang memakan waktu.

Birokrat sebagai unsur pelaksana  birokrasi pemerintahan yang semestinya harus   bekerja demi kesejahteraan rakyat  terbelenggu oleh  keraguan  dalam pelayanan publik. Dalam arti lain, mau berpihak kepada kepentingan publik atau kepada elite ataupun pimpinan dalam kekuasaan negara.

 

Kajian Teoritis 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  birokrasi pemerintahan,  kepemimpinan birokrasi, jaringan komunikasi  politik dan pelayanan publik. Dalam perspektif  Max Weber, birokrasi wajib  dilaksanakan dalam sistem berjenjang secara vertikal dengan pembagian kerja yang jelas

Birokratisasi  bertalian dengan  perluasan pembagian kerja di semua bidang  kehidupan sosial untuk mencapai  kesejahteraan ( Giddens, dalam Susanto, 2016). Sedangkan ciri – ciri birokrasi Weber (dalam Myers dan Myers,  2016/1982), adanya pembagian kerja, hirarki secara vertical yang jelas, ada aturan dan prosedur  yang baku,  mengedepankan aspek  profesional  dalam pelaksanaan pekerjaan,  relasi dalam organisasi adalah hubungan kerja,  bukan relasi antar pribadi.

Metode Penelitian

 Penelitian ini masuk dalam lingkup kajian ilmu komunikasi yang menggunakan metode kualitatif   untuk menghasilkan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi di institusi pemerintah.    Penelitian kualitatif meliputi  penggunaan subyek yang dikaji,  dan kumpulan  data empiris  dalam studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis interaksional, dan visual (Denzin dan Lincoln, 2009: 2)

Hasil dan Pembahasan 

1.Dinamika Reformasi  Birokrasi 

Perjalanan birokrasi pemerintahan menuju kearah keberpihakan kepada kepentingan publik,  masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Berbagai persoalan yang terkait dengan aspek ketidakhematan,  perilaku  kolutif dan  komunalisme masih mewarnai di berbagai institusi dalam tubuh kekuasaan negara.

Dalam konstelasi politisasi birokrasi yang tumbuh subur, sinyalemen menguatnya pola  pemerintahan  kleptokrasi muncul secara terselubung juga semakin kuat.  Kleptokrasi merujuk kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan (pajak)  dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. (Long & Machan,2008). Kleptokrasi  memposisikan  birokrat  pemerintah secara rutin terlibat relasi – relasi yang kurang sehat dengan kekuatan politik maupun bisnis dalam menjalankan roda organisasi.

2.Jaringan Komunikasi Politik dalam Birokrasi

Jaringan komunikasi politik merupakan kekuatan yang berkembang sejalan  dengan munculnya demokratisasi dalam  pemerintahan pasca reformasi politik.  Jika saja jaringan tersebut dalam kaitannya dengan komunikasi formal yang ada dan dikelola  organisasi,  tentu saja bermanfaat bagi pertumbuhan birokrasi

3. Model Ideal Kepemimpinan Birokasi

Apabila  model kepemimpinan  birokrasi yang kurang fleksibel   dilakukan, sulit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kinerja menjadi lamban karena terbelenggu oleh aturan yang tidak fleksibel.

Padahal dalam  dinamika masyarakat  yang sedang  berubah,  diperlukan keluwesan dalam  menjalankan roda organisasi pemerintahan. Pemimpin harus memiliki kemmapuan mengendalikan orang lain dengan cara yang baik  dan tergantung situasi. Menurut Rogers dan Svenning (dalam Susanto, 2016:11), kepemimpinan adalah suatu kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.Reformasi Birokrasi  Membangun Kesejahteraan Masyarakat

 Reformasi  merupakan  tuntutan politik untuk perubahan  sistem politik,  ekonomi dan semua aspek kehidupan bernegara. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan tuntutan pembaruan  tata kelola pemerintahan yang menjadi acuan  berbagai organisasi pemerintah.

Reformasi birokrasi juga menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah  melalui tindakan konkret dan factual dalam rangka membangun  paradigma baru pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan. Artinya secara tekstual, reformasi birokrasi merupakan niat mulai dan  semangat  untuk mengedeapnkan kepentingan rakyat.

5.Reformasi Birokrasi  Membangun Kesejahteraan Masyarakat

 Reformasi  merupakan  tuntutan politik untuk perubahan  sistem politik,  ekonomi dan semua aspek kehidupan bernegara. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan tuntutan pembaruan  tata kelola pemerintahan yang menjadi acuan  berbagai organisasi pemerintah. Semua entitas pendukung birokrasi pemerintahan dalam hal ini,  birokrat maupun aparatur  harus mengikuti arah  reformasi yang mengedepankan pelayanan kepentingan publik.

 

Kesimpulan.

  1. Pasca reformasi politik, birokrasi pemerintahan berusaha untuk memperbaiki pelayanan  kepentingan publik.
  2. Jaringan komunikasi politik  yang dikendalikan oleh elite politik diluar birokrasi pemerintahan  memiliki kekuatan signifikan
  3.  Kepemimpinan birokrasi   belum mampu  menerapkan birokrasi ideal sebagaimana model birokrasi Max Weber.
  4. Reformasi  birokrasi merupakan fondasi ideal  untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat

 

Referensi

 

Berger, Peter L. (2016). Piramida Kurban Manusia, atau Pyramids Of Sacrifice, terjemahan A. Rahman Tolleng, Jakarta : Penerbit : Buku Beta dan  LP3ES.

Daymon, Christine and Immy Holloway.(2011). Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communication, Second Edition,   New York : Routledge Taylorr & Francis  Group. P.303

Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln (Ed). (2009). Handbook of Qualitattve Research. Second Edition, Sage publiktaions, Inc.

Dixit, Avinash.(2012). Bureaucracy, Its Reform, and Development,  The Inaugural A. N. Varma lecture, organized by the India Development Foundation on 1 February 2012.

Federico Ferretti.(2008). A Historical Primer on Consumer Credit Reporting Sistems : A Lesson for EU Policy Makers?, “International Journal of Communications Law and Policy, Issue 12. Winter 2008, Yale : Luigi Russi & Mazlum Alptekin

Hennink-Kaminski, Heidi J,  Jessica Fotts Willoughby, and Dana McMahan.(2014). “Join the Conquest : Developing a Campaign to Increase Participation in Clinical  Research in North Carolina”  dalam Science Communication : Linking Theory and Practise,  Volume 36 Number 1 February 2014. Los Angeles : Sage

Hwang, Kumju. (2013). Effects of the Language Barrier on Processes and Performance of Internatiopnal Scientific Collaboration, Collaborators’ Participation, Organizational Integrity, and Interorganizational Relationships,  dalam Science Communication : Linking Theory and Practise,  Volume 35 Number 1 February 2013. Los Angeles

Kornhauser, Anne M.(2015). Debating The American State : Liberal Anxieties The New Leviathan 1930-1970, Penn Philadelphia : University of Pennsylvania  Press

Langsdorf, Lenore and Andrew R. Smith (ed). (2016). Recovering Pragmatism’s Voice : The Classical Tradition, Rorty, and the Philosopy of Communication, Albany : State University of New York Press, 1994 (Book Review Philpapers 2016)

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. (2006). The Ethics Challenge in Publik Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.

Long, Rodrick T and Tibor R.Machan. (2008). Anarchism? Minarchism : Is a Government Part of a Free Country, New York : Ashgate Publishing

Majalah Tempo, (2016). “Tinjauan Buku : Merebut Negara dari Cengkeraman Plutokrasi” dari Savirani, Amalinda dan  Olle Tonquist (ed). 2015. Reclaiming The State, Overcoming Problem of Democracy in Postonesia-Soeharto Indonesia, Yogyakarta : Penerbit : PolGov, PCD. Majalah Tempo, 5 Juni 2016

Moleong, Lexi J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .(2016).  Managing By Communication,  New York, New Newsey,  London, Mc. Graw Hill Int.  Book. Co.1982. pdf4ebook.ipq.co/Gail-E-Myers-Michele-Tolela-Myers

Naga, Dali S. (2008). ” Alternatif Model Integrasi Budaya ” makalah ”Seminar Nasional  Membangun Budaya Melalui Komunikasi Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Orgainsasi” di Universitas Tarumanagara 19 Agustus 2008

Neuman, W. Lawrence, (2006). Social Research Methods, Qualitattive and Quantitative Approaches,  Allyn and Bacon Boston.

Nimmo, Dan. (2010). Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, Terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung : PT.Rosda Karya

Nurcahyo, Ari Y.(2006).Demokrasi Dalam Kotak:Reformasi dan Perselingkuhan Warga Negara, dalam Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit (ed), Memahami Indonesia, Jakarta : Soegeng Sarjadi Sydikate.

Nuraini, Atikah.(2011).Pendekatan Berbasis Hak Dalam Pembangunan, dalam Isnu Handono (ed), Buku Panduan Pembuatan Kebijakan Publikk Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Anggota Legislatif, Jakarta : Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

Pawito.2015. Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye, Surakarta : Penerbit Jala Sutra

Robbins, Stephen P. (2008). Perilaku Organisasi, terjemahan Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: Penerbit Prenhalindo

Robbins, Stephen P. (2006). Organizational Behavior : Concepts, Contraversies, Englewoods Cliffs, New Jersey; Prentice Hall Inc.

Suroso, Jusuf.(2011). Pasang Surut Pemberantasan Korupsi,  dalam Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit (ed), Memahami Indonesia, Jakarta : Soegeng Sarjadi Sydikate.

Susanto, Eko Harry.(2016). Komunikasi dan Gerakan Perubahan : Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Thoha, Miftah.(2011).  Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : Penerbit Rajawali Press

 

Dokumen Cetak dan Online

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Republik Indonesia No.43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

http://nasional.kompas.com/read/2011/06/14/03152034/Negara.Mengarah.Kleptokrasi

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/13/1517348/Survei.Publik.Lelah.pada.Pemimpin.Tak.bersih.Tak.Melayani

dsc04872-jpgabc

 

 

 

 

 

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: