PILKADA MISKIN KADERISASI MUTU

Calon Tunggal Dalam (Strategi) Pilkada

Dr. Eko Harry Susanto

Jika Pemilihan Kepala Daerah ditunda karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon,   yang sesungguhnya juga masih menjabat, tidak perlu dirisaukan  dengan menganalogikan  munculnya krisis kepemimpinan  dalam  persaingan politik lokal. Sepintas  kelangkaan  peserta pilakada  memang aneh mengingat orientasi partai politik selalu memburu  kekuasaan demi untuk mengembangkan pengaruhnya di masyarakat.

Kelangkaan peserta  pilkada memang aneh, mengingat  kepala daerah adalah jabatan strategis, bukan hanya dalam  politik kekuasaan di daerah, tetapi  memiliki kontribusi yang sangat kuat untuk mengembangkan  partai politik dalam skal nasional. Oleh sebab itu, jika dalam suatu  daerah di tingkat Kabupaten/ Kota atau Propinsi hanya memiliki satu  peserta pilkada, maka ada beberapa faktor yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Di luar  situasi  bencana sebagaimana seperti yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2005,   Pilkada yang hanya diikuti oleh satu kandidat incumbent,  bukan berarti  krisis kepemimpinan di daerah, tetapi sesungguhnya  sengaja dibiarkan oleh partai politik yang berhak mencalonkan,  demi untuk memangkas  pengaruhnya di masyarakat.  Harus diakui bahwa di berbagai  daerah,   bersaing  dengan   kepala daerah yang sedang  menjabat  sangat sulit, mengingat  mereka umumnya masih menguasai sumber daya dan dana pemerintahan di daerah yang dapat  digunakan secara terselubung  mendukung kampanye atau menggalang kekuatan politik demi kepentingan keberlangsungan kekuasaannya.

Munculnya calon pasangan tunggal sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang  Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, prinsipnya, jika tidak memenuhi  2 (dua) pasang calon, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)   mengembalikan kepada  partai politik atau gabungan partai politik  yang memenuhi persyaratan  untuk mengajukan  pasangan calon hingga  terpenuhi sekurang – kurangnya 2 (dua) pasangan calon kepala daerah.

Tetapi, partai politik  tidak segera mendaftarkan calon kepala daerah dan  sengaja justru mengulur waktu, dengan  tujuan jika  menunggu  terlalu lama dan tak kunjung  muncul   dua pasang kandidat kepala dearah,  maka  jabatan kepala daerah yang berkuasa  habis atau demisioner. Situasi  seperti ini,  akan membuat kepala daerah  incumbent kekuasaannya terpangkas sehingga akses untuk mengusai rakyat menjadi  terbatas.  Implikasi lebih jauh adalah peluang  untuk memperoleh kemenangan dengan mudah  tidak akan tercapai, bahkan bukan mustahil  dikalahkan oleh kandidat lain.

Ketika masa jabatan kepala dearah  berakhir, barulah partai politik mengajukan calon kepala daerah, sudah barang tentu  dengan harapan bahwa kepala daerah incumbent sudah melemah sehingga persaingan untuk memperebutkan  kursi kekuasaan menjadi lebih  ketat.  Artinya  dalam perspektif dinamika politik lokal,  sebenarnya  tidak munculnya calon kepala daerah,  hanyalah salah satu strategi partai  politik   untuk melakukan penggembosan terhadap kepala daerah  incumbent.

Namun, seharusnya  strategi partai politik yang sengaja mengulur waktu, dengan tidak mengirimkan kandidatnya dalam pemilihan kepala daerah,  harus dihadapi  oleh  kepala daerah incumbent dengan cara  mencari calon pendamping dari partai lain  yang bisa diajak  bekerjasama  dengan prinsip saling menguntungkan. Dalam  sarkasme  komunikasi politik,  lebih tepat jika dikatakan mau diajak  bersekongkol untuk mempertahankan jabatan  yang ada. Munculnya  lebih dari satu pasangan   calon kepala daerah, jelas akan memperlancar pelaksanaan pilkada sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.

Dampak   pilkada yang diselenggarakan tepat waktu adalah  kepala daerah   yang masih berkuasa   akan  mudah melenggang kembali kekursinya, sebab  mereka umumnya tetap  memiliki  pengaruh  kuat di masyarakat. Kalaupun   kepala daerah incumbent harus mengundurkan diri  atau  cuti dari jabatan, sepertinya  bukan masalah yang perlu dirisaukan, karena secara substansial  dalam kurun waktu tersebut,   birokrasi pemerintahan di daerah masih  bisa  dikendalikan  untuk menggalang  dukungan dalam  masa jabatan yang ke dua.

Oleh sebab itu, faktor  ketidakmunculan  kandidat kepala daerah di beberapa wilayah, terlepas dari persoalan  tentang kualitas  maupun motivasi untuk  memimpin, sebenarnya  tidak dapat dikaitkan krisis kepemimpinan di daerah yang dianalogikan  sebagai  ketidakpedulian  rakyat dan partai politik  terhadap suksesi kepemimpinan,  karena  faktanya, itu hanya bagian dari strategi untuk memenangi pilkada dan  sesungguhnya partai politik tidak pernah  mengakui kelemahan  ataupun mengenal lelah untuk terus berupaya mencari  kekuasaan yang strategis untuk  menghidupi kelompoknya.

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Fasilitator Komunikasi Publik. Tinggal di Jakarta

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: