Komunikasi Politik dan Kekuasaan

Media Massa, Keterbukaan  Informasi dan  Kekuasaan Negara

Oleh: Eko Harry Susanto

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

 (ekohs@centrin.net.id)

 

Disampaikan dalam CFP  Seminar Nasional ISKI

 di  Padang 25-27 November 2013

Abstrak

Reformasi politik tahun 1998 menuntut media massa  harus mengedepankan  nilai  – nilai demokratis dan bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk membangun media yang independen diperlukan transparansi informasi dari kekuasaan negara. Hubungan integrative  untuk mengedepankan perlunya transparansi informasi  memerlukan proses panjang meskipun sejumlah regulasi pers dan media sudah ditetapkan dan mengamantakan agar  media massa dan pemerintah menjalankan. Ditetapkannya Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  seharusnya dapat memberikan  dukungan legalitas kepada media massa,  untuk memperoleh informasi dari   badan public maupun institusi negara tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada public, agar diketahui oleh khalayak.  Namun  tidak mudah untuk membangun semangat bersama antara media dan kekuasaan negara dalam menjunjung tinggi  keterbukaan informasi. Ada dua kutub hambatan yang krusial, pada satu sisi  media massa  yang memiliki keterbatasan fondasi profesionalisme  cenderung tidak transparan dan independen. Sedangkan kekuasaan negara  secara historis   menikmati hak – hak istimewa memanfaatkan media sebagai instrument politik dan  perilaku komunikasi paternalistik  tetap melembaga.

Kata kunci : Media Massa, transparansi informasi, komunikasi paternalistik.

 

Pendahuluan

Kemerdekaan  berekspesi dan  jargon demokratisasi  yang disuarakan para elite dalam kekuasaan negara mewarnai  dinamika media  massa   di era  reformasi politik. Namun substansi  kebebasan  berekspresi  yang  berkaitan  dengan  tarnsparansi informasi,   belum  sepenuhnya dapat dilaksanakan  oleh media massa. Sebab   budaya ketertutupan   masih mendominasi  karakter   para pejabat publik  yang seharusnya  justru  mengedepankan  keterbukaan  dalam memberikan informasi kepada media massa.

Memang kebebasan pers di negara maju sekalipun, tetap menghadapi problem tentang keterbukaan informasi. Misalnya,  Departemen Kehakiman  Amerika Serikat bersikeras,  menyita rekaman telepon wartawan Associated Press (AP) yang dilakukan  dalam penyelidikan  kebocoran data intelijen, dengan dalih melindungi warga AS. Masalah ini menjadi polemik yang  mempertentangkan kebebasan  pers dan kebebasan memperoleh informasi dengan keamanan nasional. (Kompas, 16 Mei 2013).  Padahal sesungguhnya  Amerika Serikat juga memiliki peraturan tentang kebebasan informasi publik yang dituangkan dalam Freedom of Information Act, tetapi ada batasan – batasan tertentu dalam menangani masalah kemanan nasional (Susanto, 2007)

Menarik untuk dicermati sikap Majalah Tempo tentang perlunya  media yang bebas dari tekanan pihak manapun. “Independensi – kebebasan bekerja tanpa tekanan pemerintah, pemilik media, pemasang iklan,atau siapapun-harus diperjuangkan. Tanpa independensi, media  kehilangan rohnya. Independensi tidak datang dari deklarasi atau klaim yang dipidatokan  terus menerus. Kemandirian harus  diterapkan dan  diuji coba dalam praktek sehari – hari”.  (Majalah Tempo, 30 Juni 2013). Intinya, media harus mengedepankan independensi dan tidak  boleh dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan maupun pihak manapun  untuk mendukung kepentingan politiknya.

 

II.  Legalitas  Independensi Media Massa

Melalui UU No.40/1999 tentang Pers  dan UU No.32 Tahun  2004 tentang Penyiaran, media massa harus independen, transparan  dan  lepas dari tekanan  pihak manapun yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik.0012al

Hakikatnya UU Pers maupun UU Penyiaran  yang memiliki semangat  kemerdekaan berkomunikasi tersebut, berupaya untuk  mengatur kebebasan  informasi yang melekat pada  fungsi  media  dalam kaitannya dengan mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi, fungsi-fungsi sosial media, pengaturan  organisasi media dan relasi antara media dengan masyarakat maupun negara dalam bingkai demokratisasi sejalan dengan tuntutan reformasi politik di Indonesia.

 

III.Regulasi Transparansi Informasi

 

Beberapa problem  yang dialami media menyangkut informasi publik antara lain adalah, (1) informasi publik tidak tersedia, padahal sangat urgens untuk segera disampaikan kepada publik. (2) Informasi terlambat diberikan, sehingga kehilangan relevansi dan nilai, karena jurnalisme menuntut kecepatan penyampaian informasi.(3)             Informasi diklaim rahasia secara sepihak, tanpa penjelasan yang memadai  dan  tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas  untuk mengetahui informasi tersebut. (4) Mekanisme pelayanan informasi yang buruk, tidak jelas petugas atau bagian mana yang melayani akses informasi publik, sehingga wartawan sering di-“ping-pong” kesana-kemari. (5) Akses informasi yang asimetris: hanya wartawan yang dekat dengan pejabat tertentu yang mendapatkan informasi atau dokumen. Sementara wartawan  yang mencoba menempuh prosedur formal atau yang tidak mempunyai kedekatan dengan pejabat, tidak mendapatkan informasi atau dokumen yang dibutuhkan.  (SET, 2009 : 7)

Hambatan  media  dalam  memperoleh informasi  dari badan publik tersebut, menjadi salah satu pendorong ditetapkannya   Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Melalui peraturan  yang memiliki semangat membangun masyarakat informasi Indonesia yang sejahtera  ini, badan publik  wajib memberikan  informasi publik yang transparan kepada media massa menyangkut kinerja dan pertanggungjawabannya kepada  rakyat.  Undang – Undang No.14 Tahun 2008,   merupakan salah satu  produk legilasi yang  sejalan dengan prinsip  hak masyarakat untuk tahu.

Penutup

Media mempunyai posisi strategis dalam mendukung jalannya demokratisasi kehidupan  berbangsa dan bernegara. Namun untuk membangun karakter media yang independen, transparan  dan bebas dari kepentingan politik maupun bisnis, bukan pekerjaan yang mudah. Sebab  dibutuhkan  proses panjang   dan niat politik dari kekuasaan negara yang sudah  terlampau lama  menjadikan media sebagai instrument politik.

 

Daftar Pustaka

Anokwa, Kwadwo, Carolyn A. Lin and Michael B. Salwen.2003. International Communication : Concepts and Cases, Wadsworth Publishing

Blake , Reed H and Edwin O. Haroldsen. 2003. A Taxonomy of  Concept in Communication, New York : hasting House Publisher.

Hamijoyo, Santoso S.2003.” Aplikasi Model Komunikasi Dari Perubahan Sikap Dalam Riset  Pembangunan Masyarakat  Pedesaan “ Reinterpretasi  Beberapa Data, Bandung : UPI.

Jayaweera, Neville  and Sarath Amunugama. ed.. 1987. Rethinking  Development Communication : The Asia Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte Ltd.

Kompas.2006. Kebebasan Pers, 12 September 2006

———-.2013. Kebebasan Pers: Pemerintah Dahulukan Keamanan Nasional, tanggal 16 Mei 2013

Majalah Tempo. 2013. “ Surat Dari Redaksi “Menjaga Independensi”,  Jakarta : Majalah Tempo 30 Juni 2013

Manan, Bagir.2013. Politik Publik Pers, Cetakan Pertma, Jakarta : diterbitkan oleh Dewan Pers

McQuail, Denis McQuail .1987. Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London :  Sage Publication.

McQuail, Denis McQuail. 2005.  McQuail’s Mass Communication Theory, fifth Edition, London : Sage Publications.

Susanto, Eko Harry. 2007. Keterbukaan Informasi dan FOIA, Jakarta:  Surat Kabar  Harian Media Indonesia, 17 Oktober 2007

Susanto, Eko Harry. 2010. Komunikasi Manusia: Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Susanto, Eko Harry. 2013. Komunikasi Politik : Pesan, Kepemimpinan, dan Khalayak, Jakarta : Mitra Wacana Media

SET, Tim.2009.  20 Pertanyaan  tentang UU KIP untuk Wartawan, Jakarta : Penerbit : Kerjasama Yayasan Sain Estetika dan Teknologin (SET), USAID dan  DRSP

Urofsky, Melvin I.2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun  1999 tentang Pers, dalam  “ Hukum Jurnalistik”, Jakarta : Seri Pustaka Yustisia

Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor . 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, Jakarta : Penerbit Utama.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

ISKI PRESENTASI

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: