Pancasila Lemhanas

Deputi Khusus Pancasila Lemhannas

Eko Harry Susanto

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi wacana yang ramai dibicarakan kembali di kalangan elite politik dan kalangan yang memiliki perhatian besar terhadap kelangsungan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam koridor reformasi politik, diskusi tentang Pancasila menjadi kian dinamis karena menghasilkan keberagaman pemikiran, dari yang menyuarakan Pancasila dalam analisis positivistik bersifat final yang lebih menekankan perluasan nilai sesuai perkembangan zaman, maupun pendapat lain yang bersifat subyektif berpijak pada penafsiran integralistik untuk kepentingan kelompoknya.

Namun, yang muncul dalam wacana publik tetap ada kesepakatan, Pancasila adalah payung   ideologis kehidupan bernegara. Namun, jika masih muncul kekhawatiran atas menipisnya pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sikap wajar, mengingat pengabaian terhadap ideologi negara mendorong munculnya konflik kepentingan dalam masyarakat yang kian meningkat.

Pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila tampaknya tidak lagi bersifat matematis dengan butir-butir pengembangan dari tiap sila yang potensial dipakai sebagai alat penguasa mengesahkan kebijakannya.

Sejatinya nilai-nilai Pancasila yang hakiki adalah sumber kekuatan demokrasi dalam kehidupan bernegara, jika dijalankan dengan benar dan tidak sebatas retorika belaka.
Karena itu, sungguh memprihatinkan saat Lemhannas menilai kesadaran dan penghayatan akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa kian menipis, terutama di kalangan elite bangsa. (Kompas, 14/7/2006)

Namun, di balik pernyataan Lemhannas itu, yang lebih menonjol adalah upaya pembentukan “Deputi Khusus” yang akan memberi pemahaman Pancasila sesuai tuntutan zaman. Upaya melestarikan Pancasila dalam konteks wawasan kebangsaan yang dinamis adalah mulia. Tetapi, bukan berarti harus menciptakan unit baru, sebab bisa menjadi kontra produktif bagi citra pemerintah. Idealnya, dimasukkan dalam salah satu unit kerja yang ada.

Deputi khusus
Kecenderungan membentuk entitas baru dalam organisasi pemerintah, sejati harus diminimalkan untuk menampik asumsi masyarakat, unit kerja baru identik perluasan jaringan kekuasaan dan berpotensi menciptakan birokrasi baru yang kian menyulitkan pelayanan kepada rakyat. Padahal dalam tinjauan sosiologis, organisasi pemerintah seharusnya menjadi abdi masyarakat, bukan tuan bagi masyarakat. Sedangkan dalam konteks kultural, Daniel Lerner mengemukakan, yang diperlukan adalah kinerja modern bukan pembentukan organisasi baru yang modern.
Meski demikian, karena Deputi Khusus yang menangani Pancasila di Lemhannas telah terbentuk, terlepas dari efisiensi dan prejudice tentang perluasan jaringan kekuasaan, selayaknya deputi itu ditanggapi dengan apresiasi yang proporsional.

Dalam konteks difusi informasi dan situasi perubahan politik, nilai-nilai Pancasila yang dilontarkan Lemhannas akan semakin kompleks saat berhadapan dengan bentuk pesan yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat. Memang tidak ada lagi “penguasa informasi” yang bisa mengemas Pancasila dalam jargon “untuk kepentingan pembangunan”, sebab belantara retorika kian berjubel dengan jargon baru yang disuarakan para pemuka pendapat (opinion leader) yang diakui kredibilitasnya. Mereka umumnya memiliki massa potensial yang tidak mudah untuk mengekor opini pemerintah.

Selain itu, tanpa dukungan hegemoni politik dalam kekuasaan negara sebagaimana Pemerintahan Orde Baru yang menjalankan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), upaya menyosialisasikan dan mendiseminasikan hasil kajian Pancasila, memerlukan konsistensi dan kerja keras untuk bisa diterima masyarakat yang terlanjur skeptis terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, pembentukan Deputi Khusus yang menangani Pancasila di Lemhannas harus benar-benar merencanakan program kerja yang membumi dengan tak manafikan dinamika politik masyarakat, bukan sebaliknya, membentuk kelompok elite baru dan komunitas baru yang seolah paling beradab dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Eko Harry Susanto Pemerhati Masalah Komunikasi dan Politik; Fasilitator Komunikasi Publik

KOMPAS – Kamis, 27 Juli 2006

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: