Tulisan ke 65 di Surat kabar

Media Indonesia, Kamis 17 November 2011

UU Intelijen Versus Keterbukaan Informasi


Eko Harry Susanto

Meskipun masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi menghambat
keterbukaan informasi publik, Undang – Undang Intelijen Negara (UU IN)
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada 11 Oktober
2011 sebagai peraturan yang mengikat.

Padahal Undang – Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP), menegaskan, bahwa transparansi informasi merupakan
hal yang mutlak dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang
beradab. Upaya mencari, memperoleh dan menggunakan informasi, mendorong
partisipasi dalam proses penetapan kebijakan, untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, tidak ada suatu entitas dalam tubuh pemerintahan, yang memiliki
kekuatan luar biasa untuk menutup informasi publik secara sepihak. Ini
sejalan dengan pendapat Melvin I. Urofsky (2001), pakar kebijakan publik
dari Virginia Commonwealth University, yang menyatakan bahwa, prinsip
dasar demokrasi, antara lain adalah pers bebas, pembuatan undang –
undang secara tebuka dan ” hak masyarakat untuk tahu”. Dalam demokrasi,
pemerintah seharusnya ”bersikap terbuka”, dengan demikian, gagasan dan
keputusan terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Tentu saja
tidak semua langkah harus dipublikasikan, namun masyarakat mempunyai
hak untuk mengetahui tindakan pemerintah yang bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, ketentuan kerahasiaan intelijen , seperti tertera
dalam Undang Undang Intelejen Negara, pasal 25 yang mengkategorikan
berbagai rahasia negara, mestinya harus sejalan dengan prinsip
keterbukaan informasi, yang sudah diatur oleh UU KIP. Kerahasiaan
intelijen dalam konteks membahayakan pertahanan negara, pengungkapan
kekayaan alam, ketahanan ekonomi, kepentingan politik luar negeri dan
sejumlah ketentuan lain yang bersifat general, sudah ada dalam UU KIP ,
yang memiliki semangat keterbukaan untuk mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, lembaga – lembaga pemerintah harus membuka akses
informasi publik kepada masyarakat, kecuali informasi yang kalau
disampaikan kepada publik, dapat menghambat proses hukum, merugikan
atau berdampak negatif dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam
negeri maupun hubungan luar negeri. Intinya, informasi yang dikecualikan,
sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP, meskipun bersifat rahasia
tetapi “spesifik” sehingga mampu mencegah salah tafsir dan
penyalahgunaan peraturan untuk kepentingan badan publik dalam tubuh
pemerintah yang berkuasa.

Selain itu, ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61/2010
tentang Pelaksanaan UU No.14/2008, juga sudah menegaskan
pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian informasi
secara terinci. Ada mekanisme dan pertimbangan yang komplek, sebelum
menetapkan ”suatu informasi” dinyatakan tertutup dan rahasia. Karena itu,
bukan hal aneh, jika UU IN yang diwarnai oleh kerahasiaan,
dikhawatirkan tidak seiring sejalan dengan prinsip keterbukaan yang sudah
diundangkan lebih dahulu.

Sinkronisasi Kerahasiaan

Secara faktual, UU KIP mendorong munculnya masyarakat informasi yang
demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik. Sementara itu, pasal – pasal kerahasian
intelijen dalam UU IN yang bersifat ”kurang spesifik”, dapat
digunakan oleh pengelola informasi di lembaga penyelenggara intelijen
negara , untuk “menutup ” informasi publik. Tidak bisa dikesampingkan,
meskipun UU No.14/2008 dan PP No. 61/2010 menegaskan perlunya
transparansi informasi, tetapi institusi pemerintah masih gamang
melaksanakan. Sejumlah badan publik sub-ordinat kekuasaan negara,
yang keberatan membuka informasi publik tertentu, menunjukkan
betapa susahnya menjalankan prinsip keterbukaan.

Namun terlepas dari asumsi UU IN bermuatan kerahasiaan, tetapi tidak
bisa diabaikan, ada upaya mengedepankan nilai demokrasi dan hak asasi
manusia sebagai rujukan tugas intelijen. Hanya yang menjadi
persoalan, jika demokrasi dan HAM ditafsirkan secara integralistik
sesuai kepentingan pemegang kekuasaan. Dengan dalih menjalankan tugas
intelijen negara, maka merahasiakan informasi menjadi tidak asing di
lingkungan badan publik pemerintah.

Karena itu, diprediksi akan terjadi banyak konflik informasi, antara
pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Pemerintah
menggunakan pasal kerahasiaan intelijen dalam UU-IN untuk menutup akses
informasi. Sedangkan masyarakat mengacu pada UU KIP, yang menyatakan
bahwa, hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan menjamin
warga negara untuk mengetahui informasi berkualitas dari penyelenggara
pemerintahan.

Koordinasi Kelembagaan

Mengingat UU Intelijen Negara sudah disahkan dan harus dijalankan
sebagai peraturan yang mengikat, maka harapannya, sejumlah peraturan
baru yang akan dibuat untuk melengkapi undang – undang tersebut, tidak
bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Paling tidak, pasal – pasal ” kerahasiaan intelijen” dalam Undang –
undang yang bermuatan deteksi dini terhadap ancaman keutuhan NKRI itu,
harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan maupun teknis, yang mengacu
kepada pasal – pasal ”Informasi Yang Dikecualikan” di UU KIP. Tentu saja
untuk mewujudkan sinkronisasi tersebut, harus ada koordinasi antara
”Penyelenggara Intelijen Negara” yang berada dalam payung hukum Undang –
Undang Intelijen, dengan ”Komisi Informasi” yang sebagai lembaga mandiri
dibawah naungan UU KIP, yang bertugas menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik.

Dengan adanya hubungan kerja antara dua entitas, maka UU Intelijen
Negara yang dikhawatirkan akan menghilangkan demokrasi dan transparansi
informasi, tidak terbukti. Sebab masih sehaluan dengan semangat UU KIP,
yang mengunggulkan transparansi informasi publik sebagai pendukung
demokrasi.

Namun persoalannya, dalam belenggu kekuasaan paternalistik, hak – hak
istimewa terselubung yang memberikan kebebasan untuk ”menutup
informasi” tampaknya masih bertahan di lingkungan pemilik otoritas
politik dan ekonomi. Akibatnya, dalam perspektif kerahasiaan informasi
publik, UU IN bisa saja memiliki kekuatan jauh melebihi eksistensi UU
KIP, yang mengedepankan keterbukaan dan kebebasan informasi.

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: