Archive for December 2009

POLITIK PEDAGANG

December 20, 2009

Politik Saudagar dan Kaderisasi Parpol
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Salah satu alasan paling menonjol terjadinya konflik internal dalam partai politik adalah ketidakpuasan terhadap masalah kaderisasi. Pimpinan partai politik dinilai lebih merapat kepada para saudagar sebagai penyandang dana yang tidak memiliki akar historis – ideologis dalam pergulatan partai.

Dalam konstelasi politik praktis, menurut ahli politik Robert D. Putnam, adalah hal yang sangat biasa. Ada enam kelompok dalam stratifikasi politik yang bisa bergerak bebas saling mempengaruhi, tetapi berpotensi mencerai – beraikan sinergi yang telah dibangun para loyalis partai politik, yaitu (1) proximate decession maker, (2) Influential, (3) Aktivis,(4) attentive public, (5) voters, (6) kelompok non partisipan.

Kelompok pertama, Proximate Decession Maker, adalah wakil rakyat yang berasal dari partai – partai politik, memiliki status tertinggi dalam stratifikasi politik secara umum ataupun dalam internal sebuah partai. Dalam konteks kehidupan politik di Indonesia adalah adalah para anggota legislatif yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi sebagai ujung tombak kepentingan dan keberlangsungan hidup partai politiknya.

Sedangkan kelompok kedua, Influential, terdiri dari para saudagar pemilik modal, birokrat tingkat tinggi , para konsultan yang pendapatnya dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Kelompok ini, khususnya yang menguasai modal, memiliki peluang paling besar masuk dalam lapisan proximate decession maker atau sebaliknya, sehingga garis batas diantara dua entitas tersebut digambarkan sangat terbuka.

Secara sederhana dapat dikatakan, para saudagar dengan mudah dapat menjadi anggota legislatif berkat lobi kuat terhadap elite partai. Sebaliknya, para anggota legislatifpun berpeluang menjadi saudagar karena pengaruh kekuatan politiknya. Hubungan antara lapisan utama dan kedua berjalan integratif- kohesif. Perputaran diantara dua entitas tersebut menyerupai siklus dan mengabaikan kekuatan kelompok lain dalam tubuh partai. Oleh sebab itu, kericuhan dalam partai seringkali bersumber pada dua perilaku dua kelompok tersebut yang tidak disukai para aktivis maupun konstituen partai.

Kelompok lain yang ketiga, adalah Aktivis, keterlibatannya dalam partai sangat intensif dan memahami secara historis dinamika partai. Mereka representasi sebuah partai politik, namun dalam kehidupan partai yang mengabaikan kaderisasi, justru sulit memperoleh kesempatan dalam kompetisi internal partai, misalnya, untuk menjadi anggota legislatif. Saingan utama aktivis adalah para saudagar yang mengklaim berjasa memberikan gizi terhadap partai politik. Di pihak lain, aktivis diposisikan sebagai pelengkap institusional yang mencari hidup dari partai politik. Akibatnya, konflik terselubung ataupun frontal, antara aktivis dengan para saudagar tidak terelakkan.

Selain tiga entitas dalam tubuh partai, kelompok keempat, yaitu publik pengamat politik (attentive public), mereka tidak terjun langsung dalam kegiatan partai politik, tetapi memiliki kontribusi signifikan terhadap kehidupan partai politik secara internal maupun eksternal. Mereka juga cenderung tidak sejalan dengan keterlibatan instan para saudagar dalam partai politik. Namun, sepanjang para pengamat ini tidak ikut langsung dalam struktur partai secara terang – terangan ataupun terselubung, maka kelompok yang umumnya dari perguruan tinggi, ataupun pusat – pusat pengkajian tersebut, tidak akan dihiraukan oleh elite partai.

Kelompok kelima dalam perspektif Putnam adalah voters, yang partisipasi politiknya dilakukan dalam pemilihan umum. Kelompok massa ini cenderung tidak menghiraukan aneka kelompok yang ada dalam partai. Kelompok ini menjadi sasaran empuk para politisi pedagang yang gemar mengucurkan pundi – pundinya. Implikasinya, partai politik identik dengan politik uang yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Melengkapi lima kelompok tersebut diatas adalah, kelompok non partisipan sebagai orang – orang yang tidak ikut menyalurkan suaranya dalam pemilu kepada partai politik, karena berbagai keterbatasan, merekapun tidak pernah menghiraukan eksistensi para saudagar dalam partai politik.

Esensinya, pengelompokan berdasarkan tingkat partisipasi politik tidak bisa berjalan dengan baik, jika organisasi partai tidak dijalankan dengan prinsip partai modern yang menghargai prestasi dan menghindari hubungan “personal” dalam penetapan jabatan politik.

Namun persoalannya, budaya politik dalam menjalankan organisasi yang progresif dan modern, tidak mudah untuk dicapai. Perlu proses panjang seiring dengan kesejahteraan sosial- ekonomi yang dinikmati masyarakat. Oleh sebab itu, dalam bingkai politik untuk kekuasaan “nafsu besar – tenaga kurang”, partai politik lebih tergiur oleh “gizi” yang digelontorkan oleh para saudagar. Dalihnya, untuk mendanai perjuangan politik. Alhasil, para penyandang dana bisa menggeser kader partai senior sesuka hati. Oleh karena itu, sangat wajar jika muncul keraguan bahwa partai politik bukan tempat ideal untuk kaderisasi kepemimpinan masa depan.

Jakarta, Agustus 2007

Advertisements

DUNIA SELEBRITIS

December 16, 2009

Mulan Kwok dan Popularitas Presiden


Eko Harry Susanto

Dalam acara Ulang Tahun ke lima Partai Demokrat, grup musik Ratu dipaksa turun panggung, padahal mereka baru membawakan dua lagu dari enam lagu yang direncanakan. Alasan panitia, Mulan Kwok personil Ratu salah menyebutkan nama lengkap presiden, berjoget dekat sekali dengan tempat duduk Presiden SBY, dan Mulan juga menyapa Gus Dur dengan sebutan Saudara Gus Dur.

Di luar persoalan yang menyangkut kesantunan aksi panggung Ratu, kesalahan menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Bambang Susilo Yudhoyono, memang disesalkan oleh berbagai pihak. Ini bisa dimaklumi. Sebab nama adalah simbol bagi seseorang yang melambangkan status dan citarasa budaya. Sedangkan dalam wacana komunikasi antar manusia, nama merupakan unsur penting identitas seseorang dalam masyarakat, sebab interaksi dimulai dengan nama sebelum diikuti oleh atribut – atribut lain. Prinsipnya, nama adalah bagian dari konsep diri yang penting, walaupun Shakespeare, dengan tokoh Julietnya, tidak menghiraukan nama dengan mengatakan, What is in a name. Apalah artinya nama, bunga ros akan tetap harum meski diberi nama lain.

Ada berbagai faktor yang membuat Mulan Kwok tidak mampu menghafal atau salah menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Pertama, dalam suasana ingar bingar musik, kegembiraan dan aksi panggung yang dinamis, maka Mulan Kwok sangat berpeluang untuk lupa merangkai nama presiden secara tepat. Ini dibenarkan Dalam wacana psikologi komunikasi, situasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelancaran dalam penyampaian pesan verbal. Faktor kedua, dalam situasi kebebasan informasi, dimana berita tentang kegiatan Presiden tidak selalu mendominasi headline media massa, maka masyarakat semakin kurang perhatian terhadap nama lengkap Presiden SBY. Apalagi media massa di Indonesia lebih suka menyebut nama presiden kita dengan SBY saja. Bahkan Presiden Yudhoyono pun dalam berbagai kesempatan berbincang – bincang dengan masyarakat, lebih sering mengidentifikasikan diri dengan Pak SBY yang lebih ringkas dan mudah diingat.

Secara politis, masyarakat dan para politisi memang terlalu lama ada di dalam situasi manajemen informasi satu arah yang dikendalikan oleh penguasa, sehingga mereka cenderung memperlakukan simbol kekuasaan kepada masyarakat melalui bahasa verbal baku versi pemerintah. Padahal di pihak lain, komunikasi publik dalam era kebebasan informasi secara signifikan justru menghasilkan masyarakat maupun khalayak apolitis yang kurang peduli terhadap simbol dan pesan verbal pemerintah. Mereka lebih suka untuk mencermati tayangan yang menawarkan mimpi dan budaya instan.

Bagi masyarakat pada umumnya atau para pendukung politik presiden, tidak perlu khawatir bahwa ekspresi Mulan adalah representasi dari ketidakpopuleran Presiden SBY. Sedangkan untuk sejumlah pihak yang menganggap kesalahan Mulan Kwok adalah manusiawi, juga tidak gegabah menilai bahwa Presiden SBY kurang dikenal masyarakat. Sebab asumsi – asumsi tersebut secara faktual tidak signifikan dalam kehidupan politik masyarakat. Memang kesalahan menyebut nama presiden oleh rakyatnya, dalam konteks persaingan popularitas kepemimpinan, bisa saja dieksplorasi sebagai salah satu strategi dalam menyongsong pemilihan umum 2009.

Selain persoalan menyebut nama presiden yang tidak benar, Mulan Kwok juga dianggap tidak menghormati Gus Dur karena menyapa presiden ke lima RI itu dengan Saudara Gus Dur. Personil Ratu tersebut, sepertinya tidak ada maksud untuk melecehkan Gus Dur, tetapi memang tidak memahami apa arti Saudara dalam konteks bahasa birokrasi yang berkonotasi menyetarakan atau bahkan merendahkan. Namun, bukan mustahil, jika Mulan justru terpengaruh oleh retorika para politisi khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang gemar menyebut nama pejabat dan orang – orang penting lainya di negeri ini dengan sebutan Saudara.

Dalam konteks media exposure di lingkungan masyarakat yang bersahaja, sebenarnya ucapan Mulan Kwok atau siapapun yang berupaya menjadi epigon model komunikasi elite politik di Indonesia, sangat mungkin terperosok dalam bahasa birokrasi yang tidak dipahami substansinya. Sesungguhnya masalah Mulan Kwok adalah salah satu potret dinamika masyarakat dalam situasi kebebasan informasi di Indonesia.

Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

MENANGKAP ASPIRASI RAKYAT

December 15, 2009

Kampanye Yang Lebih Mendengar
Dr. Eko Harry Susanto

Dinamika politik dalam pilkada Jakarta semakin menggeliat. Setelah melalui proses panjang yang kontroversial, melelahkan dan tarik ulur dari para elite politik dalam penyaringan kandidat gubernur dan wakil gubernur, akhirnya muncul nama Fauzi Bowo yang berpasangan dengan May. Jen Priyanto, dan Adang Daradjatun yang menggandeng Dhani Anwar

Siapa yang akan keluar sebagai pemenang, tentu masih sulit untuk meramalkan. Sebab, kalkulasi sederhana untuk menduga pilihan warga Jakarta, tidak sebatas pada perhitungan jumlah massa dari partai pendukung masing – masing pasangan calon gubernur, tetapi ada berbagai faktor yang memiliki urgensi tinggi menyangkut atribut masyarakat perkotaan. Tanpa menafikan pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat ibukota terlalu rasional untuk menetapkan pilihan, atau justru warga Jakarta sangat tidak rasional dalam menentukan pemimpinnya, sebab mereka sesungguhnya sekelompok komunitas kolektif tradisional yang harus hidup di kampung besar bernama metropolitan, tetapi yang pasti mencari orang nomor satu di ibukota Republik Indonesia bukan pekerjaan mudah.

Jakarta memang heterogin dari sudut sosial-kultural, ekonomi dan politik, tetapi sesungguhnya mereka memiliki harapan sama, tercapainya kesejahteraan, keadilan, keamanan dan sejumlah tuntutan lain yang mengisyaratkan agar Gubernur dan Wakilnya yang terpilih, mampu menjalankan kekuasaan yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif dalam semua bidang kehidupan.

Mengingat tuntutan warga Jakarta tersebut, para kandidat gubernur dan wakil gubernur sebaiknya agar berhati – hati dalam melakukan kampanye. Janji yang diobral sejak dini kepada rakyat harus dikaji lebih dini sebelum disampaikan kepada publik. Kampanye yang penuh dengan retorika monoton melalui berbagai media sebaiknya dilakukan dengan bijaksana dan tidak gegabah. Sebab, janji yang bertubi – tubi dalam perspektif komunikasi politik cenderung tidak dihiraukan, terlebih lagi di lingkungan masyarakat yang sudah terlalu sering dikecewakan oleh mulut manis para politisi yang asal bicara. Oleh sebab itu, beberapa persoalan yang sejatinya menjadi perhatian Tim sukses dari Fauzi Bowo – Prijanto dan Adang Daradjatun – Dhani Anwar, agar tidak terperosok dalam penilaian sikap sinisme politik ataupun skeptisme warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya.

Pertama, dapat dipastikan bahwa tuntutan masyarakat berfokus pada persoalan penanggulangan bencana banjir. Sebab masyarakat masih tetap trauma terhadap bahaya banjir yang sewaktu – waktu bisa menenggelamkan Jakarta. Menyikapi persoalan ini, tentu saja janji kampanye yang akan dieksplorasi harus bersumber pada data faktual dan kajian akademis yang bisa dijamin obyektivitas maupun independensinya. Jadi tidak asal nyaring bersuara, sebab ada kesan pola kampanye yang diobral para kandidat dalam berbagai pilkada lebih banyak menitikberatkan pada asal keras berteriak tanpa melihat aspek faktual sebagai pendukung program kerjanya. Harus diingat, apapun yang diucapkan oleh para kandidat Gubernur beserta Tim Suksesnya, akan dicatat oleh masyarakat dan tiba saatnya mereka menagih janji setelah pilkada usai.

Masalah kedua, penggusuran yang terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Setiap saat Jakarta di dera oleh kabar buruk tentang tindakan represif aparat pemerintah setempat yang bernaung dibawah panji kekuasaan Gubernur Jakarta, dan perlawanan dari warga yang tergusur. Tanpa mempersoalkan apakah tindakan itu sesuai dengan ketentuan, seperti halnya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan, tetapi dampak sosial – ekonomi yang merugikan rakyat kelas bawah harus menjadi perhatian yang serius.
Data yang selalu diperbarui oleh Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), organisasi yang mengkampanyekan hak atas tempat tinggal, menyebutkan bahwa penggusuran paksa di Indonesia, khususnya Jakarta telah mencapai level mengkhawatirkan. Apakah ini akan dibiarkan terus menerus, tentunya harus dihentikan oleh siapapun gubernur yang terpilih.

Problem ketiga, yang harus menjadi perhatian dari para kandidat Gubernur dan Wakilnya adalah pembangunan atau renovasi pasar tradisional maupun modern. Pembangunan pasar, pemindahan tempat, renovasi dan aneka proyek lain yang berhubungan dengan pengelolalan pasar, sepertinya tidak pernah sepi dari keributan. Kendati pemerintah DKI Jakarta selalu berdalih tentang manfaat dari sejumlah proyek pasar, namun faktanya para pedagang cenderung merasa dirugikan.

Para calon gubernur Jakarta harus menyadari bahwa teramat banyak warga ibukota yang menjadi korban kebijakan pembangunan sebagaimana yang tampak dari pembangunan pasar tradisioanl. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jika mereka diperhatikan dan diberikan kebebasan untuk untuk berusaha secara layak, tanpa ada gangguan dari pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.

Masalah keempat, yang wajib dikaji oleh kandidat gubernur dan partai politik dalam rangka menciptakan keamanan Jakarta adalah, persoalan kejahatan yang luarbiasa mengkhawatirkannya. Di setiap jengkal wilayah metropolitan rawan kejahatan. Bahkan, jika melihat data Polda Metro Jaya, – sungguh menakutkan bagi masyarakat yang merindukan ketenteraman dalam hidup di metropolitan. Pada tahun 2006, rata- rata terjadi kurang lebih 66 kasus kejahatan di seluruh penjuru ibukota. Data tersebut, setelah dikaitkan dengan problema sosial ekonomi di perkotaan melalui kajian ilmiah, selayaknya jika bisa dikemas menjadi salah satu tema kampanye untuk memberikan solusi agar Jakarta tertib dan aman.

Selain, empat persoalan tersebut, ada berbagai masalah lain yang tidak kalah mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian, seperti pendidikan yang layak bagi warga miskin, pengangguran yang bisa dengan mudah ditemui di seluruh penjuru ibukota, sampah yang tersebar dimana – mana, lalu lintas yang semrawut, konflik antar kelompok dan sederetan masalah sosial perkotaan lain yang dilematis penyelesaiannya. Tentu saja, cara mengatasi persoalan tersebut menjadi tema kampanye harus tetap dalam kemasan fakta sosial – ekonomi yang obyektif dan tidak terlepas dari kajian akademis.

Prinsip lain dalam menggagas dan menyampaikan retorika dihadapan publik adalah kampanye yang berfokus pada kehendak maupun harapan rakyat. Dalam kajian komunikasi politik, kemenangan Presiden Bill Clinton terhadap pesaingnya Ford, berkat perilaku politik Clinton dalam kemasan “ kampanye yang lebih banyak mendengar” dibandingkan mengobral janji. Artinya, suara nyaring dan kampanye yang hiruk pikuk bisa saja justru tidak akan menghasilkan jumlah konstituen yang signifikan.

Esensinya, selain mengemas tema kampanye yang obyektif dalam kajian akademis, dua kandidat gubernur dan wakil gubernur beserta Tim suksesnya, tidak perlu terus menerus mengeksplorasi retorika yang penuh dengan gambaran menyenangkan, atau menenggelamkan Jakarta dalam lautan spanduk obral janji, tetapi lebih baik jika mereka memberikan kesempatan kepada warga ibukota untuk bersuara lantang dalam menyampaikan tuntutan demi tercapainya Jakarta yang aman dan sejahtera.

Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Pendidikan:
1. S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
2. S2 Ilmu Komunikasi UI (Reguler) Jakarta, Lulus Tahun 1996
3. S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

NEGARA AGRARIS

December 15, 2009

Karut Marut Informasi Perberasan

NASI LEMAK MALAYSIA


Dr. Eko Harry Susanto


Produksi beras Indonesia terancam krisis pangan, berbagai sumber memperkirakan siklus dalam pertanian sawah padi terganggu oleh iklim yang kurang bersahat, banjir, kekeringan dan bencana lain.

Namun kondisi itu, disikapi dengan beragam oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah perberasan. Umumnya berupaya untuk menjaga kredibilitas institusinya, dan tidak mau dituduh sebagai biang keladi terpuruknya petani. Akibatnya, petani sulit untuk memegang standar kebenaran. Tetapi persoalan bisa saja muncul dari satu institusi muncul banyak silang pendapat yang semakin membingungkan petani.

Menurut Kepala Bulog Mustafa Abubakar, saat ini Bulog berada dalam posisi dilematis, di satu sisi harus mempertahankan kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin) agar kualitasnya bagus dengan membeli gabah bermutu baik. Disi lain, dihadapkan pada buruknya kualitas gabah petani. (Kompas, 10 Maret 2007), akibat curah hujan yang sangat tinggi dan angin kencang. Namun menurut Siswono Yudho Husodo, buruknya kualitas gabah, utamanya bukan karena alam, tetapi disebabkan kurangnya pemberian pupuk. (Kompas, 8 Maret 2008). Ini bisa dimaklumi, mengingat harga pupuk semakin mahal dan terperangkap oleh permainan harga para tengkulak.

Terkait dengan kualitas gabah yang buruk, petani mengaku Bulog lebih suka membeli gabah dari tengkulak dan pengusaha penggilingan, yang bisa seenak sendiri menetapkan harga, dengan aneka dalih seperti persentase kadar air dan kadar hampa gabah. Petani hanya menurut dan tidak bisa berbuat banyak mengingat mereka tidak memiliki sarana pengukur untuk mendeteksi kualitas gabah yang memdai. Jika alat yang paling penting untuk memberikan kekuatan petani menghadapi tengkulak ini tidak punya, maka alangkah mubazirnya program dari United Nations Development Program (UNDP) dan Bappenas yang membuat telecenter, dengan memanfaatkan teknologi informasi internet untuk membuka informasi peluang meraih pasar, menyerap informasi teknologi produktif. (Kompas , 26 des 2006). Prinsipnya, memenuhi kebutruhan desa tidak perlu terlalu latah dengan berteknologi informasi, jika sarana yang sangat dibutuhkan malahan tidak tersedia.

Pada kesempatan lainnya Menteri Pertanian, Anton Apriyanto mengatakan seharusnya Bulog membeli hasil panen petani sesuai plafon harga yang ditetapkan, dengan demikian Bulog yang belum melakukan pembelian hasil panen harus dituntut. Namun pejabat Bulog di daerah dengan enteng pula mengemukakan bahwa semua orang bisa menjual gabah ke Bulog, terlebih lagi Bulog memerlukan banyak sekakli beras, kira – kira 650.000 ton setara beras, terbesar dalam enam tahun terakhir. (Kompas, 8 Maret 2008). Tentu saja dalam perspektif komunikasi politik, pengungkapan petani cenderung lebih diakui kebenarannya dibandingkan dengan entitas lain dalam simpul – simpul kekuasaan.

Problem perberasan merupakan suatu siklus yang terus berulang pada musim hujan maupun saat kemarau sekitar bulan Juli – Agustus. Jika menilik pemberitaan tentang beras pada musim kemarau tahun 2007, kitapun menghadapi kesimpang siuran informasi yang sama dengan sekarang, ketika petani menderita kerugian akibat curah hujan dan angin kencang.

Simak berita tentang empat kecamatan penghasil beras di Kabupaten Karawang kekeringan. Ribuan petani pemilik dan penggarap sawah di wilayah Cirebon dan sebagian Indramayu, Jawa Barat dihantui rasa panik. Mereka khawatir mengalami gagal panen karena puluhan ribu hektar sawah dengan tanaman padi kekurangan pasokan air. (Kompas, 6 Agustus 2007). Namun sepertinya pihak Bulog tidak bisa menerima kondisi itu. Dalam kesempatan selanjutnya mengungkapkan tentang stok beras untuk distribusi Bandung dan sekitarnya di gudang dinyatakan aman untuk tujuh bulan ke depan. Kuatnya stok tersebut karena mendapat pasokan dari Kabupaten Indramayu dan Cirebon. (Kompas, 8 Agustus 2007). Padahal sudah jelas bahwa di daerah tersebut terjadi kekeringan.

Sesungguhnya sudah jamak dan klise, bahwa petani miskin memerlukan bantuan modal, pupuk murah, perlindungan produksi dan penyuluhan yang berupa penguatan untuk tidak bersikap fatalistik sebagaimana kebiasaan petani khususnya yang berlahan terbatas. Aspek lain yang sangat dibutuhkan adalah tersedianya transportasi desa yang memadai, sehingga produktivitas bisa lebih mudah untuk mencapai pasar, dan menyubsidi benih dan pola pembagian air yang memadai. Namun semua itu tampaknya hanya menjadi khayalan belaka, sebab semua urusan petani dibawa ke bingkai formal yang justru tidak secara substansial mengatasi persoalan yang dihadapi kebanyakan petani.

Seandainya aspek legal akan tetap diterapkan di lingkungan petani, mengingat pengalaman untuk mengandalkan standar mutu gabah terlampau sulit, maka seharusnya pemerintah menetapkan standar yang lebih fleksibel menyikapi potensi keterpurukan produksi padi. Jangan melakukan kebiasaan, selalu menghitung untung rugi terhadap petani miskin, sebab mereka adalah bangsa sendiri yang memang perlu ditolong. Sebab, menghadapi masyarakat petani yang fatalistik, mustahil digunakan model legal – formal, sedangkan mereka sendiri (petani) justru komunitas yang sengaja menjauhi hal – hal yang terkait dengan regulasi pemerintah.

Hakikatnya, kesengsaraan petani, memang belum bisa lepas dari kebijakan yang tidak konsisten dan membirokrasikan masalah pertanian, dengan terus nerlindung di balik aspek legal formal. Kalaupun ada bencana alam, seandainya kebijakan pertanian dijalankan dengan konsisten, maka petani tidak akan mengalami kesulitan yang teramat parah seperti yang dialami sekarang.

Namun, persoalannya, dalam konteks politik, ketika petani sebagai basis konstituen yang strategis tidak bisa diatur lagi oleh kekuatan politik penguasa, maka kepedulian terhadap petanipun merenggang. Elite politik dan pemerintah yang berkuasa tidak bisa menggunakan petugas penyuluh pertanian sebagai sub – ordinat dari partai politik, bahkan komunitas petanipun sekarang tersegmentasi dalam berbagai partai politik yang rajin menggalang kekuatan petani di pedesaan.

Jakarta, Maret 2008
Dr. Eko Harry Susanto

PARADE NUSANTARA

December 15, 2009

Kesejahteraan dan Politik Kepala Desa
Dr. Eko Harry Susanto

Tuntutan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) agar pemerintah memberikan gaji yang layak adalah permintaan yang wajar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di pedesaan. Penghargaan materi secara legal oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menepis munculnya korupsi sistematis yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa.

Ketentuan tentang gaji kepada Kepala Desa yang tidak memadai sebelumnya tidak pernah dihiraukan. Sebab pada masa Orde Baru, ibaratnya tanpa diberi gaji, seorang Kepala Desa mampu hidup berkecukupan dan bukan mustahil menjadi orang paling kaya di desa. Bukan karena umumnya berasal dari elite pedesaan yang menguasai ekonomi, namun pola kekuasan yang memposisikan kepala desa sebagai organ politik pemerintah, sepertinya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mencari penghasilan dari berbagai sumber,  yang dilindungi oleh hegemoni  kekuatan elite politik dan pemerintah.

Selain tuntutan itu, Parade Nusantara yang datang berbondong – bondong ke Departemen Dalam Negeri tanggal 18 September 2006, bermaksud menagih janji pemerintah untuk membuat Undang – Undang tentang Desa tahun 2007. Tentu saja di dalamnya secara substansial mengandung hak politik yang memperbolehkan kepala desa menjadi pengurus partai.

Keterlibatan kepala desa menjadi pengurus partai adalah eksistensi dari demokratisasi politik di akar rumput. Elite politik dan pemerintah seharusnya tidak perlu risau, sebab pasca Orde Baru, lembaga – lembaga pedesaan tumbuh subur dan tidak terikat oleh hegemoni kekuasaan negara. Bahkan lembaga formal yang paling berperan di desa sebagaimana diatur dalam pasal 209 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kekuatan yang sangat dominan sebagai penghalang perilaku politik kepala desa yang otoriter.

BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, bukanlah organisasi kaki tangan penguasa politik seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU yang menempatkan kepala desa sebagai ketua LMD merupakan representasi semangat penguasa pada masa itu untuk memberangus demokratisasi politik dan memelihara doktrin floating mass di akar rumput.

Namun dalam perkembangannya pasca pemerintahan Soeharto, institusi sejenis dengan nama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, masih saja memberikan ruang yang leluasa kepada kekuasaan negara dan kelompok – kelompok kepentingan untuk bertindak “subyektif” terhadap fungsi maupun persyaratan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa. Dua faktor ini setiap saat bisa membatasi dinamika lembaga pedesaan ataupun menghadang orang yang tidak disukai oleh penguasa.

Oleh sebab itu, dibandingkan dengan LMD versi UU Nomor 5 Tahun 1979 maupun Badan Perwakilan Desa versi UU No. 22 Tahun 1999, BPD berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jauh lebih aspiratif terhadap keinginan rakyat untuk berdemokrasi. BPD terdiri dari tokoh panutan, pemuka pendapat (opinion leader) dan individu – individu lain yang kredibilitasnya diakui masyarakat desa, jadi bukan orang – orang desa yang “ditokohkan” oleh penguasa politik maupun pemerintah untuk membela kepentingan partainya. Oleh karena itu kecil kemungkinan kepala desa ataupun pihak – pihak yang berkepentingan di desa dapat memaksakan tokoh buatannya tersebut duduk sebagai anggota.

Dengan pola keanggotaan BPD yang aspiratif, maka semakin langka opinion leader buatan penguasa yang menjejali kepengurusan lembaga desa, dan kondisi ini tentu sangat kontras dengan potret LMD versi Orba yang didominasi oleh orang –orang yang sebenarnya menjadi onderdil mesin politik penguasa. Lebih substansial, mengingat kekuatan Badan Permusyawaratan Desa yang masif, rasanya mustahil jika kepala desa yang menjadi pengurus partai politik dapat leluasa memolitisasi birokrasi pemerintahan desa.

Dalam perspektif penguatan keseimbangan politik, tidak bisa dibantah bahwa sejak matinya konsep floating mass, partai politik bebas beroperasi di tingkat desa. Situasi ini membentuk struktur elite desa diwarnai dengan tokoh maupun aktivis partai politik yang memiliki posisi sangat kuat, bahkan dalam konteks tertentu, para aktivis yang memiliki akses ke DPRD bisa menjadi kekuatan dominan yang tidak bisa dilawan oleh kelompok – kelompok yang tidak sepaham. Birokrasi pemerintahan desa juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi kekuatan aktivis partai di pedesaan. Keadaan ini, jika tidak diimbangi dengan keterlibatan kepala desa sebagai pengurus partai, maka lambat laun akan menempatkan pemerintahan desa hanya sebagai pelengkap dari kepentingan sejumlah partai politik dalam pemilu 2009.

Oleh sebab itu, memperbolehkan kepala desa berpolitik bukan bermaksud menciptakan konflik diantara pengurus partai politik yang ada di desa, tetapi justru memberikan kemandirian politik untuk menyeimbangkan kekuatan partai – partai di pedesaan.

CV.
Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

GERAKAN PEMUDA

December 15, 2009

Menunggu Tokoh Muda
Dr. Eko Harry Susanto

Merujuk kepada hasil polling tentang popularitas calon presiden yang tidak begitu meyakinkan, karena masih di dominasi oleh tokoh senior seperti SBY dan Megawati, yang hanya memperoleh kisaran kurang dari 30 persen. Dan menyikapi tuntutan berbagai pihak yang menginginkan alternatif calon perseorangan, maka Fajrul rahman, aktivis tahun 1978 berancang – ancang untuk maju sebagai calon presiden dari kelompok independen.

Sedangkan Rizal Malarangrenmg yang justru selama ini dikenal sebagai konsultan pencitraan tokoh, yang melihat bahwa peluang tokoh – tokoh tua senmakin mengecil dan kemuakan masyarakat terhadap pemimpin, yang bisa dilihat dsari besarnya angka golput dalam pilkada maupun [pemilihan presiden rtahun 2004, maka bekas aktivis dari UGM itupun bernmiat sama dengan Fajrul, ikut kompetisi dalam pemilihan prersiden dari scaon indepenfen.

Meanjadi pertanyaan didini, adakah mereka memang berniat untuk tampil sebagai presiden, ataukah sebagai staretegi untuk memperoelh jabatan dalam kekuasan, setelah mereka merasa kuat sdan memiliki massa yang memadai, nmeskipun mereka tidak terpilih sebagai presiden. Secara sederhana dapat dikatakan, pencalonan dua orang itu sekadar untuk memburu jabatam. Sebab, kalaupun merejkk a kalah, tetapi dianggap memiliki massa, maka bisa saja dalam putaran ledua, merejak akan mengekor dibelakang , kandidat unggul yang berkompetiosi dalam putaran keduia. Keadaan ini sudah lazim dilakukan partai politik,. Misalnya partai gurempun, asal mereka mengekor dalam partai politik besar, mereka akan memperoleh jatah sebagai penguasa. Ini tentu tidak memberuiiak penmdidikan poliytikyang baiik bagi masyarakat. Sebabb terkesan sebagai politik hedonisme.

Konsistensi Fajrul dan raizal yang ditunggu adalah, mereka berdua, jika j kalah dalam putaranm pertama, atau sudajh merasa kalah sebelum pemilu dimulai, mereka tidak akan mendukung cvalon unggulan agar memperoleh kursi dalam kekuasaan, bisa saja menteri ataupun jabatan stragegis lain yang dibnerikam oleh seiorang prersiden pemenang.

Namun, melihay pola politik fdi Indonesia sepertinmya, mereka akan sulit untuk meemangangkan dengan tokoh senior yang sudah amakan asdnma gaeranm politik. Tetaoi dimungkinkan pula bahwa mereka juga sulitr untuk dipercauy aasayarakayt, seabab merejka hakikaynya sudaj terpolusui oleh permainan politik domian yang mengusai swelama 32 tahun.

Dalam berbagai diskusi politik, selalu muncul kerinduan terhadap tokoh muda yang diharapkan mampu memimpin Indonesia di masa depan. Tetapi memang tidak mudah mendeskripsikan secara gamblang figur muda saat ini yang paling layak tampil sebagai tokoh nasional. Padahal pasca reformasi politik, bermunculan aktivis muda yang mengusung pemikiran kritis terhadap masalah demokratisasi bernegara.

Kelangkaan tokoh muda hingga sekarang, tidak terlepas dari politik kekuasaan masa lampau yang serba curiga dan mengawasi dengan ketat seluruh kehidupan bernegara. Implikasinya, masyarakat, termasuk anak – anak muda kelas menengah terpelajar, yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan, lebih banyak menurut kepada kemauan penguasa, menjadi manusia yang seragam dan tidak memiliki kemandirian.

Jika merujuk pada perspektif sejarah, menurut Bernard Dahm, “mengharapkan pemimpin di Indonesia muncul dari kelas menengah memang sulit, karena kelas menengah di dominasi oleh para carieris, atau para pencari kerja (job hunters) yang menjual diri kepada orang asing untuk memperoleh keuntungan pribadi”. Mereka yang terpelajar dan pintar menjadi kesayangan penjajah karena bisa diperalat untuk segala macam tujuan. Oleh sebab itu, walaupun memiliki kontribusi besar dalam organisasi pemerintahan kolonial, tetapi carieris tidak akan memperoleh peran yang bisa menunjukkan kepemimpinannya kepada rakyat.

Dalam konteks sekarang, ternyata hingga sekarang kaum muda terpelajar cenderung menjadi pemburu kerja di pemerintahan maupun bergantung kepada pemilik modal yang mempekerjakannya. Bahkan tokoh muda yang tahun 1998 tampak perkasa dalam demonstrasi melengserkan Soeharto, juga tidak mampu berperan banyak dalam kehidupan politik. Pasca gerakan yang monumental itu, mereka terjerat dalam urusan bertahan hidup dan memburu pekerjaan, tidak terkecuali di pemerintahan yang notabene mereka kritik terus sebagai kakai tangan rezim Soeharto.

Memang, sebagian demonstran muda itu meneruskan aktif di politik dengan semboyan menggebu – gebu ingin merubah karakteristik partai dari dalam. Tetapi kenyataannya, mereka yang berhasil menjadi elite dalam partai politik, termasuk yang sukses menduduki kursi legislatif di pusat maupun daerah, tetap tidak berdaya menghadapi hegemoni “suara fraksi” tokoh senior yang menafikkan idealisme individual. Akibatnya keterlibatan aktivis muda itu hanyalah sebagai pelengkap sebuah partai politik dan l lebih celaka lagi mereka dijadikan alat oleh elite partai untuk memoles citra agar partai politik dinilai reformis dan berpihak kepada rakyat.

Dengan sejumlah asumsi yang menutup kemungkinan munculnya tokoh muda, bukan berarti tidak ada harapan akan tumbuh pemimpin muda di Indonesia. Sebab dalam konteks demokratisasi bernegara, di masa yang akan datang, masih memungkinkan munculnya tokoh muda yang mandiri. Namun embrio tokoh muda tersebut, tidak terletak pada pundak para aktivis partai politik, LSM maupun akademisi angkatan 98, sebab walaupun mereka ikut dalam ingar bingar demonstrasi melawan rezim otoriter Orde Baru, tetapi mereka masih memiliki trauma terhadap kekuasaan yang menindas, dan mempunyai ketergantungan besar untuk mencari pekerjaan kepada pemerintah maupun pemilik modal yang notabene masih dikuasai oleh lingkaran kekuasaan masa Soeharto.

Karena itu, tokoh muda yang diharapkan muncul, justru melekat pada mereka yang pada saat Soeharto turun tahun 1998, berumur maksimal 11 tahun. Alasannya, mengutip pendapat Jean Piaget, pakar psikologi dari Swis, umur 11 tahun keatas, anak mulai bisa diajak berpikir formal – operasional untuk menyikapi keadaan di sekelilingnya. Dalam konteks ini, mereka sudah mampu memahami pergolakan politik ketika Indonesia terjerembab dalam krisis multi dimensi. Di sisi lain, mereka belum banyak menerima pesan politik, propaganda penguasa dan belum bergelimang dalam polusi jargon – jargon represif yang menakutkan.

Calon – calon pemimpin bangsa tersebut, dalam pemilihan umum tahun 2019, berumur 31 tahun. Sebuah usia yang matang untuk aktif dalam pergerakan politik nasional. Sepanjang kurun waktu dari tahun 1998 sampai tahun 2019, mereka hidup dalam situasi demokratis sehingga bisa berkembang lebih bebas dibandingkan dengan aktivis mahasiswa pada tahun – tahun sebelumnya. Benih – benih pemimpin muda tersebut mulai bisa mengimbangi kekuatan generasi tua yang telah pudar pengaruhnya sejalan dengan kebebasan dan keberagaman informasi politik.

Namun, gambaran tersebut diatas, hanyalah sepenggal pengharapan ideal dari masyarakat yang terus menunggu datangnya pemimpin muda. Anak – anak muda yang kuat dan mandiri, bukan berada di lembaga – lembaga yang menjadi sub ordinat pemerintah, tetapi yang ideal mereka ada di dalam lembaga ataupun perusahaan – perusahaan swasta yang kuat dan mandiri sebagai persemaian demokrasi. Hanya persoalannya, sampai sekarang tidak mudah menemukan pemilik perusahaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara. Dengan kata lain, sepanjang pemerintah masih memiliki kontrol terhadap kelompok – kelompok swasta, maka berpotensi menghambat munculnya pemimpin muda yang berpihak kepada rakyat. Walhasil mengharapkan munculnya tokoh muda untuk memimpin negeri ini, ibarat menunggu Godot ataupun terperangkap dalam penantian munculnya ratu adil di bumi kita.

CV.
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Pengajar “Teori dan Isu Pembangunan” pada beberapa Program Magister Administrasi Publik

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

KEBUDAYAAN NASIONAL

December 15, 2009

Pengabaian Budaya
Dr. Eko Harry Susanto

Ketika Lagu Rasa Sayange dan Reog Ponorogo diklaim milik Malaysia, berbagai kelompok dalam masyarakat gerah dan memprotes keras tindakan negeri jiran yang dianggap melecehkan hak atas kebudayan yang sudah melekat turun temurun di Indonesia.

Namun ketika persoalan klaim Malaysia belum tuntas dan masih menjadi pembicaraan hangat, kita dikejutkan pula oleh peristiwa yang semakin memarginalkan nilai budaya. Kasus pemalsuan arca di Museum Radya Pustaka Surakarta seperti melengkapi cerita tentang keterpurukan pemeliharaan produk kebudayaan. Orang – orang yang semestinya menjaga warisan kebudayaan unggul, ternyata justru terperangkap oleh kultur material yang menafikan pentingnya warisan masa lalu sebagai benda berharga yang tidak ternilai harganya.

Dalam bingkai kebanggaan nasional, munculnya serentetan kasus yang merugikan kebudayaan nasional, sesungguhnya tidak terlepas dari kelengahan bangsa kita yang kurang perhatian terhadap kebudayaan sebagai alat pemersatu. Masyarakat lebih berasyik masyuk dengan nilai – nilai yang dipercaya di lingkungannya secara terbatas, dan memarginalkan upaya pelestarian kebudayaan nasional sebagai gerakan massal untuk menghambat praktik pencurian terhadap berbagai produk ekspresi budaya yang ada di Indonesia.

Eksistensi kebudayaan nasional menjadi semakin kompleks, jika kita mengkaitkan dengan budaya populer yang sarat dengan nilai material, secara terlembaga didiseminasikan oleh media elektronik untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Akibatnya orientasi kebudayaan juga tidak terlepas dari model instan yang mudah diikuti dan lebih menyenangkan walaupun hanya sesaat. Padahal disisi lain, sejumlah kecil pembela produk – produk ekspresi budaya, mati – matian bertahan hidup diantara gemerlap nilai konsumerisme, seperti Reog Ponorogo, Wayang Golek, Wayang Orang, Jaipong dan aneka kesenian tradisional lain yang terpaksa keliling kampung untuk menghidupi “kebudayaan” luhur.

Cerita tentang produk kebudayaan, memiliki kecenderungan analog dengan sanggar kesenian yang kehilangan murid – muridnya, panggung pertunjukan tradisional yang semakin redup ditinggal penonton, anak – anak kehilangan permainan tradisional, naskah – naskah kuno yang berpindah tangan ke orang asing, dan berbagai produk ekspresi budaya yang dimarginalkan oleh bangsanya sendiri.

Namun sesungguhnya persoalan Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange dan pemalsuan arca Museum Radya Pustaka, bukan hal baru dalam kelalaian menjaga hasil ekspresi kebudayaan bangsa. Beberapa waktu yang lalu, pusat kerajaan Sriwijaya yang diyakini oleh bangsa Indonesia ada di sekitar kota Palembang Sumatera Selatan, diragukan oleh berbagai pihak di manca negara. Sekelompok ilmuwan percaya, bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di Siam (Pattani – Pattaya) Thailand Selatan. Orang Vietnam menganggap Sriwijaya berpusat di Tonkin.

Sedangkan para peneliti Burma, berpedoman Pusat Kerajaan Sriwijaya ada di Yangoon. Sejarawan Malaysiapun tak mau ketinggalan, untuk memperkirakan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya ada di wilayah Kedah Malaysia. Barangkali, pihak yang terkait dengan pemiharaan nilai budaya dan kesejarahan di pemerintahan sudah memberikan penjelasan atau menolak klaim berbagai negara tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya, tetapi secara faktual gaungnya tidak terdeteksi masyarakat luas.

Jika pusat Kerajaan Sriwijaya diklaim oleh berbagai negara ada di wilayahnya, maka Candi Borobudur, yang ada di Magelang, Jawa Tengah tidak dihiraukan lagi oleh warga dunia sebagai keajaiban dunia. Tidak jelas apa alasan substansial terlemparnya candi Budha itu sebagai keajaiban dunia yang baru.

Apakah masyarakat internasional juga menilai warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia itu dikaitkan dengan standart pelayanan wisata ?. Kita tidak tahu. Namun, semestinya pemerintah harus menyikapi dengan serius dan mencari sebab musababnya. Dengan demikian bukan bersikap pasif dan berlindung dibalik pernyataan Unesco yang tidak mengakui tujuh keajaiban dunia versi baru.

Tujuh Keajaiban Dunia baru, yang dipublikasikan bulan Juli 2007, adalah Taj Mahal di India, Reruntuhan Petra Jordania, Tembok Besar di China, Reuntuhan Machu Picchu yang ada di Peru, Koloseum Roma, Reruntuhan Chichen Itza di Meksiko, dan Patung Kristus yang berdiri di Rio de Janeiro, Brasil. Masyarakat dari negara – negara lokasi keajaiban dunia tersebut, dengan semangat nasionalisme terhadap kebudayaan, menyambut dengan pesta pora keberhasilan “peninggalan budaya” mereka diakui dunia. Sebaliknya, di Indonesia sebagai pemilik Candi Borobudur hanya terpana diam, meski warisan budaya leluhurnya terpental dari pilihan masyarakat internasional.

Berpijak pada persoalan tersebut diatas, pemerintah dan masyarakat seharusnya membangun semangat kolektif untuk peduli terhadap kebudayaan bangsa sendiri, memelihara dan menyuarakan di forum internasional tentang keanekaragaman kebudayaan yang bisa dinikmati oleh warga dunia. Dengan demikian, negara asing tidak bisa sewenang – wenang mengklaim produk – produk ekspresi budaya yang notabene sebagai kekayaan bangsa Indionesia diklaim sebagai milik mereka.

Namun persoalannya, dalam bingkai kebebasan informasi, menciptakan kebersamaan mempetahankan kebudayaan, akan berhadapan dengan cengkeraman budaya populer yang instan dan tersebar merata di seluruh tanah air. Padahal, perhelatan ataupun pesta kebudayaan yang diselenggarakan atas nama bangsa Indonesia hampir tidak pernah terdengar gaungnya. Lebih celaka lagi, pelayanan kepada publik untuk mengagumi kebudayaan, selalu terperosok dalam tindakan korupsi, yang membuat warga dunia mengabaikan keajaiban dunia di Indonesia.

Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Mengamati dan Meneliti Komunikasi Antar Budaya.

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Januari Tahun 2004
Email : ekohs@centrin.net.id