KOMUNIKASI POLITIK DAN OTONOMI DAERAH

Kandidat Tak Berkewajiban Mengisi Pundi-pundi Partai Politik

JAKARTA – Pasangan gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur independen dinilai lebih bebas bersikap ketimbang calon yang diusung dari partai politik (parpol). Figur independen lebih leluasa merumuskan program pro-rakyat tanpa harus ditekan oleh kepentingan partai.

Penilaian tersebut dikemukakan Dekan Fakultas Komunikasi Politik Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto, Senin (30/1). Menurut dia, calon independen adalah jawaban dari praktik politik transaksional yang selama ini melilit partai ketika akan mengusung calonnya. Kemandirian sikap dan ongkos politik lebih tecermin dalam pasangan calon perseorangan.

“Calon independen lebih bebas bersikap karena tidak bergantung kepada kontrol partai,” tegas Eko Harry.

Eko mengemukakan hal tersebut menanggapi keberhasilan pasangan Faisal Basri Batubara-Biem Benjamin (FB) mencatat sejarah baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta setelah berhasil menghimpun dukungan 547.359 KTP warga guna memenuhi persyaratan pencalonan perseorangan. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pasangan calon perseorangan disyaratkan harus bisa mengumpulkan dukungan 4 persen dari total 10 juta (sekitar 400 ribu) penduduk DKI Jakarta.

Dengan bebas dari kontrol partai, figur independen leluasa pula merumuskan programnya yang prorakyat. Apalagi dukungan terbesar terhadap figur perseorangan adalah rakyat. Maka, kewajibannya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mendukungnya. “Serta lebih bebas dari intervensi partai yang cenderung pragmatis,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengatakan dilihat dari sejarahnya, calon independen lahir karena ketidakpuasan terhadap parpol. “Kandidat yang memilih jalur ini sejatinya menginginkan keterpilihan mereka sebagai kepala daerah nantinya tidak direcoki oleh kepentingan atau intervensi partai politik”.

Namun, seiring berjalannya waktu, kata dia, calon independen mengalami pergeseran prinsip politik. Kini, jalur independen justru dipilih ketika calon tidak mendapat dukungan dari parpol.

Rakyat atau pemilih, kata Said, harus cerdas memilih calon independen yang maju karena adanya keinginan menyejahterakan rakyat dengan tawaran program-program yang rasional.

Said menambahkan dalam konteks pilkada di DKI Jakarta, sejauh ini, dia melihat baru pasangan Faisal Basri dan Biem Benjamin yang maju murni karena independensinya. Untuk calon lain yang juga bakal maju lewat jalur independen, dia masih melihat kentalnya kesan politik transaksional.

“Sementara yang lain kental dengan nuansa politik transaksional karena adanya para bandar dan korporasi yang membiayai pencalonan mereka,” kata dia.

Kandidat seperti itu, kata dia, harus diwaspadai oleh masyarakat atau pemilih Ibu Kota. Menurut dia, banyak contoh calon independen yang menang kemudian justru berselingkuh dengan parpol. “Dan mengkhianati kepercayaan pemilih. Kasus Bupati Garut yang menjadi pengurus parpol adalah satu contoh konkretnya.”

Lebih Menguntungkan

Pengamat politik Iberamsyah, menilai calon independen dinilai jauh lebih menguntungkan. Selain menihilkan bias kepentingan partai politik yang berpotensi pada munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, biaya politik calon independen relatif lebih kecil. “Calon independen tidak ada kewajiban mengisi pundi-pundi uang partai politik”

Menurut Iberamsyah, potensi calon independen cukup besar saat ini di tengah munculnya kejenuhan masyarakat terhadap prilaku partai politik. “Kalau ada calon independen di Pilkada DKI Jakarta, saya juga akan pilih calon independen.”

Menurut dia, calon independen akan lebih mudah menentukan arah pemerintahan. Pasalnya, calon independen tidak memiliki utang budi terhadap partai politik dan kepentingan partai yang telah mendukungnya.

Bias kepentingan itulah yang kerap menjadi potensi munculnya berbagai penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, oleh calon terpilih. ags/nik/AR-3

Koran Jakarta | Selasa, 31 Januari 2012

Suara Karya

Plus Minus Calon Independen

Oleh Eko Harry Susanto

Rabu, 20 Agustus 2008

Diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan demokrasi pemerintahan di daerah. Keikutsertaan mereka diharapkan memangkas skeptisme masyarakat terhadap sosok calon pemimpin, dan mampu mengurangi tingginya angka golput yang menjadi kecenderungan pada berbagai kompetisi politik lokal.
Calon independen dipastikan mengurangi minat kelompok elite pemburu kekuasaan di daerah untuk merapat dan memosisikan partai politik sebagai institusi yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan kandidat kepala daerah. Terbuka banyak jalan untuk membangun kredibilitas individual melalui aneka kegiatan yang benar-benar membumi dan bermanfaat bagi rakyat sebagai basis konstituen yang harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, bukan hanya janji kosong yang dikemas oleh agen-agen partai politik dalam kampanye singkat, yang berujung pada pengingkaran terang-terangan kepada pemilihnya.
Dalam konteks kalkulasi pembiayaan, calon independen juga tidak akan segan mengeluarkan dana kepada rakyat sebanyak mungkin, tanpa kecurigaan dikorup para makelar politik yang ada di lingkaran parpol gurem sampai yang menguasai kursi di DPRD. Dengan dana yang memadai, para pemburu kekuasaan dengan basis rakyat tanpa partai bisa saja membentuk kelompok terorganisasi, dalam wujud lembaga swadaya masyarakat, pusat riset, atau jaringan institusional lainnya yang hakikatnya sebagai sarana untuk memopulerkan ketokohannya.
Pola semacam ini lebih efektif dan bisa menjadi ukuran popularitas yang sesungguhnya dari calon perseorangan jika dibandingkan dengan model pencalonan melalui partai politik, yang birokratis, tidak efisien, dan tidak memberikan kepastian dukungan yang memadai. Belum lagi jika struktur kekuasaan dalam parpol itu terpecah dalam banyak faksi, yang satu sama lain memiliki orientasi pencalonan kepala daerah yang berbeda, tentu saja termasuk masalah yang menyangkut dukungan “dana” ke partai politik.
Meski berpotensi untuk mengurangi peran partai politik dalam menentukan kepemimpinan di daerah, tetapi keberadaan calon perseorangan dalam pilkada, sesungguhnya berdampak positif bagi pengkaderan politik yang profesional. Sebab, konflik di dalam parpol yang dipicu oleh persaingan antara aktivis yang sudah sepantasnya diajukan sebagai kandidat gubernur, bupati, wali kota termasuk wakilnya, dan para “kader karbitan penyandang dana” bisa diminimalisasi. Dengan kata lain, terbuka peluang yang lebih besar bagi kader partai politik untuk menjadi kepala ataupun wakil kepala daerah.
Jika pola ini berjalan dengan konstan, maka konflik internal partai yang sering kali mengakibatkan konstituen terpecah, sebagaimana dalam berbagai pilkada di Tanah Air, di mana kader partai yang populer dan didukung oleh massa partai justru tidak diusung oleh partainya akan semakin berkurang.
Mencalonkan tokoh di luar partai tidak salah, bahkan dalam perspektif sosiologi politik menurut Robert D Putnam (1979), kelompok influential atau orang-orang yang berpengaruh merupakan pesaing potensial dari para aktivis dalam struktur partai. Mereka memiliki kans yang lebih besar dalam merebut simpati para petinggi partai, untuk mendukung upaya mencari kekuasaan. Meski demikian, bukan berarti keterlibatannya secara instan dalam berpolitik untuk mengejar kekuasaan dapat dibenarkan, sebab ada mekanisme organisasi yang harus diikuti oleh siapa pun yang akan aktif dalam organisasi politik.
Rush dan Althoff (1999) mengemukakan, “kesuksesan partai politik, selain bergantung pada ideologi yang dihormati pengikutnya, juga mempunyai susunan organisasi, pembagian tugas dan mekanisme yang jelas tanpa tergantung pada satu otoritas kekuatan internal partai”. Esensinya, jika partai politik ingin kuat, pengaderan harus berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi.
Namun, tanpa mengabaikan berbagai nilai positif yang terkait dengan calon perseorangan, munculnya kekhawatiran terhadap pengingkaran semangat independen kepala daerah adalah hal yang wajar.
Diasumsikan, jika mereka terpilih sebagai kepala daerah, tidak bisa konsisten untuk tampil sebagai “pemimpin independen”. Sebab, kepala daerah calon perseorangan yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak bisa lepas dari pengaruh anggota legislatif di wilayahnya.
Model relasi politik dalam kekuasaan paternalistik yang memosisikan kekuatan dominan adalah rujukan dalam menjalankan pemerintahan mengakibatkan kepala daerah independen tidak berkutik untuk melawan dominasi mayoritas di legislatif. Akibatnya, masyarakat yang merindukan seorang gubernur, bupati atau wali kota yang memiliki pendirian kuat dan bebas dari pengaruh partai politik tidak akan terwujud. Demokratisasi yang peduli terhadap pemerintahan dari dan untuk rakyat pun hanya menjadi angan-angan belaka.Sebab, dinamika kekuasaan pemerintahan lokal, tetap saja didominasi oleh para politisi yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat pada umumnya.
Esensinya, jangan terburu nafsu menilai bahwa calon independen lebih memiliki kredibilitas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab berpijak pada kalkulasi politik praktis, tidak ada perbedaan signifikan antara terpilihnya kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan dan yang diusung partai politik.***
Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: