Pendidikan Tinggi

Seleksi Masuk PTN dan Biaya Pendidikan
Eko Harry Susanto

Suara Pembaruan, 23 Maret 2011

Penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun ini,
akan dilaksanakan serempak dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN) pada bulan Juni 2011.

Berdasarkan PP No.66/2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN), wajib menjaring mahasiswa
baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional, minimal 60%
dari jumlah peserta didik baru yang diterima pada tiap program studi
sarjana. Dengan kata lain diluar SNMPTN yang bersifat nasional, PTN masih
memiliki peluang 40 % untuk menerima calon mahasiswa melalui jalur
mandiri yang tidak berhubungan dengan jalur nasional.

Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri PTN akan dilaksanakan setelah
pengumuman SNMPTN. Jelas ini berbeda dengan yang dilakukan selama ini,
bahwa seleksi jalur mandiri justru dilakukan sebelum seleksi nasional
berlangsung. Pola penerimaan sebelum pengumuman penerimaan secara
nasional, bisa bersifat positif karena “meringankan”calon mahasiswa yang
masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK). Sebab mereka dapat lebih konsentrasi dan terfikus
menghadapi ujian nasional di sekolah. Namun dibalik manfaat positif
itu,jalur mandiri tetap menutup “sejumlah” murid SMA/ SMK yang secra
ekonomis tidak mampu, mengingat tersebut memungut biaya yang lebih tinggi
dibandingkan jalur terbuka seperti halnya SNMPTN.

Memang secara klise, pimpinan – pimpinan PTN selalu mengungkapkan adanya
subsidi silang bagi calon mahasiswa yang diterima tetapi tidak mampu
membayar biaya masuk PTN. Tetapi kenyataannya teramat langka, calon
mahasiswa kurang mampu secara ekonomis berani mengikuti ujian masuk PTN
jalur mandiri yang berbiaya tinggi. Jadi secara substantif, pola
penerimaan jalur mandiri di PTN cenderung menutup peluang lulusan
SMA/SMK berprestasi yang tidak mampu membayar biaya masuk PTN.

Jalur Mandiri

Dengan ketentuan baru tentang pelaksanaan jalur mandiri setelah SNMPTN,
apakah bisa menjamin bahwa pola tersebut bisa memberikan kesempatan yang
sama kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sepertinya
hal itu cukup sulit terwujud, mengingat jalur mandiri memungut biaya awal
masuk PTN lebih tinggi dibanding SNMPTN. Bahkan dengan pelaksanaan jalur
mandiri pasca SNMPTN yang hanya diikuti calon mahasiswa yang mampu secara
ekonomi itu, bukan mustahil justru menetapkan biaya masuk lebih tinggi,
jika dibandingkan ketika jalur mandiri dilaksanakan sebelum SNMPTN.

Sebab, calon mahasiswa yang “bernafsu kuliah di PTN” khawatir tidak
memperoleh tempat, mengingat seleksi masuk PTN sudah berakhir. Dalam
penerimaan jalur mandiri tahun 2010 dan tahun – tahun sebelumnya yang
dilaksanakan setelah SNMPTN, calon mahasiswa masih bisa berharap
diterima melalui jalur SNMPTN.jadi kalau biaya masuk PTN bagi mereka yang
diterima lewat jalur mandiri terlampau tinggi, bisa saja calon mahasiswa,
khususnya orangtua mahasiswa tidak memakskan harus masuk PTN lewat jalur
mandiri, karena masih ada harapan untuk mengikuti saringan masuk PTN
secara nasional.

Oleh sebab itu, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada calon
mahasiswa, maka sudah selayaknya jika Kementerian Pendidikan Nasional
menetapkan biaya masuk jalur mandiri PTN distandarkan di setiap PTN dan
bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat sebagaimana diamanatkan
dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa
perguruan di Indonesia bersifat terbuka.

Model Undangan

Terkait dengan jalur mandiri masuk PTN identik dengan biaya tinggi, maka
sekarang muncul alternatif yang dipakai sebagai alat untuk menepis
anggapan itu, dengan ditetapkannya penerimaan mahasiswa baru di PTN
melalui model undangan. Jalur ini, dengan biaya yang terjangkau, pada
intinya memberikan kesempatan kepada sekolah – sekolah menengah atas/
kejuruan yang memiliki reputasi baik, untuk mengirimkan murid
berprestasi (diukur dari nilai raport kelas satu sampai kelas tiga)
mengikuti ujian masuk PTN jalur undangan.

Memang model ini, cukup ideal pada saat penerimaan periode 2011, terlebih
lagi jika biaya masuk juga tidak setinggi jalur mandiri. Namun
persolannya, untuk masa yang akan datang, ketika jalur undangan menjadi
popular, karena biaya murah dan persaingan tidak sebanyak dalam SNMPTN,
maka bukan mustahil jika pihak sekolah tidak obyektif lagi menilai
prestasi murid. Mereka yang akan dikirim untuk mengikuti tes jalur
undangan adalah, murid – murid “terbaik” hasil kerjasama menyimpang,
antara pihak sekolah dengan orangtua murid, atau antar guru di sekolah
yang bersangkutan. Singkatnya, murid tertentu diupayakan memiliki nilai
raport yang selalu baik demi jalur undangan masuk PTN.Implikasinya, jalur
undangan masuk PTN yang maksudnya mencari bibit unggul akan terperangkap
oleh model penerimaan mahasiswa yang mengabaikan demokratisasi dalam
memperoleh kesempatan masuk PTN.

Oleh sebab itu, mengingat penerimaan mahasiswa baru di PTN memiliki
problem mutu, biaya dan demokratisasi dalam kesempatan menikmati
pendidikan, maka penerimaaan mahasiswa yang ideal adalah seleksi melalui
SNMPTN tanpa ada model penerimaan lain. Kalaupun PTN mau memberikan
kesempatan kepada lulusan sekolah dari wilayah yang jauh dari pemerintah
pusat di Jakarta, ibukota provinsi maupun wilayah perbatasan, demi
menguatkan integrasi nasional, maka bisa saja diserahkan kepada PTN
bersangkuatan dalam menstandarkan nilai ujian masuk PTN.

Secara empirik, PTN di Indonesia pernah mengenal pola penerimaan
mahasiswa baru yang hanya melalui satu pintu semacam SNMPTN, pada tahun
1970 sampai 1990 yang terbuka untuk semua calon mahasiswa. Namun persoalan
sekarang, ketika muncul semangat kebebasan dalam menjalankan institusi
pendidikan milik pemerintah secara mandiri makin menguat, maka pola
seleksi nasional terpusat dinilai menghambat kreativitas dan pengembangan
perguruan tinggi. Padahal representasi demokrasi pengelolaan PTN yang
diunggulkan, ternyata lebih banyak diwarnai oleh inovasi dalam hal
penerimaaan mahasiswa baru yang bermuara pada biaya kuliah di PTN yang
semakin tinggi.

Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: