Komunikasi Bencana dan Perilaku Parpol

Upaya Partai Politik Membangun Pencitraan di Kawasan Bencana

Oleh :

Eko Harry Susanto

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com

 Disampaikan dalam Konferensi Nasional   Komunikasi,  Asosiasi Pendidikan Tinggi ILmu Komunikasi (Aspikom) di Batam, 12 Maret 2014

aspikom

Abstrak

Ketika  terjadi bencana  di berbagai penjuru tanah air menjelang kompetisi politik lokal maupun nasional,  dapat dipastikan  pada   setiap   jengkal kawasan   yang dilanda bencana, akan   dimanfaatkan  oleh partai politik (parpol) untuk membangun pencitraan melalui  penyaluran bantuan  kepada korban, dalam kemasan kampanye dan iklan  politik   untuk mempengaruhi massa.  Bencana  alam seolah – olah  diposisikan sebagai  kesempatan emas yang terbuka lebar  untuk  meraih simpati  korban yang berujung kepada   harapan,    bahwa   mereka  akan  menetapkan pilihan    kandidat  dari partai politik yang  telah memberikan bantuan.    Sejumlah  aktivis  parpol dan sayap – sayap kekuatan  politiknya,  berupaya  menyuarakan  komunikasi yang berempati,  memberikan dukungan dan keperihatinan terhadap korban.   Komunikasi politik  dan pencitraan   semu yang dibangun  dalam rangka memburu kekuasaan  negara,   sudah tentu  diiringi  dengan pengibaran  bendera partai politik, atribut dan simbol – simbol partai di  wilayah bencana.  Ada  kecenderungan  partai politik  tidak menghiraukan  standar  penanganan korban terkait  aspek  komunikasi bencana,   yang  bukan  hanya memberikan   bantuan,  tetapi  juga  informasi yang mampu   memberikan kekuatan  dan semangat kepada korban. Karena itu  hiruk – pikuk  kawasan yang terkena  bencana, semata – mata ibarat kapling komersial yang berebut konsumen. Hakikatnya, posko partai   yang berdesakan  penuh jargon  keberpihakan kepada korban,  belum tentu  bisa dibuktikan  konsistensinya  setelah kompetisi politik  lokal dan nasional berakhir. Padahal seharusnya partai politik  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  secara berkesinambungan  dan tidak terikat oleh terminologi  adanya perhelatan  politik.

 

Kata Kunci : Partai Politik, Pencitraan dan Komunikasi Bencana

 

I.Pendahuluan

Gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan berbagai bencana alam lain  silih berganti  di Indonesia.  Kerugian harta sudah terlampau banyak, demikian juga   korban jiwa. Sejumlah wilayah di tanah Air ditimpa banjir. Selain  Jakarta, 90.000 jiwa  menjadi korban banjir bandang di Manado. Sementara itu, 28.221 jiwa korban  letusan Gunung Sinabung juga masih mengungsi. Sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkena banjir. Presiden dinilai kurang responsive menghadapi bencana. (Gatra, 23 Januari 2014 : 29). Banjir  bukan monopoli Ibukota, hujan deras sepanjang bulan ini menimbulkan petaka pahit di sejumlah wilayah Indonesia. Tak hanya di Ibu Kota Jakarta pada bulan Januari 2014,  tetapi juga di seantero  pelosok tanah air. Misalnya Sentani Jayapura, Tenggarong Kutai Kertanegara, Jabodetabek,  Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, Jambi,  kabupaten Tulang Bawang- Lampung, Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, Kota Minahasa, Kota Tomohon Sulawesi Utara (Majalah   Tempo, 26 januari 2014)

Melihat berbagai bencana itu, sejumlah kalangan ,  menilai penanganan pemerintah  cenderung  kurang sigap dalam merespon  dan mengambil tindakan pasca bencana.   Ada ketidakmerataan pemberian bantuan,  kelambatan  dan tidaktepat sasaran  dalam  menangani korban. Kompleksitas masalah   bantuan bencana kepada korban, mungkin terjadi karena kesulitan mencapai lokasi  pasca  benacana terjadi, sehingga wilayah yang semula dapat dijangkaupun  bisa saja  menjadai kawasan yang sulit untuk mendistribusian bantuan.

Namun   bukan mustahil masalah kelambatan  penanganan korban dan rehabilitasi wilayah bencana,   dipicu oleh  manajemen bencana  yang terhambat   proses birokratisasi, komunikasi  dan tindakan  berjenjang yang membutuhkan waktu panjang. Sebagaimana dalam Kompas (4/2/2014), yang memberitakan  bahwa,    “pemerintah daerah dinilai gagap  menghadapi bencana alam. Salah satu bukti, dana untuk penanganan bencana terlambat dicairkan”.

Akibatnya,  warga  korban bencana  merasa tidak mendapatkan perhatian  yang semestinya. Dengan segala  keterbatasan   upaya  pemerintah   dalam menangani masalah bencana,  korban bencana  alam merasa seperti seperti ditinggalkan  oleh pemilik orotoritas  yang bertanggungjawab terhadap  keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Mencermati kondisi kekurangsigapan   pemerintah  maupun para pejabat  pemilik otoritas penanggulangan bencana,  partai politik  yang memang sedang menghadapi kontestasi politik nasional,   mengambil kesempatan untuk meraih simpati para korban  bencana yang merasa belum memperoleh bantuan maksimal. Partai politik  dengan  semangat  pencitraan  tinggi  melihat  kawasan bencana  sebagai   magnit yang  mampu menarik  konstituen dalam kontestasi  politik lokal maupun nasional.

Dengan membawa aneka bantuan yang bisa saja berlimpah,   tentu ada maksud yang dikaitkan dengan tujuan partai dalam  menghadapi pemilihan umum. Artinya,   bantuan yang diberikan kepada korban  memiliki maksud tertentu  yang menguntungkan partai politik. Jadi  bukan  karena  ketulusan dan keberpihakan elite partai  kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan dalam demokrasi bernegara. Memang tidak dapat dikesampingkan, masyarakat di  kawasan bencana adalah sumber konstituen yang menggiurkan.  Dengan  strtegi menarik simpati kepada korban  bencana,  wilayah – wilayah bencana alam berupaya dijadikan    basis  massa partai politik.

Mengingat hampir  semua  partai politik,  baik  partai – partai yang ada dalam tubuh kolaisi pemerinmtahan yang berkuasa maupun partai di luar koalisi, berusaha membangun pencitraan untuk meraih keuntungan di  wilayah bencana.  Oleh sebab itu, ada persaingan antar partai politik. Bahkan jika dikaitkan dengan kondisi menjelang pemilihan legislatif bulan April 2014, maka persaingan di kawasan bencana  bukan antara partai kolaisi  dengan partai oposisi saja, tetapi  semua partai peserta pemilihan umum tahun 2014  saling  berlomba mempengaruhi para korban bencana agar menjadi konstituen.

Persoalannya,  partai politik yang beramai – ramai  memberikan bantuan itu, terlepas  dari masalah kepentingan dalam memberikan bantuan,  seharusnya partai politik memberikan informasi  berharga bagi korban.  Melalu prinsip komunikasi bencana yang baik, dengan mengedepankan kepentingan korban, maka komunikasi harus bersifat terintegrasi dengan   fakta di lapangan maupun sejalan dengan informasi resmi  berdasarkan kajian ilmiah  lembaga yg  peduli terhadap bencana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimana perilaku partai politik memberikan bantuan kepada korban bencana  tidak lepas dari kepentingan politik, apa sesungguhnya tujuan yang harus dilaksanakan secara konsisten  dari  partai politik,  jika konsisten terhadap fungsinya untuk  menciptakan kesejahteraan rakyat, dan  bagaimana membangun komunikasi   yang  baik sesuai dengan kebutuhan korban bencana.

II. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini, menitikberatkan kepada  hakikat  partai politik yang seharusnya memiliki tujuan ideal  dalam menjalankan fungsinya menciptakan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.  Tentang eksistensi partai politik, selain dilihat dari aspek teoritis juga ditinjau dari  factor regulasi partai politik di Indonesia. Konsep, teori dan paradigma lain yang  juga diberlakukan untuk mendukung analisis penelitian  adalah tentang  citra  maupun citra politik yang saat ini menjaadi pembicaraan masyarakat.

III. Metodologi Penelitian

 Dalam penelitian tentang pencitraan partai politik di kawasan bencana ini  bersifat kualitatif dengan memfokuskan  kepada analisis isi kualitatif terhadap  berbagai berita   yang menyoroti tentang  bencana alam  di Indonesia  dimanfaatkan oleh partai politik untuk menarik simpati masayarakat.

Berdasarkan search di google, terdapat sekitar 5,540,000 artikel ataupun berita jika kita  menggunakan kata kunci bencana + partai politik  (https://www.google.com/ #q=bencana+%2B+ partai+politik++, akses 2 Februari 2014). Dengan menggunakan kata kunci bencana banjir+ kampanye partai politik,  terdapat 414,000 tulisan, artikel, visual, audio visual  dll (ttps://www.google.com/#q=+bencana+banjir%2B+kampanye+partai+politik+, akses 2 Februari 2014). Sedangkan penelusuran menggunakan kata bencana dan pencitraan parpol di Indonesia, terdapat   874,000 artikel, berita, visual, audio visual    dll (https://www.google.com /#q=bencana+dan+pencitraan+parpol+di+Indonesia, akses 2 Februari 2014).

 

IV.Hasil Penelitian dan Pembahasan

A.Pencitraan  dalam Bingkai Kepentingan Politik 

Kegagapan reaksi birokrasi pemerintahan dalam menghadapi bencana alam, karena terbelenggu oleh rantai informasi terstuktur yang sulit untuk memutuskan penanganan bencana secara cepat dan tepat.  Padahal dalam perkembangannya,  kinerja birokrasi pemerintah bukan sebatas mengandalkan struktur tetapi juga  proses yang efisien.  Pollit dan Bouckaert (dalam Muhammmad, 2008:23),  kinerja pemerintah diukur dari : pertama,  efektivitas yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan maupun  masalah social ekonomi yang dihadapi,  baik dalam arti ketepatan pencapaian output, maupun pencapaian outcome. Kedua,  adalah efisiensi, yaitu apakah  rasio antara output dan outcome dengan biaya yang dikeluarkan. Ketiga,  relevansi, apakah program  yang diusulkan  untuk diimplementasikan  benar – benar sesuai dengan  tujuan, atau masalah social ekonomi yang dihadapi. Indikator keempat,  adalah keekonomian (economy) yaitu apakah  pelbagi input yang dibutuhkan  dalam program atau organisasi  diperoleh dengan harga wajar  dan dengan kualitas  yang memadai.

Pengabaian terhadap prinsip kinerja  yang efisien dengan hasil tepat sasaran menjadikan penanganan bencana menjadi lambat  yang berdampak terhadap  respon masyarakat yang menilai pemerintah  kurang cepat dalam menjalankan  manajemen bencana. Kondisi ini mendorong  partai politik   untuk memanfaatkan kesempatan dalam upaya membangun politik pencitraan. Menurut Wijaya (dalam Indonesia 2014, 2013:100), secara praktis politik pencitraan terbagi ke dalam  tiga pendekatan, advertising, public relations dan personal contact.

 

B.Tujuan  Ideal Partai Politik  

 Jajak pendapat Kompas (23 Desember 2013) juga  mengindikasikan bahwa masyarakat semakin tidak percaya terhadap kinerja partai politik.  Dalam jajak pendapat  yang dikemas  sebagai   “Rapor Merah Kinerja Partai Politik” disebutkan, tingkat kepuasan  terhadap kinerja parpol secara umum  adalah, tingkat kepuasan responden terhadap   Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura, hanya dalam kisaran 17,3 % sampai dengan 39,7 %. Sedangkan tingkat ketidakpuasan dalam kisaran capaian 56,9 % sampai dengan 69,2 %. Jadi hakikatnya rakyat tidak puas terhadap kinerja partai walaupun  parpol gencar menyuarakan kepeduliannya terhadap para korban bencana.

Membangun kepercayaan publik untuk menjadikan mereka sebagai basis massa bukan dilakukan scara instan, tetapi dengan  menciptakan  hubungan  baik  dengan raakyat sebagai bentuk nyata  menanamkan investasi   kepercayaan. Dengan demikian bukan saat terjadi bencana alam saja.  Harus  secara berkesinambungan memiliki perhatian besar kepada rakyat. Jika tidak dilakukan, jangan berharap banyak partai politik  dapat  mendulang sukses dalam   menghadapi pemilihan kepala daerah  langsung  di berbagai wilayah Jawa Barat,  yang akan dimulai tahun 2010.

 

C. Membangun Komunikasi  di Kawasan Bencana

Partai politik dalam menjalankan  tugas dan fungsinya untuk membantu rakyat yang terkena bencana, bukan sebatas mengeksplorasi pencitraan dengan memberikan bantuan yang berlimpah  di kawasan bencana. Partai politik juga harus memberikan   informasi bermanfaat yang terkait dengan  kompleksitas bencana  yang mencakup  kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemberian bantuan dan rehabilitasi pasca  bencana.  Karena itu aktivis partai politik yang diterjunkan  harus memahami  sepenuhnya  tentang  regulasi maupun implikasi dari bencana alam yang terjadi di berbagai kawasan.

Partai politik yang membantu korban bencana dengan memasang symbol dan atribut partai  harus  menyesuaikan program bantuannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus aktif  memberikan informasi melalui gambar, pe5ta dan komunikasi langsung kepada  warga korban bencana. Bukan malah sebaliknya, kehadiran partai politik justru membuat informasi  kebencanaan semakin simpang siur. Terlebih lagi, menurut Hausler (2013:3), terjadinya bencana alam  susah diramalkan secara tepat, meskipun dapat diketahui sejak dini. Karena itu warga di kawasan yang dilanda bencana memerlukan informasi yang akurat demi meminimalisir jumlah korban.

Menurut Undang – Undang Nomor  24 tahun 2007,  tentang Penanggulangan Bencana,  ditegaskan  bahwa ”bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang  mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan  masyarakat,   yang  disebabkan   oleh   faktor   alam   dan/ atau faktor nonalam maupun faktor  manusia,  sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,  kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Dalam perspektif komunikasi, bagaimana  para aktivis partai politik yang turun di lapangan bencana harus dapat mengorganisasikan informasi bencana kepada masyarakat  untuk mengurangi tekanan  psikologis.  Karena itu, masyarakat di wilayah bencana harus diberi hak komunikasi sederajat dengan partai politik yang membuka posko bantuan, bukan mendikte dan mengarahkan mereka sesuai dengan tujuan partai.

 

V.Penutup

Seharusnya  partai politik yang memberikan bantuan di kawasan bencana, bukan  membawa bantuan  untuk menarik simpati korban saja, tetapi membangun komunikasi  integratif  yang terkait dengan bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di seluruh nusantara. Namun  sejalan dengan  situasi politik yang menghangat karena menjelang pemilihan umum tahun 2014, tampaknya  partai politik lebih focus untuk membuat kawasan  bencana sebagai  poros – poros dari jaringan politik untuk menarik konstituen.  Karena itu, para aktivis partai politik  tidak berpikir jauh tentang perlunya komunikasi untuk memberikan semangat, menyembuhkan trauma dan memberikan pemahaman untuk menyikapi bencana  secara  rasional.

00987

 

Daftar Pustaka

Burgoon, Michael and  Noel E. Doran (ed). 1982.“Issues in Communication Theory : A Metatheoritical Analysis”, Communication Yearbook 5, Michigan State University : The International Communication Association.

Budi, Setio HH.(Ed).2012. Komunikasi Bencana “Eksistensi Komunikasi dalam Menghadapi Bencana”oleh  Eko Harry Susanto, Yogyakarta: Penerbit Buku Litera, ASPIKOM dan Perhumas BPC.

Gatra, Majalah.2014.”Bencana Menerjang, Presiden Kurang Responsif”,  Majalah Mingguan Gatra, 23-29 Januari 2014

Hausler, Elizabeth A. 2013.Rawan Gempa Tapi Anda Bisa  Menjaga Keluarga Anda Aman dari Gempa, Jakarta : Build Earthquake Resistant Houses

Kaminski, Heidi J.Hennink, Jessica Fitts Willoughby, and Dana Mc.Mahan. 2014. “Joint the Concuest : “Developing a Campaign to Increase Participation in Clinical Research in North Carolina” dalam Science Communication : Linking Theory and Practice, Volume 36, Number 1, Februari 2014, Los Angeles : Sage Publications Production

Kompas.2014. “Pemerintah Gagap : dana Penanganan Bencana di Kudus Terlambat Cair, 4 Februari 2014

Kompas.2013.”Kualitas Wakil Rakyat Buruk,  Harian Kompas, Jakarta,  25 Maret 2013

Kompas. 2013.  “Rapor Merah Kinerja Partai Politik” Harian Kompas, Jakarta, 23 Desember 2013

Kompas.2013. 30 Persen Bantuan Sosial dikuasai Menteri, Harian Kompas, Jakarta, 23 Februari 2013.

Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya, 2009

Muhammad, Fadel.2008. Reinventing Local Government : Pengalaman Dari Daerah, Jakarta : Penerbit Kompas Gramedia.

Rakhmat,  Jalaluddin. 2008.  Psikologi Komunikasi, Bandung : Penerbit Rosda Karya

Ruben, Brent D.1992. Humman Communication And Cross Culture Effectiveness, dalam Samovar and Porter, Intercultural Communication: A Reader, Belmont, California : Wadsworth Publishing Co.

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 1997. An Introduction to Political Sociology, atau  Pengantar Sosiologi Politik,terj. Kartini Kartono, Jakarta : Rajawali Pers.

Wijaya, Yuniarto.2013. “ Menuju Politik Idol 2014” dalam Majalah Indonesia 2014, Nomor 7, Volume1 tahun 2013,  Jakarta : Penerbit Sukses Media

Soemirat, Soleh dan Elvinaro. 2007.Dasar – Dasar Public Relations, Bandung :  Penerbit PT. Remaja Rosda Karya

Tempo.2014. ”Banjir Bukan Monopoli Ibu Kota”, Majalah Tempo, Jakarta, 26 Januari 2014.

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss .2006. Human Communication; Konteks – Konteks Komunikasi, Buku I,   terjemahan  Deddy Mulyana dan Gembirasari, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

 

Peraturan  dan Undang – Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang – Undang Nomor  24 tahun 2007,  tentang Penanggulangan Bencana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

 

Website

http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/3099589_4260.html

http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/3099589_4260.html

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/25/231443906/Jokowi-Larang-Partai-Bikin-Posko-di-Lokasi-Banjir

http://www.jpnn.com/read/2013/02/19/159188/Bantu-Korban-Banjir-Manado,-Wiranto-Ogah-Disebut-Kampanye

http://www.manadokota.com/berita/read/45627

 

5POWER.POINT.PRESENTASI.EKO HARRY SUSANTO

 

Artikel lengkap ada dalam buku :

Heri Budianto dan  Arissetyanto Nugroho (ed).2014.  Komunikasi dan Budaya Lokal, Jakarta : Penerbit UMB,  Aspikom, dan Puskombis. ISBN 978-602-18666-8-9. Halaman 280-298

 

aspikom

 

 

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: