KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Polkamnas
Selasa, 27 Desember 2011 | 00:18:04 WIB

Penimpangan Demokrasi| Dominasi Parpol Kecil Bisa Kerdilkan Pemerintah
Waspadai Umpan Proyek Partai Kecil

JAKARTA – Partai besar yang meraih lebih banyak suara rakyat mesti mewaspadai jebakan mitra koalisi dari partai kecil yang memperoleh jatah pos atau jabatan strategis di pemerintahan. Jebakan itu biasa menggunakan pemberian proyek sebagai umpan. Apabila di kemudian hari muncul masalah hukum dari proyek yang diumpankan tersebut, partai besar yang memakan umpan itu akan ikut terseret ke dalam kasus hukum. Atau, pilihan lain adalah melumpuhkan penindakan hukum atas pelanggaran proyek itu untuk keamanan bersama.

Pola seperti itu pada akhirnya hanya menjadikan koalisi saling menutupi kesalahan dan korupsi bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Ini adalah salah satu contoh bahayanya dominasi partai kecil di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto memperingatkan kemungkinan jebakan itu ketika dihubungi, Senin (26/12). Dia menegaskan partai politik atau parpol besar mesti mewaspadai dampak negatif akibat dominasi partai kecil di pemerintahan.

Salah satu contohnya, apabila terdapat kader partai kecil bermasalah secara hukum di pemerintahan, yang bakal terkena cap buruk, selain parpol yang bersangkutan, adalah pengelola utama pemerintahan, yakni presiden dan partainya.

Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah jebakan berupa pemberian proyek dari kader parpol kecil di kementerian strategis kepada partai besar dengan imbalan janji untuk diikutsertakan dalam koalisi pada pemilu mendatang. Proyek yang diumpankan tersebut bisa saja bermasalah dan menjerat partai besar dengan masalah hukum di kemudian hari.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Mohammad Budiyatna juga memperingatkan hal serupa. Menurut dia, sudah saatnya sistem politik di Indonesia dikembalikan kepada kemurnian sistem demokrasi yang telah terdistorsi amat parah oleh fenomena politik transaksional yang hanya mengedepankan barter kekuasaan dan uang maupun proyek. Hal itu sangat melenceng dari tujuan utama demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, serta sangat jauh dari tujuan pendirian Republik Indonesia yang bercita-cita menyejahterakan seluruh rakyat.

“Partai-partai kecil benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan, baik finansial maupun jabatan di pemerintahan. Mereka membarter dukungan politik untuk meraih posisi di pemerintahan. Politik transaksional lebih dominan saat ini,” tegas Budiyatna.

Akibatnya, lanjut dia, yang terlihat saat ini adalah partai kecil atau gurem bagaikan benalu bagi partai besar. Bahkan sering kali proyek dan fasilitas hasil barter itu menjadi umpan untuk menjerat partai besar untuk mengamankan mereka bila muncul masalah hukum di kemudian hari.

Pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, menambahkan banyaknya menteri dari kalangan parpol di kabinet berisiko mengerdilkan pemerintahan. Dia menjelaskan bisa saja para menteri itu sengaja tidak serius menggarap programnya agar target tidak tercapai. Pada akhirnya pihak yang dianggap gagal adalah presiden yang selanjutnya berimbas pada pamor partainya.
“Potensi-potensi menusuk dari belakang seperti itu yang semestinya dihindari,” tegas Ari.

Politik Akomodatif

Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto juga membeberkan konsekuensi negatif akibat penerapan politik akomodatif dalam pembentukan kabinet. Masalahnya, kata Eko, parpol yang ada di kabinet lantas tidak menjalankan pakta integritas dan kontrak kinerja meski sudah diberi posisi strategis. “Mereka juga secara terselubung mengemas kegiatan kementerian untuk kepentingan partainya,” ujar dia.

Dia melanjutkan partai-partai kecil selalu berkilah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Namun, di sisi lain tetap mengkritik, bahkan cenderung bersikap kebablasan kepada pemerintah.

“Soal pemerintahan seolah-olah hanya tanggung jawab presiden tanpa parpol koalisi. Sebaliknya, kalau ada kinerja pemerintah yang sukses, parpol kecil ikut mendompleng keberhasilannya. Itulah akibatnya bila terlalu akomodatif,” kata Eko.

Menurut Toto, pola akomodatif seperti itu secara tidak langsung sebenarnya menjadikan gabungan parpol kecil menjadi lebih berkuasa ketimbang partai besar. Pasalnya, Presiden akan selalu tersandera dalam langkahnya membuat kebijakan. “Presiden terkungkung oleh rekan koalisinya itu karena setiap keputusan tidak dapat mengabaikan rekan koalisinya,” kata dia. ags/har/WP

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/79361

http://toserbu.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

 

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: