Archive for September 2011

KOMUNIKASI LINGKUNGAN

September 13, 2011

Media Massa Untuk Menyelamatkan Lingkungan

Oleh
Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
ekohs@centrin.net.id

Artikel dalam Call for Paper, UNISBA Bandung.
Tema : The Power of Green : Media dan Komunikasi Lingkungan
Bandung, 28 Juni 2011

Abstrak
Fungsi media untuk menyebarkan pesan kepada khalayak luas, menjadi alasan utama mengapa entitas yang peduli terhadap lingkungan, menggunakan sebagai alat untuk menyuarakan pentingnya penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Namun yang menjadi persoalan, sejauhmana media yang menyuarakan pentingnya lingkungan, berpengaruh terhadap perilaku mendukung program penyelamatan bumi. Sebab, berbagai pemberitaan dan kampanye untuk menyelamatkan lingkungan di media massa, akan berhadapan dengan program lain, yang justru tidak menunjukkan kepedulian terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Karena itu, pola komunikasi penyelamatan lingkungan, harus mampu bersaing dengan program yang mengeksplorasi hiburan yang lebih digemari masyarakat. Tujuannya jelas, agar pesan mudah diingat, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam mendukung program penyelamatan lingkungan, dari berbagai ancaman kerusakan, pencemaran dan kepunahan.

Kata Kunci : Media Massa, Komunikasi Lingkungan, Partispasi Masyarakat

I.Pendahuluan

Media massa merupakan kekuatan dalam menyebarkan informasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan sosial, ekonomi dan politik. Dengan posisinya sebagai entitas yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, media massa dimanfaatkan untuk menjaga dan mengelola lingkungan, melalui pemberitaan yang menarik khalayak.

II. Problem Lingkungan dan Eksistensi Media

Disebutkan dalam UU No.32/2009, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: (a) tanggung jawab negara, (b) kelestarian dan keberlanjutan (c) keserasian dan keseimbangan, (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h) ekoregion (i) keanekaragaman hayati, (j) pencemar membayar, (k)partisipatif, (l) kearifan lokal, (m) tata kelola pemerintahan yang baik, dan (n) otonomi daerah. Berpijak kepada ketentuan tersebut, bahwa kelestarian lingkungan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui partisipasinya dalam menjaga lingkungan hidup

III. Dinamika Kemandirian Media Massa

Media massa di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis sejak reformasi politik. Sebelum masa tersebut, media cenderung dipakai sebagai instrumen politik pemerintah dalam menyebarkan kebijakan publik. Media tidak mandiri dan wajib menjalankan tugas pembangunan dengan pengendalian yang ketat dari kekuasaan negara.
Media massa tetap harus menjaga keseimbangan, antara kepentingan bisnis dan idealisme dalam memberikan informasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan wawasan. Senada dengan pernyataan itu, Eastman dan Ferguson (2006:19), menyatakan, program siaran harus dikaitkan dengan kebiasaan khalayak, biaya program, kompatibilitas, ketersediaan bakat, diferensiasi, trend dan kebaruan.

IV. Media dalam Pemeliharaan Lingkungan

Eksistensi media yang dapat menyebarkan pesan kepada khalayak luas, dimanfaatkan untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan manusia. Melalui pemberitaan, kampanye publik, iklan layanan masyarakat, dan propaganda, media diharapkan mampu berperan dalam menjaga keseimbangan alam, lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang berkembang dalam satu kawasan.
Hakikatnya, media dengan kekuatan komunikasinya, harus berjalan seiring dengan program pemeliharaan lingkungan. Beberapa hal yang perlu didukung oleh media massa dalam penegakan peraturan lingkungan antara lain adalah (1) Masyarakat berhak memperoleh pengetahuan tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

V.Penutup

Media massa memiliki sejumlah kelebihan dalam penyebaran informasi yang ditujukan kepada khalayak luas. Namun permasalahannya, pemanfaatan media untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan, sangat bergantung kepada gerak laju media, yang dipengaruhi oleh kondisi negara, dan aneka peraturan kelembagaan, fungsi pemberitaan, penyiaran dan aspek lain yang berkaitan dengan orientasi media.

Daftar Pustaka

Anokwa, Kwadwo, Carolyn A. Lin and Michael B. Salwen .(2003). International Communication : Concepts and Cases, Wadsworth Publishing

Antlov, Hans dan Anna Wetterberg. 2010. ”Masyarakat Sipil, Akuntabilitas Politik dan Masa Depan Pemerintah Daerah” dalam Majalah Prisma . Otonomi daerah Untuk Siapa. Vol.29 Juli 2010.
Biagi, Shieley.2005.Media/ Impact : An Introduction to Mass Media. Seventh Edition, United States : Thomson – Wadsworth.
Craft, John E, Frederic A. Light and Donald G.Godfrey.2001. Electronic Media, Australia : Wadsworth Thomson Learning
Eppler, Erhard.2010.Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal atau The Return of the State?, terjemahan Makmur Keliat, Jakarta : Frierich –Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
Eastman, Susan Tyler and Douglas A. Ferguson.2006. Media Programming : Strategies and Practices. Sevent Edition, Australia : Thomson – Wadsworth.
Gauntlett, David. 2008. Media, Gender and Identity : An Introduction. Second Edition, London & New York : Routledge-Taylor and Francis Group
Gordon, Joice C, Tina Deines, and Jacqueline Havice.2010. “Global Warming Coverage in the Media : Trend in a Mexico City Newspaper “ dalam Susanna Hornig Priest (ed). Science Communication, Volume 32 Number 2 June 2010, Las Vegas : Sage Publication
Henessy, Bernard. 1990. Pendapat Umum, Terjemahan Airuddin Nasution, Jakarta ; Erlangga
Ignatius Haryanto. Media di bawah Dominasi Modal : Ancaman Terhadap Hak atas Informasi. Azasi. Edisi Maret – april 2010. hal. 07
Jafee. Clella.2010. Public Speaking : Concepts and Skill for a Diverse Society. Sixth Edition. China : Wadsworth Cengage Learning.
Julianto, Irwan.2010. Kampanye Publik. “Makalah untuk mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1-3 Juni 2010
Lippman, Walter .1970.“The World Outside and The Pictures“, dalam Mass Communication, Wilbur Schramm (ed), Urbana : University of Illinois Press.
Littlejohn, Stephen W dan Karen A. Foss.2009. Teori Komunikasi, terjemahan Theories of Human Communication, terjemahan Mohammad Yusuf Hamdan, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
Lull, James. 1999. Media : Komunikasi dan Kebudayan, Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.

McQuail, Denis. 2010.Mass Communication Theory : An Introduction, sixth edition, London : Sage Publication
Mills, Charles Wright . 1968. “Some Effects of Mass Media”, Mass Media and Mass Man, ed. Alan Costy, New York : Rinehort and Winston.

Sneider, Jen.2010. “Making Space for the Nuances of Truth : Communication and Uncertainty at an Environmental Journalist Workshop” dalam dalam Susanna Hornig Priest (ed). Science Communication, Volume 32 Number 2 June 2010, Las Vegas : Sage Publication
Surette, Ray.2007. Media, Crime and Criminal Justice : ImGES, Realities and Policies.Third Edition, Australia: Thomson-Wadsworth
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

LINGKUNGAN

Advertisements

KOMUNIKASI MEDIA BARU DAN DEMOKRASI

September 12, 2011

Media Baru , Kebebasan Informasi dan Demokrasi di Kalangan
Generasi Muda

Oleh
Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
ekohs@centrin.net.id

(Makalah  dalam Call for paper “Remaja  Digital,  Socialize, Participate”  Fakultas  Komunikasi dan Informatika  Universitas Muhammadiyah Surakarta,  20 Jui 2011)

I.Pendahuluan
Perkembangan teknologi komunikasi memicu munculnya media alternatif, yang mampu memangkas hambatan jarak, waktu dan nilai sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Media baru dengan karakternya yang fleksibel dan mudah diperoleh, menjadi akrab di tangan remaja ataupun generasi muda.
Secara substansial, media baru mendorong munculnya partisipasi di kalangan anak muda, untuk tampil lebih transparan, dan mau bertindak kritis terhadap penyimpangan yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, mengingat eksistensi media baru yang sangat kompleks, maka sudah selayaknya, jika generasi muda, dalam menggunakan media baru harus merujuk kepada etika dan peraturan yang berlaku, demi tercapainya demokrasi berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

II. Reformasi Politik dan Posisi Media.
Reformasi politik tahun 1998, yang dipelopori generasi muda dan mahasiswa, menuntut kebebasan berkomunikasi sebagai perwujudan demokrasi berbangsa dan bernegara. Reformasi dilakukan dengan memanfaatkan media baru yang didukung oleh jaringan internet, untuk menyatukan gerakan melawan kekuasaan negara yang mengabaikan demokrasi.
III. Kebebasan Komunikasi dan Transparansi Informasi
Kebebasan komunikasi yang telah diperjuangkan oleh generasi muda dan mahasiswa, menjadikan masyarakat bisa mencari, memperoleh dan mengunakan informasi untuk mencapai kesejahteran moral dan material. Reformasi politik mengantarkan Indonesia masuk dalam masyarakat informasi yang peduli terhadap kebebasan berpendapat.
Namun hiruk pikuk kebebasan komunikasi yang didukung oleh kekuatan teknologi, justru dinilai kebabalasan karena menyimpang dari norma dan nilai – nilai sosial masyarakat, bahkan bertentangan dengan hakikat demokrasi itu sendiri. Karena itu, agar tidak disalahgunakan kebebasan yang sudah diuperjuangkan dengan susah payah oleh gerakan mahasiswa, maka dikeluarkan undang – undang yang mengatur tentang pentingnya transparansi informasi. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendukung kebebasan informasi sesuai dengan prinsip demokratisasi. Ditegaskan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang transparan dari badan publik. Hak untuk mencari, memperoleh dan menggunakan informasi merupakan hak dasar yang melekat dalam kehidupan bernegara.

IV. Kesadaran Bernegara Generasi Muda
Dalam sejarah politik bangsa Indonesia, Bernard Dahm (dalam Kartodirdjo, 1971), menegaskan, “mengharapkan pemimpin di Indonesia muncul dari kelas menengah memang sulit, karena kelas menengah di dominasi oleh para carieris, atau para pencari kerja (job hunters) yang menjual diri kepada orang asing untuk memperoleh keuntungan pribadi”.
Mereka yang terpelajar dan pintar menjadi kesayangan penjajah karena bisa diperalat untuk segala macam tujuan. Walaupun memiliki kontribusi besar dalam organisasi pemerintahan kolonial, tetapi para carieris tidak akan memperoleh peran yang bisa menunjukkan kepemimpinannya kepada rakyat.
V. Media Baru Sebagai Sumber Kekuatan Demokrasi
Teknologi komunikasi informasi atau teknologi komunikasi yang di dalamnya terkait pengelolaan dan penyebaran informasi merupakan sistem komunikasi yang banyak ditunjang komputer. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli komunikasi Tubbs dan Moss (2000:225), bahwa, “teknologi baru dalam komunikasi dapat dianggap sebagai perluasan media yang lebih interaktif dan menuju pada tatanan global”. Secara klise posisi teknologi komunikasi mampu menghilangkan batas geografis dan kultural dalam bisnis maupun politik.
Generasi muda dan remaja yang setiap saat berinteraksi dengan media baru, wajib mengetahui UU ITE. Sebab, tanpa memahami dengan sungguh – sungguh, dikahawtirkan dalam menyuarakan kebebasan justru terjebak melakukan kesalahan. UU No.11/2008. Bahkan dari 54 pasal yang ada didalamnya, terdsapat Pasal tentang ”Perbuatan yang Dilarang” merupakan aturan terbanyak, karena mencapai 11 pasal, dengan 24 butir ketentuan yang harus menjadi perhatian bagi mereka yang menggunakan internet.
Generasi muda harus menyadari, bahwa kebebasan komunikasi yang diperoleh adalah kerja keras generasi muda sebelumnya, yang berjuang melawan pemerintahan tertutup, anti kritik dan melembagakan kerahasiaan demi untuk kelanggengan kekuasaan.

VI. Penutup
Media baru memiliki kekuatan dalam menciptakan demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara empirik, media baru berkembang sejalan dengan kebutuhan mahasiswa dan generasi muda untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dinilai mengiungkari upaya menyejahterakan rakyat.

Daftar Pustaka

Baylist, John & Steve Smith.2005. The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, Oxford : Oxford University Press.

Corner, John .1984. Mass in Communications Research, Mass Communication ReviewYearbook, Baverly Hill : Sage Publication.
Craft, John E, Frederic A. Light and Donald G.Godfrey.2001. Electronic Media, Australia : Wadsworth Thomson Learning.
Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. (ed.).1987. Rethinking Development Communication : The Asia Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte Ltd.
Junaidi, Ahmad (ed.). 2011. Menentang Tirani Mayoritas: Media dan Masyarakat di Era Kebangkitan Agama, Jakarta : Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman dan Hivos
Kartodirdjo, Sartono. 1990. Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial, Jakarta : Penerbit LP3ES.
Kompas. 17 Juni 2011.Masih Hijau Tapi Sudah Matang”, Jakarta : Koran Kompas.
McQuail, Denis. 1991.Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London : Sage Publication
Media Planning Guide Indonesia 2008. 2011. An Essential Tool for Every Body Working in or With, the Media in Indonesia, First Edition,. Jakarta : Perception Media International.
Rahardjo, Turnomo. 2011. “ Isu – Isu Teoritis Media Sosial”, dalam Fajar Junaedi (ed), Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi, Yogyakarta : Aspikom dan Penerbit Buku Litera
Rogers, Everett ,1986. Communication Technology : The New Media in Society, New York : The Free Press , A Division of Macmillan Inc.
Saptaningrum, Indriaswati D. 2011. “Sebuah Jerat Bernama Masa Lalu”, dalam Azasi, majalah Analisis Dokumentasi dan Hak Azasi manusia, Edisi Maret – April 2011, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Susanto, Eko Harry.2007.Komunikasi Manusia :Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Jakarta : Mitra Wacana Media

Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media
Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss .2000. Human Communication; Konteks – Konteks Komunikasi, Buku I dan Buku II, terjemahan Deddy Mulyana dan Gembirasari, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Utari, Prahastiwi.2011. “ Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi”, dalam Fajar Junaedi (ed), Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi, Yogyakarta : Aspikom dan Penerbit Buku Litera

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, Jakarta : Penerbit Utama

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Media Baru