KONTENT MULTI MEDIA

RPM Multimedia Picu Rezim Sensor

18 Feb 2010 

JAKARTA – Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia sangat berpotensi menjadikan pemerintah rezim sensor. Hal tersebut mengancam kebebasan mendapat informasi. Negara akan punya tangan memberangus konten informasi berdasarkan kepentingannya mengatasnamakan peraturan itu.

Penilaian tersebut dikemukakan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Rabu (17/2), yang dihubungi terkait RPM Konten Multimedia.Eko mengatakan orientasi RPM adalah ketertutupan. Ini merupakan langkah kontraproduktif yang kedua kali dilakukan Menteri Tifatul. Sebelumnya, dia mengeluarkan RPP tentang Penyadapan yang ditentang banyak kalangan.

Pada akhirnya, kata Eko, jika Ti-farul ngotot mengesahkan RPM itu, bangsa ini terancam kembalinya rezim sensor seperti pada era Orde Baru. Ini bukan sebuah sinyal positif bagi akselerasi demokratisasi yang mensyaratkan terjaminnya informasi publik.Pandangan senada dikemukakan Agus Sudibyo. Menurutnya, RPM itu akan menjadi ancaman, baik bagi insan pers maupun bagi masyarakat umum yang ingin mendapatkan dan menggunakan ! informasi. “Dewan Pers mendesak.

Menkominfo Tifatul menghitung dampak RPM tersebut”Protes antara lain datang untuk Pasal 7-13 RPM yang melarang penyelenggara Internet mendistribusikan konten yang dianggap ilegal, (uga ada kewajiban memblokir serta menjaring semua konten yang dianggap ilegal, dan pembentukan tim konten sebagai lembaga sensor. Inilah yang dinilai bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dan tidak ada sensor.

Pasal Karet

Peringatan terhadap Menteri Kominfo agar tidak mengeluarkan regulasi yang kontroversial juga dilontarkan anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan. Dia menyarankan agar rujukan UU Pers dipegang teguh.Pohan menilai ketentuan sensor konten dalam RPM tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi menjadi pasal karet.Selain itu, Pohan mempertanyakan adanya ancaman sanksi berlapis dalam RPM itu yang menyebutkan Menteri Kominfo dapat mengenakan sanksi administratif namun tetap tidak akan menghapuskan pertanggungjawaban pidana. har/ags/AR-2

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: