Archive for June 2012

KOMUNIKASI POLITIK

June 20, 2012

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/92896

Sabtu, 09 Juni 2012 | 00:14:01 WIB

Pejabat Negara | Pembenahan Birokrasi Harus Terus Dilakukan Libatkan Publik untuk Kontrol Kinerja Menteri

 

JAKARTA – Jebloknya kinerja menteri di mata publik, tak lepas dari tak dilibatkannya publik untuk ikut mengontrol kinerja kabinet. Maka, ke depan pihak kepresidenan harus berani mempublikasikan kinerja para menteri.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, di Jakarta, Jumat (8/8). Menurutnya, secara keseluruhan dari kinerja kabinet itu harus ada target capaian dari tiap-tiap kementrian. Terutama terkait tentang tujuan dan hasil yang harus diambil sampai akhir tahun. “Misalnya, sampai akhir tahun ini,” kata Airlangga.

Seperti diketahui, koordinator survei Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan, menyebutkan sebagian besar responden menyatakan para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dinilai belum maksimal membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyon. Hampir separo responden menilai para menteri KIB II belum membantu Presiden.

“Berdasarkan hasil survei, 917 responden atau 41,8 persen responden menilai para menteri KIB II belum membantu Presiden. Hanya 528 responden (24,1 persen) yang menjawab para menteri KIB II telah membantu Presiden,” kata Muhammad Dahlan. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan SSS terhadap 2.192 responden di 33 provinsi mencakup 163 kabupaten dan kota pada 14-24 Mei 2012 yang dipaparkan di Jakarta, Rabu (6/6).

Sisanya, sebanyak 678 responden (30,9 persen), menjawab tidak tahu dan 69 responden (3,1 persen) tidak menjawab. “Yang menjawab tidak tahu ini mungkin karena menterinya tidak dikenal,” ujar dia.

Lebih jauh Airlangga mengatakan semua itu, bisa dilakukan oleh Presiden karena sudah ada instrumen dari Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya lewat Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Lembaga yang saat ini dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, bisa lebih didayagunakan oleh Presiden, memantau, mengevaluasi dan memberi input pada Presiden.

“UKP4 harus memberikan input kepada Presiden dan evaluasi kinerja. Dan itu harus terpublikasi untuk mengangkat persepsi publik,” kata dia.

Ada beberapa hal yang bisa dibaca dari hasil survei tentang kinerja menteri yang dilansir Soegeng Sarjadi Syndicate. Pertama, hasil survei itu menunjukkan bahwa publik melihat bahwa kinerja pemerintahan masih tersandera banyak persoalan. “Seperti kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa menteri,” kata dia.

Kedua, apa yang tergambarkan dalam hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate, juga menunjukkan bahwa pemerintah secara keseluruhan tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dihadapan publik.

“Presiden harus tegas. Pada menteri yang dianggap memiliki persoalan dan diduga korupsi maka presiden harus berani melakukan tindakan, bisa itu reshuffle, bisa juga tindakan politik lain,” kata dia.

Potret Nyata
Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito mengatakan, hasil survei yang dikeluarkan Soegeng Sarjadi Syndicate terkait kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang belum optimal harus dipahami sebagai sebuah potret nyata di dalam kabinet. “Itu memang kenyataannya, jadikan itu sebagai masukan,” katanya.

Sebenarnya, kata Ari, tanpa survei pun, Presiden Yudhoyono seharusnya memiliki sistem audit sendiri atas kinerja birokrasi. “Selama ini teguran-teguran yang disampaikan (UKP4) tidak ditindaklanjuti secara baik,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden mau tidak mau harus membuat gebrakan untuk membenahi birokrasi, dan kinerja para pembantunya di KIB 2. Terlebih lagi, periode 2009-2014 merupakan periode kedua masa kepemimpinan SBY, sudah waktunya bagi Presiden untuk membangun sejarah dalam meninggalkan prestasi baik dalam pengelolaan kabinet.

“Hitung-hitung ini untuk mengimbangi sejumlah persoalan yang menimpa Demokrat. Tunjukkan prestasi di pemerintah, untuk menjadi alat dongkrak,” jelasnya.

Ari menambahkan, paling penting birokrasi harus memiliki terobosan dan target yang dibangun di atas indikator-indikator yang terukur. “Sebab kinerja-kinerja menteri akan bermuara pada kinerja kabinet secara keseluruhan,” paparnya.

Ari juga mengingatkan Presiden untuk lebih ketat mengawasi kinerja menteri-menteri yang berasal dari parpol. “Sudah menjadi tradisi, menteri dari parpol menjelang pemilu akan menumpang pada program kementerian untuk melakukan kampanye terselubung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, mengatakan agar konsentrasi menteri itu maksimal, mereka harus lepas dari urusan politik dan kekuasaan.

Jika menjalankan tugas untuk rakyat dan negara, diiringi pula dengan urusan strategi politik untuk mempertahankan atau mencari kekuasaan, tentu susah mengharapkan kinerja akan fokus.

“Karena mereka bisa lebih mengutamakan politik yang faktual di sekelilingnya. Di sisi lain, indikator kinerja tak pernah dinilai serius, meskipun gagal atau tak berhasil,” ujar Eko.

Hal itu ditambah tak ada sanksi dari Presiden karena keberadaaan menteri terkait denga dukungan politik dalam koalisi, sementera menteri dari kalangan profesional juga sulit untuk diberi sanksi. Karena mereka juga dipakai oleh para politisi dan elite untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan kelompok atau parpolnya. ags/cit/P-3

Advertisements

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMERINTAHAN

June 1, 2012

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/92205

Koran Jakarta, 31 Mei 2012

Regenerasi Nasional I Banyak Tokoh Tanggalkan Nilai-nilai Patriotisme
Rakyat Rindu Pemimpin Propluralisme

JAKARTA – Rakyat menanti munculnya pemimpin yang kaya gagasan dan hanya loyal pada bangsa dan negara. Setelah 14 tahun reformasi berjalan, rakyat sangat merindukan pemimpin yang tegas, berani mengambil sikap demi rakyat, dan menjunjung tinggi kemajemukan di atas kepentingan kelompok.

Publik merindukan pemimpin yang berpihak pada pluralisme. “Kita berharap pemimpin nasional ke depan tidak lagi menghampiri publik dengan modal pencitraan, tapi menawarkan pada publik gagasan cerdas dalam mengelola negara ini. Publik kini merindukan pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi dalam kepemimpinan, pemimpin yang sarat akan gagasan kebangsaan,” tegas Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, EkoHarry Susanto, kepada Koran Jakarta, Rabu (30/5).

Selain itu, pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang memiliki kemampuan beradaptasi dalam globalisasi politik dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib punya orientasi ke depan untuk menjadikan negara memiliki kemandirian, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta berani memangkas kebergantungan pada bantuan ataupun utang luar negeri.

“Itulah pemimpin yang dirindukan rakyatnya karena memiliki kepedulian terhadap pelayanan kepada publik yang tinggi. Tidak zamannya lagi sekarang pemimpin yang mengutamakan citra, yang hanya pintar beretorika, tapi miskin tindakan,” tegas Eko.

Di tempat terpisah, Ketua Yayasan Pembina Universitas Pancasila, Siswono Yudo Husodo, menilai sebagian elite politik di Tanah Air tidak menggunakan kekuasaannya sebagaimana yang diharapkan dalam sistem politik modern. Dalam sistem politik modern, kekuasaan seharusnya bertujuan mendatangkan kesejahteraan umum.

“Elite saat ini banyak yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Di era reformasi ini, kita sedang menyaksikan kualitas kepemimpinan dalam masyarakat, di semua tingkatan, merosot hebat,” kata Siswono dalam acara Rembuk dan Sarasehan Nasional tentang “Kepemimpinan Nasional Berkarakter Pancasila” di Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa.

Kurangnya Integritas
Siswono menilai salah satu kelemahan mencolok bangsa Indonesia saat ini adalah kurangnya integritas banyak individu yang memegang posisi kunci dalam berbagai bidang. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang permisif terhadap penyimpangan.

Masyarakat pun sering mengabaikan proses dan lebih mementingkan hasil akhir. “Itu merupakan ciri masyarakat instan, cenderung machiavelis, yang demi tujuan tertentu menghalalkan berbagai cara,” ungkap dia.

Siswono menyayangkan semakin banyaknya tokoh masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai patriotisme. Moralitas di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, maupun budaya, merosot. Ketertiban masyarakat juga merosot. Koruptor yang dermawan cenderung lebih dihormati.

Karena itu, Siswono mengingatkan kita untuk meningkatkan kepekaan dan kehalusan rasa serta budi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. “Moral dan etika menjadi sangat penting bagi negara setelah melihat kenyataan banyak terjadinya penyimpangan di banyak institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” tegas Siswono.

Sementara itu, pengamat politik UGM, Erwan Agus Purwanto, menilai partai politik, hingga saat ini, belum siap melahirkan calon pemimpin berkualitas. Mandeknya sistem pengaderan di partai telah menghambat munculnya tokoh-tokoh potensial, seperti orang muda, untuk berkontestasi maupun memimpin pada 2014.

Secara terpisah, pengamat hukum dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengatakan Pemimpin yang tidak memperdulikan rakyatnya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, harus dihukum dengan cara tidak dipilih kembali dalam pemilihan mendatang.

Rakyat sebagai pemilih harus diberikan pendidikan politik agar tidak lupa dengan kelakuan buruk pemimpin tersebut. Menurut Saldi, harus ada upaya yang intensif untuk selalu mengingatkan, akan kelakuan pemimpin yang lebih mementingkan pribadi dan kelompoknya.

Karena itu pendidikan politik terhadap masyarakat harus selalu diingatkan kalau perlu diintensifkan agar masyarakat tidak lupa. Pendidikan politik dapat diberikan melalui pemberitaan di media massa, pendidikan politik oleh lembaga swadaya masyarakat dan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.

Meski hasilnya belum tentu terlihat pada Pemilu 2014, namun seti daknya ada upaya pembelajar an terhadap masyarakat. “Karena pada dasarnya, bukan hanya terhadap pribadi pemimpin itu saja, yang harus diberi pelajaran, namun juga terhadap partai politik, yang mendukung pemimpin berkelakuan buruk itu, juga harus diberi pelajaran,” tukas Saldi. ags/cit/har/nsf/eko/P-4