KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILIH (Tulisan ke 79 di Koran)

Koalisi Parpol: Hak Elite atau Massa?
Oleh Eko Harry Susanto

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=340902

Suara Karya, Kamis, 19 Desember 2013

suara-karya

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berwacana membentuk koalisi partai berbasis agama Islam, dengan mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Harapannya, dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014, partai-partai Islam dapat mengajukan calon presiden sendiri.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, syarat partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon presiden jika memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif. Jelas jumlah suara yang sulit dicapai oleh PPP, jika dikaitkan dengan berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat elektabilitas partai yang dipimpin Suryadharma Ali itu bisa mencapai 25 persen suara sah nasional.Oleh sebab itu, langkah PPP sudah tepat untuk segera menetapkan koalisi demi menciptakan pemerintahan yang kuat selama lima tahun. Pengalaman menunjukkan, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid 2 yang dibentuk instan, dilakukan setelah pemilihan anggota legislatif berakhir, dan beberapa hari sebelum pemilihan presiden, menghasilkan ikatan rapuh yang berdampak terhadap bongkar pasang menteri.

KUNINGAN.008Memang dalam waktu dua tahun sebelum KIB Jilid 2 berakhir pada 2014, tidak terjadi pergantian menteri. Meskipun elite Partai Demokrat (PD) seringkali melontarkan, perlunya mengganti menteri dari parpol yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Bahkan beberapa hari terakhir ini, masih ada suara, akan terjadi pergantian menteri, sbagaimana yang dilontarkan sejumlah kalangan.

Hak Konstituen
Mendekati Pemilu 2014, partai politik di tubuh koalisi semakin menunjukkan politik ambiguitas terhadap posisinya di tubuh koalisi. Satu sisi mereka bersikap sehaluan dengan Cikeas demi memanfaatkan sumber daya kekuasaan di kabinet untuk terus menggalang relasi dengan rakyat melalui program pemerintah.

Di sisi lain, mereka rajin mengkritik semua kebijakan dan regulasi produk SBY yang dinilai tidak popular, demi menarik simpati rakyat sebagai calon konstituen 2014. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koalisi partai politik saat ini tidak memiliki ikatan yang kohesif dalam menjalankan kekuasaan. Bahkan rencana PPP membentuk koalisi Islam tersebut semakin menggambarkan rapuhnya koalisi partai politik pendukung Presiden SBY – Budiono.

Pertanyaannya, mengapa ikatan koalisi lemah, bahkan terancam tidak bisa berjalan sampai berakhirnya pemerintahan SBY-Budiono. Jawabnya sederhana, karena koalisi dalam KIB 2 terlalu gemuk, sehingga sulit untuk terintegrasi secara moral, spiritual maupun ideologi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Intinya, koalisi gemuk yang menghasilkan kabinet tambun memang kurang kompak.

Pola koalisi gemuk seperti sekarang bias saja tidak akan terjadi, jika PPP serius membentuk koalisi partai Islam. Terlebih lagi kalau para elite di luar PPP, PAN dan PKB juga segera membentuk koalisi lainnya dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2014.

Memang, idealnya koalisi dibentuk proporsional tanpa melibatkan banyak partai politik dan dilakukan sejak dini. Sebab, yang diperlukan adalah menggalang kekuatan unggul secukupnya untuk bisa berkuasa dalam pemerintahan. Dalam arti, hanya diperlukan limapuluh persen plus satu.

Namun untuk mewujudkan ikatan yang kuat juga dibutuhkan waktu memadai. Jadi, bukan seperti yang dikemukakan oleh elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika menanggapi wacana PPP membentuk koalisi, bahwa koalisi idealnya dilakukan setelah mengetahui hasil pemilu legislatif.

Mengutip pendapat Joe Garecht (2011), membangun koalisi merupakan rangkaian usaha mencari dukungan akar rumput, yang membutuhkan ‘waktu panjang’ dan harus didukung oleh relawan yang memiliki basis relasi luas di masyarakat. Dedikasi satu anggota koalisi jauh lebih penting dibandingkan dengan sepuluh anggota yang tidak berkomitmen. Jadi, koalisi politik adalah hak rakyat sebagai konstituen. Bukan kehendak elite politik yang cenderung memanfaatkan perolehan suara dari rakyat untuk mendapat kekuasaan.

Pada konteks ini, perlu kesadaran politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat ketika parpol menetapkan pilihan koalisinya. Para elite parpol selayaknya tidak hanya rajin mengintip partai mana yang akan unggul pada pemilu 2014 yang pantas dijadikan koalisi, tetapi harus melihat kehendak massa partai.

Namun persolannya, dalam bingkai politik paternalistik memburu kekuasaan dengan tunduk kepada parpol yang berpeluang menang pemilu, maka koalisi di Indonesia tahun 2014 tetap akan ditentukan oleh elite politik. Dengan berlindung dibalik retorika klise menunggu hasil pemilu legislatif, rencana PPP untuk membentuk koalisi partai Islam yang dilakukan sejak dini `juga sulit diwujudkan.

Akibatnya, kehidupan politik Indonesia tidak bergerak linier sesuai tuntutan rakyat sebagai pemilik suara, tetapi cenderung berjalan siklus mengulang masa lalu yang menghasilkan kerapuhan ikatan politik dari pemerintahan yang berkuasa. ***

Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikai,
Universitas Tarumanagara Jakarta.
Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: