KOMUNIKASI POLITIK

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/92896

Sabtu, 09 Juni 2012 | 00:14:01 WIB

Pejabat Negara | Pembenahan Birokrasi Harus Terus Dilakukan Libatkan Publik untuk Kontrol Kinerja Menteri

 

JAKARTA – Jebloknya kinerja menteri di mata publik, tak lepas dari tak dilibatkannya publik untuk ikut mengontrol kinerja kabinet. Maka, ke depan pihak kepresidenan harus berani mempublikasikan kinerja para menteri.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, di Jakarta, Jumat (8/8). Menurutnya, secara keseluruhan dari kinerja kabinet itu harus ada target capaian dari tiap-tiap kementrian. Terutama terkait tentang tujuan dan hasil yang harus diambil sampai akhir tahun. “Misalnya, sampai akhir tahun ini,” kata Airlangga.

Seperti diketahui, koordinator survei Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan, menyebutkan sebagian besar responden menyatakan para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dinilai belum maksimal membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyon. Hampir separo responden menilai para menteri KIB II belum membantu Presiden.

“Berdasarkan hasil survei, 917 responden atau 41,8 persen responden menilai para menteri KIB II belum membantu Presiden. Hanya 528 responden (24,1 persen) yang menjawab para menteri KIB II telah membantu Presiden,” kata Muhammad Dahlan. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan SSS terhadap 2.192 responden di 33 provinsi mencakup 163 kabupaten dan kota pada 14-24 Mei 2012 yang dipaparkan di Jakarta, Rabu (6/6).

Sisanya, sebanyak 678 responden (30,9 persen), menjawab tidak tahu dan 69 responden (3,1 persen) tidak menjawab. “Yang menjawab tidak tahu ini mungkin karena menterinya tidak dikenal,” ujar dia.

Lebih jauh Airlangga mengatakan semua itu, bisa dilakukan oleh Presiden karena sudah ada instrumen dari Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya lewat Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Lembaga yang saat ini dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, bisa lebih didayagunakan oleh Presiden, memantau, mengevaluasi dan memberi input pada Presiden.

“UKP4 harus memberikan input kepada Presiden dan evaluasi kinerja. Dan itu harus terpublikasi untuk mengangkat persepsi publik,” kata dia.

Ada beberapa hal yang bisa dibaca dari hasil survei tentang kinerja menteri yang dilansir Soegeng Sarjadi Syndicate. Pertama, hasil survei itu menunjukkan bahwa publik melihat bahwa kinerja pemerintahan masih tersandera banyak persoalan. “Seperti kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa menteri,” kata dia.

Kedua, apa yang tergambarkan dalam hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate, juga menunjukkan bahwa pemerintah secara keseluruhan tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dihadapan publik.

“Presiden harus tegas. Pada menteri yang dianggap memiliki persoalan dan diduga korupsi maka presiden harus berani melakukan tindakan, bisa itu reshuffle, bisa juga tindakan politik lain,” kata dia.

Potret Nyata
Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito mengatakan, hasil survei yang dikeluarkan Soegeng Sarjadi Syndicate terkait kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang belum optimal harus dipahami sebagai sebuah potret nyata di dalam kabinet. “Itu memang kenyataannya, jadikan itu sebagai masukan,” katanya.

Sebenarnya, kata Ari, tanpa survei pun, Presiden Yudhoyono seharusnya memiliki sistem audit sendiri atas kinerja birokrasi. “Selama ini teguran-teguran yang disampaikan (UKP4) tidak ditindaklanjuti secara baik,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden mau tidak mau harus membuat gebrakan untuk membenahi birokrasi, dan kinerja para pembantunya di KIB 2. Terlebih lagi, periode 2009-2014 merupakan periode kedua masa kepemimpinan SBY, sudah waktunya bagi Presiden untuk membangun sejarah dalam meninggalkan prestasi baik dalam pengelolaan kabinet.

“Hitung-hitung ini untuk mengimbangi sejumlah persoalan yang menimpa Demokrat. Tunjukkan prestasi di pemerintah, untuk menjadi alat dongkrak,” jelasnya.

Ari menambahkan, paling penting birokrasi harus memiliki terobosan dan target yang dibangun di atas indikator-indikator yang terukur. “Sebab kinerja-kinerja menteri akan bermuara pada kinerja kabinet secara keseluruhan,” paparnya.

Ari juga mengingatkan Presiden untuk lebih ketat mengawasi kinerja menteri-menteri yang berasal dari parpol. “Sudah menjadi tradisi, menteri dari parpol menjelang pemilu akan menumpang pada program kementerian untuk melakukan kampanye terselubung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, mengatakan agar konsentrasi menteri itu maksimal, mereka harus lepas dari urusan politik dan kekuasaan.

Jika menjalankan tugas untuk rakyat dan negara, diiringi pula dengan urusan strategi politik untuk mempertahankan atau mencari kekuasaan, tentu susah mengharapkan kinerja akan fokus.

“Karena mereka bisa lebih mengutamakan politik yang faktual di sekelilingnya. Di sisi lain, indikator kinerja tak pernah dinilai serius, meskipun gagal atau tak berhasil,” ujar Eko.

Hal itu ditambah tak ada sanksi dari Presiden karena keberadaaan menteri terkait denga dukungan politik dalam koalisi, sementera menteri dari kalangan profesional juga sulit untuk diberi sanksi. Karena mereka juga dipakai oleh para politisi dan elite untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan kelompok atau parpolnya. ags/cit/P-3

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: