Komunikasi Politik dan Pemilu

 

KPU, Golput dan Perilaku Parpol

Media Indonesia, 4 Maret 2014

Eko Harry Susanto 

Komisi Pemilihan  Umum (KPU)   bekerjasama  dengan  instusi pemerintah dan   berbagai pihak  yang peduli terhadap peningkatan partisipasi  dalam pemilihan umum ,   terus  menyosialisasikan perhelatan politik nasional tahun 2014   melalui berbagai kegiatan. Namun  efektivitas pesan yang disampaikan,  tetap saja  belum menjamin  meningkatkan prosentase jumlah pemilih.

media-indonesiaTidak bisa dikesampingkan,  tingkat partisipasi  pemilih untuk memberikan suaranya   sejak pemilihan umum   tahun 1999  terus menurun. Jika pada tahun  2004 mencapai  84,1 persen, maka pada  Pemilu   Legislatif  tahun 2009, menurun menjadi  hanya sekitar 72,23  persen dengan jumlah golput 49.212.158 (27,77 persen). Jumlah ini lebih besar, dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat   21.703.137 suara.

Meningkatnya jumlah golput, sebagaimana dikemukakan banyak kalangan disebabkan oleh   ketidakpercayaan terhadap partai politik yang  tidak mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Artinya,  kecenderungan meningkatnya  golongan putih  (golput)  yang tidak menggunakan hak suaranya,    bukan semata – mata  disebabkan  masyarakat  kurang informasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014, tetapi dampak perilaku partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat.

Namun yang mengherankan  berbagai perhelatan  maupun  kampanye “ terselubung” partai politik  dalam menghadapi pemilu 2014, seperti menafikan   potensi golput  yang  diperkirakan semakin meningkat.  Justru yang hiruk pikuk dieksplorasi adalah,   klaim bahwa parpol memperoleh dukungan luas dari kelompok   masyarakat yang  memiliki kekuatan sosial, kepengurusan  didominasi  mantan petinggi negara, militer, artis, politisi muda   dan  sederetan figure publik lain  yang   amat   gegabah  jika dijadikan patokan  untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Jika mengutip  pendapat  Dan Nimmo (2000),  bahwa  keputusan rakyat  untuk memberikan suara dalam pemilihan umum,  bukan  efektivitas  informasi yang diterima,     dan   menyukai  partai politik   yang didominasi  tokoh – tokoh  “hebat”,    tetapi  partisipasi dalam pemilu  didasarkan kepada citra partai, dan isu politik  yang ditawarkan.  Karena itu  tugas meminimalkan  golput  bukan semata – mata  menyosialisasikan  pelaksanaan pemilu,  tetapi  jauh lebih penting adalah  memaparkan apa yang sudah dilakukan partai politik untuk rakyat .

Secara substansial, memang tidak mudah  untuk mempengaruhi mereka yang cenderung tidak mau menggunakan hak pilihnya.  Terlepas dari  mereka yang golput adalah  kelompok  masyarakat  yang tidak percaya terhadap partai politik, tetapi sesungguhnya  dalam perspektif  gerakan sosial politik, kelompok golput  adalah  orang – orang  yang   skeptis dan  apatis terhadap parpol, tetapi disisi lain  sesungguhnya justru  mereka dapat menjadi   basis konstituen   potensial  dalam pemilihan umum.

Terdapat tiga  kelompok   yang  masuk dalam kategori skeptis dan apatis terhadap politik (Herqutanto,2000),   yaitu pertama,   kelompok warga yang kurang beruntung  secara sosial  ekonomi.   Termasuk dalam kategori ini adalah  “kelompok marginal” atau  mereka yang tidak punya penghasilan tetap, tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja kompetitif. Pemilihan umum  bagi mereka tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan yang lebih baik.

Kedua,  kelompok yang merasa tidak disukai oleh lingkungan sekitar, bahkan negara dan pemerintah. Kelompok yang  juga dikenal sebagai “misfits”  itu,   canggung untuk berdaptasi dengan lingkungan sekelilingnya. Merasa   tidak disenangi, tidak mempunyai  saluran akomodasi sosial politik di masyarakat. Akibatnya mereka  apatis dalam urusan  partisipasi politik. Dengan demikian,  wajar jika  lebih suka dengan komunitas sendiri,  tanpa perduli terhadap partisipasi politik dalam pemilu.

Kelompok yang ketiga,   kelas menengah yang bosan dengan keadaan tata kehidupan politik. Orang – orang dalam kategori ini, cenderung tidak mau menggunakan hak suaranya, tetapi sebenarnya    bisa  diajak bergabung apabila  parpol mampu  merangkul dengan baik.  Mereka terdiri dari orang – orang yang apolitis  atau  sebaliknya   kelompok terdidik yang memiliki kekritisan  dalam menilai  kehidupan  politik bernegara yang beradab.

Kelompok  itu  juga  mampu  menciptakan opini publik  untuk mengajak masyarakat agar tidak berpartisipasi dalam pemilu. Dengan demikian  secara sederhana dapat dikemukakan  bahwa   kelompok itulah   yang  paling nyaring menyuarakan agar rakyat golput dalam Pemilu 2014.

Secara ideal tentu  menjadi tugas KPU dan partai politik agar kelompok – kelompok  yang berrpotensi golput  tersebut  mau memberikan suara dalam Pemilu.  Namun  yang menjadi persoalan, KPU  tampaknya dalam menyosialisasikan  informasi pemilu  bersifat sangat umum dan terstandar.  Parpolpun hanya  mengeksplorasi pesan  subyektif dalam jerat pencitraan belaka.

Pesan Politik Klise

Pesan pemilu  KPU   lebih fokus kepada  tanggal pelaksanaan dan jargon – jargon  klise   demokrasi bernegara sekadar  memenuhi  “indikator birokratis”  pelaksanaan pemilu,   yang sudah tentu  membosankan bagi kelas menengah  kritis berpotensi golput. Jargon standar juga  tidak mudah untuk ditangkap manfaatnya   oleh  warga  kurang beruntung  maupun kelompok misfit,   yang enggan menggunakan hak pilihnya  karena tidak menemukan substansi  pesta demokrasi  benar – benar  untuk menciptakan kehidupan sehari – hari yang lebih baik dan beradab.

Di pihak lain,  partai politik  tetap saja tidak menghiraukan ketidakpercayaan publik  yang semakin menguat terhadap  tindakan  nyata memakmurkan rakyat. Memang  tidak mungkin dalam waktu singkat menghadapi pemilu legislatif yang tinggal menghitung hari,   mampu  mengubah pendapat masyarakat. Tetapi   alangkah lebih  baik  jika  partai politik tidak memproduksi pesan besar – besaran dan mendifusikan kepada khalayak luas  tanpa merasa risi karena berbagai tindakan yang merugikan  rakyat.

Justru yang harus  dilakukan oleh partai politik adalah mendengarkan langsung kehendak rakyat, mengiventarisasi  problem – problem mikro dan spesifik  masyarakat dengan lingkungan sosial ekonomi yang dihadapi. Dalam bingkai kampanye yang “lebih mendengarkan” dan tidak bersifat massal, maka pesan parpol  akan mudah diterima oleh rakyat.

Hakikatnya jika  KPU  dan partai politik dalam   mengorganisasikan pesan pemilu   2014 kepada calon pemilih  bersifat siklus ,   dengan melaksanakan  rutinitas terstandar sebagaimana   pernah dijalankan pada pemilu  sebelumnya, maka jumlah golput   dikhawatirkan  akan semakin meningkat.(*)

Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara  Jakarta


		
Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: