Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah

Lembaga Desa dan
Pemekaran Wilayah


Oleh Eko Harry Susanto

Rabu, 21 Juli 2010

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menegaskan perlunya penundaan pemekaran daerah, mengingat hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 80 persen dari dari 2.005 daerah pemekaran baru tidak berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. 

Memang upaya memperketat pembentukan daerah otonomi baru sudah dilakukan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2007 yang merevisi PP No 129/ 2000. Ketentuan yang terkandung di dalamnya sudah sangat komprehensif. Bahkan penilaian persyaratan teknis terhadap sebelas faktor, yang dilengkapi dengan indikator pembentukan daerah otonom baru, sangat terukur. Prasyarat ini mencakup kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali yang berkaitan dengan jarak ke pusat pemerintahan. Namun, PP 78/2007 yang sangat ketat dan terukur itu tetap tidak mampu menahan laju pertumbuhan daerah pemekaran baru. 

Problem Potensial
Secara klise, suburnya pemekaran wilayah dipicu oleh pembangunan yang tidak merata, terkonsentrasi di pusat kekuasaan, bantuan dari pemerintah pusat. Misalnya, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana-dana lainnya. Selain itu juga ada alasan lain yang menghubungkan dengan perilaku elite yang berupaya untuk menarik keuntungan dengan terbentuknya daerah otonomi baru. 

Namun, di luar faktor tersebut, ada problem potensial yang tidak diantisipasi oleh PP 78/ 2007, yakni bahwa masyarakat di akar rumput, khususnya di pedesaan, merupakan kelompok floating mass yang bisa dipakai sebagai bumper tangguh untuk mendukung kehendak pemerintah pusat, yang berupaya mencegah pemekaran. 

Dalam PP 78/2007, pasal 14, ditegaskan bahwa pembentukan daerah provinsi melibatkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan (FKK), atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. 

Tentunya proses pembentukan daerah baik untuk kota maupun kabupaten dalam pasal-pasal selanjutnya juga melibatkan BPD atau FKK, sebagai gerbang utama yang menyuarakan aspirasi pemekaran. Pasal ini pernah diunggulkan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyono pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I, sebagai peraturan yang diandalkan untuk mencegah pemekaran yang dikonotasikan kemauan elite. 

Padahal, dalam euforia reformasi politik yang difusikan oleh kekuatan teknologi komunikasi, perilaku masyarakat di akar rumput berjalan linier dengan hiruk pikuk elite di pusat-pusat kekuasaan. Dinamika politik pedesaan sama gegap gempitanya dengan politik nasional yang hiruk pikuk diwarnai oleh strategi memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan sebagai amunisi untuk tetap menancapkan pengaruhnya di masyarakat. 

Kekuatan Lembaga Desa
Dalam perangkap kekuasaan, eksistensi lembaga desa seperti BPD dan FKK sebagai gerbang utama pemekaran wilayah pun menjadi incaran elite demi menumbuhkan semangat kelompok, yang mau menuntut pembentukan daerah otonomi baru. Dengan mengemas pelembagaan “stereotip dan prasangka” terhadap kelompok yang berkuasa di daerah, maka diusung pula isu persamaan nasib yang tidak menguntungkan, mengeksplorasi politik teraniaya dan aneka ketimpangan lain yang mudah membakar semangat kelompok. 

Dikaitkan dengan kajian komunikasi antarbudaya, Samovar, Porter, dan Jain (1988) menyatakan, jika interaksi antarkelompok diwarnai oleh stereotip, dengan menggeneralisasi semua orang dari kelompok itu sama perilakunya, maka akan muncul prasangka yang tidak mampu menciptakan kohesivitas dalam komunikasi dan interaksi. Dengan kata lain, stereotip dan prasangka memang dipakai sebagai titik tolak politik pemekaran. 

Mudahnya sejumlah elite pengusung stereotip dan prasangka masuk dalam kekuatan BPD atau FKK, itu terjadi karena lembaga desa tidak lagi didominasi oleh individu atau kelompok yang terikat oleh sayap-sayap elite yang berkuasa. Lebih celaka lagi, dalam bingkai demokratisasi integralistik, ada kecenderungan otonomi daerah disalahartikan sebagai kebebasan kelompok dalam nuansa sektarian, untuk mengatur pemerintahan sendiri, yang lepas dari dominasi kelompok lain. 

Kondisi itu tidak pernah diakui, tetapi melihat atribut gerakan massa, dari pakaian sampai spanduk yang dibentangkan dalam menuntut pembentukan daerah otonomi baru, tidak sulit untuk menduga bahwa ada semangat sektarian-etnosentrisme yang menganggap kelompoknya memiliki superioritas dalam politik pemekaran. 

Hakikatnya, salah satu pendekatan untuk membatasi pemekaran wilayah di BPD dan FKK sebagai gerbang awal aspirasi rakyat adalah mengikis pelembagaan stereotip dan prasangka, melalui komunikasi antarbudaya, yang mengunggulkan toleransi dalam hubungan antarkelompok dalam ikatan kebinekaan. 

Kendati demikian, tampaknya model konvensional yang tetap paling ampuh adalah melakukan pemerataan pembangunan tanpa tersegmentasi dalam politik identitas, atau terkonsentrasi pada basis kekuatan elite yang berkuasa di daerah. Persoalannya, ketika akumulasi kekecewaan terhadap dominasi kelompok sosial, ekonomi, dan politik makin memuncak, maka semangat mengedepankan nilai subregional dan subnasional dalam jaring sektarian menjadi pilihan untuk memaksakan tujuan yang akan dicapai. 

 

Alhasil, moratorium pemekaran wilayah yang disuarakan Presiden SBY tidak akan menghasilkan kesepakatan berarti dari para pemegang otoritas pembentukan daerah otonomi baru. *** 

Penulis adalah peneliti pola komunikasi pedesaan,
alumnus UGM, UI, dan Unpad
Sumber : Harian Umum Suara Karya, 21 Juli 2010

 

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: