PERSEPSI KEBEBASAN

Survey LSI dan Marginalisasi Demokrasi


Dr. Eko Harry Susanto

Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diekpose tanggal 2 Agustus 2008 di berbagai media, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
demokrasi di Indonesia tahun 2008 menurun tajam, yaitu hanya mencapai 51 persen. Padahal pada kurun waktu, 2005 dan 2007 ekspresi masyarakat terhadap demokrasi mencapai 67 persen.

Ekspresi masyarakat itu tidak terlampau mengejutkan, mengingat
demokrasi dinilai tidak mampu memberikan kesejahteraan. Bahkan demokrasi sebagai sistem bernegara yang beradab, belakangan sering dianalogikan kambing hitam keadaan nergara yang semakin tidak terkontrol. Pemerintahpun sebagai pemegang mandat utama untuk menyejahterakan rakyat, sepertinya tidak mempunyai peran berarti ketika menghadapi slogan – slogan kebebasan dan demokratisasi yang gencar disuarakan oleh berbagai kelompok.

Mencermati kondisi itu, sejumlah kalanganpun berulangkali menyebutkan
bahwa, situasi sosial – ekonomi sekarang, jauh lebih buruk dibanding
masa pemerintahan Orde Baru. Tentu saja dengan aneka dalih sederhana seperti, beras murah, bahan bakar tersedia, harga pupuk terjangkau oleh petani, keamanan memadai dan sejumlah argumen sepihak lainnya yang intinya mengunggulkan pemerintahan Presiden Soeharto. Para elite dalam pemerintahanpun gemar mengungkapkan bahwa, apa artinya demokrasi jika tidak mampu menyejahterakan rakyat, demokrasi malah membuat rakyat bertindak tidak terkontrol.

Karena kesejahteraan yang tidak kunjung tiba dan gencarnya provokasi
elite yang merindukan kekuasaan represif, maka hasil survei LSI tentang pilihan terhadap demokrasipun sungguh memprihatinkan. Masyarakat lebih suka memilih pembangunan ekonomi, pendapat ini dikemukakan oleh 76 persen responden, sedangkan yang memilih demokrasi harus diutamakan hanya 10 persen. Artinya, rakyat benar – benar sudah patah arang terhadap demokrasi yang sering ditafsirkan kebebasan dalam bingkai worldview maupun value kelompok secara sektarian.

Jika berpikiran sempit dan emosional, sembari mengenang masa keemasan
pemerintahan represif yang gemar menciptakan slogan harmonisasi dalam
bernegara, tentu sah saja. Bahkan masyarakatpun dalam pikiran praktis
yang berpijak pada fakta sosial yang dihadapi, tentu dengan mudah akan
mengungkapkan sikap setuju. Namun benarkah jaman Orde Baru merupakan
era gemah ripah lohjinawi itu mampu memberikan kesejahteraan sosial
ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sepertinya tidak akan selesai jika diperdebatkan, karena masing – masing pihak akan berbicara sangat subyektif dalam pendekatan yang berbeda.

Ide harmonisasi yang sering dikaitkan serasi, selaras seimbang, sebagai salah satu kekuatan pemerintahan Orde Baru, sebenarnya menyisakan dua sisi yang berbeda jika ditafsirkan tidak universal. Harmoni adalah kekuatan keindahan dan sinergi yang sangat diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tetapi sayangnya harmoni dalam wujudnya yang lain, ibarat koor penindasan yang tidak bisa memberikan kesempatan untuk berbeda. Sebab pendapat paling sepele sekalipun tidak akan memperoleh tempat. Meskipun demikian, sebagaimana hasil survei LSI, ternyata masyarakat lebih senang mengartikan demokrasi identik dengan terjangkaunya kebutuhan pokok, seperti yang dikemukakan oleh 31 persen responden. Sementara itu kebebasan mengritik ataupun mengganti pemerintahan hanya disetujui oleh 22,4 persen. Esensinya, dalam keterpurukan masyarakat, demokrasi tidak terlepas dari faktor ekonomi belaka, atau yang lebih membumi lagi sebatas urusan perut.

Padahal, mengunggulkan kekuasaan otoritarianisme yang bisa menyejahterakan dinilai sudah usang, sebab hampir tidak ada teori yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan tangan besi. Pemerintah tiran justru kontra produktif terhadap kesejahteraan rakyat. Memang, “pada awalnya rakyat merasa nyaman dengan kemakmuran meski secara politis tertindas, tetapi lama kelamaan, sejalan dengan kesadaran bernegara, maka masyarakat menjadi jenuh dan akhirnya menuntut kebebasan sebagaimana di Korea Selatan masa Presiden Chun Doo Hwan” (Meriam Budiardjo, 2000).

Namun tampaknya pengalaman Korsel cenderung diabaikan, sebab sejumlah
elite masih suka mengaitkan bahwa kesejahteraan harus dibangun melalui
pemerintahan yang represif terhadap demokrasi. Stabilitas politik yang
dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah diasumsikan mampu menarik para
pemilik modal untuk membuka usaha di Indonesia. Padahal pola investasi
bukan hanya dalam pertimbangan untung rugi secara ekonomis belaka,
seperti yang diunggulkan oleh para pengkritik demokrasi di Indonesia,
sebab masuknya investasi merupakan hasil pertimbangan terhadap masalah sosial, politik, kebudayaan dan nilai – nilai lain sebagai syarat psikologis dan sosiologis untuk keberlangsungan menjalankan bisnis. Artinya demokrasi adalah syarat mutlak untuk menarik investasi dari mancanegara.

Oleh sebab itu, terlalu berlebihan, emosional dan terjerat dalam nostalgia hegemoni kekuasaan masa lampau, jika mengkambinghitamkan demokrasi sebagai biang kekacauan dalam masyarakat. Padahal demokrasi dalam penafsiran universal adalah alat untuk mencapai kemakmuran yang sejati. Namun, sebaliknya demokrasi dalam retorika propaganda yang ditafsirkan secara integralistik dengan bumbu harmonisasi, selaras dan seimbang adalah alat yang paling potensial dipakai untuk membelenggu kebebasan menyuarakan pendapat yang berbeda.

Demokrasi juga bukan eforia kebebasan yang tidak menghiraukan
eksistensi dari kelompok lain, demokrasi juga bukan hanya memanggul
simbol – simbol keunggulan komunitas yang selalu merasa paling benar, demokrasi bukan berarti memperbesar stereotip terhadap kelompok lain yang potensial menciptakan prasangka terhadap orang – orang di luar kelompoknya.

Jika kebebasan dalam berpolitik selalu dikaitkan dengan
ketidakteraturan dalam bernegara, maka bukan salah dari demokrasi,
tetapi mutlak sebuah kesalahan terhadap pemahaman nilai sosial yang
sangat subyektif. Karena itu, sudah sepantasnya jika para elite politik
yang bersaing dan hiruk pikuk menghadapi pemilihan umum tahun 2009, lebih banyak mendengar suara rakyat. Bukan menggunakan demokrasi sebagai alat untuk bicara dan berjanji sebebas – bebasnya, tetapi tidak memiliki landasan akademis dan faktual yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memecahkan persoalan kesejahteraan yang semakin menjauh dari jangkauan rakyat.

Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi
(ASPIKOM).

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004
Email : ekohs@centrin.net.id

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: