Koalisi dan Reshuffle

Koalisi dan Isu Reshuffle
Oleh Eko Harry Susanto

Suara Karya, Kamis, 17 Maret 2011

Hasil voting pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR RI, yang memposisikan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sejalan dengan kubu koalisi, menyisakan masalah berkepanjangan yang belum tuntas
hingga kini menyangkut masa depan aliansi partai-partai pendukung pemerintah.

Bermula muncul sinyalemen kuat bahwa Golkar maupun PKS, bakal ditendang dari poros pendukung pemerintahan SBY-Boediono, dan posisinya akan digantikan oleh pendatang baru Partai Gerindra yang sehaluan dengan Partai Demokrat dalam menolak angket pajak di Senayan. Namun, belakangan suara itu semakin redup sejalan dengan retorika berbunga-bunga dari lingkaran kekuasaan, yang intinya tidak ada perubahan dalam komposisi koalisi.

Menjadi pertanyaan di sini, mengapa rencana format ulang koalisi, yang dikaitkan dengan reshuffle sebagaimana nyaring disuarakan Partai Demokrat, belum juga terwujud? Ada sejumlah fakta menarik untuk menjawab pertanyaan itu. Misalnya, sikap Golkar dan PKS yang tidak menggebu-gebu menerima kekalahan voting, meskipun niat menggolkan angket pajak di DPR hanya kalah tipis dibandingkan suara kubu pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan meskipun dua parpol itu, selalu menyisipkan bumbu sebagai proses demokrasi, namun tetap dinilai dingin dan kurang antusias dibandingkan dengan semangat yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan.

Kendati demikian, sikap legowo Golkar dan PKS dalam menerima kekalahan tidak serta-merta menunjukkan pertanda kedewasaan politik. Sebab, jika merujuk kepada pendekatan kritis, justru dua parpol itu, sedang memanfaatkan momentum hak angket untuk menformulasikan eksistensi kekuatan jaringan komunikasi politik dengan rakyat yang cenderung semakin diabaikan, oleh kubu partai-partai pendukung pemerintah.

Tidak bisa dinafikan, opini publik saat ini lebih berpihak kepada sikap melawan korupsi yang tidak kunjung tuntas. Angket pajak terlepas dari aspek legal formal yang sering dirujuk kubu koalisi, sepertinya tidak dihiraukan oleh masyarakat, yang beranggapan menyetujui angket pajak sama dengan peduli terhadap pemberantasan korupsi. Melihat asumsi masyarakat semacam itu, maka mendukung angket pajak, merupakan pilihan menguntungkan bagi Golkar dan PKS untuk menunjukkan sikap kritis kepada pemerintah dalam bingkai keberpihakan kepada rakyat.

Amat Berisiko

Keyakinan Golkar dan PKS masih tetap dalam kubu koalisi, setidak-tidaknya dipengaruhi oleh kalkulasi politik faktual dan peta politik DPR RI di Senayan. Dalam perjalanan pemerintahan tiga setengah tahun ke depan, pemerintahan SBY-Boediono masih memerlukan dukungan Golkar dan PKS. Akumulasi kritik terhadap pemerintah yang semakin sering dieksplorasi oleh sejumlah pihak yang kritis terhadap pemerintah, berpotensi mengganggu dan melemahkan kekuatan Demokrat beserta sekoci politiknya.

Karena itu, upaya Partai Demokrat untuk menyingkirkan ‘Partai Beringin Kuning’ dan PKS dari bangunan koalisi, jelas teramat berisiko. Golkar yang terbiasa ada di lingkaran kekuasaan dan memiliki pengalaman panjang sebagai partai pemerintah, tetap diandalkan untuk mendampingi koalisi dalam hal menjalankan ideologi pembangunan dan stabilitas program sebagai landasan kemakmuran.

Sedangkan PKS merupakan entitas terdepan untuk melindungi kebijakan pemerintah, terkait dengan upaya mencegah berkembangnya nilai ‘sektarian’ dalam dinamika politik religi. Kalaupun dalam tubuh koalisi ada partai berbasis agama, tetapi PKS memiliki kekuatan kader yang mampu bertindak sebagai penghubung kepentingan pemerintah menghadapi politik agama.

Lebih dari itu, Partai Golkar dan PKS juga tidak merasa akan disingkirkan dari koalisi, ketika sejumlah elite dalam lingkaran kekuasaan berupaya merapat ke Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Ini bisa dimaklumi, mengingat dalam kalkulasi praktis, partai yang dipimpin Prabowo itu mempunyai agenda politik tahun 2014 yang harus memiliki sikap kritis demi meraih popularitas di mata rakyat. Sedangkan dalam kubu ‘partai moncong putih’, tampaknya faksi yang lebih condong kepada SBY, tidak akan mampu mengubah pendirian Megawati Soekarnoputri yang masih tegas menolak untuk bergabung dengan kubu Cikeas.

Kesimpulannya, pilihan fleksibel yang diambil Presiden SBY adalah, tetap mempertahankan koalisi partai yang ada, demi jalannya pemerintahan sampai 2014. Kalaupun ada reshuffle, posisi menteri dari partai pembelot pun bisa saja hanya sebatas bertukar tempat. Memang, tindakan ini akan mengecewakan Partai Demokrat maupun konstituen SBY – Boediono. Namun dalam koridor ‘keberlanjutan’ dalam pemerintahan, maka pilihan mempertahankan koalisi adalah yang paling kecil risikonya.

Karena itu, kemenangan kubu koalisi ‘plus-minus’ dalam angket pajak, sesungguhnya menunjukkan kelemahan aliansi partai pendukung pemerintah. Sebab, justru yang menarik keuntungan adalah Partai Golkar dan PKS. Kedua partai ‘pembelot’ angket pajak itu, melenggang dengan sempurna dalam membangun kohesivitas jaringan komunikasi politik dengan rakyat, tanpa harus hengkang dari kekuasaan pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan peran politiknya. ***
Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta.

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: