Komunikasi Politik

KOMPAS, 26 MARET 2012

Menteri Tak Loyal
Presiden Keluhkan Anggota Kabinet yang Diam

JAKARTA, KOMPAS – Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap menteri yang hanya diam menyikapi sejumlah permasalahan bangsa mengisyaratkan adanya masalah antara Presiden dan anggota kabinetnya. Menteri tak sepenuhnya loyal kepada Presiden karena tak bisa melepaskan diri dari partai politik asalnya.

Terkait dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dari kalangan partai politik (parpol) menunjukkan kesetiaan mendua. ”Ada loyalitas ganda. Mereka diam karena, jika ikut mati-matian mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu mendukung kenaikan harga BBM, mereka takut partainya kehilangan massa. Tidak populer,” ucap Eko Harry Susanto, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Minggu (25/3) di Jakarta.

Di Beijing, China, Sabtu, Presiden Yudhoyono menyesalkan anggota kabinetnya yang tak melakukan pembelaan dan masih diam saja ketika dikritik publik. Kondisi ini menjadikan capaian pemerintah tak tersosialisasikan dengan baik ke publik.

”Saya melihat banyak yang malu mengatakan yang benar itu benar, untuk mewartakan capaian kita yang diakui dunia. Sehingga yang muncul sesuatu yang tak berimbang. Saya harus terima kritik itu,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan, ”Termasuk menterinya, dikritik diam saja. Bersama Pak SBY, digebuki kok tak muncul pembelaannya. Bukan pembelaan pribadi, melainkan tentang apa yang dilakukan pemerintah dengan segala plus dan minusnya.”

Sesuai kebijakan

Eko Harry menilai, sikap diam dari sejumlah menteri, terutama yang berasal dari parpol, dilakukan sesuai dengan kebijakan politik dua kaki parpol koalisi pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Tujuannya adalah semacam pencitraan agar mereka tak kehilangan pendukung, tetapi di satu sisi tetap bisa bertahan di koalisi.

Menteri dari parpol menyadari, kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak populer di mata masyarakat. Secara terbuka membela kebijakan ini bisa berisiko parpol asalnya kehilangan dukungan publik.

Menteri tak sepenuhnya loyal kepada Presiden Yudhoyono sebab mereka tak bisa memutuskan diri dari parpol. Padahal, kata Eko Harry, sepantasnya suara menteri senada dengan Presiden dan mendukung kebijakan pemerintah. Menteri dari partai seharusnya juga tunduk pada kontrak kinerja dan pakta integritas yang telah mereka sepakati.

Permasalahan yang dihadapi Yudhoyono itu tak lepas dari pemerintahan yang dibangunnya sejak awal. Ia tidak mampu membangun komunikasi dengan baik karena koalisi partai pendukungnya tidak dibangun berdasarkan kedekatan ideologis dan platform politik yang sama.

Menteri itu juga tak akan merasa kehilangan apa-apa karena mereka menyadari Yudhoyono adalah figur yang tak punya kekuatan lagi selepas Pemilu 2014. ”Inilah bahayanya. Padahal, menteri diharapkan bekerja maksimal,” ujar Eko Harry lagi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, keluhan Presiden terhadap menterinya yang diam menunjukkan kinerja kabinet yang belum fokus. Presiden tak perlu mengeluh, tetapi harus berani menegur menteri yang tidak becus bekerja, bahkan bisa menggantinya pula.

Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, melihat, sikap Presiden yang mengeluhkan menterinya menunjukkan ketidakmampuannya dalam menggerakkan rentang kendali kepemimpinannya. (NOW/WHY/RIK/RAY)

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: