POLITIK PEDAGANG

Politik Saudagar dan Kaderisasi Parpol
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Salah satu alasan paling menonjol terjadinya konflik internal dalam partai politik adalah ketidakpuasan terhadap masalah kaderisasi. Pimpinan partai politik dinilai lebih merapat kepada para saudagar sebagai penyandang dana yang tidak memiliki akar historis – ideologis dalam pergulatan partai.

Dalam konstelasi politik praktis, menurut ahli politik Robert D. Putnam, adalah hal yang sangat biasa. Ada enam kelompok dalam stratifikasi politik yang bisa bergerak bebas saling mempengaruhi, tetapi berpotensi mencerai – beraikan sinergi yang telah dibangun para loyalis partai politik, yaitu (1) proximate decession maker, (2) Influential, (3) Aktivis,(4) attentive public, (5) voters, (6) kelompok non partisipan.

Kelompok pertama, Proximate Decession Maker, adalah wakil rakyat yang berasal dari partai – partai politik, memiliki status tertinggi dalam stratifikasi politik secara umum ataupun dalam internal sebuah partai. Dalam konteks kehidupan politik di Indonesia adalah adalah para anggota legislatif yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi sebagai ujung tombak kepentingan dan keberlangsungan hidup partai politiknya.

Sedangkan kelompok kedua, Influential, terdiri dari para saudagar pemilik modal, birokrat tingkat tinggi , para konsultan yang pendapatnya dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Kelompok ini, khususnya yang menguasai modal, memiliki peluang paling besar masuk dalam lapisan proximate decession maker atau sebaliknya, sehingga garis batas diantara dua entitas tersebut digambarkan sangat terbuka.

Secara sederhana dapat dikatakan, para saudagar dengan mudah dapat menjadi anggota legislatif berkat lobi kuat terhadap elite partai. Sebaliknya, para anggota legislatifpun berpeluang menjadi saudagar karena pengaruh kekuatan politiknya. Hubungan antara lapisan utama dan kedua berjalan integratif- kohesif. Perputaran diantara dua entitas tersebut menyerupai siklus dan mengabaikan kekuatan kelompok lain dalam tubuh partai. Oleh sebab itu, kericuhan dalam partai seringkali bersumber pada dua perilaku dua kelompok tersebut yang tidak disukai para aktivis maupun konstituen partai.

Kelompok lain yang ketiga, adalah Aktivis, keterlibatannya dalam partai sangat intensif dan memahami secara historis dinamika partai. Mereka representasi sebuah partai politik, namun dalam kehidupan partai yang mengabaikan kaderisasi, justru sulit memperoleh kesempatan dalam kompetisi internal partai, misalnya, untuk menjadi anggota legislatif. Saingan utama aktivis adalah para saudagar yang mengklaim berjasa memberikan gizi terhadap partai politik. Di pihak lain, aktivis diposisikan sebagai pelengkap institusional yang mencari hidup dari partai politik. Akibatnya, konflik terselubung ataupun frontal, antara aktivis dengan para saudagar tidak terelakkan.

Selain tiga entitas dalam tubuh partai, kelompok keempat, yaitu publik pengamat politik (attentive public), mereka tidak terjun langsung dalam kegiatan partai politik, tetapi memiliki kontribusi signifikan terhadap kehidupan partai politik secara internal maupun eksternal. Mereka juga cenderung tidak sejalan dengan keterlibatan instan para saudagar dalam partai politik. Namun, sepanjang para pengamat ini tidak ikut langsung dalam struktur partai secara terang – terangan ataupun terselubung, maka kelompok yang umumnya dari perguruan tinggi, ataupun pusat – pusat pengkajian tersebut, tidak akan dihiraukan oleh elite partai.

Kelompok kelima dalam perspektif Putnam adalah voters, yang partisipasi politiknya dilakukan dalam pemilihan umum. Kelompok massa ini cenderung tidak menghiraukan aneka kelompok yang ada dalam partai. Kelompok ini menjadi sasaran empuk para politisi pedagang yang gemar mengucurkan pundi – pundinya. Implikasinya, partai politik identik dengan politik uang yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Melengkapi lima kelompok tersebut diatas adalah, kelompok non partisipan sebagai orang – orang yang tidak ikut menyalurkan suaranya dalam pemilu kepada partai politik, karena berbagai keterbatasan, merekapun tidak pernah menghiraukan eksistensi para saudagar dalam partai politik.

Esensinya, pengelompokan berdasarkan tingkat partisipasi politik tidak bisa berjalan dengan baik, jika organisasi partai tidak dijalankan dengan prinsip partai modern yang menghargai prestasi dan menghindari hubungan “personal” dalam penetapan jabatan politik.

Namun persoalannya, budaya politik dalam menjalankan organisasi yang progresif dan modern, tidak mudah untuk dicapai. Perlu proses panjang seiring dengan kesejahteraan sosial- ekonomi yang dinikmati masyarakat. Oleh sebab itu, dalam bingkai politik untuk kekuasaan “nafsu besar – tenaga kurang”, partai politik lebih tergiur oleh “gizi” yang digelontorkan oleh para saudagar. Dalihnya, untuk mendanai perjuangan politik. Alhasil, para penyandang dana bisa menggeser kader partai senior sesuka hati. Oleh karena itu, sangat wajar jika muncul keraguan bahwa partai politik bukan tempat ideal untuk kaderisasi kepemimpinan masa depan.

Jakarta, Agustus 2007

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: