Komunikasi Politik dan Pembangunan Daerah

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/89057

Strategi Pembangunan I Daerah Perbatasan Mengalami Krisis Kebangsaan

Konsep Pembangunan Infrastruktur Harus Lebih Matang

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA SATRI
JAKARTA – Konsep pembangunan infrastruktur, terutama irigasi dan listrik, di daerah harus dipersiapkan lebih matang sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh warga dan tidak mengecewakan rakyat setempat. Saat ini, sekitar 70 persen infrastruktur pelabuhan dan bangunan pantai di seluruh Indonesia bermasalah karena perencanaan dan desain tidak sesuai standar konstruksi.

Selain itu, operasional infrastruktur tersebut sangat boros, tidak berkelanjutan, dan mudah rusak. Pengamat ekonomi dari FEUI, Aris Yunanto, mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat (20/4). Ia mengharapkan pemerintah tidak lagi mengecewakan rakyat dengan berbagai janji untuk membangun infrastruktur seperti irigasi dan listrik, terutama di daerah perbatasan dan kawasan Indonesia bagian timur.
“Kali ini, pemerintah harus ‘dipaksa’ untuk segera membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, tuntutan disintegrasi, atau berbagai masalah sosial, politik, serta ekonomi lain. Untuk itu, strategi pembangunan kali ini harus memprioritaskan pemerataan pembangunan,” kata Aris Yunanto, di Jakarta, Jumat (20/4).

Sebelumnya, dikabarkan pemerintah diminta segera membangun infrastruktur di daerah, terutama pembangunan irigasi dan jaringan listrik, agar tidak memupuk kecemburuan sosial antara pusat dan daerah. Selain itu, hal tersebut juga untuk menangkal munculnya opini bahwa daerah sengaja dimiskinkan dan dilupakan oleh pemerintah pusat yang dengan sengaja mengeruk kekayaan alam daerah untuk kepentingan sendiri.

Ketimpangan pembangunan pusat dan daerah lambat laun akan memunculkan pemikiran bahwa daerah sengaja dimiskinkan agar tidak memiliki suara lagi. Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan pada akhirnya akan memicu tuntutan otonomi khusus bahkan sampai tuntutan kemerdekaan, terutama di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.

Akibatnya, dalam 20 tahun ke depan, bakal muncul guncangan hebat dari daerah yang dikhawatirkan tidak mampu ditahan oleh pusat. Menurut Aris, terbangunnya infrastruktur akan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang pada perkembangannya akan memacu pertumbuhan dan memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah maupun warga.

“Yang jelas, sejak masih menjadi proyek hingga infrastruktur tersebut beroperasi, banyak manfaatnya, seperti membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang produktif,” kata Aris.

Selain itu, imbuh dia, pembangunan infrastruktur yang masif dan bemuatan lokal setidaknya 80 persen juga akan meningkatkan kecintaan pada produk dalam negeri. Apalagi jika pemerintah membangun infrastruktur dengan konsep meningkatkan kecintaan rakyat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sekarang ini, masyarakat yang ada di daerah perbatasan sedang mengalami krisis kebangsaan. Contohnya, masyarakat di perbatasan lebih suka membeli gas elpiji buatan Malaysia daripada Indonesia. Soalnya, elpiji Malaysia cukup mengisi ulang sebulan dua kali, tetapi elpiji Indonesia bisa tiga kali. Lewat produk saja bisa menimbulkan disintegrasi dan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah,” ujar Aris.

Kebutuhan Dana

Sekjen Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAPI), Bernadus Djonoputro, menambahkan dalam lima tahun mendatang, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 143 miliar dollar AS. Dana yang bisa disumbang dari APBN hanya 40-50 miliar dollar AS, sedangkan kekurangan 93 miliar dollar AS itu diharapkan dari partisipasi swasta.

Ia pun menilai kondisi infrastruktur di Indonesia masih memprihatinkan. Misalnya, sek tor kepelabuhanan juga tidak menunjukkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang signifikan. “Pembangunan pelabuhan hanya untuk meningkatkan kapasitas, tanpa ada pembangunan pelabuhan baru semenjak liberalisasi pengelolaan pelabuhan. Demikian halnya pembangunan sektor sumber daya air juga belum memadai,” katanya.
Dekan Fisip Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, berharap pembangunan infrastruktur harus dikonsentrasikan di daerah agar daya saing daerah bakal meningkat. “Tidak seperti sekarang terjadi disparitas antara daerah kaya dan yang miskin serta antara daerah dan pusat,” kata dia.
Menurut Eko, jangan pernah meremehkan kekecewaan daerah yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur, terutama daerah luar Jawa. “Jadi, wajar jika kekecewaan akan berujung kepada tuntutan otonomi khusus,” kata Eko. ags/suh/ran/lex/WP

Catatan :
Fisip Universitas Tarumanagara, seharusnya Fikom Universitas Tarumanagara (Eko Harry S)

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: