Problema Kompor Gas

Program Instan Kompor Gas

Oleh: Dr Eko Harry Susanto MSi
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara                                                           

Seputar Indonesia, 20 September 2007

Program pemerintah membagikan kompor gas gratis untuk mendorong masyarakat mengonversi penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas, masih terus menuai masalah.

Dari persoalan yang menyangkut ketidaktahuan menggunakannya, kekhawatiran mudah terbakar (inflammable) sampai alasan yang paling substansial tidak mampu membeli gas yang harganya fluktuatif. Kompor gas merupakan barang mewah bagi masyarakat kebanyakan atau warga miskin pada umumnya. Karena itu, untuk memperkenalkannya perlu proses panjang dan kesabaran sehingga upaya mengurangi subsidi minyak tanah keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar 30 triliun setiap tahun bisa tercapai. Bukan sekadar membagikan kompor gas untuk mengurangi pasokan minyak tanah, lantas masyarakat miskin beramai-ramai menggunakan gas atau liquefied petroleum gas (LPG/elpiji).

Mengingat berbagai persoalan dalam penggunaan gas, seharusnya pemerintah tidak terburu nafsu untuk membagi-bagikan kompor dan tabung gas kepada masyarakat.Dalam perspektif komunikasi inovasi,menurut Everett M Rogers dan F Floyd Shoemaker,upaya memperkenalkan ide perubahan harus memerhatikan lima kategori kelompok masyarakat sebagai sasaran dari berbagai program perubahan, yaitu inovator, adopter pemula (early adopter), mayoritas awal (early majority), mayoritas akhir (late majority), dan penerima perubahan yang paling lambat (laggard).

Intinya, program perubahan harus menetapkan sasaran yang jelas dan dilakukan dengan bertahap sesuai karakteristik masyarakat. Memperkenalkan ide perubahan harus dimulai dari para inovator sebagai agen pembaharuan yang memiliki kredibilitas di mata rakyat, lebih berorientasi kepada klien,dan bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Dalam konteks penggunaan elpiji, agen pembaharu adalah petugas pemerintah yang membagikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat penerima kompor gas di desa maupun di kota. Jangan beranggapan bahwa orang kota yang ”kurang beruntung” tidak perlu tuntunan para agen perubahan.

Sebab, secara mendasar, hakikatnya mereka memiliki nasib dan karakter yang sama, sulit untuk diajak berubah. Pekerjaan paling awal dari para petugas lapangan adalah menetapkan orang yang mau menerima perubahan sebagai adopter pemula (early adopter), untuk menggunakan kompor gas. Mereka yang dipilih sebaiknya para pemuka pendapat (opinion leader) di lingkungan masyarakat miskin. Namun persoalannya, dalam bingkai politik pascareformasi, memaksa mereka mendukung program pemerintah sangatlah sulit. Karena itu, para petugas lapangan harus menggunakan model komunikasi interaktif yang memosisikan pemuka pendapat dalam kesepadanan,mengajak dialog dan mencari titik temu atas program perubahan yang sedang dijalankan.

Jika adopter pemula berhasil dipengaruhi dan secara konstan mau menggunakan gas, petugas lapangan harus mengikutsertakan mereka untuk menarik mayoritas awal (early majority) sebagai pengguna elpiji. Kelompok ini mempunyai kepercayaan besar terhadap pemuka pendapat sehingga dengan sukarela akan mengikuti jejak para tokoh di lingkungannya. Dengan kata lain, perubahan bersifat partisipatif bukan karena tekanan keadaan, seperti halnya kelangkaan minyak tanah atau pola komunikasi koersif dari petugas pemerintah. Dua kelompok adopter pemula dan mayoritas awal, merupakan kekuatan untuk menciptakan perubahan.

Karenanya, pemerintah dan para agen pembaruan harus tetap memfasilitasi mereka agar bisa memengaruhi mayoritas akhir (late majority),untuk menggunakan gas sebagai pengganti minyak tanah. Seandainya, mayoritas akhir sudah mendominasi penggunaan gas, maka melalui komunikasi homofili yang berpijak pada kesetaraan nilai-nilai sosial-ekonomi di lingkungan masyarakat kurang mampu, maka kelompok yang paling kolot (laggard) untuk menolak pembaruan pun lebih mudah mengikuti jejak mayoritas akhir dalam menggunakan kompor gas.

Dengan alasan ini, tanpa bermaksud menilai dari segi ekonomis, pengelompokan masyarakat dalam konteks perubahan tersebut seharusnya menjadi titik tolak program konversi minyak tanah ke penggunaan gas. Namun persoalannya, justru pilihan pemerintah untuk membagikan kompor gas gratis adalah program instan—serbacepat yang terkesan menafikan karakteristik masyarakat miskin yang bisa berubah secara evolutif. Akibatnya, upaya sosialisasi penggunaan gas justru menciptakan masalah baru di tengah masyarakat.(*)

URLSource: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/program-instan-kompor-gas

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: