KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

Kebhinekaan Versus Legalitas Nilai Sektarian

 

Dr.Eko Harry Susanto
(Kolom Majalah ISKI, “KOMENTAR” No.1/ Oktober 2011)

Pentingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah
terlalu sering dieksplorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal
maupun nasional. Namun di sisi lain, kekerasan antar kelompok dan
perilaku radikalisme yang menafikan kemajemukan justru semakin sering
terjadi di berbagai pelosok tanah air.

Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang
perlunya kebhinekaan dari para pemuka masyarakat, tokoh politik maupun
elite dalam kekuasaan negara, benar – benar dipakai rujukan oleh
masyarakat pada umumnya.Selain itu, benarkah mereka yang menyuarakan
kemajemukan, konsisten menyuarakan di hadapan publik sendiri.

Sebab, disinyalir bahwa jargon – jargon kemajemukan yang dieksplorasi,
hanyalah pemantas pidato para elite, ketika mereka berada di luar
komunitas maupun kelompoknya. Sementara itu, teriakan lantang mendukung
pluralisme, hanya muncul pada saat perhelatan yang memang mengusung
topik kebhinekaan bernegara.

Tentu saja sudah menjadi kelaziman, dalam hiruk pikuk berbicara di depan
publik harus menyesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan. Jadi, dengan
kata lain, retorika kemajemukan, dengan segala atribut penghargaan
terhadap keanekaragaman, semata – mata muncul dalam kemasan seremoni,
yang mengutuk kekerasan dan radikalisme berbasis semangat kelompok.

Komunitas Internal

Padahal, di lingkungan masyarakat yang masih mengunggulkan nilai
paternalistik, justru yang diperlukan adalah, menyuarakan pluralisme di
lingkungan komunitasnya sendiri. Dikemukakan oleh Samovar, Porter dan
Mc.Daniel (2005) dalam penelaahan tentang komunikasi antar budaya, bahwa
mengeksplorasi fondasi keberagaman lebih tepat jika dimulai dari
lingkungan kelompok sendiri, atau yang memiliki kesamaan dalam keyakinan
dasar (value), kepercayaan (belief) dan pendangan terhadap alam semesta
(worldview).

Tujuannya jelas, sebagai orang yang dipercaya di kelompoknya, massa
ataupun pengikut tidak akan ragu – ragu menjalankan perintah untuk
memelihara pluralisme dalam interaksi dan komunikasi antar manusia.

Secara substantif, toleransi terhadap kemajemukan harus diawali dari
lingkungan sendiri, dalam situasi yang memiliki persamaan. Karena itu,
kesungguhan elite dalam mendukung kemajemukan yang bisa dipegang sebagai
acuan pengikutnya adalah, ketika yang bersangkuatn mendifusikan
kebhinekaan di tengah komunitas yang memilki nilai, sikap dan kepercayaan
yang sehaluan dengan dirinya. Pada konteks ini, tentu saja termasuk
komunitas yang berupaya menutup diri dan sensitif terhadap kelompok
berbeda.

Pelembagaan Nilai

Namun sesungguhnya, sikap inkonsisten elite dalam mendukung kemajemukan,
bukan semata – mata dipicu kebebasan politik yang mengabaikan
kebhinekaan dan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tuduhan
banyak pihak, yang mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Sebab,secara empirik, politisasi nilai sektarian yang menguat sesungguhnya
didukung oleh kelompok elite di berbagai lembaga, termasuk dalam kekuasaan
negara. Hegemoni nilai komunalisme yang mengunggulkan worldview
kelompok, juga menghasilkan atribut, perilaku dan idiom bahasa
komunalisme, yang mengentalkan semangat perbedaan di masyarakat majemuk.

Celakanya, sampai saat ini, dengan dalih demokrasi dalam bernegara, maka
politik pengabaian pluralisme yang bersifat sektarian, tetap dipelihara
secara tersembunyi, melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis
kebhinekaan.

Pelembagaan nilai sektarian dalam konteks legalitas, sudah tentu berdampak negatif
terhadap eksistensi kebhinekaan, sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sebab, masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa semangat
perbedaan dan komunalisme yang mengunggulkan norma kelompok, memang
disahkan oleh negara, dan memperoleh dukungan dari elite yang memiliki
otoritas kuat di masyarakat.

Karena itu, tidak aneh jika gegap gempita mendukung pelestarian
Pancasila yang sarat nilai kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak
berarti. Perilaku sektarian yang diwarnai oleh tindakan kekerasan antar
kelompok dan perilaku radikalisme tetap menjadi gejala umum dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta,  Oktober  2011

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: