Archive for December 2012

Komunikasi dan Suksesi Politik

December 18, 2012

Polkamnas

Sabtu, 08 Desember 2012 | 05:42:39 WIB

 

Pemimpin Nasional

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/107547

FA Logo Korjak_2

JAKARTA – Konstelasi politik Indonesia selalu penuh kejutan. Bisa jadi, sosok seperti Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, Ani Yudhoyono, atau Agus Suhartono bakal jadi tokoh yang mengejutkan dalam panggung politik Indonesia. Keempat tokoh tersebut bisa menjadi calon alternatif. Contohnya pada masa awal reformasi. Ketika itu, di saat-saat akhir, Poros Tengah memunculkan Gus Dur pada 1999.

“Figur seperti Mahfud sama Jenderal Pramono itu juga akan mendobrak kejenuhan politik yang sementara ini didominasi stok lama,”” kata Managing Director Neo Pollster Indonesia, Wawan Fahrudin, di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurut dia, masyarakat mendambakan pemimpin baru yang terlepas dari masa lalu karena mengharapkan perbaikan dan tidak bisa berharap pada orang lama karena sudah lama berkuasa. Masyarakat betul-betul ingin orang yang terlepas dari masa lalu. Pemimpin baru itu harus punya kualitas yang bisa diharapkan untuk memajukan bangsa ini. “Dari empat nama itu, mereka tidak pernah terlibat dalam masalah yang membuat kita seperti ini,” kata Wawan.

Pemikiran mereka itu-itu saja, yang dipikirkan adalah partai, bukan orangnya. “Ingat saat SBY maju, kan partai sama sekali tidak diperhitungkan, ternyata bisa dua kali berkuasa. Ternyata konsep partai tidak menentukan. Harus diperdebatkan terus-menerus yang benar-benar bisa menjadi presiden. Ini yang harus kita cerahkan. Harus dilihat orang-orang baru yang menjadi calon kuat,” tandas Wawan.

Menurut Wawan, jika melihat politik riil serta menilik presidential threshold (ambang batas presiden), kemungkinan partai yang 03-12-08mengantongi suara 20 persen sementara ini hanya tiga parpol, yakni Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP. “Artinya riil politik yang sekarang ini di atas kertas punya kans ya Ical atau Aburizal Bakri dari Golkar, Megawati dari PDI-P. Nah, sementara calon dari Demokrat belum ada,” kata dia.

Dengan kekosongan calon dari Demokrat, peluang Pramono atau Ani Yudhoyono cukup terbuka. Pramono punya modal dengan latar belakangnya sebagai petinggi militer. Bisa juga muncul calon Agus Suhartono. “Hanya saja belum ada momentum yang membesarkan dia, sementara ini Pramono masih di tengah-tengah,” kata Wawan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, menilai Pramono Edhie sebagai tentara profesional yang kredibilitasnya cukup memadai. Dari sisi jejak rekamnya cukup bersih. ““Tidak ada berita yang sumbang menyangkut Jenderal Pramono ini,” kata Eko.

Kultur Politik

Selain itu, sosok Pramono sejalan dengan kultur politik di Demokrat atau SBY sendiri. Bila Pramono pada akhirnya nanti bakal dicalonkan Partai Demokrat, menurut dia, peluang itu cukup besar. “Sebagai capres, tentu masuk akal. Apalagi ketika Demokrat sekarang krisis kepemimpinan yang mampu menggantikan SBY,” kata Eko.

Dalam penilaiannya, Jenderal Pramono cukup mendekati sosok SBY meski tentunya ada yang berbeda. Selama memimpin Angkatan Darat, Jenderal Pramono cukup lugas bertindak.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Husin Yazid, mengatakan dalam Pilpres 2014 nanti, pemilih pemula yang akan menjadi penentu. Pemilih pemula ini tengah gandrung pada sosok yang dianggap cekatan, cerdas, tegas, dan populis. “Sosok yang populis, cekatan, inovatif, dan energik itu yang diinginkan para pemilih muda,” kata dia.

Saat ini, kata dia, para pemilih muda merindukan sosok yang menjadi inspirasi, sosok yang bisa membawa kemajuan dan berani melakukan terobosan. “Pramono Edhie punya peluang. Dia layak pasar tapi belum layak hukum sebab Demokrat kan belum menyebut-nyebut namanya secara intens,” kata Eko.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S Bakry, mengatakan tanpa ada peristiwa politik yang spektakuler, tokoh-tokoh mainstream seperti yang kerap muncul dalam rilis hasil survei akan tetap mendominasi dalam kontestasi pemilihan presiden. Dalam tempo kurang dari dua tahun ini, para tokoh alternatif mendapat tantangan untuk mampu meningkatkan popularitas serta kapabilitasnya di hadapan publik.

“Mesti ada yang spektakuler, yang sangat inspiring, yang membuat semua orang terpana dengan popularitasnya. Kalau normal-normal saja, ya tokoh-tokoh mainstream juga yang ada,” kata Umar.

Pengajuan nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, dia katakan, bukan hal yang mudah. Pertama, yang bersangkutan diragukan mampu mendapatkan kendaraan politik yang kuat. Kedua, dalam waktu yang singkat, ia harus bisa meningkatkan popularitasnya. “Kan yang di opinion leader itu belum mewakili rakyat secara keseluruhan,” ujar Umar.

Umar menegaskan bagi calon-calon alternatif, mutlak dibutuhkan sebuah isu politik yang spektakuler untuk mendongkrak popularitasnya. Jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang sekarang ini menjadi langganan rilis hasil survei masih kalah jauh. Dua tahun, meskipun waktu yang sempit, dikatakannya, bukanlah waktu yang mustahil untuk melakukan hal tersebut. ags/har/P-3

Advertisements

Komunikasi Politik

December 18, 2012

http://www.seputar-indonesia.com/news/romahurmuziy-diminta-introspeksi.

(Harian Seputar Indonesia, Sabtu, 15 Desember 2012)

logo seputar indonesia sindo

Romahurmuziy Diminta Introspeksi

JAKARTA – Ulah Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy yang menyalahkan media massa, kalangan pengamat, dan sesama anggota DPR terkait terungkapnya perjalanan sejumlah anggota Komisi IV ke Prancis dan China menuai kecaman.

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut diingatkan agar tidak antikritik dan segera melakukan introspeksi. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Wina Armada Sukardi menyatakan, anggota DPR, apalagi seorang pimpinan komisi, seharusnya bersikap bijak dan tidak langsung menyalahkan media massa ketika kurang berkenan dengan suatu pemberitaan.

Terlebih, lanjut anggota Dewan Pers dari unsur masyarakat ini, pemberitaan tentang kunjungan kerja para wakil rakyat ke sejumlah negara diekspose oleh hampir seluruh media. “Apalagi sampai menuding ada upaya pembusukan DPR di balik maraknya berita tentang kunjungan kerja Dewan ke luar negeri.Ini namanya buruk muka cermin dibelah,” ucap mantan sekretaris jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini. Menurut dia,wakil rakyat yang antikritik dan tidak mau mendengarkan suara rakyat adalah pelaku pembusukan dari dalam itu sendiri.

Dia juga mengingatkan, bila keberatan dengan pemberitaan soal kunjungan kerja, Romahurmuziy hendaknya menempuh mekanisme hak jawab.Apabila tidak puas juga, dia bisa mengadu ke Dewan Pers. Sebelumnya diberitakan, Romahurmuziy––yang biasa disapa Romy––menilai media massa dengan pemberitaan berisi pernyataan para pengamat sengaja mengesankan bahwa kunjungan kerja Komisi IV ke Prancis dan China sekadar jalan-jalan.

Dia menuding para redaktur media tidak paham persoalan.Romy juga menilai politisi yang mengkritisi kunjungan ke mancanegara di media massa hanya mencari panggung media. Romy menduga munculnya berita tentang kunjungan kerja DPR ke luar negeri menunjukkan ada tendensi penggiringan berita dan pembusukan DPR oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.

“ Pihak-pihak ini memanfaatkan media yang selalu menyajikan berita sensasional dan menggiring publik pada pemahaman yang menyesatkan,” kata Romy,Kamis (13/12). Seperti diketahui, serombongan anggota Komisi IV DPR terbang ke Prancis dan China sejak pekan pertama Desember 2012. Menurut Romy, mereka ke luar negeri untuk mencari referensi tambahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selain Komisi IV, sejumlah anggota Komisi VII DPR juga terbang ke Brasil dan AS terkait penyusunan RUU Keantariksaan dan Kedirgantaraan. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto mengatakan, tuduhan Romy bahwa media ikut dalam upaya pembusukan DPR patut disayangkan. Dia mengingatkan, fungsi media massa atau pers antara lain sebagai alat kontrol sosial.

“Jadi kalau Romahurmuziy punya bukti ada pembusukan DPR dan agenda menghancurkan parpol seperti yang diucapkannya, adukan saja ke Dewan Pers.Tunjukkan berita yang mana, apa medianya, mana buktinya. Jangan asal ngomong,”ucapnya. Wakil Ketua Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Jaringan dan Politik Ridwan Darmawan menyatakan,tanpa berita di media massa, rakyat sebagai pembayar pajak tidak akan tahu sebagian uang yang telah mereka keluarkan dipakai untuk terbang ke mancanegara oleh para wakil rakyat.

“Bukan introspeksi,dia malah membela diri dan menyalahkan pihak lain,”sesalnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku sudah membahas lagi persoalan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rapat pimpinan. “Yang dikritik publik bukan hanya transparansi dan urgensinya, melainkan juga ada anggota yang meninggalkan tugas yang tak kalah penting untuk kunjungan kerja,” kata Taufik. Dia sepakat dengan usulan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa bahwa pengajuan kunjungan ke mancanegara harus melalui BK terlebih dulu. rahmat sahid/ mohamm