Komunikasi Politik

Koran Jakarta, 19 November 2011

Figur Presiden I Peran Publik dalam Pemilu Turun karena Kecewa ASEAN Tidak Punya Pemimpin Dambaan Rakyat AFP.

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/76469

JAKARTA – Mayoritas anggota ASEAN dinilai mengalami kesulitan melahirkan figur pemimpin dambaan rakyat. Perubahan sistem pemerintahan dari diktator menjadi demokrasi ternyata hanya melahirkan pemimpin baru, simbol perlawanan terhadap diktator, yang kurang memahami dan peduli pada keinginan rakyat. Pemimpin negara yang baru ternyata hanya menjadi simbol perlawanan, bukan memiliki kualitas yang lebih baik. Pada saat menjabat mereka akhirnya mengecewakan rakyat karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Akibatnya, mereka gagal membawa perubahan dan tidak bertahan lama menduduki tampuk pemerintahan. Fenomena krisis pemimpin negara ideal itu bisa dilihat dari pergantian Presiden RI Soeharto yang menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perlawanan. Namun saat menjabat Megawati dinilai tidak berhasil memenuhi kehendak rakyat yang mendukungnya.

Contoh lain adalah suksesi diktator Filipina, Ferdinand Marcos, ke Corazon Aquino. Kini, Myanmar berpotensi mengalami fenomena se rupa setelah pemerintahan yang sebelumnya dikuasai junta militer itu akhirnya sepakat berdemokrasi dan berencana segera menggelar pemilihan umum (pemilu). Pemimpin prode mokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi yang menjadi simbol demokrasi rakyat Myanmar diharapkan tidak mengecewakan pendukungnya jika ia terpilih memimpin negara itu. Suu Kyi berpeluang besar memimpin negara itu setelah ia akan mengajukan diri sebagai calon anggota parlemen dalam pemilihan sela setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memutuskan kembali masuk ke proses demokrasi di tengah-tengah perkembangan reformasi di negara itu. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto mengungkapkan negara di kawasan Asia Tenggara sepertinya sulit mencari sosok pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak hati rakyat semacam Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Ironisnya, lanjut dia, perubahan sistem dan pergantian pemerintahan yang semula diharapkan mampu membawa perubahan justru membuka tabir dendam pada kekuasaan. “Tak heran bila Arroyo (mantan Presiden Filipina) sekarang, setelah tak menjabat, begitu tragis nasibnya, dan Soeharto juga turun dengan tragis,” jelas dia di Jakarta, Jumat (18/11). Ia menjelaskan pemimpin yang lahir dari proses instan, pada akhirnya kurang memahami suara rakyat. “Mereka gagal antara lain karena menjalankan pemerintahan tidak sejalan dengan keberadaban alam demokrasi,” kata Eko. Ia mengemukakan Arroyo yang semula mendapat dukungan kuat akhirnya tumbang karena dibesarkan oleh sistem yang elitis. Akibatnya, ketika memimpin, ia tidak menghiraukan kehendak rakyat yang didukung konstitusi. “Naluri korup dan memanfaatkan kesempatan juga memicu kebencian rakyat. Mereka menafsirkan adil sesuai penafsiran sendiri,” imbuh Eko.

Utamakan Rakyat

Pemimpin negara seharusnya lebih mengutamakan kepentingan mayoritas rakyat ketimbang kepentingan segelintir elite baik ekstrem kanan maupun kiri. Direktur Eksekutif Sketsa Strategic House Karel Susetyo berpendapat kelangkaan pemimpin sejati yang dikenang kiprahnya sepanjang masa di ASEAN terkait dengan pemilihan sistem demokrasi negara yang bersangkutan. Namun, yang harus dicermati, lanjut dia, dari keragaman modifi kasi demokrasi, ternyata korupsi merupakan penyakit kronis yang kerap menjerat rezim penguasa di kawasan Asia Tenggara, kecuali Singapura. Sebelumnya, dikabarkan Ketua Komisi Pemilu Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengungkapkan tingkat keikutsertaan masyarakat dari pemilu ke pemilu terus menurun antara lain karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik (parpol). “Yang jadi ukuran adalah kehadiran di tempat pemungutan suara atau TPS,” jelas Hafiz. Dia mencatat penurunan partisipasi terjadi sejak pemilu pertama Orde Baru pada 1971, berturut-turut hingga pemilu 1997. “Pemilu 1971 tingkat partisipasi masyarakat 94 persen. Namun, tahun 1997 turun menjadi 90 persen. Partisipasi masyarakat kemudian naik kembali pada masa reformasi tahun 1999 menjadi 93 persen.” ags/uci/cit/AR-2

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: