Archive for June 2013

Komunikasi Pendidikan

June 14, 2013

Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri

Oleh : Dr. Eko Harry Susanto

aspikom

(Disampaikan dalam Seminar Nasional “Tantangan Peningkatan Kinerja Pendidiakn Tinggi Komunikasi Menuju ASEAN Community) di Hotel Griya Persada Kaliurang, 3-5 Juni 2013

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Menurut Pasal Pasal 55 UU No.12/12 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah. Bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (*)

8.LAM.ASPIKOM

Advertisements

Komunikasi Legislatif

June 14, 2013

Komunikasi Politik dan Pemilu Legislatif

Disampaikan dalam Sosialisasi Pemilu untuk Ormas dan LSM Provinsi Kalimantan Selatan di Aula kantor Gubernur Kalsel, 11 Juni 2013

kalsellogo

Menurut Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28F, menyebutkan : “ Setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta  berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan segala  jenis  saluran yang tersedia”.

Berdasrakan  ketentuan ini,   kebebasan berkomunikasi  termasuk berbicara politik atau mengkomunikasikan masalah politik merupakan hak masyarakat. Dalam  penyelenggaraan pemerintah,  hak berkomunikasi seringkali dikaitkan dengan komunikasi politik atau penyampaian pesan – pesan kepada khalayak atau rakyat yang didalamnya mengandung  kebijakan kekuasaan negara.

Lazimnya komunikasi politik  dihubungkan  dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan  politik verbal maupun non verbal   yang dapat mempengaruhi   rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Atau secara sederhana,   komunikasi politik  adalah  penyampaian pesan  yang bermuatan  politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama. (*)

5.KALSEL.KOMPOL