PARADE NUSANTARA

Kesejahteraan dan Politik Kepala Desa
Dr. Eko Harry Susanto

Tuntutan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) agar pemerintah memberikan gaji yang layak adalah permintaan yang wajar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di pedesaan. Penghargaan materi secara legal oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menepis munculnya korupsi sistematis yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa.

Ketentuan tentang gaji kepada Kepala Desa yang tidak memadai sebelumnya tidak pernah dihiraukan. Sebab pada masa Orde Baru, ibaratnya tanpa diberi gaji, seorang Kepala Desa mampu hidup berkecukupan dan bukan mustahil menjadi orang paling kaya di desa. Bukan karena umumnya berasal dari elite pedesaan yang menguasai ekonomi, namun pola kekuasan yang memposisikan kepala desa sebagai organ politik pemerintah, sepertinya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mencari penghasilan dari berbagai sumber,  yang dilindungi oleh hegemoni  kekuatan elite politik dan pemerintah.

Selain tuntutan itu, Parade Nusantara yang datang berbondong – bondong ke Departemen Dalam Negeri tanggal 18 September 2006, bermaksud menagih janji pemerintah untuk membuat Undang – Undang tentang Desa tahun 2007. Tentu saja di dalamnya secara substansial mengandung hak politik yang memperbolehkan kepala desa menjadi pengurus partai.

Keterlibatan kepala desa menjadi pengurus partai adalah eksistensi dari demokratisasi politik di akar rumput. Elite politik dan pemerintah seharusnya tidak perlu risau, sebab pasca Orde Baru, lembaga – lembaga pedesaan tumbuh subur dan tidak terikat oleh hegemoni kekuasaan negara. Bahkan lembaga formal yang paling berperan di desa sebagaimana diatur dalam pasal 209 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kekuatan yang sangat dominan sebagai penghalang perilaku politik kepala desa yang otoriter.

BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, bukanlah organisasi kaki tangan penguasa politik seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU yang menempatkan kepala desa sebagai ketua LMD merupakan representasi semangat penguasa pada masa itu untuk memberangus demokratisasi politik dan memelihara doktrin floating mass di akar rumput.

Namun dalam perkembangannya pasca pemerintahan Soeharto, institusi sejenis dengan nama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, masih saja memberikan ruang yang leluasa kepada kekuasaan negara dan kelompok – kelompok kepentingan untuk bertindak “subyektif” terhadap fungsi maupun persyaratan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa. Dua faktor ini setiap saat bisa membatasi dinamika lembaga pedesaan ataupun menghadang orang yang tidak disukai oleh penguasa.

Oleh sebab itu, dibandingkan dengan LMD versi UU Nomor 5 Tahun 1979 maupun Badan Perwakilan Desa versi UU No. 22 Tahun 1999, BPD berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jauh lebih aspiratif terhadap keinginan rakyat untuk berdemokrasi. BPD terdiri dari tokoh panutan, pemuka pendapat (opinion leader) dan individu – individu lain yang kredibilitasnya diakui masyarakat desa, jadi bukan orang – orang desa yang “ditokohkan” oleh penguasa politik maupun pemerintah untuk membela kepentingan partainya. Oleh karena itu kecil kemungkinan kepala desa ataupun pihak – pihak yang berkepentingan di desa dapat memaksakan tokoh buatannya tersebut duduk sebagai anggota.

Dengan pola keanggotaan BPD yang aspiratif, maka semakin langka opinion leader buatan penguasa yang menjejali kepengurusan lembaga desa, dan kondisi ini tentu sangat kontras dengan potret LMD versi Orba yang didominasi oleh orang –orang yang sebenarnya menjadi onderdil mesin politik penguasa. Lebih substansial, mengingat kekuatan Badan Permusyawaratan Desa yang masif, rasanya mustahil jika kepala desa yang menjadi pengurus partai politik dapat leluasa memolitisasi birokrasi pemerintahan desa.

Dalam perspektif penguatan keseimbangan politik, tidak bisa dibantah bahwa sejak matinya konsep floating mass, partai politik bebas beroperasi di tingkat desa. Situasi ini membentuk struktur elite desa diwarnai dengan tokoh maupun aktivis partai politik yang memiliki posisi sangat kuat, bahkan dalam konteks tertentu, para aktivis yang memiliki akses ke DPRD bisa menjadi kekuatan dominan yang tidak bisa dilawan oleh kelompok – kelompok yang tidak sepaham. Birokrasi pemerintahan desa juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi kekuatan aktivis partai di pedesaan. Keadaan ini, jika tidak diimbangi dengan keterlibatan kepala desa sebagai pengurus partai, maka lambat laun akan menempatkan pemerintahan desa hanya sebagai pelengkap dari kepentingan sejumlah partai politik dalam pemilu 2009.

Oleh sebab itu, memperbolehkan kepala desa berpolitik bukan bermaksud menciptakan konflik diantara pengurus partai politik yang ada di desa, tetapi justru memberikan kemandirian politik untuk menyeimbangkan kekuatan partai – partai di pedesaan.

CV.
Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Politik, Uncategorized

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: