Tulisan ke 68 di Koran

Opini Media Indonesia, 21 Maret 2012

Harga BBM dan Politik Inkonsistensi

Dr.Eko Harry Susanto

Partai Keadilan Sejahtera menolak penaikan harga BBM. Padahal, sebagai
entitas yang ada dalam kekuasaan, sudah selayaknyajika ikut
bertanggungjawab terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Jadi
benar seperti kata Anas Urbaningrum, Ketua partai Demokrat, kalau menolak
kenaikan harga BBM berarti bukan anggota koalisi.

Sesungguhnya politisi dalam kubu kekuasaan yang menolak penaikan harga
BBM, bukan hanya dari PKS, tetapi sejumlah elite Golkar juga menyuarakan
hal yang sama. Namun sebaliknya, menteri dari parpol tetap mendukung
kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada konteks ini
Menteri Sosial  Salim Segaf Al Jufri, dalam berbagai kesempatan
mengungkapkan pentingnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)
merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi dampak
penaikan harga BBM.

Suara menteri parpol yang linier dengan pemerintah, bisa dimaklumi,
mengingat menteri merupakan sub-ordinat dari kekuasaan negara, yang wajib
mendukung roda pemerintahan SBY – Budiono sampai 2014. Menteri parpol
juga harus tunduk kepada kontrak kinerja dan pakta integritas Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid 2, yang mewajibkan bekerja dengan standar
perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Ikatan Kuat

Setelah mencermati dua suara berbeda dalam komunikasi politik yang berasal dari
kubu Cikeas, maka yang menjadi pertanyaan ialah  apakah menteri
dari partai politik memang telah memutus rantai ikatan dengan partai
politik. Jawabannya “mustahil” jika melepaskan diri dari kekuatan
politik yang mendudukkan ia di posisi strategis pada belantika politik
kekuasaan di Indonesia. Jabatan menteri dapat dimanfaatkan untuk
melakukan mobilisasi massa secara tersembunyi untuk kepentingan politik.
Dengan kemasan aneka kegiatan yang ditujukan kepada rakyat, maka tugas
dan tangungjawab kementerian akan bias dengan kehendak dan tujuan
partai.

Pemanfaatan kementerian oleh berbagai pihak di tubuh parpol, tampak pula
dalam sejumlah persoalan korupsi di institusi pemerintah yang melibatkan
para pesohor partai. Artinya, ada relasi kohesif antara kementerian
dalam kekuasaan parpol dengan eksistensi partai politik yang berusaha
untuk menggunakan pengaruhnya.

Dua model komunikasi politik parpol koalisi yang terkesan tidak
konsisten itu, ke depan akan semakin sering muncul dalam perdebatan
yang menyangkut kebijakan pemerintah. Tujuannya jelas, sebagai pencitraan
agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap partai di tubuh
koalisi yang tetap kritis kepada kekuasaan negara dan konsisten
memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mencermati sikap itu, sesungguhnya parpol koalisi, tentu dalam hal ini
bukan sebatas yang terjadi di PKS saat ini, berusaha menjalankan tiga
strategi komunikasi politik yang difokuskan untuk kepentingan partai
politik. Pertama, parpol mengeksplorasi pesan berisi kritik kepada
pemerintah, yang diasumsikan mengeluarkan kebijakan tidak menguntungkan
masyarakat, seperti halnya rencana kenaikan harga BBM. Penetapan harga
baru BBM memang disukai dan diunggulkan kalangan intelektual yang
mengagungkan angka dalam kalkulasi materialistis. Namun di pihak lain,
tidak popular di mata rakyat. Pada konteks ini, para politisi koalisi
berusaha meyakinkan tentang keberpihakannya untuk berada di belakang
rakyat yang menolak kenaikan harga BBM.

Kedua, strategi komunikasi politik yang dipakai adalah menanamkan
keyakinan kepada SBY dan Partai Demokrat. Melalui menteri yang ada di
KIB 2, parpol koalisi mengorganisasikan pesan kepada publik tentang
dukungannya kepada kebijakan pemerintahan. Sikap ini sebagai manifestasi
membangun kesamaan makna dalam komunikasi linier yang sejalan dengan
kehendak pemerintah.

SEdangkan strategi komunikasi politik yang ketiga, adalah menyebarkan
pesan untuk membangun kekuatan partai. Pola komunikasi transaksional
ini berimpit dengan sikap pertama yang tidak setuju dengan kebijakan
pemerintah, tetapi dalam nuansa terang- terangan maupun terselubung.
Dengan kata lain, sesungguhnya setiap pesan politik yang dieksplorasi
memiliki tujuan untuk kepentingan perjuangan parpol.

Dengan pijakan tigamodel komunikasi politik itu, alangkah mustahilnya,
partai politik mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara total.
Terlebih lagi, kecenderungan yang muncul dalam setiap komunikasi politik
adalah mengedepankan pilihan ketiga untuk memperjuangkan dan membangun
kepentingan kelompok – kelompok yang ada dalam partai politik.

Tidak Merasa Kehilangan

Pola komunikasi politik yang dilakukan sesuai arah angin itu, dalam
kalkulasi politik praktis, akan semakin menguat mendekati pemilu 2014.
Akan bermunculan kebijakan kementerian yang digawangi parpol, dengan
label peningkatan mutu, produktivitas, efisiensi dan slogan lain yang
hebat, tetapi sebenarnya melemahkan posisi pemerintah. Pada konteks
ini, kalaupun menteri parpol tidak merasa membuat kebijakan kurang
popular, tetapi tampaknya mereka sudah merasa “tidak kehilangan” jika
institusi yang dipimpin ternyata menggelembungkan ketidakpercayaan
terhadap pemerintahan SBY- Budiono.

Namun yang paling celaka dikaitkan dengan Pemilu 2014, komunikasi sesuai
arah angin, bukan hanya dilakukan oleh menteri parpol saja. Bukan
mustahil menteri dengan label professional, juga bermain mata dengan para
politisi yang potensial, dengan membuat kebijakan yang tidak sesuai
harapan SBY – Budiono. Mungkin terlalu berlebihan kalau memprediksikan
menteri yang ahli di bidangnya menjalin kerjasama tersamar atau secara
sarkasme sebagai “persekongkolan” dengan kekuatan parpol yang berpeluang
unggul pada 2014. Tetapi persoalannya, dalam dogma politik untuk memburu
jabatan di pemerintahan, justru pola komunkasi dan interaksi politik
semacam ini yang diunggulkan oleh elite untuk tetap berada di lingkaran
kekuasaan.

Oleh karena itu, tampaknya kenaikan harga BBM yang menuai kritik disatu
pihak dan memperoleh dukungan di pihak lain, hanyalah awal dari tiga
model komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik dan
sejumlah pihak pemburu kekuasaan.

Memang dalam belenggu politik inkonsistensi, teramat sulit bagi
pemerintahan SBY – Budiono untuk mengandalkan partai koalisi sebagai
pendukung kebijakan, dan tidak mudah untuk percaya sepenuhnya kepada KIB
2, yang sebenarnya diharapkan memiliki loyalitas dan integritas dalam
menjalankan roda kekuasaan negara.

Dr.Eko Harry Susanto

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Ketua
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/03/21/index.shtml

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: