Archive for May 2014

Komunikasi Politik Koalisi

May 3, 2014

http://www.indopos.co.id/2014/05/pengamat-nilai-koalisi-ramping-lebih-efektif-di-pemerintahan.html

 

Pengamat Nilai Koalisi Ramping Lebih Efektif di Pemerintahan

 a41-216x125

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Tarumanegara, Dr. Eko Harry Susanto

Jakarta-Peta koalisi jelang pemilu presiden (Pilpres) sepertinya sudah hanya milik dari PDIP dengan capresnya Joko Widodo atau Jokowi dan Partai Gerindra dengan Prabowo sebagai calon RI 1-nya. Pasalnya kedua partai inilah yang saat ini sudah memberi gambaran soal rencana bangunan koalisinya, yakni yang ramping versus koalisi gemuk.

Bagi pengamat komunikasi politik Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto, dari dua gagasan itu, nampaknya bangunan koalisi ramping yang ditawarkan oleh PDIP adalah yang paling menguntungkan bagi jalannya pemerintahan ke depan.

“Dalam teori negosiasi komunikasi politik, koalisi adalah secukupnya. Jadi koalisi gemuk akan menyulitkan teamwork, khususnya di pemerintahan,” kata Eko, kepada Indopos, Jakarta, Jumat (2/5).

Apalagi, menurut Eko,  kalau koalisi dibentuk secara instan, dijamin tidak akan menghasilkan komunikasi yang integratif dan kerja kompak.
Eko pun menjelaskan bahwa menjadi persoalan utama adalah koalisi seringkali ditempatkan dalam kesederajatan.

Akibatnya tidak ada yang merasa lebih rendah. Semua merasa sapadan dan egaliter. Ini persoalan serius, seperti halnya di pemerintah SBY dengan Kabinet Indnesia Bersatu (KIB) nya.

Lalu, bagaimana SBY juga sering tahu peristiwa politik justru dari media dan bukan dari teman koalisinya. “Artinya perseteruan di internal koalisi bernama Setgab justru tak mampu diredam dan selalu muncul secara tiba-tiba di media massa,” terangnya.

Ia pun mengakui bahwa dalam dinamika politik model Indonesia Ada kecenderungan koalisi harus sebanyak-banyaknya. Karena khawatir di parlemen (DPR RI)  tidak memiliki kekuatan.

“Padahal dari sisi aspek teoritis, model koalisi besar tidak bener. Karena sesungguhnya jika melihat budaya politik paternalistik, umumnya yang punya kuasa tetap menjadi rujukan. Sebab semua akan berlomba merapat kepada istana atau kekuasaan,” jelasnya.

Selain itu, dengan koalisi tambun yang memiliki kekuatan besar untuk unggul di senayan, kata Eko dinilai  tidak lincah. Karena untuk menyatukan kelompok berbeda diperlukan kecepatan koordinasi. Dan pengalaman menunjukkan koalisi tambun memang tidak kompak. Masing-masing bersuara sendiri.

Lalu, dalam ilmu  komunikasi orgnisasi, untuk  menyatukan kelompok yang berbeda diperlukan separuh waktu dari waktu berkuasa yang tersedia. Artinya mereka akan kompak setelah dua setengah tahun.

“Persoalannya dalam politik Indonesia, tahun ketiga, masing-masing parpol sudah mulai kampanye terselubung kerja untuk partai.
Jadi hampir tidak ada kesempatan koalisi untuk seia sekata dalam memerintah bersama,” tandasnya menjabarkan arti dari koalisi. (dil)

http://m.wartabuana.com/read/pengerahan-babinsa-bikin-rakyat-khawatir.html

 

Advertisements

Komunikasi Politik Pendidikan

May 2, 2014

 

http://www.koran-jakarta.com/?11166-pendidikan-nasional-kian-tertinggal

 

Refleksi Hardiknas | Pemerintahan Mendatang Diminta Lakukan Reformasi Total Bidang Pendidikan
Pendidikan Nasional Kian Tertinggal

FA Logo Korjak_2

JAKARTA – Kualitas pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan. Hal itu terbukti dari adanya fakta dan realitas rendahnya kemampuan para lulusan sekolah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan. Sekolah sebagai sarana untuk menyiapkan manusia yang unggul justru diliputi berbagai macam masalah.

“Fakta ini bukan saja jika dilihat dari berbagai hasil survei lembaga survei internasional, tetapi juga dari fakta rendahnya kemampuan para lulusan sekolah kita. Sekolah saat ini bukan menjadi tempat yang tepat untuk menyiapkan manusia unggul, tetapi justru sarat masalah. Bahkan, ada sekolah yang tidak lagi aman untuk menitipkan putra-putri kita,” kata Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI),Sulistiyo, dalam refleksi menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, di Jakarta, Kamis (1/5).

11166Dia mengatakan persoalan regulasi yang sering tumpang tindih dan implementasi yang tidak jelas, serta komitmen dan kompetensi para pengambil kebijakan dan pelaksana di bidang pendidikan yang buruk menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Tanah Air. Hal itu masih ditambah dengan rendahnya standar minimal pelayanan pendidikan. “Bahkan menjadikan pendidikan arahnya tidak jelas, bahkan seolah-olah tanpa arah,” katanya.

Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay, menambahkan di tengah pentingnya kualitas pendidikan untuk menjamin kemajuan bangsa, wajah pendidikan di Indonesia, disayangkan, masih tertinggal. “Harus diakui bahwa bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pendidikan kita masih tertinggal. Tidak usah melihat ke negeri-negeri yang jauh lebih maju, ke negara tetangga saja, pendidikan kita masih di belakang,” katanya.

Padahal, kata Saleh, semua tahu bahwa pendidikan itu adalah aset besar dalam rangka percepatan pembangunan di masa depan. “Potret seperti ini tentu belum berbanding lurus dengan kebijakan nasional untuk mengalokasikan 20 persen APBN untuk dunia pendidikan,” kata Saleh.

Anggaran sebesar itu, kata Saleh, lebih banyak digunakan untuk membiayai rutinitas penyelenggaraan pendidikan. Sementara inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan pendidikan belum tampak kuat. Ditambah lagi, kebutuhan terhadap guru dan kesejahteraannya belum mencukupi. “Ada beberapa potret pendidikan kita yang perlu disorot. Pertama, gonta-ganti kurikulum yang ternyata belum tentu sesuai dengan arus perubahan global. Kedua, kurikulum-kurikulum baru dinilai belum berorientasi pasar,” kata dia.

Maka, kata Saleh, tidak heran bila banyak sarjana yang kesulitan mencari dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, pada tingkat perguruan tinggi, pemerintah masih sangat tertinggal dalam memotivasi lahirnya peneliti-peneliti berkaliber dunia. Terbukti, jurnal-jurnal berskala internasional masih jarang ditemukan di Indonesia. Keempat, pada tingkat sekolah dasar dan menengah, pelaksanaan Ujian Nasional masih saja menjadi masalah setiap tahunnya. “Padahal, anggaran yang dihabiskan untuk itu sangat banyak,” katanya.

 

Mutu Pengajar

Sementara itu, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, menjelaskan mutu guru dan dosen ke depan mesti menjadi perhatian pemerintah. “Sekarang sudah ada sertifikasi, ini tepat untuk mendorong guru dan dosen bekerja secara terukur, bukan sebatas mengajar, tapi mendidik juga,” kata dia.

Khusus untuk dosen, kata dia, sertifikasi menjadi penting. Lewat itu, pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan sangat terukur. Tetapi, yang pasti, upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara regulasi sangat banyak. “Misalnya masalah penulisan jurnal untuk lulusan S1, S2, dan S3,” katanya.

Di level pendidikan menengah juga begitu. Sekolah negeri saat ini memang bebas SPP, tetapi masih saja ada peluang-peluang yang bisa dilakukan sekolah untuk mencari dana dari wali murid.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, M Abduhzen, menilai pendidikan yang ada saat ini belum sesuai. “Pendidikan kita masih tak relevan dengan permasalahan dan kebutuhan bangsa. Jadi, ke depan, harus ada reformasi total, fundamental, dan gradual,” kata Abduhzen.

Abduhzen pun berharap pemerintahan mendatang bisa melakukan hal itu. Karena kalau sekarang hampir dipastikan tidak akan bisa. “Kalau pemerintah sekarang sudah lewat. Kita berharap pada pemerintah yang akan datang dalam melakukan reformasi total itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan reformasi total yang harus dilakukan oleh pemerintah baru tersebut adalah dengan melakukan penyusunan ulang mengenai pendidikan. “Pendidikan disusun ulang berdasarkan landasan normatif kita sendiri, dan dengan mempertimbangkan situasi, kekayaan alam, dan budaya kita,” tandasnya. ags/fdl/Ant/P-6