PEMBERANTASAN KORUPSI

Peran  Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi

gandyseneke

Dr.Eko Harry Susanto

Korupsi semakin  membudaya dan menjadi salah satu karakter yang sangat  menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada era pemerintahan Orde Baru, korupsi  hanya di dominasi oleh sekelompok  elite dalam masyarakat maupun   mereka yang ada dalam lingkaran hegemoni  kekuasaan negara. Diluar entitas tersebut  sulit   memperoleh kesempatan untuk  beramai – ramai menangguk uang negara. Namun   di era  reformasi, stigmatisasi itu bergeser, korupsi  berkembang dengan dahsyat  menerpa ke semua   lapisan masyarakat yang semula hanya sebagai penonton belaka. 

 

Sinisme Politik

Dalam nada  sinisme dan kegeraman,  ada yang menyatakan, biarkan korupsi merata sehingga  peredaran uang tidak hanya menggumpal di sekeliling  mereka yang seolah – olah  paling sah sebagai pemilik  republik ini. Semua, tanpa pandang bulu memperoleh kesempatan  untuk menjarah uang negara. Mereka juga mengungkapkan bahwa,   para pengkritik korupsi di era reformasi ataupun yang gemar melontarkan   bahwa tindakan korupsi lebih brutal  dibanding jaman Orde Baru, adalah komunitas yang sebenarnya merasa “habitat dan lahan“ korupsinya terganggu oleh kekritisan masyarakat, kelompok politik,    Lembaga Swadaya Masyarakat dan sejumlah kelompok  kepentingan lain yang menghendaki  pemerintahan yang   bersih dari korupsi.

Tentu  saja  pernyataan itu tidak tepat, karena di dalamnya mengandung unsur “balas dendam”  dengan mengabsahkan bahwa korupsi adalah hak semua orang. Wacana   kesederajatan dalam konteks  negatif untuk  melakukan tindakan yang   merugikan  negara tidak bisa  dibenarkan, bahkan bisa lebih  menjerumuskan  ke dalam situasi korupsi yang tidak terkendali. Namun  hingga sekarang tampaknya belum ditemukan formula pemberantasan korupsi yang benar – benar bisa  diandalkan,  buktinya  hampir setiap saat masih saja  muncul berita tentang  tindakan merugikan negara  yang dilakukan oleh oleh berbagai pihak di lingkungan pemerintahan, swasta  maupun kelompok  masyarakat lainnya.

Mengingat korupsi sudah sedemikian parahnya, maka perlu dilakukan upaya pencegahan  melalui pendidikan anti korupsi yang terencana. Pendidikan anti korupsi semestinya tidak hanya diberikan kepada aparatur penyelenggara negara. Sebab ada ketidakpercayaan  dan sikap skeptisme masyarakat terhadap kemauan birokrasi  pemerintahan dalam  memberantas korupsi.

Keberanian Rakyat

Oleh sebab itu untuk meningkatkan keberanian dan peranserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, alangkah bijaksananya jika pendidikan  anti korupsi diberikan seluas – luasnya kepada  masyarakat. Kesempatan  mengikuti  pendidikan anti korupsi terbuka bagi masyarakat dengan seleksi moral, tanpa  terkait dengan status sosial ekonomi dan politik  yang disandang oleh  seseorang. Pendidikan anti korupsi yang terbuka akan menghasilkan semangat kolektif  memerangi  korupsi dan akan memangkas  jarak kekuasaan  antara peserta pendidikan anti korupsi dengan masyarakat  di akar rumput. Pemegang sertifikat atau lisensi pendidikan anti  korupsi  bukanlah sekelompok elite  yang memiliki keistimewaan dalam kehidupan bernegara.  Ini perlu ditegaskan agar tidak  terjebak ke dalam upaya pembentukan kelompok elite baru sebagaimana  para pemegang lisensi “pembentuk manusia harmoni integralistik” pada masa pemerintahan  Orde Baru. 

Masyarakat  yang sudah pernah mengikuti  pendidikan anti korupsi diharapkan menjadi  agen – agen anti korupsi di wilayahnya.  Mereka juga secara umum dapat diberikan hak serta kesempatan  untuk melakukan pengawasan terhadap  semua kegiatan  masyarakat dan pemerintah yang potensial menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Lulusan  pendidikan  anti korupsi atau para pemegang  lisensi anti korupsi yang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme  dapat menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan pemberantasan  korupsi.

Para  pelopor anti korupsi  ini juga dengan kesadaran tinggi diharapkan  bisa  memberikan informasi berbagai persoalan korupsi melalui media yang mudah diakses oleh publik, dengan demikian  bukan sebatas membuat laporan berjenjang kepada aparat atuapun institusi  pemerintah  yang “mungkin” saja justru tidak akan mendiseminasikan kasus korupsi kepada masyarakat luas.    Isi informasi yang dibuat oleh para pelopor anti korupsi sebaiknya bukan  sekadar memaparkan kerugian negara  saja, tetapi harus menyangkut pula  proses penyelesaian secara berkesinambungan, sebab kecenderungan selama ini pengungkapan kasus korupsi  sepertinya berakhir pada pemaparan penyelewengan  yang merugikan negara tetapi kurang konsisten untuk terus memberitakan  penyelesaian kasus korupsi   secara tuntas.

 Jakarta,  September 2007

Dr. Eko Harry Susanto

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Fasilitator Komunikasi Publik

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: