KOMUNIKASI POLITIK, TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN PERS

NASIONAL | Polkamnas Figur Muda Berkualitas di Luar Negeri Sebaiknya Pulang ke Tanah Air

Selasa, 03 Januari 2012 Kaderisasi Kepemimpinan

JAKARTA – Figur-figur muda Indonesia yang berkualitas dan memilih berkarya di luar negeri sebaiknya diimbau kembali ke Tanah Air untuk memperbaiki arah demokrasi yang kini dinilai melenceng dari tujuan utama memajukan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Para pemuda itu bisa masuk menjadi kader pemimpin partai politik (parpol) yang lebih bermutu dan pada saatnya menjadi pemimpin partai dan pemimpin bangsa Indonesia.

 

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi fi gur muda yang bervisi-misi besar demi kepentingan bangsa itu untuk mengatasi krisis kader pemimpin yang melanda mayoritas parpol di Indonesia. “Mereka memang aset bangsa. Perlu sekali imbauan agar mereka mau pulang ke Tanah Air,” kata Direktur Point Indonesia Karel Susetyo di Jakarta, Senin (2/1). Hal senada dikemukakan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto. Menurut dia, figur-figur muda berkualitas yang ada di mancanegara harus terus diimbau untuk pulang ke Tanah Air dan membenahi rumah demokrasi yang kualitasnya kian memprihatinkan. “Tapi, partai pun harus introspeksi diri. Kalau ingin dilirik anak muda, bangun sistem kaderisasi secara profesional dari bawah, bukan karena putra mahkota atau kelompok orang kuat,” kata dia.

 

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, mengatakan guna memperbaiki wajah perpolitikan Indonesia yang kini sarat dengan peragaan politik praktis dan kelangkaan tokoh pemimpin partai yang bermutu, generasi muda harus mempersiapkan diri secara intelektual serta berinisiatif masuk partai politik (parpol). Perbaikan kualitas politisi partai tidak bisa dilakukan oleh para pemuda penerus bangsa hanya dengan mengkritik dari luar dan menjadi golongan putih (golput) dalam pemilu, tetapi harus dengan aksi nyata aktif terjun ke partai. “Para pemuda harus masuk parpol. Apalagi saat ini partai politik kita miskin fi gur-fi gur yang bermutu. Tidak mungin ada perubahan dalam partai tanpa kemampuan dan kemauan orang-orang muda masuk ke dalam partai politik,” kata dia (Koran Jakarta, 2/1).

 

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menambahkan kalangan figur muda Indonesia harus bersinergi memperbaiki demokrasi dan seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk mereka yang sekarang memilih berkarya di luar negeri. “Saatnya yang muda bicara politik sekaligus mengambil momentum strategis untuk memosisikan diri di tengah-tengah parpol yang kian kehilangan fi gur pemimpin berkualitas,” jelas dia.

 

Menurut Gun Gun, saat ini kalangan profesional muda banyak yang tidak tertarik masuk parpol dan memilih berkarya di luar negeri karena dinamika parpol yang tidak jauh berbeda dengan organisasi massa lain yang cenderung oligarkis dan feodal.

Akibatnya, slot untuk politisi profesional nyaris tidak ada. Skeptisisme itu membuat sumbatan pada harapan kaum muda. Gun Gun memaparkan meski banyak anak muda berintegrasi vertikal ke level elite organisasi, faktanya mereka lebih banyak menjadi simbol semata. Artinya, hanya menjadi simbol representasi kaum muda, tapi dalam praktiknya tidak banyak menentukan kebijakan utama di partai tersebut.

 

Padahal, lanjut dia, modernisasi dalam parpol akan terjadi jika proses kaderisasi berjalan, ada saluran demokratisasi di internal parpol, berorientasi kinerja, dan memiliki kekuatan jaringan keluar, terutama ke basis-basis konstituen. “Figur muda seharusnya memiliki cara dan pendekatan organisasi modern, yakni kemampuan konsep, keajekan sikap dalam pengambilan keputusan, serta inovasi dalam menginisiasi kebijakan parpol yang selaras dengan perubahan,” jelas Gun Gun. Perlu Dialog Untuk merangsang minat pemuda berkualitas pulang ke Tanah Air, Karel menyatakan perlunya dialog, baik antara pemerintah dan anak-anak muda di luar negeri maupun partai, sehingga didapatkan saling pengertian dari masing-masing pihak.

 

Selain itu, lanjut dia, harus ada kemauan politik yang tulus dari pemerintah dan partai bahwa mereka memang menginginkan anak muda berkualitas di luar negeri bersedia pulang membangun Tanah Air. Misalnya, partai yang sedang mengalami krisis kader bisa menawarkan insentif tertentu bagi pemuda yang pulang ke Indonesia. “Mereka adalah aset positif bangsa yang harus diselamatkan,” kata Karel. Di luar semua itu, imbuh dia, yang paling penting adalah partai harus membenahi diri agar bisa menarik minat anak-anak muda. Jika sistem kepartaian masih seperti sekarang, terjerat praktik politik pragmatis dan sarat dengan politik transaksional, minat anak muda di dalam maupun di luar negeri akan tetap minim.

 

Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino juga mengimbau jika ingin mereformasi parpol, para pemuda harus sering terjun ke masyarakat, seperti membantu mengadvokasi kasus rakyat atau melakukan pendekatan- pendekatan dengan kaum revolusioner dan kaum tertindas. “Jadi, dalam hal ini kaum mudalah yang harus bergerak. Lamakelamaan publik yang akan menilai kualitas mereka dan menjadi simpati kepada kaum muda,” kata Girindra. Dengan cara tersebut, menurut dia, politisi senior yang memiliki sikap, pemikiran, dan perilaku politik konservatif serta sarat dengan kepentingan tersembunyi bisa digantikan oleh politisi muda dengan tingkat kompetensi, integritas, dan komitmen tinggi untuk demokrasi. ags/har/nsf/WP http://m.koran-jakarta.com/?id=79884&mode_beritadetail=1

Disiarkan Langsung dari Studio 6 TVRI

Selasa, 25 Oktober 2011

Pukul 22.00 – 23.00

 

Dewan Pers Kita

“Integritas dan Kejujuran Pengelola Pers dalam menghadapi Persoalan Bangsa”

 

Pembawa Acara : Wina Armada Sukardi

Narasumber

  •  Dr. Eko Harry Susanto (Dekan Universitas Tarumanagara)

  •  Budiman Tanoeredjo (Redaktur Pelaksana Harian Kompas)

  •  Nurjaman Mochtar (Pemimpin Redaksi TV Indosiar dan Direktur Pemberitaan)

 

Dewan-PersDewan Pers Kita Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia. Latar belakang : Pers sebagai lembaga publik, dipercaya sekaligus dikecam masyarakat. Masyarakat mengecam peranan pers sekarang sudah menyimpang dari fungsinya. Pers dinilai tidak lagi berpihak pada rakyat melainkan pada kepentingan pengelola pers sendiri. Di lain pihak, pers merupakan lembaga publik yang lebih dipercaya masyarakat dibandingkan dengan lembaga – lembaga tinggi negara seperti DPR dan MPR.

Topik perbincangan :

  • Benarkah pengelola pers sekarang sudah kehilangan integritas dan kejujurannya?
  • Bagaimana kualitas pemahaman wartawan terhadap kemerdekaan pers?
  •  Independensi, konglomerasi, juraganisme dan monopoli dalam pemberitaan
  • Hubungan masyarakat dengan pengelola pers
  •  Peranan masyarakat terhadap kemerdekaan dan keterbukaan pers
  • Perbaikan kinerja mekanisme pengelola pers terkait penayangan dan atau pemuatan suatu berita atau informasi
  • Isu Konspirasi

Setiap pengelola pers memiliki kepentingannya masing – masing. Tidak benar jika pers tidak berpihak karena pers berpihak pada kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran yang mana? Apakah kebenaran bagi redaksi pers atau kebenaran yang berpihak pada publik?

 

Nurjaman menambahkan, “Tidak tepat jika pers dikatakan bekerja secara netral. Pers bekerja secara independen.”   Dalam menyikapi pemberitaan – pemberitaan yang ada dimedia, masyarakat dinilai sudah cukup cerdas. Masyarakat dapat melihat dan membandingkan pemberitaan suatu media dengan media lainnya serta memilah. Apalagi sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Siapa saja dapat mempublikasikan tulisan – tulisannya pada media internet yang tersedia. Sebut saja Blog, jejaring sosial seperti Facebookdan Twitter. Jadi, kewaspadaan dan skeptisme terhadap suatu berita memang perlu.   DSC_1006Faktanya, ada media – media tertentu yang beritanya mengandung maksud dan tujuan tertentu yang menyimpang. Media tersebut cenderung dikuasai oleh pihak – pihak tertentu, konglomeratisme dan monopoli.

 

Terasa dari pemberitaannya yang mempropagandakan elit – elit tertentu.   Mungkinkah ada sistem juraganisme dalam media tersebut? Dimana para wartawan tidak takut pada apapun dan siapapun. Akan tetapi, ada satu yang ditakuti yaitu pemimpin redaksinya.   Tidak ada tolak ukur yang pasti dalam menilai integritas seseorang. Juraganisme tentunya merupakan salah satu faktor yang menghambat konsistensi pers dalam mempertahankan integritasnya.   Nama baik pers juga tercoreng akibat beroperasinya wartawan – wartawan ‘bodrex’, yaitu pers yang tidak memiliki media. Oknum – oknum yang bermasalah merupakan mangsa utama mereka.

 

Dari informasi – informasi negatif, mereka mengambil keuntungan. Biasanya diikiuti pula dengan pemerasan terhadap oknum tersebut sebagai ganti tutup mulut.   Terkait isu konspirasi, Budiman mengatakan, “ Tidak benar jika dikatakan suatu berita dengan sengaja ditutupi oleh berita lainnya. Sebaliknya, pers mampu memilih waktu yang tepat untuk memunculkan kembali suatu berita.” Kembali lagi kepada kineja para wartawan sendiri. Apakah wartawan sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap setiap informasi yang mereka peroleh sebelum dipublikasikan?   Akhir – akhir ini, wartawan muda dinilai berkualitas rendah. Mereka sekadar menerima setiap informasi begitu saja, menelan bulat – bulat pernyataan seorang menteri misalnya, tanpa melakukan observasi lebih mendalam sehubungan dengan pernyataan menteri tersebut. Hal inilah yang sering kali menyebabkan pemberitaan pers cenderung menyimpang.

 

Hal tersebut mungkin merupakan ketidaksengajaan atau kecerobohan pers. Sementara, tindakan wartawan ‘bodrex’ memang merupakan kesengajaan. Oleh karena itu, wartawan juga harus mawas diri.   Pengelola pers pun patut menilik kembali mekanisme pemberitaan medianya. Apakah sudah berjalan sebagaimana mustinya? Hal ini penting agar pers tidak lagi disalahpahami oleh masyarakat.   Indonesia sesungguhnya merupakan bangsa yang besar.

 

Berbagai permasalahan bangsa telah kita lalui. Mulai dari rezim diktator Soeharto pada masa Orde Baru, dimana kebebasan pers benar – benar terbungkam. Kemudian masuk kepada Era Reformasi pimpinan Habibie yang mengembalikan kemerdekaan pers. Hingga sampai pada pemerintahan demokratis di bawah pimpinan SBY.   Sebagai negara demokratis, kebebasan pers semakin nyata. Diatur dalam undang – undang pasal 28F, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

 

Namun ternyata, ada kelompok – kelompok masyarakat yang masih alergi terhadap keterbukaan pers.   Seperti yang dikatakan Eko, “ Konflik – konflik antara masyarakat dan media bukan hal yang aneh.” Sebagaimana pun media berusaha berimbang dan transparan, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak setuju kemudian melakukan upaya sendiri dengan cara – cara yang tidak benar menurutnya.   Di sinilah letak tantangan bagi para pengelola pers dalam menghadapi persoalan bangsa. Sebagai pilar keempat demokrasi, integritas dan kejujuran wartawan diuji. Lembaga – lembaga akademik pun turut tertantang untuk menetaskan penerus – penerus bangsa yang berkualitas dan berkepribadian. Sumber : http://toserbu.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: