Reshuffle KIB II – Satu Tahun

Reshuffle dan Kerentanan Kohesivitas


Oleh Eko Harry Susanto

Rabu, 13 Oktober 2010

Menjelang evaluasi satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada 20 Oktober 2010, merebak kabar adanya sejumlah anggota kabinet yang akan di-reshuffle karena gagal menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

Penggantian menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memperoleh tanggapan beragam dari elite politik yang pro maupun kontra. Sedangkan dalam tubuh partai koalisi pendukung pemerintah, mengharap tidak terjadi reshuffle. Kalaupun terpaksa dilakukan penggantian menteri, jatah dari partai politik untuk pos menteri tidak berkurang. Namun, Partai Demokrat sebagai mayoritas dalam aliansi poros Cikeas mengisyaratkan menghendaki Presiden SBY me-reshuffle sejumlah menteri yang dinilai tidak berhasil menjalankan tugas, tanpa menghiraukan asal partai politik. 

 

Tentu saja bisa dimaklumi, mengingat “kontrak kinerja” menteri dalam KIB II adalah kesanggupan bekerja dan dievaluasi terus-menerus untuk diteruskan atau diberhentikan. Acuannya, dapat menyelesaikan target kinerja 100 hari, satu tahun dan lima tahun. Pakta Integritas KIB II juga menegaskan tentang kesanggupan kerja, melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan siap diberhentikan jika tidak mampu menjalankan standar perilaku. 

 

Secara singkat dapat dikatakan, jika menteri dalam KIB II tidak bisa melaksanakan ketentuan seperti yang tercantum dalam ‘Kontrak Kinerja’ dan ‘Pakta Integritas’, mereka harus bersedia untuk dilengserkan dari kursi menteri. Pertanyaannya, apakah waktu satu tahun cukup layak untuk menilai kinerja menteri KIB II, yang terdiri dari individu-individu yang mewakili institusi maupun kelompok sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Indonesia? 

 

Batasan Waktu
Masalah penggantian pejabat publik dengan batasan waktu yang dipopulerkan para politikus di awal reformasi, sudah dianggap lumrah saja. Namun, dalam perspektif komunikasi organisasi, individu atau entitas yang bergabung dalam kelompok memerlukan penyesuaian untuk menyatukan langkah. Komunikasi integratif dalam menjalankan organisasi, memerlukan proses yang memakan waktu mendekati 50 persen dari masa yang tersedia untuk bekerja bersama-sama. 

 

Berdasarkan model pembentukan kelompok kerja yang memiliki batas waktu tertentu, seperti halnya KIB II, kalau anggotanya terdiri dari berbagai menteri yang memiliki fondasi nilai dan belief berbeda, maka diperlukan proses panjang untuk melakukan penyesuaian di antara anggota kabinet lain, agar mereka bisa bekerja dengan integratif sesuai maksud dan tujuan pemerintahan SBY – Boediono. 

 

Paling tidak, ada beberapa tahap dalam membentuk organisasi yang mampu bekerja dengan cepat dan terarah. Pertama, tahap pembentukan, yang mencerminkan sudah muncul ide menyatukan, tetapi masing-masing anggota masih memiliki orientasi beragam. Tahap kedua, ada perbedaan pemikiran dalam kelompok diwarnai dengan konflik dan pengubuan terhadap ide maupun cara mencapai tujuan. 

 

Sedangkan tahap ketiga merupakan penormaan, manakala setiap entitas merasa sehaluan seiring sejalan melakukan tugas kelompok. Tahap ini, memakan waktu separuh dari waktu yang tersedia dan merupakan titik tolak untuk melakukan kegiatan dengan baik. Artinya, kohesivitas dalam kelompok mulai terlihat dan mampu memacu jalannya roda organisasi. Pada tahap inilah, yang diasumsikan memakan waktu hampir separuh perjalanan sebuah kelompok kerja. 

 

Jika proses semacam itu dihubungkan dengan kinerja KIB II yang jelas-jelas anggotanya dari berbagai macam partai politik, profesional, dan kelompok kepentingan lainnya, maka penilaian kinerja objektif KIB II adalah dua setengah tahun dari waktu lima tahun yang tersedia. 

 

Memasuki tahap keempat adalah proses pengerjaan yang diwarnai dengan kohesivitas komunikasi antarentitas, yang mampu mendukung penyelesaian berbagai tugas sesuai target. Tahap kelima adalah langkah pembubaran ketika kelompok dalam organisasi ini habis masa jabatannya. 

 

Mencermati kondisi itu, sesungguhnya menteri-menteri yang sudah menjabat dua periode selayaknya memiliki kohesivitas dengan kepemimpinan SBY, mengingat mereka sudah memahami pola kerja Presiden SBY. Kendati demikian, melihat pertner kerja menteri lainnya yang relatif baru, maka menteri-menteri yang sudah menjabat dua periode tetap saja tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat. 

 

Implikasi Koalisi
Secara esensial, batasan waktu memang sangat baik untuk mencambuk kinerja menteri, tetapi jangan disamakan dengan terminologi penetapan waktu, dengan model pemerintahan di negara lain, di mana pemerintah yang dibentuk setelah menang dalam pemilihan presiden, seperti berpindah tempat saja. 

 

Sebelum mereka menguasai pemerintahan, mereka sudah mempunyai kabinet bayangan yang solid. Tidak jadi masalah mereka berasal dari berbagai partai politik sebab proses membentuk kelompok yang kuat sudah dimulai jauh sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Dengan kata lain, koalisi sudah dilakukan sejak dini. Intinya, ketika mereka memenangi pemilihan presiden dan masuk ke istana, sesungguhnya mereka sudah melalui empat proses pembentukan kelompok. Ini bekal yang baik untuk menjalankan program kerja secara integratif dan kohesif. 

 

Bandingkan dengan model pembentukan kelompok kerja dalam organisasi sebagaimana KIB II. Koalisi partai- partai politik pendukung pemerintah dilakukan setelah pemilihan legislatif, bahkan sesaat menjelang pemilihan presiden. Padahal yang ideal, pembentukan aliansi kekuatan partai politik dilakukan sejak dini, jauh sebelum pemilu legislatif. Ini bisa dimaklumi karena ada kecenderungan parpol mengamati terlebih dahulu kekuatan parpol pada pemilu anggota DPR/DPRD maupun popularitas kandidat presiden dan wapres. 

 

Namun, pola semacam ini berdampak buruk dalam pembentukan pemerintahan. Sebab, koalisi yang diwarnai dengan keberadaan menteri KIB II dari berbagai partai politik tidak bisa segera menjalankan tugas secara integratif sesuai harapan presiden. Jadi, jika dihubungkan dengan model pembentukan kelompok kerja, sesungguhnya KIB II baru mulai pada tahap pembentukan atau maksimal pada tahap pengubuan yang belum bisa diukur kinerjanya secara komprehensif. 

 

Memang jargon dan retorika klise, partai-partai koalisi yang menempatkan menterinya sudah mempunyai sikap yang sama dalam melaksanakan jalannya pemerintahan, seperti menjaga keutuhan NKRI, memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan lain-lain hal yang amat normatif. Tetapi mereka tetap saja memiliki sejumlah perbedaan dan bukan mustahil tidak sejalan dengan “kontrak kinerja” maupun “pakta integritas” KIB II. 

 

Oleh sebab itu, jika reshuffle kabinet dilakukan pada masa satu tahun kekuasaan SBY-Boediono, bukan berarti kinerja pemerintah bisa maksimal sesuai harapan. Sebab, kalau pengganti menteri yang tergusur berasal dari partai politik maupun dari entitas tertentu yang memiliki perbedaan mendasar, dengan pertimbangan kekuatan politik, maka kabinet dalam pemerintahan SBY-Boediono tetap saja menghadapi kerentanan kohesivitas kelompok kerja, yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan secara maksimal sesuai harapan rakyat. 

 

Karena itu, yang ideal dalam pelaksanaan reshuffle adalah tidak menghiraukan komposisi atau keseimbangan kekuatan partai politik, tetapi lebih ditekankan pada membentuk kabinet yang integratif sejalan dengan orientasi kekuasaan SBY-Boediono. Namun persoalannya, pengabaian terhadap parpol dalam menyusun kabinet sulit dilakukan sebab eksistensi pemerintah saat ini justru memiliki ketergantungan signifikan terhadap kekuatan partai-partai politik dalam tubuh koalisi. *** 

 

 

Penulis dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta
Sumber : Harian Umum Suara Karya, 13 Oktober 2010

 

 

 

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: