Tulisan ke 67 di Koran

Opini Suara Pembaruan, 5 Januari 2012

Meredam Atau Melembagakan Konflik ?
Dr. Eko Harry Susanto

Demokrasi politik pasca reformasi kenegaraan yang mengunggulkan kebebasan,
seringkali justru memicu konflik antar kelompok, yang tidak lagi
menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai basis kehidupan berbangsa di Indonesia.

Perbedaan kelompok, etnisitas, agama dan keyakinan dalam kerangka
perbedaan “kepercayaan” , mewarnai berbagai konflik yang terjadi pada
tahun 2011. Catatan akhir tahun Lembaga Studi Advokasi Masyarakat
(Elsam), terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang
tahun 2011. Kondisi tersebut , amat memprihatinkan, mengingat nilai
kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas.

Berbagai kalangan internasional membanggakan , bahwa Indonesia mampu
mengatasi kesulitan dalam menyikapi perbedaan, dan berhasil mewujudkan
Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan karena sejak dulu telah ada
tradisi”care and share” yang tidak lain adalah semangat gotong royong,
yang tumbuh diantara rakyat yang berjiwa ramah di alam yang kaya raya
(Shinzo Abe, 2007). Oleh sebab itu, seharusnya bangsa Indonesia, terus
menjaga citra keanekaragaman yang sudah dikenal oleh masyarakat di
manca negara tersebut.

Nilai Sektarianisme

Dengan tidak mengabaikan aspek legal – formal dalam upaya menjalankan
hukum, menjaga keamanan nasional, dan melakukan pendekatan sosial yang
telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat,
alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat dalam memasuki tahun
2012, berusaha meminimalisir konflik melalui model komunikasi antar
budaya, diantara orang – orang yang berbeda keyakinan dasar (nilai),
sikap dan kepercayaan . Sebab perbedaan nilai, sikap maupun kepercayaan,
akan selalu tumbuh secara alamiah dalam lingkungan masyarakat majemuk,
dan tidak mungkin dicegah dengan cara yang mengunggulkan semangat
kekerasan komunal maupun tindakan sektarian.

Pendekatan komunikasi antar budaya harus menjadi pedoman para elite
untuk meredam konflik antar kelompok. Komunikasi diantara mereka yang
berbeda budaya tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan pemahaman
nilai dan makna bersama, yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai
dan menghindari konflik. Titik tolak menumbuhkan makna bersama diawali
dengan, menghilangkan komunikasi yang terikat oleh kultur sektarianisme.
Kultur ini menganggap nilai komunitasnya, lebih unggul dibandingkan
keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Perwujudan sektarianisme
sejalan dengan etnosentrisme ekstrim, yang menafsirkan nilai kebenaran,
kejujuran, kesantunan bermasyarakat dan bernegara hanya dimiliki oleh
kelompoknya.

Jika sektarianisme dieksplorasi secara demonstratif, akan memicu semangat
sub-nasional yang berujung kepada konflik antar kelompok di lingkungan
masyarakat heterogin. Karena itu, yang harus dilakukan oleh para elite
adalah memperkecil pemikiran sektarian dengan menghindari sikap yang
tidak menghargai keyakinan dasar orang yang memiliki karakteristik
budaya dan keyakinan berbeda.

Pelembagaan sikap sektarian dan komunalisme yang tidak menghiraukan
nilai – nilai sosial budaya kelompok lain ini, diprediksikan akan
dilakukan oleh sejumlah entitas politik, demi memperoleh dukungan massa
menghadapi kondisi politik yang memanas di tahun 2012. Dikhawatirkan
tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite, tampaknya akan
semakin demonstratif mengelola “ketidakpercayaan” terhadap komunitas
lain, sebagai salah satu ketahanan sosial kelompoknya. Jika ini terjadi,
sudah barang tentu akan menyulut pertentangan dan semakin menjauhkan
upaya untuk hidup berdampingan secara damai.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah, tidak bersikap antipati
dengan kelompok yang berbeda, karena akan mendorong munculnya komunikasi
eksklusif yang rentan pertikaian bernuansa sektarian. Karena itu dalam
komunikasi dan interkasi di lingkungan masyarakat yang heterogin, harus
berpijak kepada perilaku yang saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian perilaku di lingkungan masyarakat majemuk harus berjalan
dua arah sebagaimana dikemukakan oleh Edward T.Hall dan William F.
Whyte (2002), harus ada ruang – ruang negosiasi dalam setiap anggota
kelompok, untuk menghargai nilai – nilai kelompok lain yang memiliki
perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang, akan
berbahaya, karena mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang
merasa unggul dalam jumlah maupun kualitas hidup.

Lebih celaka lagi, ketimpangan penyesuaian diri akan berdampak terhadap
pelembagaan stigma negatif, yang menempatkan kelompok lain lebih rendah,
tidak berarti dan marginal dibandingkan dengan kelompoknya. Dalam
perspektif komunikasi antar kelompok, pelembagaan stigma merupakan sikap
yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk. Meski sebagai hal
yang umum, namun jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa
menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan.
Terlebih lagi, pada tahun – tahun mendatang, politik komunalisme akan
menguat sejalan dengan menghangatnya suhu politik menuju pemilihan umum
2014.

Secara empirik, berbagai konflik antar kelompok di Indonesia juga dipicu
oleh pelembagaan stigma negatif dalam nuansa ”stereotip” yang melekat
pada pihak – pihak yang bertikai. Mengekspresikan stereotip negatif
terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan munculnya kecurigaan,
kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak – pihak yang tidak
disukai dalam interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat majemuk.

Berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antar kelompok, maka
sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan
masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antar kelompok yang
membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik dan
tindak kekerasan. Namun persolannya, dalam dinamika politik yang semakin
menghangat di tahun 2012, nilai – nilai perbedaan tampaknya justru
akan dilembagakan untuk memburu kekuasaan ataupun memperkuat
keunggulan posisi kelompok dalam persaingan politik yang tidak
menghiraukan lagi nilai kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.
Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat.

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: