HUMAS PEMERINTAH

Materi Workshop

Public  Relations dan KIP

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
ekohs@centrin.net.id

I.Pendahuluan

Dalam bingkai kebebasan, tidak mudah menjalankan roda organisasi, organisasi tidak lepas dari kritik dan pengawasan berbagai eleman yang terdapat di masyarakat. Di pihak lain, lembaga pemerintah, terbiasa menjadi sebuah institusi kekuasaan unggul yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Dengan demikian, menerima kritik dan pengawasan masyarakat, diasumsikan sebagai upaya menghambat kinerja pemerintah. Kendati demikian, mengingat semangat demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat terus menggelinding, sudah selayaknya jika lembaga pemerintah, mengikuti dan menyelaraskan dengan situasi politik kenegaraan yang berkembang di tanah air.

II. Gambaran Umum Pers

Sejak reformasi kenegaraan di Indonesia, kehidupan pers yang semula terperangkap dalam konsep Media Pembangunan, yang harus mengedepankan kepentingan pemegang kekuasaan, semakin tergeser oleh tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi dan demokratisasi komunikasi informasi.

A. Media Pembangunan dan Pers Bebas

Menurut Denis McQuail (1991) pers bebas prinsipnya meliputi, antara lain (1) media seyoganya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengn kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. (2) Kebebasan media dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat.

B. Kode Etik Jurnalistik dan Transparansi Informasi

Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik, yang dibuat oleh, dari dan untuk para jurnalis (Wina Armada Sukardi, 2008). Menurut UU No. 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organanisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Hakikatnya terdapat empat asas dalam KEJ, yaitu (1) Asas moralitas, yaitu nilai – nilai moral yang terkandung didalamnya, (2) Asas profesionalitas, yang meliputi membuat berita yang akurat, faktual, jelas sumbernya, dapat membedakan fakta dan opini, tidak membuat berita bohong dan fitnah, menghargai off the record dll, (3) Asas demokratis, wartawan harus bertindak adil, fair dan berimbang (4) Asas Supremasi Hukum , yang menyangkut wartawan tidak boleh melakukan plagiat, menghormati praduga tidak bersalah, memiliki hak tolak dan tidak menyalahgunakan profesinya

III.  Informasi Publik


Public Relations harus memahami situasi disekitarnya. Menurut Sandra Braun (dalam Stacks, 2004:7), terdapat lima variable lingkungan praktik Humas, yaitu : (1) Sistem Hukum dan Sistem Politik yang berlaku, (2) Taraf Aktivisme, (3) Aspek kultural (4) Faktor Ekonomi, dan (5) Praktek Media. Berpijak kepada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Humas yang baik harus mampu mengantispasi dan mengelola lingkungan untuk mendukung kinerja relasional dengan publik yang beragam secara sosial, ekonomi dan kultural.

Karena itu, dengan ditetapkannya UU KIP, maka Humas Pemerintah harus mengelola informasi sejalan dengan semangat tranparansi yang diunggulkan oleh UU No. 14 Tahun 2008. Ketentuan tentang kebebasan informasi dalam UU KIP, sudah sejalan dengan UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jenis Informasi (1)  Informasi yang Wajib Diumumkan secara berkala (2)  Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta (3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Badan publik wajib menyediakan delapan macam informasi publik, anatara lain  daftar informasi publik dibawah pengelolalannya,  hasil keputusan dan pertimbangan badan publik, serta  kebijakan brerikut dokumen pendukung. (4) Informasi Yang Dikecualikan

IV. Memahami Relasi Dengan Media

Ketika Indonesia masuk pada era pers bebas, tugas berat menghadang petugas humas lembaga pemerintah. Sebab, tidak media massa tidak bisa lagi diharapkan untuk ikut serta memberitakan kegiatan – kegiatan pemerintah. Beragam informasi yang dalam kacamata badan pemerintah dianilai sangat penting untuk diketahui masyarakat, tetapi sangat mungkin, tidak dihiraukan oleh media massa

Perlu menyiapkan Pengelola Informasi, dengan membentuk unit kerja didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas, yang didukung oleh tersedianya fasilitas teknologi komunikasi – informasi yang memadai. Unit kerja ini, bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi publik. Tugas yang harus dilaksanakan adalah, menyediakan informasi yang akurat, membangun sistem informasi dan dokumentasui dalam mengelola inrmasi publik, membuat pertimbangan- pertimbangan dalam pemenuhan informasi kepada publik, serta memanfaatkan teknologi komunikasi untuk efisiensi dan kecepatan informasi

Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelaksanaan media relations di lingkungan Humas Pemerintah, untuk memposisikan informasi sebagai sumber daya organisasi, yang mampu meningkatkan produktivitas kerja. Secara substantif, UU KIP memposisikan badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka, dan semua kegiatan tersebut bisa diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

V. Penutup

Media Relations sebagai yang melekat pada fungsi Public Relation atau Humas dalam mempublikasikan kinerja organisasi, memegang peran kunci dalam menyikapi diberlakukannya UU KIP. Perwujudan dari azas keterbukaan informasi, memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat, khususnya jurnalis media massa, untuk memperoleh informasi yang benar tentang tindakan pemerintah.

Referensi

Delia, Jesse G ( 1987 ), Communication Research : A History, dalam Charles R. Berger (ed), Handbook of Communication, California Newburry :Sage Publication

Dewan Pers. 2008. Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers, Jakarta : Dewan Pers dan UNESCO

ELSAM. 1999. Majalah bulanan ”Asasi” Analisis Dokumentasi Hak Azasi Manusia, Edisi bulan Juni tahun 2009, Jakarta :

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Frank Jefkins.2003. Public Relations, ”terjemahan” Jakarta : Penerbit Erlangga

Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. ed.. 1987. Rethinking Development Communication : The Asia Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte Ltd

Iriantara, Yosal.2005. Media Relations : Konsep, Pendekatan dan Praktek, Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Kasali, Rhenald.2003.Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti

Lesly, Phillip (ed). 1992. Lesly’s Handbook of Public Relations and Communication, Chicago : Probus Publishing Company.

Litllejohn, Stephen W and Karen Foss. 2007. Theories of Human Communication, Seventh Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company

Mc.Leod, Jr. Raymond .1995. Management Information System: A Study Computer-Based Information System, atau Sistem Informasi Manajemen, terjemahan Hendra Teguh, Jakarta : PT. Prenhallindo.

McQuail, Denis.1987. Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London : Sage Publication

Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988. Managing By Communication, New York, New Newsey, London, Mc. Graw Hill Int. Book. Co.

Rakhmat, Jalaluddin. 2005. Psikologi Komunikasi, Bandung : Penerbit PT. Rosda Karya

Rivers, William L, Jay W. Jensen and Theodore Peterson.2003. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta : Penerbit Kencana

Samovar, Larry A, Ricahard E. Porter & Edwin R.Mc.Daniel.2007. Communication Between Culture, Sixth Edition, Australia : Thomson – Wadsworth International Student Edition.

Smola, Rodney A. 2001. “ Naskah Kesepuluh Hak Masyarakat untuk Tahu Transparansi di dalam Lembaga – Lembaga Pemerintah” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta

Soemirat, Soleh dan Elvinaro.2007. Dasar – Dasar Public Relations, Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosda Karya.

Sudibyo, Agus.2008. Informasi Publik dan Kebebasan Pers, Jakarta : USAID, DRSP dan Yayasan SET

Sukardi, Wina Armada.2008. Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers, Jakarta : Dewan Pers.

Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/ SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, tentang Kode Etik Jurnalistik

Susanto, Eko Harry.2010. Komunikasi manusia: Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial, Ekonomi Politik, jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

West, Richard dan Lynn H.Turner. 2008. Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.


Jakarta, 26 Maret 2010

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
Fasilitator Komunikasi Publik

Pendidikan:
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Januari Tahun 2004
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Tahun 1996
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Tahun 1981

Explore posts in the same categories: Komunikasi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: