Persatuan Indonesia

Integrasi Nasional dan Tayangan Televisi

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Ditegaskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, “ Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajajah di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Namun kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, ternyata belum sepenuhnya bisa memberikan kesejahteraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang menggugat peran negara sebagai entitas yang paling bertanggungjawab terhadap pemenuhan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Menurut Emile Durkheim sosiolog Perancis, dalam Division of Labour, “negara merupakan lembaga yang terutama bertanggungjawab atas pemberian dan perlindungan hak – hak individual dan kesejahteraan”.

Separatisme

Alhasil, ketika kesejahteraan tiada kunjung dinikmati, maka sekelompok komunitas berpikir tentang perlunya kedaulatan bukan dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah cita – cita yang mengkhawatirkan, dan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh komponen bangsa. Masalah separatisme sesungguhnya persoalan yang sudah berlangsung lama dan hampir seumur dengan kemerdekaan Indonesia.

Namun, ketika era reformasi bergulir, pemikiran “walaupun terkadang sebatas angan – angan belaka yang tidak serius” tentang perlunya “berdaulat sendiri” masih saja disuarakan oleh sekelompok etnik atau sub – etnik dalam suatu wilayah, dengan alasan yang klise, menyangkut kesejahteraan, kebijakan yang diberlakukan tidak sesuai dengan nilai – nilai yang dianut, secara historis wilayah mereka merasa dianeksasi, dan berbagai alasan lain yang intinya mengidentifikasikan diri bahwa “etniknya sebuah bangsa”, maka berhak untuk merdeka.

Hakikatnya, mencegah separatisme, dan membentuk agar rakyat merasa sebagai bangsa Indonesia tidak pernah usai. Dalam model pembangunan yang paling sederhana, tahap unifikasi bangsa adalah langkah awal dari sebuah negara, sebelum memasuki tahap pembangunan dan berakhir dengan tercapainya kesejahteraan. Intinya, perjuangan untuk menyatukan bangsa memang tidak pernah selesai. Jadi bukan hanya ada di pundak Bung Karno dan Bung Hatta saja, tetapi unifikasi bangsa ibarat kewajiban estafet yang menjadi tanggungjawab pemimpin dan semua elemen sosial, ekonomi dan politik yang ada di Indonesia.

Pesan Persatuan

Dalam berbagai diskusi dan penelaahan untuk mencegah perpecahan atau disintegrasi, sudah lazim jika sejumlah pihak menggunakan pisau analisis ekonomi dan keamanan. Tetapi sesungguhnya dalam bingkai demokratisasi informasi, yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana secara faktual, pemerintah dan media massa, khususnya televisi mampu mengorganisasikan dan menyebarkan pesan integrasi nasional yang tidak tersegmentasi dalam kelas sosial, ekonomi dan politik.

Tetapi persoalannya, dalam kemasan demokratisasi pasca reformasi, menghadirkan nilai kebersamaan ditengah – tengah masyarakat sulit terwujud. Namun, bukan berarti hilang sama sekali, contoh perhelatan sepakbola di Jakarta. Terlepas dari kritik terhadap PSSI, penampilan Tim Nasional mampu mengobati kerinduan terhadap nilai persatuan dan kebangsaan. Ditulis oleh Kompas, “ Siapapun yang berada di Gelanggang Olah Raga Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu (14/7) malam, pasti bergetar saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan khidmat dan lantang oleh puluhan ribu orang bersama – sama. Ini adalah kumpulan terbesar atas nama bangsa sejak sepuluh tahun terakhir” (Kompas, 16 Juli 2007)

Namun sayang, peristiwa serupa yang bisa dieksplorasi televisi, untuk mengikat rasa kebangsaan teramat langka. Di sisi lain, sebagai media yang paling diunggulkan untuk menyebarkan nilai – nilai persatuan, televisi justru terperangkap ideologi pers bebas. Dalam konteks ini, bukan berarti, gaya pers Orde Baru, yang mengeksploitasi pesan pembangunan, yang penuh dengan lagu – lagu mars “etnosentrisme” kelembagaan harus dihidupkan lagi, tetapi televisi dengan kesadaran sebagai entitas yang memiliki tanggungjawab sosial terhadap kebhinekaan, harus ikut mendorong tumbuhnya nilai kebangsaan secara konstan, bukan hanya saat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia saja.

Celakanya, televisi di era reformasi seperti tidak peduli terhadap nilai – nilai persatuan dan kebangsaan. Kotak ajaib itu lebih suka menyebarkan kebudayaan massa sebagai produk yang diciptakan untuk pasar konsumtif, dengan dalih bahwa, “ budaya massa adalah representasi dari demokrasi, yang memosisikan rakyat sebagai sumber perubahan yang bebas menetukan pilihan” (Mc Quail, 2002). Dengan dasar itu, sikap media untuk mengedepankan budaya massa harus dihargai. Walaupun dalam wacana politik kebangsaan, budaya massa cenderung membentuk manusia yang apolitis. Masyarakat diikat oleh jargon konsumtif dalam batasan keunggulan material dan membawa khalayak ke alam mimpi yang jauh dari realitas sekelilingnya.

Barangkali, ini pilihan terbaik atau justru keterpaksaan bagi para pekerja televisi, sebab kebanggaan tanpa sekat, yang bisa didiseminasikan kepada publik semakin sulit ditemukan. Sementara dalam kehidupan politik, lebih banyak bicara tenatng konflik kepentingan dan aneka sandiwara politik, yang jauh dari upaya memberikan kesadaran menjadi bangsa Indonesia yang bersatu.

Esensinya, kelangkaan peristiwa yang terkait dengan kebanggaan terhadap NKRI dan keangkuhan budaya konsumerisme yang mengabaikan realitas sosial – ekonomi di berbagai pelosok tanah air, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejumlah kelompok etnik maupun sub-etnik untuk menyuarakan kedaulatan tersendiri. Oleh sebab itu, dalam peringatan kemerdekaan RI yang ke 62 ini, pemerintah dan media massa, khususnya televisi, atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan, seharusnya bisa membangun persatuan nasional demi untuk mencegah sikap separatisme yang semakin mengkhawatirkan.

Jakarta, Juli 2007

Curriculum Vitae

Dr. Eko Harry Susanto. Lulus Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Tahun 1981. S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Tahun 1996. S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: