Archive for May 2011

TULISAN DI MEDIA KE 62

May 27, 2011

Komunikasi Memperkuat Kebinekaan

Oleh Eko Harry Susanto
Suara Karya, Kamis, 26 Mei 2011

Demokrasi politik pascareformasi kenegaraan, memicu kekerasan antarkelompok dan mendorong menguatnya perilaku radikalisme. Perilaku macam ini tidak lagi menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai landasan kehidupan bernegara.

Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara tuntas dengan tindakan nyata, dalam arti hanya melalui jargon dan retorika pencitraan, maka pluralisme sebagai pilar kekuatan bangsa akan menghilang lebih cepat. Implikasi lebih jauh adalah munculnya disintegrasi bangsa berbasis semangat sektarian, yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok.

Tanpa mengesampingkan aspek legal, keamanan, dan pendekatan sosial dari pemerintah maupun sejumlah entitas yang peduli terhadap terjaganya kebhinekaan, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat berusaha meminimalisir konflik. Antara lain, melalui pendekatan komunikasi antarkelompok yang dapat menyatukan perbedaan.

Pendekatan komunikasi antarkelompok untuk meredam konflik, secara substantif menurut Samovar, Porter dan Mc Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Titik tolak meminimalisasi konflik adalah menghilangkan nilai sektarian yang memiliki relasi kuat dalam menumbuhkan sikap komunalisme. Sebab, perilaku yang menutup diri terhadap kelompok lain, ini berbahaya bagi masyarakat majemuk seperti di Indonesia.

Selain itu, komunalisme sebagai semangat kelompok, cenderung ‘mematut-matut’ diri, bahwa nilai-nilai komunitasnya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Jika suatu kelompok merasa paling unggul, maka representasi yang mudah dideteksi adalah, mereka selalu menafsirkan bahwa nilai positif hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Pelembagaan sikap yang tidak menghiraukan nilai sosial budaya kelompok lain itu, akan menyulut pertikaian di lingkungan masyarakat yang multi etnik. Dengan kata lain, menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis, sebagaimana harapan masyarakat.

Namun, tantangan kebhinekaan, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebatas berkembangnya semangat komunalisme saja. Tetapi, minimnya empati dalam hubungan antarmanusia, juga menjadi pemicu menguatnya semangat kelompok yang berpotensi mengabaikan kebhinekaan. Padahal, empati merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif yang mampu mengikat perbedaan dalam bingkai kebhinekaan yang harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara faktual, berbagai tindak kekerasan, radikalisme dan konflik antarkelompok di Indonesia memang dipicu oleh menguatnya semangat sub-nasional yang berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, melalui pendekatan komunikasi antarkelompok yang menghilangkan sekat sektarian dan komunalisme dalam bentuk semangat kebersamaan harus segera diwujudkan.
Namun yang lebih penting, bagaimana elite politik dan elite dalam kekuasaan negara maupun tokoh masyarakat pada umumnya, mewujudkan komunikasi yang menjunjung tinggi tolereransi terhadap perbedaan. Sebab, dalam belenggu kebebasan dengan dalih demokrasi, komunikasi antarkelompok yang integratif justru menghadapi tantangan berat.

Model kepemimpinan yang mampu menyatukan suara dalam bingkai ‘bebas dari kepentingan’ kelompok, dan demi keadilan bagi semua orang, semakin langka ditemukan. Pola komunikasi antarelite di berbagai lapisan kekuasaan, juga tidak mencerminkan piramida kepercayaan masyarakat. Dalam arti, tidak ada satu pun pimpinan yang mampu memposisikan sebagai pucuk sebuah segitiga informasi yang dijadikan rujukan utama, dalam berbagai penyelesaian konflik dan kekerasan yang bernuansa sektarian.

Memang, tidak bisa dikesampingkan bahwa kebebasan berkomunikasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus dikedepankan. Namun, bukan berarti setiap elite bisa menyuarakan kepentingannya yang tidak lepas dari nilai kebhinekaan. Terlampau banyak komentar elite yang mengkritik kekerasan akibat komunalisme, menjadi suatu anti klimak di ujung kalimatnya yang penuh dengan basa-basi perkecualian.

Betapa banyak pembicaraan publik yang dieksplorasi media. Namun, jika ditelaah dalam bingkai obyektif, secara terselubung berbalik arah seperti mendukung tindak kekerasan. Tentu saja retorika elite semacam ini, seperti memberikan pengesahan terhadap tindakan kekerasan berbasis perbedaan kelompok.

Mencermati kondisi itu, untuk menghilangkan naluri sub-nasional maupun komunalisme yang berpotensi memicu tindakan kekerasan dan radikalisme, tentu saja bukan sebatas menggalakkan nilai Pancasila yang disinyalir memudar. Tetapi, yang lebih aktual untuk dilaksanakan adalah bagaimana para elite memiliki kesepakatan dalam komunikasi yang mampu menjaga terpeliharanya masyarakat majemuk di Indonesia. Dengan kata lain, elite politik dan elite dalam kekuasaan negara, meskipun memiliki perbedaan ideologi dalam menyejahterakan rakyat, tetapi harus sepakat untuk melakukan komunikasi yang beradab, demi menegakkan kebhinekaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun persoalannya, dalam perangkap demokrasi integralistik yang menafikan perbedaan, dan demi meraih popularitas di masyarakat, para elite justru cenderung mengeksplorasi retorika yang bersifat sektarianisme, sebagai basis kekuatan kelompok. Oleh sebab itu, sangat wajar jika berkembang anggapana bahwa upaya mengikis semangat sektarian, berjalan seperti siklus. Tampaknya maju ke depan, padahal sesungguhnya mengalami kemunduran. ***

Penulis adalah doktor komunikasi, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Tarumanagara, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Pusat

Advertisements

TRANSPARANSI INFORMASI

May 23, 2011

MEDIA RELATIONS DAN TRANSPARANSI INFORMASI

Dr. Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Lembaga pemerintah dituntut lebih adaptif terhadap pelayanan publik yg lebih baik. Tanpa kritik dan pengawasan dari berbagai eleman yang terdapat di masyarakat. UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menjadi payung hukum. Badan Publik harus menyesuaikan dengan ketentuan.

Humas Pemerintah mengelola informasi sejalan dengan semangat tranparansi yang diunggulkan oleh UU No. 14 Tahun 2008. UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (*)

WEB.MEDIA RELS.BARU

KOMUNIKASI PUBLIK

May 23, 2011

Public Speaking


Dr. Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Untar

Komunikasi Publik merupakan salah satu landasan peradaban manusia. Komunikasi sebagai tata tertib tumbuh dari tradisi retorika Aristoteles dan Cicero, hingga orator modern, seperti Martin Luther King dan Bill Clinton. Komunikasi publik berperan menyatukan masyarakat dalam interaksi antar manusia.
Tiga aspek Komunikasi Publik : Pertama, cenderung terjadi di tempat-tempat yang biasanya dianggap sebagai tempat publik. Kedua , pembicaraan publik merupakan “kesempatan mengemukakan masalah sosial” daripada kesempatan mengemukakan masalah-masalah informal dan tidak terstruktur. Ketiga, komunikasi publik melibatkan norma perilaku yang relative jelas. (*)
WEB. PUBLIC SPEAKING

KORUPSI MELEMBAGA

May 11, 2011

Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
ekohs@centrin.net.id
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

Disampaikan untuk Call on Paper dan Seminar Nasional Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi
Di Universitas Mercu Buana Jakarta, 10 Mei 2011

Abstrak

Media di era kebebasan informasi, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi secara transparan. Sejauh ini, masyarakat dapat memperoleh beragam pemberitaan yang tidak semata – mata merepresentasikan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tetapi juga mendapat pasokan berita ketimpangan sosial, ekonomi sebagai akibat ketidakmampuan lembaga – lembaga sub-ordinat kekuasaan negara, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
Namun persoalannya, dinamika pers Indonesia, masih terperangkap kebebasan semu dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada satu sisi para pekerja media berupaya melangkah jauh menginvestigasi kasus korupsi di berbagai istitusi pemerintah maupun lembaga swasta. Namun di pihak lain, para pemegang otoritas lembaga atau pemilik media masih berkutat pada nilai patrimonial dalam belenggu pers yang tidak independen
Untuk membuktikan konsistensi dalam pemberantasan korupsi, idealnya semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, bukan hanya mengeksplorasi penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh mereka yang berada diluar lingkaran kekuasaan politik dan ekonomi saja, tetapi semua pihak yang terkait dengan kasus korupsi, harus mendapat perlakuan sama dalam pemberitaan media massa. Sebab, clean government maupun good governance harus didukung oleh pemberitaan media yang independen, dan bebas dari tekanan pihak manapun.

Kata Kunci: Media Massa, Kebebasan Informasi dan Korupsi.
MEDIA&KORUPSI.27-04-11

Etika Komunikasi Pembangunan

May 2, 2011

Komunikasi Politik dan Pembangunan

Eko Harry Susanto

Jika mendiskusikan komunikasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan bersentuhan pula dengan eksistensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pembangunan. Nuansa komunikasi politik akan terasa ketika menguraikan peran kekuasaan negara dalam mengorganisasikan pesan politik kepada rakyat untuk mendukung program pembangunan. Pesan politik unuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah, dilakukan oleh komunikator yang mempunyai kekuasaan politik, seperti agen pembaharuan dan sub-ordinat kekuasaan negara yang memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan publik dalam pembangunan.

Pembangunan, sering ditafsirkan pula sebagai upaya memodernisasi diri, yang menganjurkan kepada pemerintah berkuasa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara maju. Pendekatan modernisasi tujuannya jelas, demi memperoleh bantuan keuangan, teknologi, dan dukungan lainnya dari negara maju. Tetapi kehendak ini tidak selamanya dapat diterima, karena sebagian kelompok masyarakat memiliki pendirian berbeda, mereka lebih percaya terhadap teori dependensi, yang mengkaitkan bantuan dari negara maju, tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi negara sedang berkembang. Suwarsono dan Alvin Y. So (1991: 95), menegaskan bahwa teori dependensi mewakili suara – suara negara pinggian, untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, buaya dn intelektual dari negara maju. (Jakarta, 3 Agustus 2010)

KOMPOL dan Pembangunan23-11-09

KOMUNIKASI BENCANA

May 2, 2011

Eksistensi Komunikasi dalam Menghadapi Bencana

Dr. Eko Harry Susanto

Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta
ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com

Abstrak

Ketika bencana silih berganti menerpa sejumlah wilayah di Indonesia, muncul berita – berita simpang siur yang memperingatkan akan terjadi lagi tsunami, gunung meletus, gempa, banjir dan bencana lainnya yang lebih dahsyat. Tentu saja aliran pesan dari sumber yang tidak jelas, menambah kekhawatiran masyarakat yang belum tuntas menghilangkan kepedihan sebagai korban. Aliran pesan tentang bencana memang cenderung bergerak bebas tanpa dikelola dengan keteraturan yang terkoordinasi dalam manajemen komunikasi integratif. Padahal, dalam perspektif tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat, pemerintah sejatinya menjalankan fungsi diseminasi informasi dengan meneruskan berita seputar gempa dari berbagai sumber yang dipercaya, demi mengurangi ketidakpastian yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : Informasi, Komunikasi, Bencana, Peran Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Bencana alam seolah – olah menjadi akrab ditelinga kita, bahkan di sejumlah kawasan, interaksi dengan bencana adalah suatu kelaziman yang tidak bisa dihindarkan. Ada unsur kepasrahan ketika bencana dikaitkan dengan nasib manusia dalam mitos, legenda dan cerita – cerita rakyat yang berujung kepada pelembagaan nilai fatalistik menghadapi musibah.

 

Kendati demikian, bukan berarti, semua keyakinan dasar masyarakat yang bersumber kepada nilai – nilai tradisional, khususnya di kawasan rentan bencana selalu merugikan, sebab teramat banyak pesan yang terkandung dalam cerita rakyat maupun mitos yang berkembang, justru memberikan pelajaran berharga cara menghadapi bencana alam.

 

Karena itu, institusi pemerintah dan entitas lain yang peduli terhadap penanganan bencana, tidak bisa hanya mengandalkan aneka peraturan sebagai landasan dalam menangan bencana, tetapi selayaknya jika memperhatikan karakteristik di kawasan bencana alam maupun bencana sosial lainnya. Kendati demikian, bukan berarti keyakinan dasar masyarakat yang bersumber kepada pelembagaan sosial – kultural harus selalu diunggulkan, tetapi bagaimana nilai positif kearifan warga setempat harus berdampingan dengan peraturan sebagai pijakan kerja kekuasaan negara, lembaga swasta maupun kelompok masyarakat yang peduli terhadap penanganan bencana.

 

Mengintegrasikan karakter masyarakat kawasan rawan bencana dengan regulasi pemerintah dalam penanganan bencana, bisa tercapai dengan baik jika keduabelah pihak mampu menciptakan komunikasi kohesif yang menghasilkan pemahaman bersama. Namun persoalannya dalam kondisi darurat bencana, membuka sinyal komunikasi untuk menangani korban dengan cepat, tidak mudah untuk dilaksanakan. Sebab, lembaga pemerintah dibelenggu oleh belantara peraturan, sedangkan masyarakat, selain tetap berpijak kepada nilai setempat, juga dikuasai oleh pesan – pesan dari sumber yang tidak jelas nilai faktualnya.

 

Penanganan bencana yang menghendaki kecepatan dalam membantu korban, mendorong berbagai kelompok masyarakat ikut andil dalam memberikan bantuan. Namun disayangkan, pola pemberian bantuan kurang dipahami, akibat langkanya informasi penanganan bencana yang integratif dari pemerintah. Karena itu, tidak heran jika yang menonjol di kawasan bencana adalah simbol – simbol partai politik maupun kelompok – kelompok dalam masyarakat yang lebih mengedepankan komunikasi untuk menggalang pencitraan.

Padahal, sejak Tsunami Aceh sampai banjir lahar dingin awal tahun 2011, bencana alam yang secara kuantitas meningkat perlu ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Dampak sosial, ekonomi yang semakin luas memang tidak mudah untuk ditanggulangi dengan cepat oleh pemerintah sendiri, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat. Dalam menyikapi problem bencana, Bachtiar Chamsah (2007) menegaskan, kompleksitas bencana di Indonesia, harus ditangani oleh semua pihak yang secara formal sebagai penanggungjawab kejadian yang berhubungan dengan bencana alam dan bencana sosial lainnya.

Sesungguhnya, melalui berbagai lembaga sub – ordinat kekuasaa negara, pemerintah sudah menjalankan manajemen bencana, tetapi akan lebih baik lagi jika membentuk jaringan komunikasi integratif bersifat kesetaraan, yang melibatkan lembaga swasta dan masyarakat di kawasan bencana. Kendati demikian, pemerintah harus berperan sebagai poros informasi bencana yang bisa dipercaya oleh semua pihak.

Secara substansial, negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman dalam pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan menginformasikan peta rawan bencana maupun prosedur penanganan bencana kepada masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas untuk mengintegrasikan informasi dan tindakan nyata dalam kondisi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Ketiga bentuk penanggulangan tersebut, harus berpijak kepada model komunikasi semua saluran, yang memiliki kekuatan besar dalam menjalankan tugas penanganan bencana.

KOMBEN.WP