Komunikasi Politik

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/06/17/32443/25/25/Jokowi-Minta-Laporan-Kerja-Menteri-Menteri-Minim-Prestasi-Bakal-Direshuffle

Jokowi Minta Laporan Kerja, Menteri Minim Prestasi Bakal Direshuffle

  image

Jakarta, HanTer-Sinyal reshuffle kembali bergulir. Gelagat mendadak kali ini justru langsung berasal dari Presiden Joko Widodo sendiri. Saat membuka sidang kabinet paripurna, di kantornya, Senin (15/6/2015), Jokowi meminta seluruh menterinya untuk membuat laporan tertulis.

Laporan tertulis itu dia minta dibagi dua, laporan penyampaian program yang telah dilakukan enam bulan pertama dan laporan program enam bulan ke depan. Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai, langkah Presiden Jokowi tersebut merupakan sinyal kuat bakal adanya reshuffle. “Laporan kinerja ini bisa jadi kartu mati bagi menteri yang minim prestasi sehingga tidak mampu membuat program kerja nyata,” kata Hendri Satrio.

Disatu sisi, sambungnya, Presiden harus adil dalam menilai laporan. “Presiden harus buka mata, banyak mendengar dan merasakan karena banyak menteri Jokowi yang dipilih karena jago pencitraan, sehingga polesan laporan pun akan terlihat ciamik, cantik dan terkesan berkeringat,” ujarnya.

Dia pun memaparkan, terdapat menteri yang bertugas memperbaiki keadaan yang sudah carut-marut, sehingga apabila dilihat sekilas kinerjanya buruk padahal dia bekerja baik. Kemudian, ada menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja, hanya meneruskan kerja menteri sebelumnya. “Tapi karena menteri sebelumnya bagus, jadi kinerja menteri Jokowi juga terlihat bagus. Tapi ada juga menteri yang tidak bisa kerja, sehingga membuat kondisi yang tidak ideal makin jadi kacau balau,” kecamnya.

Hendri juga menilai, terlalu jauh Jokowi dilengserkan apabila tidak melakukan reshuffle kabinet. “Isu menjungkalkan Jokowi masih jauh karena bukan saja akan berdampak tidak terlalu bagus bagi Indonesia, tapi perlu ada tokoh yang setara Jokowi sebagai alternatif pengganti,” katanya.

Sementara itu, Pakar Kominikasi Politik dari Universitas Tarumanegara (Untar) Jakarta, Eko Harry Susanto menilai wajar Jokowi meminta laporan kinerja selama 6 bulan wajar. “Tapi sesungguhnya kalau menteri itu benar-benar orang baru bergabung dalam timn tentu waktu 6 bulan belum cukup. Sebab mereka masih berupaya mencari bentuk untuk mengartikan program Jokowi,” kata Eko.

Dalam perspektif komunikasi organisasi, jelasnya, kelompok kerja macam kabinet yang dibentuk dengan instan, memang tidak akan cepat berjalan lancar dan produktif. Karena harus ada penyesuaian-penyesuaian yang terus menerus. Kelompok instan ini bisa dinilai kerjanya jika sudah menjalankan seperuh dari waktu kerja yang ditetapkan. “Dalam hal ini separuh dari lima tahun, berarti 2.5 tahun baru bisa dinilai. Karena itu yang selayaknya diganti adalah orang yang sudah bergabung lama sebagai tim bayangan tapi tetap tidak produktif dan tidak sejalan dengan program Jokowi,” katanya.

(Robbi Khadafi)

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: