TRANSPARANSI INFORMASI

MEDIA RELATIONS DAN TRANSPARANSI INFORMASI

Dr. Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Lembaga pemerintah dituntut lebih adaptif terhadap pelayanan publik yg lebih baik. Tanpa kritik dan pengawasan dari berbagai eleman yang terdapat di masyarakat. UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menjadi payung hukum. Badan Publik harus menyesuaikan dengan ketentuan.

Humas Pemerintah mengelola informasi sejalan dengan semangat tranparansi yang diunggulkan oleh UU No. 14 Tahun 2008. UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (*)

WEB.MEDIA RELS.BARU

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: