Archive for January 2010

PEMBERANTASAN KORUPSI

January 24, 2010

Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi
Dr. Eko Harry Susanto

Tiga pilar kemitraan antara penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu mendapat dukungan jika niatnya memang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi..

Namun jika model pemberantasan korupsi itu berjalan sebagai hajatan dari para penyelenggara negara dalam bingkai birokrasi pemerintahan, sungguh sia – sia, karena hasilnya mudah ditebak – tidak akan maksimal. Seperti dikeluhkan banyak pihak, bahwa retorika anti korupsi semakin nyaring namun justru habitat korupsi semakin meluas. Jika pada masa pemerintahan Orde Baru, korupsi di dominasi oleh sekelompok elite dalam masyarakat maupun mereka yang ada dalam lingkaran hegemoni kekuasaan negara. Di era era reformasi politik, stigmatisasi itu bergeser, korupsi berkembang menerpa ke semua lapisan masyarakat yang semula hanya sebagai penonton belaka.

Dalam nada sinisme dan kegeraman, sekjumlah pihak menyatakan, biarkan korupsi merata sehingga peredaran uang tidak hanya menggumpal di sekeliling mereka yang seolah – olah paling sah sebagai pemilik republik ini. Tentu ungkapan itu tidak tepat, karena di dalamnya mengandung unsur “balas dendam” dengan mengabsahkan bahwa, korupsi adalah hak semua orang. Wacana kesederajatan dalam konteks negatif untuk melakukan tindakan yang merugikan negara tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa lebih menjerumuskan ke dalam situasi korupsi yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, pembentukan Pakta Integritas yang di dukung oleh Badan Kehormatan DPR diharapkan bisa menjadi formula baru pemberantasan korupsi yang diandalkan. Sebagai wacana untuk memperkuat eksistensi dari Pakta Integritas di kalangan massa akar rumput, maka lebih ideal jika pelibatan masyarakat mendapat porsi yang jauh lebih penting dibandingkan dengan posisi pemerintah dan dunia usaha yang justru sering terjerumus pada tindak pidana korupsi.

Melibatkan masyarakat sebagai pilar utama pemberantasan korupsi rasanya tidak perlu ditunda. Ada lima tahap sederhana yang diharapkan mampu mencegah korupsi, pertama, dilaksanakannya pendidikan anti korupsi yang terencana kepada masyarakat. Kesempatan mengikuti pendidikan anti korupsi terbuka dan diberikan kesempatan seluas – luasnya dengan seleksi moral, tanpa terkait dengan status sosial ekonomi dan politik yang disandang oleh seseorang. Pendidikan anti korupsi yang terbuka akan menghasilkan keberanian kolektif memerangi korupsi dan akan memangkas jarak kekuasaan antara peserta pendidikan anti korupsi dengan masyarakat di akar rumput.

Kedua, pemegang sertifikat atau lisensi pendidikan anti korupsi bukanlah sekelompok elite yang memiliki keistimewaan dalam struktur masyarakat maupun kekuasaan negara. Ini perlu ditegaskan agar output pendidikan anti korupsi tidak terjebak dalam mewujudkan kelompok elite baru sebagaimana para pemegang lisensi “pembentuk manusia harmoni integralistik” yang justru bernuansa menyeramkan bagi sejumlah orang pada masa Orde Baru.

Tahap ketiga, masyarakat yang sudah pernah mengikuti pendidikan anti korupsi diharapkan membentuk komunitas anti korupsi di wilayahnya. Mereka juga secara umum dapat diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang potensial menimbulkan penyalahgunaan keuangan negara. Selanjutnya, tahap yang ke empat, lulusan pendidikan anti korupsi atau para pemegang lisensi anti korupsi yang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan pemberantasan korupsi.

Jika empat tahap itu telah dilakukan dengan baik, maka para pelopor anti korupsi ini juga dengan kesadaran tinggi diharapkan bisa memberikan informasi berbagai persoalan korupsi dan proses penyelesaiannya melalui media yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian bukan sebatas membuat laporan berjenjang kepada institusi pemerintah, yang justru bisa berdalih tidak layak diinformasikan kepada masyarakat luas dengan pertimbangan rahasia negara.

Seandainya Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi sebagai pemantas untuk mengatrol kredibilitas sejumlah kelompok elite politik yang memiliki semangat kesementaraan, maka mengakomodasikan partisipasi rakyat adalah salah satu wujud dari kepedulian pemberantasan korupsi yang sesungguhnya.

Jakarta, Tahun 2007
Dr. Eko Harry Susanto

Advertisements

KELAS MENENGAH INDONESIA

January 6, 2010

Tokoh Muda dan Peran Pengusaha


Dr. Eko Harry Susanto

Kesejahteraan yang tidak kunjung membaik, himpitan ekonomi yang semakin menyengsarakan dan kiprah politisi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, mengakibatkan skeptisme masyarakat dalam menghadapi pergantian pimpinan di daerah maupundi pusat kekuasaan. Betapa dalam berbagai jajak pendapat, tingkat partisipasi untuk ikut dalam pemilihan umum cenderung kurang dari 70 persen.

Polling yang diselenggarakan oleh lembaga – lembaga riset, media massa dan perguruan tinggi tentang harapan masyarakat menyikapi peran atau kinerja para penguasa selalu terjerembab dalam penilaian masyarakat yang sungguh memprihatinkan. Dengan kata lain, para pimpinan di berbagai lembaga publik dan elite politik , tidak memperoleh kepercayaan yang signifikan dari rakyat, yang tanpa henti menyuarakan tuntutan terpenuhinya kebutuhan pokok yang harganya terjangkau.

Salah satu biang keladi yang sering dikaitkan dengan keterpurukan Negara yang tidak mampu mengatasi problem kesejahteraan rakyat, adalah peran politisi dan para pemimpin yang terperangkap oleh budaya patronage, – yang lebih berorientasi kepada petunjuk atasan, semakin mempertegas ketidak peduliann mereka terhadap hakikat reformasi politik, yang menghendaki pengelolaan kesejahteraan rakyat dalam semua sektor kehidupan lebih demokratis dan terbuka.

Menyikapi keadaan itu, wajar jika muncul tuntutan perlunya tokoh muda tampil dalam percatuan politik , khususnya dalam menyongsong pemilihan umum tahun 2009. Namun persoalnnya, secara faktual terlampau sulit untuk menemukan kata sepakat, tentang siapa figure muda yang paling layak untuk memimpin bangsa Indonesia pada saat ini.

Dalam balutan skeptisme, tampaknya pemimpin muda yang banyak dirindukan oleh rakyat, bisa saja dalam bingkai “satrio piningit ataupun Ratu Adil “ tidak akan muncul dalam waktu dekat. Sebab peta politik nasional masih siwarnai oleh peran para politisi senior , seperti SBY, Megawti Soekarnoputri, M. Jusuf Kalla, Wiranto, Amin Rais dam tokoh senior lain yang sudah malang melintang dalam dinamika politik di Indonesia.

Merujuk pada sejarah politik bangsa Indonesia, menurut Bernard Dahm (dalam Sartono Kartodirdjo, 1971), “mengharapkan pemimpin di Indonesia muncul dari kelas menengah memang sulit, karena kelas menengah di dominasi oleh para carieris, atau para pencari kerja (job hunters) yang menjual diri kepada orang asing untuk memperoleh keuntungan pribadi”. Mereka yang terpelajar dan pintar menjadi kesayangan penjajah karena bisa diperalat untuk segala macam tujuan. Walaupun memiliki kontribusi besar dalam organisasi pemerintahan kolonial, tetapi para carieris tidak akan memperoleh peran yang bisa menunjukkan kepemimpinannya kepada rakyat.

Dalam kondisi lapangan kerja yang terbatas, pendapat itu masih memiliki relevansi kuat dengan kehidupan anak muda sekarang. Kelompok – kelompok terpelajar cenderung menjadi pemburu kerja di pemerintahan, tau bergantung kepada pemilik modal.

Bahkan mereka yang tampak perkasa pada tahun 1998 melengserkan Soeharto, ternyata tidak mampu berperan banyak dalam dinamika politik nasional. Mereka cenderung memilih jalan instan dalam arena politik praktis, sehingga tidak mandiri dan terperangkap dalam kontrol politisi senior.

Intinya, meminjam istilah Prof. Koentjaraningrat, “mentalitas yang suka menerabas, bernafsu untuk mencapai tujuan secepat – cepatnya, tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan selangkah demi selangkah”. Benar mereka berpolitik melalui gerakan mahasiswa, tetapi memasuki jenjang politik formal idealnya perlu proses panjang. Tetapi, kesalahanpun tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada para aktivis muda, sebab partai politikpun menyukai jalan instan untuk menarik tokoh gerakan mahasiswa untuk memoles citra reformis.

Peran Pengusaha

Namun, karut marut masalah keterbelengguan tokoh muda itu, sesungguhnya bisa diminimalisir jika di dukung oleh eksistensi kelas menengah yang kuat dalam suatu negara. Menurut Arief Budiman ( dalam Yosihara Kunio, 1990), “eksistensi kelas menengah yang kuat dan mandiri, bergantung kepada peran pemilik modal yang bebas dari pengaruh kekuasaan”. Konkritnya, kelompok ini mampu memberikan peluang, bekerjasama atau secara sederhana memberikan kesempatan kerja kepada anak muda, yang bebas dari kontrol penguasa. Dengan kata lain, terbentuknya kelas menengah yang mandiri bisa mengendalikan pilar – pilar kekuasaan otoritatif di semua institusi pemerintah, partai politik maupun lembaga – lembaga publik lainnya yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat.

Namun persoalannya, selain mentalitas “menerabas” tetap menggejala di lingkungan pemuda, sudahkah Indonesia memiliki kelas menengah yang kuat dan mandiri, ketika berbagai institusi sub ordinat kekuasaan negara masih terus menciptakan belantara kebijakan dalam bisnis dan investasi, yang membuka peluang persekongkolan berbagai pihak dalam birokratisasi bisnis. Alhasil, pemilik modal akan tetap memiliki ketergantungan terhadap sejumlah entitas yang berperan dalam kekuasaan negara.

Substansinya, sampai saat ini, para pengusaha di Indonesia belum bisa menghasilkan kelas menengah mandiri, yang berani secara terang – terangan mendukung gerakan politik anak muda untuk melawan budaya otoriter pada institusi pemerintah, lembaga swasta maupun partai politik. Oleh sebab itu, mengharapkan munculnya tokoh muda yang mampu bergerak progresif dalam mencapai kesejahteraan rakyat hanyalah angan – angan belaka yang masih sulit diwujudkan .

CV.
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Fasilitator Komunikasi Publik.

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

Email : ekohs@centrin.net.id

PERSEPSI KEBEBASAN

January 6, 2010

Survey LSI dan Marginalisasi Demokrasi


Dr. Eko Harry Susanto

Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diekpose tanggal 2 Agustus 2008 di berbagai media, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
demokrasi di Indonesia tahun 2008 menurun tajam, yaitu hanya mencapai 51 persen. Padahal pada kurun waktu, 2005 dan 2007 ekspresi masyarakat terhadap demokrasi mencapai 67 persen.

Ekspresi masyarakat itu tidak terlampau mengejutkan, mengingat
demokrasi dinilai tidak mampu memberikan kesejahteraan. Bahkan demokrasi sebagai sistem bernegara yang beradab, belakangan sering dianalogikan kambing hitam keadaan nergara yang semakin tidak terkontrol. Pemerintahpun sebagai pemegang mandat utama untuk menyejahterakan rakyat, sepertinya tidak mempunyai peran berarti ketika menghadapi slogan – slogan kebebasan dan demokratisasi yang gencar disuarakan oleh berbagai kelompok.

Mencermati kondisi itu, sejumlah kalanganpun berulangkali menyebutkan
bahwa, situasi sosial – ekonomi sekarang, jauh lebih buruk dibanding
masa pemerintahan Orde Baru. Tentu saja dengan aneka dalih sederhana seperti, beras murah, bahan bakar tersedia, harga pupuk terjangkau oleh petani, keamanan memadai dan sejumlah argumen sepihak lainnya yang intinya mengunggulkan pemerintahan Presiden Soeharto. Para elite dalam pemerintahanpun gemar mengungkapkan bahwa, apa artinya demokrasi jika tidak mampu menyejahterakan rakyat, demokrasi malah membuat rakyat bertindak tidak terkontrol.

Karena kesejahteraan yang tidak kunjung tiba dan gencarnya provokasi
elite yang merindukan kekuasaan represif, maka hasil survei LSI tentang pilihan terhadap demokrasipun sungguh memprihatinkan. Masyarakat lebih suka memilih pembangunan ekonomi, pendapat ini dikemukakan oleh 76 persen responden, sedangkan yang memilih demokrasi harus diutamakan hanya 10 persen. Artinya, rakyat benar – benar sudah patah arang terhadap demokrasi yang sering ditafsirkan kebebasan dalam bingkai worldview maupun value kelompok secara sektarian.

Jika berpikiran sempit dan emosional, sembari mengenang masa keemasan
pemerintahan represif yang gemar menciptakan slogan harmonisasi dalam
bernegara, tentu sah saja. Bahkan masyarakatpun dalam pikiran praktis
yang berpijak pada fakta sosial yang dihadapi, tentu dengan mudah akan
mengungkapkan sikap setuju. Namun benarkah jaman Orde Baru merupakan
era gemah ripah lohjinawi itu mampu memberikan kesejahteraan sosial
ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sepertinya tidak akan selesai jika diperdebatkan, karena masing – masing pihak akan berbicara sangat subyektif dalam pendekatan yang berbeda.

Ide harmonisasi yang sering dikaitkan serasi, selaras seimbang, sebagai salah satu kekuatan pemerintahan Orde Baru, sebenarnya menyisakan dua sisi yang berbeda jika ditafsirkan tidak universal. Harmoni adalah kekuatan keindahan dan sinergi yang sangat diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tetapi sayangnya harmoni dalam wujudnya yang lain, ibarat koor penindasan yang tidak bisa memberikan kesempatan untuk berbeda. Sebab pendapat paling sepele sekalipun tidak akan memperoleh tempat. Meskipun demikian, sebagaimana hasil survei LSI, ternyata masyarakat lebih senang mengartikan demokrasi identik dengan terjangkaunya kebutuhan pokok, seperti yang dikemukakan oleh 31 persen responden. Sementara itu kebebasan mengritik ataupun mengganti pemerintahan hanya disetujui oleh 22,4 persen. Esensinya, dalam keterpurukan masyarakat, demokrasi tidak terlepas dari faktor ekonomi belaka, atau yang lebih membumi lagi sebatas urusan perut.

Padahal, mengunggulkan kekuasaan otoritarianisme yang bisa menyejahterakan dinilai sudah usang, sebab hampir tidak ada teori yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan tangan besi. Pemerintah tiran justru kontra produktif terhadap kesejahteraan rakyat. Memang, “pada awalnya rakyat merasa nyaman dengan kemakmuran meski secara politis tertindas, tetapi lama kelamaan, sejalan dengan kesadaran bernegara, maka masyarakat menjadi jenuh dan akhirnya menuntut kebebasan sebagaimana di Korea Selatan masa Presiden Chun Doo Hwan” (Meriam Budiardjo, 2000).

Namun tampaknya pengalaman Korsel cenderung diabaikan, sebab sejumlah
elite masih suka mengaitkan bahwa kesejahteraan harus dibangun melalui
pemerintahan yang represif terhadap demokrasi. Stabilitas politik yang
dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah diasumsikan mampu menarik para
pemilik modal untuk membuka usaha di Indonesia. Padahal pola investasi
bukan hanya dalam pertimbangan untung rugi secara ekonomis belaka,
seperti yang diunggulkan oleh para pengkritik demokrasi di Indonesia,
sebab masuknya investasi merupakan hasil pertimbangan terhadap masalah sosial, politik, kebudayaan dan nilai – nilai lain sebagai syarat psikologis dan sosiologis untuk keberlangsungan menjalankan bisnis. Artinya demokrasi adalah syarat mutlak untuk menarik investasi dari mancanegara.

Oleh sebab itu, terlalu berlebihan, emosional dan terjerat dalam nostalgia hegemoni kekuasaan masa lampau, jika mengkambinghitamkan demokrasi sebagai biang kekacauan dalam masyarakat. Padahal demokrasi dalam penafsiran universal adalah alat untuk mencapai kemakmuran yang sejati. Namun, sebaliknya demokrasi dalam retorika propaganda yang ditafsirkan secara integralistik dengan bumbu harmonisasi, selaras dan seimbang adalah alat yang paling potensial dipakai untuk membelenggu kebebasan menyuarakan pendapat yang berbeda.

Demokrasi juga bukan eforia kebebasan yang tidak menghiraukan
eksistensi dari kelompok lain, demokrasi juga bukan hanya memanggul
simbol – simbol keunggulan komunitas yang selalu merasa paling benar, demokrasi bukan berarti memperbesar stereotip terhadap kelompok lain yang potensial menciptakan prasangka terhadap orang – orang di luar kelompoknya.

Jika kebebasan dalam berpolitik selalu dikaitkan dengan
ketidakteraturan dalam bernegara, maka bukan salah dari demokrasi,
tetapi mutlak sebuah kesalahan terhadap pemahaman nilai sosial yang
sangat subyektif. Karena itu, sudah sepantasnya jika para elite politik
yang bersaing dan hiruk pikuk menghadapi pemilihan umum tahun 2009, lebih banyak mendengar suara rakyat. Bukan menggunakan demokrasi sebagai alat untuk bicara dan berjanji sebebas – bebasnya, tetapi tidak memiliki landasan akademis dan faktual yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memecahkan persoalan kesejahteraan yang semakin menjauh dari jangkauan rakyat.

Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi
(ASPIKOM).

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004
Email : ekohs@centrin.net.id

PERATURAN PENELITIAN

January 5, 2010

Regulasi Ijin Penelitian Sosial


Oleh : Dr. Eko Harry Susanto

Kegundahan tidak berkembangnya penelitian sosial sebagaimana dilontarkan oleh sejumlah ilmuwan sosial di Indonesia (Kompas, 3 Mei 2006), seharusnya segera disikapi dengan mencari akar permasalahan oleh institusi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun sebenarnya melemahnya penelitian sosial bukan hanya menyangkut tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) maupun Perguruan Tinggi. Kemunduran penelitian sosial juga tidak selamanya menyangkut persoalan pembiayaan yang kurang, fasilitas yang belum memadai maupun tuduhan terhadap sikap ilmuwan sosial yang lebih banyak mengejar popularitas lewat media massa sebagai pengamat, analis dan sejenisnya yang besifat “salon” belaka. Kelambanan penelitian sosial disebabkan pula oleh sejumlah faktor non ilmiah atau non akademis yang justru potensial melemahkan gairah para ilmuwan sosial melakukan penelitian di masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadikan penelitian sosial di Indonesia mengalami hambatan adalah masalah proses perijinan untuk melakukan penelitian itu sendiri. Di lingkungan perguruan tinggi, melakukan penelitian merupakan kewajiban bagi tenaga pengajar dan secara institusional berguna untuk mendukung nilai akreditasi, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika penelitian memiliki bobot yang tinggi di lingkungan kampus. Tetapi perhatian yang besar dari perguruan tinggi, ternyata tidak mudah dilaksanakan oleh para peneliti khususnya ilmuwan sosial yang notabene para dosen untuk sampai ke lapangan dengan cepat. Sebab sejumlah aturan birokratis siap menghadang dengan berbagai macam ketentuan yang sifatnya administratif dan masih merujuk pada pola – pola “mencurigai” perguruan tinggi sebagai salah satu pusat perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

Peraturan tentang pelaksanaan penelitian khususnya yang dilakukan oleh perguruan tinggi, terlebih lagi perguruan tinggin swasta merupakan ketentuan yang belum bisa menyesuaikan dengan dinamika reformasi pasca Orde Baru. Untuk penelitian sosial yang harus terjun langsung ke masyarakat, peneliti harus mengurus proses panjang agar bisa dengan tenang mengeksplorasi data primer dari masyarakat maupun data sekunder dari lembaga – lembaga yang terkait dalam topik penelitian. Singkatnya proses pelaksanaan penelitian, melibatkan rekomendasi dari berbagai institusi, seperti perguruan tinggi yang bersangkutan, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KBPM) Propinsi dimana perguruan tinggi berada, Dinas KBPM propinsi yang menjadi wilayah penelitian, Kantor KBPM Kabupaten/Kotamadya, dan jika kita meneliti masyarakat di tingkat pedesaan wajib melapor ke kantor Kecamatan. Akan lebih rumit lagi kalau perguruan tinggi itu ada di tingkat Kabupaten ataupun Kotamadya, maka urusan perijinan menjadi semakin panjang. Bahkan bisa saja di daerah tertentu masih ada yang mewajibkan mengurus ijin penelitian, selain ke instansi – instansi tersebut juga harus ke Bappeda tingkat propinsi, kabupaten ataupun kotamadya sebagaimana perijinan pelaksanaan penelitian masa Orde Baru.

Eksistensi perijinan yang sedemikian panjang, mungkin tidak dirasakan oleh para ilmuwan bidang lain yang tidak memerlukan terjun langsung dan bersosialisasi dengan masyarakat sebagai subyek maupun obyek penelitian. Demikian pula, penelitian sosial yang dilakukan oleh berbagai institusi yang berlindung di balik departemen maupun lembaga pemerintah lainnya mungkin saja tidak pernah merasakan rumitnya perijinan karena selalu menggunakan otoritas kekuasaan negara. Bahkan lembaga – lembaga penelitian independen yang berkolaborasi dengan pemerintah bisa saja tidak pernah merasakan bagaimana panjangnya prosedur penelitian sosial. Tetapi penelitian individual maupun kelompok dari perguruan tinggi, terlebih lagi yang tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian “plat merah” akan menghadapi panjangnya birokrasi penelitian yang memberatkan dan memakan waktu panjang .

Oleh sebab itu, sangat berasalasan jika perguruan tinggi yang diharapkan mengembangkan penelitian sosial, tidak bisa berjalan dengan antusias karena kendala perijinan yang kompleks. Ternyata tidak ada perbedaan substansial terhadap perijinan penelitian sosial masa Orde Baru dengan masa reformasi, perbedaan sebatas pada salah satu instansi pemberi rekomendasi, jika dulu namanya Dinas Sosial Politik, sekarang pada era otonomi daerah disebut Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Proses lainnya semuanya sama dan sebangun tidak ada perubahan yang berarti. Akibat lebih jauh, sebagai jalan pintas, para ilmuwan sosial lebih suka mengekspresikan pemikirannya lewat media massa yang hanya berlandaskan pada pengamatan empirik dan tidak perlu berhadapan dengan belantara birokrasi pemerintahan daerah yang “masih belum bersahabat” dengan orang kampus.

Prinsipnya, pengaturan ijin penelitian yang sejalan dengan kebebasan untuk mencari informasi dan mengemukakan pendapat harus segera dilaksanakan. Memelihara kecurigaan terhadap peneliti atau komunitas perguruan tinggi dengan berlindung dibalik sejumlah peraturan yang menghambat kelancaran penelitian, selayaknya menjadi perhatian jajaran pemerintah daerah maupun Departemen Dalam Negeri. Oleh sebab itu institusi – institusi yang bertangung jawab terhadap substansi maupun aspek legal formal dalam penelitian sosial seperti BPPT, LIPI, Depdiknas dan Depdagri harus secara bersama – sama melakukan deregulasi ijin penelitian sosial yang bisa menggairahkan minat penelitian sosial di Indonesia.

Jakarta, Mei 2006

Dr. Eko Harry Susanto

ekohs@centrin.net.id
Dosen FIKOM UNTAR, peneliti dan pemerhati masalah komunikasi dan politik