KOMUNIKASI KONFLIK

Menguatnya Semangat Sektarian dan Disharmonisasi Hubungan Antar Kelompok

(Buku :  Komunikasi dan Konflik di Indonesia, Penerbit Showcase Indonesia Dotcom, Jakarta 2012. ISBN. 976-602-18684-0-9)

Abstrak

1.buku-kki-rp-86-000 Konflik, kerusuhan dan keberingasan massa, yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dipicu oleh sejumlah persoalan yang kompleks bermuara kepada perbedaan nilai, karakter dan sejumlah kepentingan kelompok yang sulit untuk diintegrasikan. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi di masyarakat, tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan formal, dalam versi kekuasaan negara yang cenderung berlindung dibalik peraturan maupun penggunaan kekuatan aparat. Tidak bisa dikesampingkan, konflik antar kelompok dengan beragam manifestasinya, merupakan suatu problem krusial yang membelenggu harmonisasi dalam kehidupan masyarakat majemuk di tanah air. Bahkan dalam bingkai kebebasan komunikasi dan berekspresi, justru eksistensi konflik dan keberingasan massa semakin mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diikat oleh nilai – nilai kebhinekaan. Menghadapi problem semacam itu, maka komunikasi harus mampu menjembatani interaksi antar kelompok yang berbeda, dengan mengedepankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Tujuannya jelas untuk menjaga keanekaragaman masyarakat dalam bingkai kebhinekaan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan.

Pendahuluan

Kerusuhan dan keberingasan massa, yang terjadi pada akhir-akhir ini di berbagai daerah, dipicu oleh persoalan kompleks yang tidak bisa dibedah dari sudut regulasi sosial, ekonomi dan politik saja, tetapi harus didekati pula melalui kajian komunikasi yang terikat oleh nilai kultural dai kelompok – kelompok yang ada di masyartakat.

Perbedaan kelompok budaya, etnik, agama dan keyakinan dalam kerangka keanekaragaman “belief” di sejumlah komunitas, secara faktual mewarnai berbagai konflik yang terus terjadi dan cenderung tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan gejalanya semakin kompleks, rumit dan bertali temali, jika dihubungkan dengan faktor pemicu konflik di era reformasi politik yang mengunggulkan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi.

DBerdasarkan data The Wahid Institute (TWI), selama tahun 2009, ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh pemerintah, dan 93 kasus intoleransi beragama yang dilakukan antar umat beragama (Kompas 30 Desember 2009). Sedangkan Moderate Muslim Society dalam laporan akhir tahun 2009, mencatat 22 kasus intoleransi dilakukan oleh aparat pemerintah, 15 kasus penyesatan terhadap kelompok agama atau berkeyakinan (Kompas, 26 Desember 2009).

Selain itu, TWI juga mencatat terdapat 92 kasus pelanggaran ataupun konflik bermotif perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan selama tahun 2011. Jumlah itu meningkat 18% dibanding tahun 2010 yang 62 Kasus. (Kompas, 30 Desember 2011). Masih sehaluan dengan konflik yang terjadi di Indonesia, catatan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan gejala yang sama. Terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang tahun 2011. Kondisi tersebut memprihatinkan, mengingat nilai kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas. (Susanto dalam Suara Pembaruan, 10 Januari 2012).

Namun meningkatnya konflik, kekerasan, penyerangan, keberingasan massa dan tindakan lain yang merugikan keamanan maupun ketenteraman warga, tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang terjadi pasca reformasi kenegaraan di Indonesia. Bagaimanapun juga, sejak tahun 1998, dinamika komunikasi antar kelompok, secara horisontal maupun vertikal berbeda dengan slogan – slogan penyebaran pesan dalam komunikasi politik masa pemerintahan sebelumnya.

Kebebasan komunikasi dan berekspresi mendorong munculnya semangat yang tidak lagi menghiraukan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah komunitas, merasa terlepas dari kungkungan yang membelenggu hak mereka selama puluhan tahun berusaha menunjukkan kekuatan. Karena itu, untuk mengeksplorasi keberadaannya, yang dilakukan adalah menyuarakan pesan dalam koridor menumbuhkan semangat komunalisme, sektarianisme, etnosentrisme dan jargon lain, yang membangkitkan semangat kelompok. Tujuannya jelas, untuk memamerkan kepada pemegang kekuasaan negara maupun kelompok lain di masyarakat, bahwa nilai – nilai sosial, ekonomi dan politik mereka yang lebih “baik” dalam pengakuan sepihak, dibandingkan kelompok lain.

Merujuk ke aspek histyoris, pada massa kekuasaan Orde Baru sebelum reformasi politik, jargon tentang serasi, selaras dan seimbang, menjadi kekuatan dahsyat yang dipakai oleh pemerintah beserta sub-ordinat kekuasaan politiknya, untuk mendominasi semua sektor kehidupan. Karena itu, ketika memasuki era reformasi politik yang menuntut demokrasi, jargon itu menjadi tidak popular, bahkan semakin terpinggirkan. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan semboyan keserasian hubungan itu, diikuti oleh semua elite dari tingkat desa di pelosok negeri sampai di pusat kekuasaan utama.

Namun yang menjadi persoalan, kemasan pesan harmonisasi itu, dalam nuansa komunikasi politik yang digunakan untuk membelenggu hak bicara dan hak memperoleh informasi faktual serta transparan sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, para elite sebagai epigon loyal pemegang otoritas komunikasi politik yang kursif, cenderung menafsirkan keserasian hubungan secara sepihak. Tidak menghiraukan eksistensi komunitas lain yang memiliki persepsi, pemikiran dan worldview berbeda dengan kehendak pemerintah dan poros – poros kekuatannya yang mampu menekan rakyat.

Oleh sebab itu, retorika pesan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antar kelompok secara sepihak yang nyaring disuarakan oleh pemerintah, hakekatnya mengandung perintah agar rakyat “patuh dan tunduk” kepada para pemilik otoritas dalam kekuasaan negara beserta sub-ordinat kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang ada disekelilingnya.

Pola penafsiran sepihak dan integralistik terhadap segala sesuatu yang menyangkut komunikasi penyelenggaraan negara, merujuk kepada piramida komunikasi, yang memiliki satu titik di puncak kekuasaan sebagai pengendali tunggal lalu lintas informasi. Dengan ideologi semakin ketat membatasi kebebasan rakyat bicara, maka semakin menguntungkan, maka elite dalam tubuh kekuasaan negara cenderung semakin reprersif dengan melakukan pembungkaman komunikasi secara berlebihan. Tujuannya jelas, agar memperoleh dan dapat mempertahankan kekuasaan di sekitar puncak kekuasaan organisasi pemerintahan.

Menilik kondisi masa pemerintahan sebelum reformasi, maka tidak mengherankan jika mereka yang selama ini merasa suaranya dibungkam, berupaya untuk mengekspresikan kehendak terpendam. Tulisan ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya, ketegangan hingga konflik terbuka yang terjadi di lingkungan masyarakat majemuk, pada era pasca reformasi politik, ditinjau dari pendekatan komunikasi yang terikat oleh substansi politik dan budaya dalam hubungan antar kelompok – kelompok yang memiliki sejumlah karakteristik berbeda di masyarakat.

Hubungan Antar Kelompok dan Nilai Kemajemukan

Hubungan antar etnik di tidak dapat dilepaskan dari masalah Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Bahkan idiom SARA sedemikian menakutkan dalam komunikasi publik di masa pemerintahan represif. Jadi sangat dimaklumi jika retorika, pembicaraan dan penyebaran pesan dalam kaitannya dengan komunikasi massa menjadi amat sensitif kalau menyangkut masalah perbedaan yang mengacu kepada SARA.

Karena itu, kalaupun masalah itu muncul ke permukaan atau sampai menjadi opini publik, maka pihak – pihak yang bertanggungjawabBUKU KKI Rp. 86.000,- terhadap masalah keamanan dan ketenteraman masyarakat, pada umumnya tidak mau mengakui, bahwa konflik yang terjadi bernuansa perbedaan etnisitas, kepercayaan, komunitas dan perbedaan nilai kelompok di masyarakat. Justru yang muncul adalah mengkambinghitamkan, bahwa pertikaian sampai pada kerusuhan massa, dipicu oleh masalah yang sepele berkaitan dengan kepentingan dari pihak yang bertikai. Padahal jika ditelusuri akar konfliknya, justru bersumber kepada perbedaan dalam bingkai SARA.

Namun karakter para pemegang kekuasaan yang menafikan adanya konflik semacam itu, ternyata tetap dilakukan oleh elite dalam kekuasaan negara dan elite politik di era kebebasan berkomunikasi. Karena itu, pokok persoalan konflik antar kelompok yang berbeda harus menjadi perhatian negara. Pada konteks ini, bukan sebatas pada pejabat institusi negara, tetapi juga semua elite pemilik otoritas sosial, ekonomi dan politik dalam bingkai formal maupun informal. Suatu harapan yang tidak mudah, sebab ada kecenderungan menafsirkan kebebasan secara integralistik sesuai kepentingannya.

Hakikatnya, jika di masa pemerintahan represif, pengendali utama hubungan antar kelompok adalah pemerintah beserta kekuatan sayap – sayap politiknya yang mempunyai kekuasaan besar. Saat ini, di era reformasi, pengendali interaksi dan komunikasi antar kelompok di masyarakat adalah komunitas dan komunitas yang mengunggulkan nilai sektarian, komunalisme dan etnosentrisme yang berlindung dibalik demokrasi berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, intinya sama, masih ada problem yang melembaga dalam menangani komunikasi antar kelompok yang berbeda pada masa lalu, maupun pada era reformasi yang mengedepankan kebebasan dan Hak Azasi Manusia

Padahal Indonesia dikenal dengan kebhinekaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Shinzo Abe (2007), yang memuji Indonesia dengan mengemukakan, bangsa Indonesia mampu mengatasi perbedaan, dengan mewujudkan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan, karena sejak dulu telah ada tradisi care and share, yang tidak lain adalah semangat gotong royong diantara rakyat berjiwa ramah di alam yang kaya raya.

Keanekaragaman harus dipertahnakan mengingat bangsa Indonesia yang majemuk. Menurut menurut Hildred Geertz (1981:86), “Indonesia mempunyai kurang lebih tigaratus suku bangsa atau golongan etnik, dengan kira – kira duaratus lima puluh bahasa daerah yang tersebar di diseluruh wilayah Indonesia”.

Berpijak pada kondisi itu, pluralisme masyarakat Indonesia akan tampak diberbagai wilayah Indonesia. Keanekaragaman etnik semakin tampak menonjol karena tidak dibatasi lagi oleh faktor geografis saja, tetapi perkembangan teknologi transportasi yang menciptakan mobilitas perpindahan antar wilayah menjadi suatu hal yang wajar dan tidak ada satu keistimewaan apapun.

Pemandangan yang menonjol adalah, pola interaksi yang beragam antara satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Hubungan yang bersifat homofili yang pada mulanya mendominasi sebagian besar wilayah di Indonesia dengan keseragaman kultur dan sosial mengalami pergeseran atau perubahan menjadi hubungan yang sangat jamak dengan berbagai karakteristik etnik. Menurut Durkheim (dalam Anthony Giddens, 1986:139), bahwa meningkatnya keanekaragaman sosial ini menjadi ciri khas dari proses perkembangan bentuk – bentuk masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sementara itu Jean Martin (1981:151) menyatakan bahwa, pluralisme sebagai pilihan yang terbaik untuk masyarakat maupun individu.

Namun ternyata nilai pluralisme yang menjadi pegangan itu, dalam perkembangannya semakin semakin mengkhawatirkan ketika termarginalisasi oleh semangat komunalisme yang menguat. Padahal pentingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah terlalu sering dieksplorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal maupun nasional.

Di sisi lain, kekerasan antar kelompok dan perilaku anarkis yang menafikan kemajemukan justru semakin sering terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Karena itu, yang menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang perlunya kebhinekaan dari para elite dalam pemerintahan, politik dan pemegang otoritas ekonomi, benar – benar dipakai rujukan oleh masyarakat pada umumnya.Selain itu, benarkah mereka yang menyuarakan pentingnya kemajemukan, selalu konsisten mengunggulkan pentingnya kemajemukan dalam kesempatan di hadapan publik sendiri maupun di lingkungan kelompok yang berbeda.

Sebab disinyalir bahwa pesan kemajemukan yang dieksplorasi, hanyalah pemanis pidato para elite, ketika mereka berada di luar kelompoknya. Teriakan lantang mendukung kebhinekaan dan pluralisme, sesungguhnya hanya muncul pada saat seremoni, yang memang mengusung kemajemukan bernegara. Tentu saja sudah menjadi kelaziman, berbicara di depan publik, harus menyesuaikan dengan tema. Jadi, pada hakikatnya, elite yang mengeksplorasi nilai – nilai kebhinekaan, semata – mata muncul hanya muncul dalam kemasan perhelatan yang memang didesain untuk mengutuk konflik, kekerasan, dan radikalisme berbasis semangat kelompok

Ketidakpedulian masyarakat terhadap retorika kemajemukan, tampak dalam berbagai peristiwa yang bernuansa SARA. Misalnya, “peristiwa keberingasan massa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, pada bulan Januari 2012, benar – benar mengoyak kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam konflik yang diwarnai oleh isu suku, agama, ras dan antar golongan itu, 48 rumah warga pendatang dari Bali, hangus terbakar. (Kompas, 26/1/2012)

Peristiwa ini terjadi bukti nyata ada pengabaian pluralisme yang menguat di sejumlah komunitas. Nilai kemajemukan hanya disuarakan dalam ruang publik dengan beragam khalayak. Tetapi dalam situasi homogenitas kelompok, yang disuarakan adalah nilai – nilai sektarian, komunlaisme, etnosentrisme dan semangat sub – nasional yang berpotensi memecah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Memang, di lingkungan masyarakat paternalistik sebagaimana di Indonesia, dimana massa wajib tunduk kepada tokohnya, yang diperlukan adalah menyuarakan pluralisme di lingkungan komunitasnya sendiri. Bukan pada satu kegiatan yang diikuti oleh orang – orang dari berbagai kelompok etnik, budaya dan kepercayaan yang berbeda.

Pertikaian lainnya, bukan hanya antar etnik dan kepercayaan, tetapi juga muncul dalam kaitannya dengan konflik yang diwarnai oleh kepentingan ekonomi. Pemilik modal yang didukung oleh kelompok – kelompok untuk melancarkan tujuan dari berbagai kalangan melawan masyarakat yang merasa dirugikan.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria : Dari 163 Konflik Agraria pada tahun 2010. Rinciannya 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 Kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan dan 1 Kasus di wilayah tambak dan pesisir. Dari sebaran Konflik, Jawa Timur 36 Kasus, Sumatera Utara 25 kasus, Sulawesi Tenggara 15 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jambi 11 Kasus, Riau 10 Kasus, Sumatera Selatan 9 kasus, Sisanya tersebar di sejumlah Provinsi (Kompas, Senin 6 Februari 2012).

Merujuk kepada berbagai peristiwa tentang konflik, maka sesungguhnya pertikaian dapat dipicu oleh berbagai faktor yang menjadi pedoman yang dipakai sebagai keyakinan dasar oleh setiap kelompok. Dalam konflik antar kelompok kepentingan, sesunguhnya tersirat karakteristik nilai, sikap dan kepercayaan dari setiap kelompok yang memiliki perbedaan mendasar dalam hubungan diantara pihak – pihak yang berkonflik. Jadi secara esensial, karakter dan sikap kelompok – kelompok kepentingan di masyarakat juga bisa dikaitkan dengan pendekatan komunikasi antar kelompok yang berbasis kepada nilai budaya yang melekat. Bahkan dalam konstelasi sosial, ekonomi maupun politik di Indonesia, kelompok kepentingan di sektor kekuasaan negara, politik dan ekonomi, pengkutuban kelompok seringkali bersentuhan pulan dengan polarisasi komunitas dan nilai komunalisme dan kebudayaan dalam konteks yang luas menyangkut etnisitas.

Dalam konsepsi komunikasi antar kelompok dengan budaya yang berbeda Samovar, Porter dan Jain (1988 : 195) melihat, bahwa penilaian terhadap kelompok lain, dilakukan secara tidak sadar karena kelompok menggunakan nilai dan kebiasaan sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Jika nilai kelompok budaya terdapat kesamaan-kesamaan maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi.Sedangkan ketidaksamaan nilai budaya yang semakin besar, akan berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar budaya. Masalah yang sering menghambat dalam komunikasi antar budaya disebabkan oleh aspek-aspek potensial yang mendasarinya sebagaimana diuraikan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981 :192 -200) yaitu mencakup tujuh permasalahan, yaitu : (1) Perbedaan tujuan berkomunikasi, (2) Etnosentrisme, (3) Ketidak percayaan (Lack of trust), (4) Penarikan Diri (Withdrawl), (5) Ketiadaan Empati, (6) Stereotip (Stereotypes) dan (7) Jarak Kekuasaan.

Hakikatnya perbedaan tujuan berkomunikasi merupakan diferensiasi orientasi maupun fokus ketika dua kelompok yang berbeda melakukan interkasi dan komunikasi. Sedangkan Etnosentrisme (ethnocentrism) menurut Myron W.Lustig (dalam Samovar dan Porter,1988 :55) adalah, kepercayaan bahwa adat, tindakan dan nilai-nilai budaya diri sendiri adalah yang paling baik (Superior) dibandingkan dengan budaya lainnya. Penekanan pada Superioritas kelompok sendiri merupakan upaya memelihara tatanan nilai dan stabilitas sosial cultural yang diikutinya. Dengan demikian sikap etnosentrisme cenderung melihat kelompok lain dari sisi negative, dan menguatkan kepercayaan pada kekuatan budaya sendiri dalam kehidupan sosial.

Samovar, Porter dan Mc. Daniel (2007: 195) melihat bahwa, penilaian terhadap budaya lain ini dilakukan secara tidak sadar karena kelompok kita menggunakan nilai dan kebiasaan sendiri sebagai kriteria untuk segala penilain. Jika nilai budaya terdapat kesamaan-kesamaan maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi, sedangkan ketidaksamaan nilai sosial cultural yang semakin besar, berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh, dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar kelompok.

Ketidak percayaan (Lack of trust) dalam hubungan antar kelompok adalah sikap dan perilaku terhadap individu, kelompok ataupun berbagai entitas yang diasumsikan tidak segaris dengan karakteristik baku yang melekat dalam kelompoknya. Faktor lain sebagaimana yang menghambat hubungan antra kelompok sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah Penarikan Diri (Withdrawl) dalam interaksi dan komunikasi. Ini dipicu oleh anggapan bahwa lawan komunikasinya, tidak mampu memberikan manfaat, merugikan atau bertentangan dengan nilai – nilai yang dianut. Akibatnya, menarik diri dari interaksi dan komunikasi dilakukan dengan pertimbangan keuntungan semata dalam ukuran untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya.

Ketiadaan empati dalam komunikasi dengan individu atau kelompok lain yang memiliki sejumlah karakter yang berbeda. Secara general, empati berupaya memposisikan individu atau kelompok, berada pada diri seseorang atau kelompok lain dalam suatu komunikasi dan interaksi di lingkungan entitas – entitas yang memiliki diferensiasi nilai, sikap dan kepercayaan.

Faktor lain penghambat komunikasi antar kelompok berbeda adalah stereotip (stereotypes) dalam masyarakat majemuk. Stereotip merupakan penggeneralisasian yang terlalu luas, terlampau disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai sebuah kategori terhadap sekelompok orang. Penggeneralisasian kepercayaan lebih didasarkan pada emosi, dimensi, stereotip meliputi aspek negatif dan positif. (Samovar, Porter dan Jain, 1991 :121 ). Sedangkan Jarak Kekuasaan yang potensial menghambat komunikasi antar kelompkok ataupun budaya berbeda, merupakan diferensiasi posisional antara individu yang memiliki keunggulan ataupun kekuasaan, dengan individu ataupun kelompok pada umumnya yang memiliki posisi lebih rendah dalam struktur sosial- ekonomi maupun polityik, yang membawa implikasi merasa inferiorpek di satu pihak, dan superior di pihak lainnya.

Dari problem potensial komunikasi antar budaya ataupun kelompok – kelompok yang berbeda tersebut, faktor stereotip, yang biasanya dikaitkan dengan prasangka (predujice) merupakan aspek yang mudah muncul dan pengaruhnya terasa sekali dalam lingkungan masyarakat majemuk. Menurut Scott dan Power (dalam Samovar, et.al.1981: 122) bahwa stereotip dengan cepat mengantarkan prasangka (prejudice) untuk mendukung atau melawan individu.

Prasangka adalah sikap kaku terhadap suatu kelompok, yang didasarkan pada sistem kepercayaan dan prakonsepsi yang keliru. Prasangka ini dapat meliputi sejumlah kepercayaan atau sistem kepercayaan yang membentuk kelompok yag saling berkaitan secara relatif yang menghasilkan sikap prasangka tertentu terhadap kelompok lain

Perwujudan sikap dari prasangka yang mengkhawatirkan bagi kemajemukan masyarakat adalah (1).Antilocution, yaitu mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya; (2). Avoidance sebagai upaya menghindar dari kelompok yang tidak disukainya; (3).Discrimanation dengan mengucilkan setelah emosi meningkat; (5). Extermination sebagai upaya pemusnahan secara satu persatu atau massal. (Samovar,Porter dan Jain,1981 :124).

Persoalan krusial, dalam koridor kebebasan berekspresi mendorong kecenderungan sikap yang melembagakan prasangka terhadap kelompok lain yang berbeda. Akibatnya muncul ketegangan hubungan yang berpotensi menyulut konflik. Lebih celaka lagi dalam konflik antar etnik, stereotip negatif lebih menonjol dibandingkan dengan stereotip yang positif. Misalnya orang dari kelompok budaya tertentu terkesan lamban, pelit, teliti, keras kepala, kasar dan lain-lainnya yang berkonotasi dengan sifat jelek; sementara yang positif seperti bekerja keras, teliti, hemat, konsisten serta sejumlah nilai positif lainnya akan dijauhkan dalam membentuk persepsi konflik. Jika pelembagaan prasangka itu terus berlanjut, maka berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Menjaga Kebhinekaan dalam Bernegara.

Secara substantif, penerapan komunikasi yang menghargai keanekaragaman dan mengandung toleransi kemajemukan bernegara, harus diawali dari lingkungan komunitasnya sendiri. Karena kelompok lebih percaya kepada orang yang berasal dari kelompoknya sendiri. Pengikut tidak ragu – ragu menjalankan perintah untuk memelihara kemajemukan dalam interaksi dan komunikasi antar kelompok. Namun ternyata dalam bingkai memburu kekuasaan di era kebebasan berekspresi, para pimpinan negeri ini lebih berfokus kepada upaya menyuarakan kebhinekaan di ruang – ruang publik dengan khalayak beragam.

Sebaliknya di lingkungannya sendiri, cenderung mengeksplorasi semangat sekatrian, bahkan semangat sub-nasional demi untuk menarik massa. Upaya yang mengunggulkan pandangan hidup kelompok ini, akan menghasilkan atribut, perilaku dan idiom bahasa komunalisme, yang berpotensi mengentalkan nuansa perbedaan di lingkungan masyarakat majemuk. Celakanya, dengan berlindung dibalik demokrasi integralistik sesuai penafsian untuk kepentingan kelompok, maka politik pengabaian nilai kemajemukan dipelihara melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis kebhinekaan bernegara.

Karena itu, sangat beralasan jika gegap gempita mendukung pelestarian nilai pluralisme di masyarakat yang penuh dengan keteladanan dalam nuansa kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak berarti untuk mengurangi terjadinya konflik sdampai keberingasan massa yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air.

Padahal, sesungguhnya masyarakat, bisa saja untuk didorong untuk terus menghargai perbedaan. Ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan terhadap kelompok lain di Indonesia berdasarkan telesurvei majalah Intisari. Hasil survei adalah sebagai berikut: Orang dengan latar belakang budaya sama, dipercaya oleh 62% responden, orang dengan latar belakang budaya berbeda, dipercaya oleh 53% responden. Sementara itu, orang dengan status sosial sama/ lebih tinggi memperoleh kepercayaan dari responden 55%, dan orang dengan sosial lebih rendah dipercaya oleh 56% responden. (Intisari, 2011: 25). Artinya masyarakat masih saling percaya terhadap kelompok yang berbeda, walaupun dalam kisaran yang tidak tinggi

Sejalan dengan peran sejumlah pimpinan yang mengabaikan kemajemukan, hasil jajak pendapat Kompas, menarik untuk dicermati. Karena dalam menghadapi konflik, negara dinilai lalai menjaga harmonisasi hubungan antar kelompok – kelompok di masyarakat. Hanya 15,4 % responden yang menyatakan bahwa negara sudah menjalankan peran dalam melindungi warga negara. Sebaliknya, 81,3 % responden menyatakan negara belum melindungi warga negara dari konflik sosial, dan sisanya 3,3 %, bungkam tidak berpendapat. (Kompas , 30/01/2012). Jelas ini gambaran yang sangat memprihatinkan dalam rangka membangun komunikasi yang integratif di lingkungan masyarakat yang beranekaragam kelompok maupun komunitas .

Oleh sebab itu, berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antar kelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antar kelompok yang membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik dan tindak kekerasan

Untuk menciptakan komunikasi diantara kelompok yang berbeda, adalah pemahaman terhadap karakteristik sikap dan perilaku dalam interaksi di masyarakat . Menurut Brent D. Ruben (dalam Samovar dan Porter,1988 :331) menyarankan supaya komunikasi dengan tuan rumah lancar, dilakukan : (1). Menciptakan kapasitas yang menghargai kelompok budaya lain, pada konteks ini termasuk keyakinan dasar, sikap dan perilaku (2). Tidak memaksakan pendapat dalam melakukan komunikasi dan interaksi , (3). Pengetahuan individual yang mampu memahami karakteristik orang atau kelompok lain secara utuh, bukan sepenggal – sepenggal, dikaitkan dengan kepentingan kelompoknya sendiri, (4). Melakukan komunikasi dengan empati (5). Bersikap fleksibel. Sebagai pengirim ataupun penerima pesan harus mengedepankan fleksiblitas, dengan mengedepankan komu8nikasi sebagai hal yang mebangun makna, kepentingan dan keuntungan bersama . (6). Menjaga hubungan. Komunikasi dengan kelompok – kelompok yang berbeda merupakan upaya untuk membangun relasai yang kohesif diantara individu maupun kelompok yang ada di sekelilingnya. (7). Mengembangkan sikap toleransi yang menghargai karakteristik individu maupun kelompok lain, tanpa ada unsur kepentingan semata – mata untuk komunitasnya sendiri

Namun untuk menjalankan komunikasi yang sejalan dengan penghargaan terhadap kelompok lain tidak mudah. Dalam berbagai konflik yang terjadi, malah para elite dalam tubuh kekuasaan negara, seringkali mengabaikan kelompok – kelompok tertentu. Misalnya, komunitas yang termarginalkan, kelompok yang dikaitkan dengan karaktristik inferior, kelompok warga yang kurang beruntung dan entitas lain yang tidak mampu untuk berhadapan dengan kekuatan mayoritas.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hasil jajak pendapat Kompas di 12 Kota Besar di Indonesia , menunjukkan ketidak percayaan terhadap kinerja pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani konflik. Hanya 8,8 % resp[onden yang percaya bahwa pemerintah mampu menangani konflik. Sedangkan yang tidak percaya berjumlah 81,2 % , sisanya, 10% menyatakan tidak tahu. Demikian juga dalam melindungi hak warga minoritas, yang masih percaya kepada kinerja pemerintah dalam kisaran 16,6 %. Sementara yang tidak percaya menacapi 79,1 %, dan yang bersikap tidak tahun menahu dalam kisaran angka 4,3% (Kompas, 6 Februari 2012).
Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya dan mencegah munculnya konflik di lingkungan masyarakat majemuk, maka pendapat Samovar dkk, dapat dipakai pula sebagai acuan meminimalisir konflik antar kelompok yang berbeda.

Strategi untuk meningkatkan kohesivitas hubungan antar kelompok yang memiliki kultur berbeda, harus merujuk kepada: (1). Pahamilah diri kita sendiri (know yourself), (2). Penggunaan bahasa yang sama, (3). Sediakan waktu (take time), (4). Perhitungan Setting, (5). Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (Communication Style) yang menghargai kelompok lain, (6). Tumbuhkan Umpan Balik (Feedback), (7). Kembangkan empati, (8). Perhatikan kesamaan dari budaya yang berbeda; (9). Tanggung jawab etis. (Samovar,Porter dan Jain 1981 : 202-210).

Dalam konteks aplikatif yang seharusnya dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan kekuasaan negara, adalah memahami diri sendiri, sebagai strategi yang berhubungan dengan instropeksi. Bagaimana sebaiknya bersikap tidak memihak terhadap kelompok yang bertikai. Bukan secara terselubung memberikan dukungan atau melakukan pembiaran terjadinya konflik karena tujuan untuk keberlangsungan jabatan, yang ditopang oleh kekuatan nilai sektarian. Sedangkan penggunaan bahasa yang sama, sebenarnya mengandung arti pemahaman penggunaan bahasa verbal maupun non verbal untuk menghasilkan kesepakatan. Bukan malah menggunakan simbol maupun bahasa komunalisme yang menyulut semangat sektarian dan memperuncing konflik.

Selain itu, komunikasi dengan empati yang berpijak kepada pemahaman terhadap posisi orang lain ketika berinteraksi dengan kelompok yang berbeda dapat mencegah konflik dalam masyarakat majemuk. Penyesuaian perilaku dalam interaksi dan komunikasi harus berjalan dua arah sebagaimana dikemukakan Edward T.Hall (1969:188), yang secara subsytantif menandaskan harus ada ruang – ruang negosiasi pada setiap anggota kelompok, untuk menghargai nilai kelompok lain yang memiliki perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang akan membahayakan, karena menutup ruang negosiasi yang mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang ”merasa” lebih unggul dalam jumlah anggota maupun kualitas keyakinannya yang integralistik

Namun tidak kalah pentingnya adalah “take time,” dengan memperhatikan masukan dan bersikap positif terhadap pendapat orang lain. Jadi bagi para elite yang bertanggungjawab terhadap kemajemukan, bukan secara agresif membalas setiap dikritik. Namun take time, bukan berarti mengulur waktu agar m konflik dapat selesai secara alamiah sesuai dengan berjalannya waktu. Intinya, harus memberikan kesempatan komunikasi yang sama untuk mengungkapkan pendapat yang beretika dan memiliki tanggungjawab moral.

Faktor-faktor ideal tersebut memang dalam tataran teoritis semata-mata, tetapi bukan sesuatu yang menyalahi. Aspek strategis untuk mencapai keharmonisan hubungan antar kelompok dapat dijalakan oleh para pimpinan maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghambat menguatnya nilai sektarian yang integralistik dalam hubungan antar kelompok

Upaya untuk meminimalir konflik dan membangun komunikasi yang efektif diantara kelompok yang berbeda itu, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesempatan komunikasi atau setidak – tidaknya dalam situasi komunikasi tertentu dapat dipakai beberapa aspek strategi komunikasi yang harus dikedepankan.

Penutup

Dengan tidak mengabaikan aspek formal yang berpijak kepada aspek hukum dan keamanan yang tewlah dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah pihak yang bertyanggungjawab terhadap tercapainya hubungan antar kelompok yang harmonis, tetapi pendekatan komunikasi antar kelompok yang mengacu kepada pola komunikasi antar budaya yang menyangkut perbedaan nilai, sikap dan kepercayaa, demi untuk mencegah menguatnya semangat sektarian yang mengancam kemajemukan tetap diperlukan. Model pendekatan komunikasi antar kelompok, secara spesifik diorientasikan untuk menumbuhkan pemahaman makna bersama diantara pihak – pihak yang berinteraksi.

Sebaliknya jika elite dalam kekuasaan negara hanya semata – mata berpijak pada pendekatan hukum dan keamanan dalam nuansa untuk memburu kekuasaan, bukan mustahil akan memicu sikap sektarian yang selalu mengunggulkan kelompoknya sendiri. Alhasil kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga memudar. Di sisi lain, justru semangat sektarian semakin menguat dan terjadi pelembagaan disharmonisasi hubungan antar kelompok di lingkungan masyarakat majemuk.

Jakarta, 4 Juni 2012
Eko Harry Susanto

Daftar Pustaka

Geertz,Hildred, Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, YIIS dan FIS-UI,Jakarta,1981

Abe, Shinzo.2007. “Hubungan Jepang Indonesia” Ceramah tanggal 21 Agustus 2007 di Gedung Prince Sudirman

Giddens,Anthony,Capitalism And Social Modern Theory: An Analysis Of Writing Of Marx, Durkheim And Max Weber, terjemahan Soehaba Kramadibrata, UI Press, Jakarta, 1986

Hall, Edward T.1969. The Hidden Dimension, USA : Anchor Books

Intisari.2011.”Telesurvei Intisari : Bertindaklah Maka Kau Kupercaya”, Intisari Edisi April 2011

Kompas.2011. “ Sidney : Kaum Ekstrimis Dekati Bupati/walikota”. Kompas, 5 Juli 2011

Kompas.2011. ” Intoleransi Meningkat tajam : Institusi Pelanggar Terbanyak” Kompas, 30 Desember 2011.

Kompas.2012. “Tawuran Warga : Sidomulya Mencekam, 48 Rumah Terbakar” dalam Kompas, 25 Januari 2012.

Kompas.2012.Negara Melemah di hadapan Konflik. Kompas, 30 Januari 2012

Kompas.2012. ” Masalah Sosial : Konflik Ancam Intregrasi Bangsa”, Kompas, Senin 6 Februari 2012.

Kompas.2012. ”Ketidakpercayaan Pada Negara”, Kompas, Senin 6 Februari 2012.

Martin, Jean. 1981. The Etnic Dimension, George Allen And Unwin Australia Pty Ltd, North Sydney

Samovar, Larry A and Richard E.Porter.1988. Intercultural Communication: A Reader, Belmont, California : Wadsworth Publishing Company.

Samovar, Larry A, Richard E.Porter dan Nemi C.Jain.1981. Understanding Intercultural Communication, California : Wadsworth Publishing Company

Samovar, Larry A, Ricahard E. Porter & Edwin R.Mc.Daniel.2007. Communication Between Culture, Sixth Edition, Australia : Thomson – Wadsworth International Student Edition.

Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain, Understanding Intercultural Communication, Wadsworth Publishing Co,Belmont, California, 1981

Susanto, Eko Harry.2012. “Meredam atau Melembagakan Konflik” opini di Surat Kabar Suara Pembaruan, 10 Januari 2012.

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: