Kebebasan Informasi Publik

RUU KMIP dan Penyelenggaraan Pemerintahan
(15 Mei 2007)

Rancangan Undang – Undang Kebebasan Informasi diharapkan segera disahkan menjadi Undang – Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi. Apakah pasal – pasal dan penjelasan yang terdapat di dalamnya mampu memberikan kontribusi dalam kebebasan masyarakat memperoleh informasi masih mungkin untuk diperdebatkan.

Pasal yang meno njol justru banyaknya pengertian dan batasan yang menghambat kebebasan informasi. Materi yang terkandung di dalam Rancangan Undang – Undang tersebut penuh dengan pengecualian. Ada pasal berisi tentang informasi yang merugikan kepentingan nasional
Pasal yang menegaskan tentang informasi yang dilarang disampaikan oleh Badan Publik karena merugikan kepentingan nasional dan kerahasian pribadi seseorang . Ketentuan bahwa Badan Publik dapat menahan sementara waktu untuk memberikan informasi kepada Pengguna informasi karena informasi tersebut masih dalam proses perumusan.
jmc-diskusi

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: