Komunikasi Politik dan Transparansi Informasi

Media Massa, Keterbukaan  Informasi dan  Kekuasaan Negara

Dr. Eko Harry Susanto

 

Disampaikan dalam Call For Paper   Theme: “Communication and Culture in Southeast Asian Region: Evolution, Development, Challenges”  Pangeran Beach Hotel. 26 – 27  November 2013

Abstrak

Reformasi politik tahun 1998 menuntut media massa  harus mengedepankan  nilai  – nilai demokratis dan bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk membangun media yang independen diperlukan transparansi informasi dari kekuasaan negara. Hubungan integrative  untuk mengedepankan perlunya transparansi informasi  memerlukan proses panjang meskipun sejumlah regulasi pers dan media sudah ditetapkan dan mengamantakan agar  media massa dan pemerintah menjalankan. Hambatan yang muncul  dalam menjunjung tinggi  keterbukaan informasi,  terletak pada dua kutub. Media  dengan segala keterbatasan fondasi profesionalisme cenderung tidak transparan dan independen. Sedangkan kekuasaan negara  yang  menikmati hak istimewa memanfaatkan media sebagai instrument politik dan  perilaku komunikasi paternalistik  tetap melembaga.

Kata kunci : Media Massa, transparansi informasi, komunikasi paternalistik

I.Pendahuluan

Kemerdekaan  berekspesi dan  jargon demokratisasi  yang disuarakan para elite dalam kekuasaan negara mewarnai  dinamika media  massa   di era  reformasi politik. Namun substansi  kebebasan  berekspresi  yang  berkaitan  dengan  tarnsparansi informasi,   belum  sepenuhnya dapat dilaksanakan  oleh media massa. Sebab   budaya ketertutupan   masih mendominasi  karakter   para pejabat publik  yang seharusnya  justru  mengedepankan  keterbukaan  dalam memberikan informasi kepada media massa.

Tanpa independensi, media  kehilangan rohnya. Independensi tidak datang dari deklarasi atau klaim yang dipidatokan  terus nmenerus. Kemandirian harus  diterapkan dan  diuji coba dalam praktek sehari – hari”.  (Majalah Tempo, 30 Juni 2013).

 

II.  Legalitas  Independensi Media Massa

Hakikatnya UU Pers maupun UU Penyiaran  yang memiliki semangat  kemerdekaan berkomunikasi tersebut, berupaya untuk  mengatur kebebasan  informasi yang melekat pada  fungsi  media  dalam kaitannya dengan mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi, fungsi-fungsi sosial media, pengaturan  organisasi media dan relasi antara media dengan masyarakat maupun negara dalam bingkai demokratisasi sejalan dengan tuntutan reformasi politik di Indonesia.

Melalui peraturan pers dan penyiaran yang  mengarah untuk menempatkan media pada posisi independen, demokratis dan transparan, maka elite di tubuh kekuasaan  pemerintah dengan  segala otoritas yang dimiliki,  harus memposisikan  media sebagai institusi bebas yang tidak bisa dipakai  instrumen politik dalam menjalankan kekuasaan dan sesuai ketentuan wajib memberikan  informasi yang dibutuhkan oleh media.

Dalam perkembangannya, teori Pers Bebas ini sudah tidak sejalan dengan perkembangan kebebasan komunikasi, karena   tidak terlalu banyak  membahas  mengenai informasi dan isu – isu kemerdekaan yang muncul dalam kondisi terbaru dari masyarakat, termasuk akses, kerahasiaan, privasi, hak properti dan lian – lain.  Dalam kajian baru,  teori pers bebas ini lebih mengarah kepada Model Pluralis Liberal atau pasar ( Liberal pluralist or market model) yang lebih berfokus kepada kepentingan publik dalam pasar bebas ide.  (McQuail, 2005 :185)

 

III.Regulasi Transparansi Informasi0456

 Media  dalam  memperoleh informasi  dari badan publik tersebut, menjadi salah satu pendorong ditetapkannya   Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Melalui peraturan  yang memiliki semangat membangun masyarakat informasi Indonesia yang sejahtera  ini, badan publik  wajib memberikan  informasi publik yang transparan kepada media massa menyangkut kinerja dan pertanggungjawabannya kepada  rakyat.

Dalam aspek regulasi,  kebebasan  komunikasi  dan informasi  yang terdapat   dalam UU KIP, sesuai dengan  UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan, : Setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta  berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan segala  jenis  saluran yang tersedia.

IV. Kekuasaan  Paternalistik dan Kecenderungan Menutup Diri  

Ketertutupan  menyulitkan media massa untuk memperoleh  informasi  kinerja  pemerintah  yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut Manan (2013: 24), media bukan sebatas  menyalurkan informasi dan opini dari kekuasaan negara saja, tetapi ada berbagai fungsi negara  yang dijalankan pers atau media, yaitu (1) media  menjadi kunci penting kelancaran   komunikasui penyelenggara negara dengan  public, (2)  Fungsi pers sebagai pembentuk opini berpengaruh  menetukan  perjalanan pengelolaan negara, (3)   media sebagai sumber gagasan , sebagai pencipta atau penyalur gagasan  yang mendorong perubahan. (4)  Pers  dan media menjadi indikator penting  kedewasaan demokrasi, (5) Sebagai pengontrol atau  penyalur control public  yang bersifat control social (6)  pers atau media sebagai  pendidik, pengembangan social responsibility, social commitment dan lain – lain.

V.Penutup

Media mempunyai posisi strategis dalam mendukung jalannya demokratisasi kehidupan  berbangsa dan bernegara. Namun untuk membangun karakter media yang independen, transparan  dan bebas dari kepentingan politik maupun bisnis, bukan pekerjaan yang mudah. Sebab  dibutuhkan  proses panjang   dan niat politik dari kekuasaan negara yang sudah  terlampau lama  menjadikan media sebagai instrument politik.

 

Daftar Pustaka

Anokwa, Kwadwo, Carolyn A. Lin and Michael B. Salwen.2003. International Communication : Concepts and Cases, Wadsworth Publishing

Blake , Reed H and Edwin O. Haroldsen. 2003. A Taxonomy of  Concept in Communication, New York : hasting House Publisher.

Biagi, Shieley .2005.Media/ Impact : An Introduction to Mass Media. Seventh Edition, United States : Thomson – Wadsworth.

Hamijoyo, Santoso S.2003.” Aplikasi Model Komunikasi Dari Perubahan Sikap Dalam Riset  Pembangunan Masyarakat  Pedesaan “ Reinterpretasi  Beberapa Data, Bandung : IKIP.

Jayaweera, Neville  and Sarath Amunugama. ed.. 1987. Rethinking  Development Communication : The Asia Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte Ltd.

Johnson, John W. 2003. “ Peran Media Bebas” dalam Demokrasi, Jakarta : USISINFO State Goverment.

Kompas.2006. Kebebasan Pers, 12 September 2006

———-.2013. Kebebasan Pers: Pemerintah Dahulukan Keamanan Nasional, tanggal 16 Mei 2013

Majalah Tempo. 2013. “ Surat Dari Redaksi “Menjaga Independensi”,  Jakarta : Majalah Tempo 30 Juni 2013

Manan, Bagir.2013. Politik Publik Pers, Cetakan Pertma, Jakarta : diterbitkan oleh Dewan Pers

McQuail, Denis McQuail .1987. Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London :  Sage Publication.

McQuail, Denis McQuail. 2005.  McQuail’s Mass Communication Theory, fifth Edition, London : Sage Publications.

Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.

Susanto, Eko Harry. 2007. Keterbukaan Informasi dan FOIA, Jakarta: Media Indonesia, 17 Oktober

Susanto, Eko Harry. 2010. Komunikasi Manusia: Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Susanto, Eko Harry. 2013. Komunikasi Politik : Pesan, Kepemimpinan, dan Khalayak, Jakarta : Mitra Wacana Media

Tempo, Majalah.2013. Kicau Yudhoyono Bukan Solusi, tanggal 5 Mei 2013

Tim SET.2009.  20 Pertanyaan  tentang UU KIP untuk Wartawan, Jakarta : Penerbit : Kerjasama Yayasan Sain Estetika dan Teknologin (SET), USAID dan  DRSP

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun  1999 tentang Pers, dalam  “ Hukum Jurnalistik”, Jakarta : Seri Pustaka Yustisia

Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor . 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, Jakarta : Penerbit Utama.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

ISKI PRESENTASI

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: