Komunikasi dan Birokrasi

Jaringan Penghambat Reformasi Birokrasi
Oleh Eko Harry Susanto

Suara Karya, Rabu, 8 Desember 2010


Reformasi birokrasi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sebab, masih terlampau banyak persoalan pelayanan kepada publik tersendat akibat karakteristik kepemimpinan birokrasi pemerintahan yang paternalistik.
Kepemimpinan birokrasi tidak sejalan dengan tuntutan reformasi politik yang menghendaki keterbukaan dalam penetapan jabatan publik, tetapi lebih banyak diwarnai relasi personal dan kepentingan politik. Akibatnya, pejabat disibukkan dengan berbagai upaya memberikan pelayanan kepada elite politik yang telah ‘berjasa’ menempatkannya ke posisi yang diharapkan.
Dalam perspektif komunikasi organisasi, model penetapan pimpinan yang mengedepankan kepentingan tertentu dibanding berpihak kepada masyarakat, menunjukkan bahwa jaringan komunikasi nonformal memiliki kekuatan dahsyat. Khususnya dalam menyisihkan rangkaian elemen komunikasi formal yang berpijak kepada tugas dan tanggung jawab secara profesional.
Padahal, jika jaringan komunikasi informal lebih kuat daripada jaringan komunikasi formal dalam penetapan pejabat, maka organisasi lambat laun akan limbung akibat tidak memiliki kekuatan memadai yang bersandar pada aspek legal formal. Semua entitas cenderung mengabaikan lini komunikasi formal, karena tidak memberikan prospek memadai dalam karier. Padahal, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jelas menegaskan bahwa pejabat pemerintah harus memiliki kemampuan memadai atau profesional di bidangnya.
Lebih parah lagi, sel-sel kekuatan komunikasi informal dalam kutub birokrasi pemerintahan, sering dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian, eksistensi komunikasi yang tidak diorganisasikan secara resmi di tubuh institusi pemerintah itu, bukan hanya sebatas perilaku kolutif dalam tubuh birokrasi kekuasaan negara. Tetapi, lebih bermuara pada entitas politik di luar lembaga pemerintah yang mampu mengontrol manajemen komunikasi formal.
Gejala kronis menguatnya jaringan komunikasi kolutif dalam perburuan jabatan, mendorong pejabat mengabaikan kerja keras untuk melayani rakyat. Mereka lebih fokus pada kepentingan partai politik yang mengendalikannya secara terselubung. Padahal, Pasal 3 UU No 43/1999 menegaskan bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas itu, pegawai negeri sipil (PNS) harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hakikatnya, kekuatan jaringan komunikasi informal yang disalahgunakan untuk kepentingan jabatan, tidak akan menghasilkan pemimpin yang menjadi rujukan. Proses penetapan pejabat kolutif juga tidak akan mengasilkan organisasi yang sehat dan memiliki kemandirian. Jabatan bukan lagi sebagai suatu kepercayaan karena keahlian, dedikasi, tanggung jawab dan profesionalisme. Lebih dari itu, dalam perspektif komunikasi antarmanusia disebutkan sebagai upaya memperoleh reward yang lebih besar dibandingkan ongkos (cost) yang dikeluarkan ketika berburu jabatan.
Model Ideal

Mencari model kepemimpinan ideal dalam birokrasi pemerintah seharusnya kembali ke makna birokrasi. Dalam pandangan Max Weber, birokrasi merupakan tipe ideal untuk menjalankan roda organisasi karena menghargai profesionalisme dan hubungan kerja dalam organisasi yang bersifat tidak personal. Ini teramat klise, tetapi ternyata sulit untuk ditegakkan dalam perangkap budaya paternalistik birokrasi pemerintahan. Padahal, penetapan pejabat kolutif semakin sulit menghasilkan pemimpin mandiri, profesional dan memiliki kredibilitas yang diakui oleh rakyat sebagai pihak yang harus dilayani.
Jaringan komunikasi nonformal itu sudah sedemikian mengakar kuat dalam kepemimpinan birokrasi. Karena itu, reformasi di tubuh lembaga pemerintah harus menitikberatkan pada upaya mengubah karakteristik pejabat pemerintah paternalistik menjadi lebih profesional dan transparan, sebagaimana tipe ideal birokrasi ala Weber dan sejalan dengan UU No. 43/1999.
Dalam hal ini maka harus ada niat politik yang kuat dari segenap elite kekuasaan negara untuk konsisten mengunggulkan profesionalisme dalam penetapan pimpinan pejabat pemerintah. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa pemimpin adalah inti dari manajemen yang mengandalikan roda organisasi menuju ke arah yang lebih baik. Namun, persoalannya, reformasi birokrasi tetap saja mengabaikan komunikasi kolutif dalam penetapan posisi strategis. Dalam kenyataan, teramat banyak pihak internal maupun eksternal di lembaga pemerintah berkepentingan menyetir pejabat demi keuntungan diri sendiri dan kelompoknya.
Secara esensial, kepemimpinan birokrasi dalam belenggu komunikasi informal yang kolutif mengakibatkan pembenahan birokrasi tidak berjalan linier dengan tuntutan reformasi. Yang terjadi, pembenahan birokrasi cenderung ke arah siklus mundur ke belakang. Alhasil, pelayanan kepada publik tetap tersendat. Sebaliknya perhatian kepada kelompok kepentingan yang telah “berjasa” dalam perburuan jabatan semakin menguat. ***
Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Tarumanagara Jakarta, Ketua Asosiasi
Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom).

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: