KOMUNIKASI POLITIK

Caleg Pemilik Modal dan Otoritas Parpol

Eko Harry Susanto

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta.
Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Pusat

media-indonesia

Kamis, 5 September 2013

Setelah daftar calon legislatif tetap (DCT) diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum akhir Agustus lalu, para caleg dari dua belas partai politik berlomba – lomba membuat iklan politik yang ditayangkan melalui media massa , media online dan pemasangan spanduk, baliho serta poster foto diri di berbagai penjuru tanah air.

Namun sejumlah caleg yang menampilkan sosoknya dengan iklan politik itu, kurang populer sebagai aktivis yang rajin tampil dalam perhelatan politik, karena mereka lebih dikenal sebagai pengusaha atau pemilik modal yang memiliki beragam bisnis.

Keterlibatan para pemilik modal dalam politik praktis, memang secara mencolok mendominasi ruang – ruang publik. Dengan kampanye yang berisi pesan klise, bukan berarti kursi legislatif sudah ada dalam genggaman. Sebab membangun elektabilitas tidak bisa dilakukan secara instan tetapi
dengan bukti nyata bahwa seorang pemilik modal yang masuk dalam DCT bekerja faktual untuk kepentingan rakyat.

Terlepas dari masalah peluang untuk menjadi anggota legislatif yang mengeksplorasi pesan monoton, tetapi bagi pemilih semakin banyaknya pengusaha yang terjun dalam politik praktis , semakin beragam pula pilihan untuk menetapkan caleg yang diharapkan bisa mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan.

Pelapisan Politik

Masalahnya, walaupun ada niat baik para pemilik modal terjun ke politik praktis, ternyata mereka tidak selalu diterima oleh kalangan di internal partai. Para pebisnis itu dinilai belum memadai untuk ditetapkan sebagai caleg pada pemilu 2014 karena “jam terbang” yang minim dibandingkan kelompok aktivis yang konsisten menjalankan roda organisasi kepartaian.

Munculnya politisi dadakan yang masuk dalam DCT juga menyebabkan perpecahan antar kader, dan berpotensi melemahkan kekuatan partai yang sedang membutuhkan dukungan menghadapi kontestasi
politik lokal maupun nasional.

Namun sesungguhnya jika berpijak kepada stratifikasi politik masyarakat, keberadaan pemilik modal dalam parpol secara instan biasa terjadi pada skala makro kehidupan politik negara maupun level mikro organisasi politik. Menurut Robert D. Putnam (1978), terdapat enam lapisan dalam stratifikasi politik yaitu (1) proximate decession
maker, (2) Influential, (3)Aktivis, (4) attentive public, (5) voters, (6) kelompok non partisipan.

Lapisan pertama, proximate decession maker terdiri dari pejabat – pejabat partai politik tingkat tinggi dan para anggota legislatif. Kelompok ini memiliki otoritas membuat kebijakan pemerintahan dan negara. Sedangkan lapisan kedua, Influential, merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh
kuat dalam politik. Mereka terdiri dari para pemilik modal dan birokrat papan atas yang memiliki kekuatan mengontrol kehidupan politik.

Kelompok pembuat keputusan dan kelompok ke dua yang memiliki pengaruh kuat dalam politik ini, memiliki hubungan erat. Bahkan diantara dua entitas tersebut digambarkan Putnam bisa bertukar posisi tanpa hambatan berarti ketika menjalankan organisasi politik. Kelompok influential
yang memiliki kekuatan dahsyat dalam memanfaatkan modal, bisa leluasamempengaruhi para elite parpol pembuat kebijakan di lapis pertama yang memang membutuhkan biaya untuk menghidupi parpol.

Persoalannya, kohesivitas hubungan diantara dua kelompok elite tersebut, cenderung mengabaikan lapisan – lapisan lain dibawahnya seperti aktivis parpol yang memiliki kontribusi besar terhadap kelangsungan hidup parpol. Aktivis sebagai lapisan ketiga pada stratifikasi politik Putnam memiliki pengalaman panjang menghadapi hambatan dan tantangan menjalankan roda organisasi. Merekalah sesungguhnya yang paling berhak mengisi jabatan – jabatan di partai politik dan memiliki kesempatan pertama menduduki posisi dalam DCT.

Jika aktivis pegiat partai saja tidak dihiraukan oleh proximate decession maker dan influential, maka kelompok lain dibawah aktivis jauh lebih tidak dihiraukan lagi. Kelompok pengamat (attentive public) sebagai kumpulan orang kritis, voters yang bertindak sebagai pemberi suara dalam pemilihan umum dan non partisipan yang sama sekali tidak
berpartisipasi dalam politik, adalah kelompok – kelompok dalam stratifikasi politik yang memiliki jarak kekuasaan dengan elite parpol.

Padahal berkat mesin politik yang digerakkan aktivis, suara kritis pengamat dan dukungan pemilih, para elite parpol bisa mendapat kekuasaan yang memberikan berbagai fasilitas dan keistimewaan posisi di masyarakat. Namun karena, jerat nafsu memburu kekuasaan, maka elite parpol tetap berpihak kepada para pemilik modal yang lebih
nyata bisa mendukung perhelatan partai politik untuk membangun pencitraan.

Namun, harapan pejabat parpol yang memberikan kesempatan besar terhadap politisi tanpa reputasi politik memadai itu, bisa saja berbalik merugikan kredibilitas dan elektabilitas partai politik. Sebab mencermati berbagai penyelewengan keuangan negara maupun dugaan korupsi , bukan mustahil rakyat antipati mengingat politisi kader instan itu berupaya memperoleh sumber dana lebih besar lagi
dibandingkan yang sudah dikeluarkan untuk mengongkosi partai politik demi pengembanganan bisnis yang dimiliki.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: